DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2020

Nomor: 49
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; jdih.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
4.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan jdih.kemdikbud.go.id Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1785) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. jdih.kemdikbud.go.id
5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6.Tunjangan Kinerja Pegawai adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan Capaian Kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
7.Kelas Jabatan adalah tingkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional pada satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
8.Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
9.Kehadiran masuk kerja yang selanjutnya disebut Kehadiran adalah kewajiban pegawai untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berdasarkan hari dan jam kerja yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
11.Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dapat diterima akal sehat.
12.Pegawai Pelajar adalah PNS yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang menetapkan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.
13.Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi lain, karena pejabat definitif berhalangan tetap, sementara, atau belum ditetapkan. jdih.kemdikbud.go.id
14.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
15.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pegawai di lingkungan Kementerian diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
1. a.Capaian Kinerja; dan
2. b.Kehadiran.
(3)Komponen Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki bobot nilai sebesar 60% (enam puluh persen) untuk penghitungan Tunjangan Kinerja.
(4)Komponen Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen) untuk penghitungan Tunjangan Kinerja.
(5)Besarnya Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibayarkan adalah jumlah kumulatif persentase dari komponen Capaian Kinerja dan Kehadiran pegawai setiap bulan.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 4

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang diberikan Cuti di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
e.Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkannya untuk dan atas nama Menteri.
(2)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi madya menetapkan Kelas Jabatan 11 (sebelas) sampai dengan 16 (enam belas) untuk Pegawai di lingkungan unit utama, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi negeri, dan lembaga layanan pendidikan tinggi; jdih.kemdikbud.go.id
2. b.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal menetapkan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian;
3. c.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia pada unit organisasi menetapkan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk Pegawai di lingkungan unit organisasi;
4. d.rektor, direktur, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, dan kepala unit pelaksana teknis setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator menetapkan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk Pegawai di lingkungan unit kerja; dan
5. e.kepala unit pelaksana teknis setingkat pejabat pengawas menetapkan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) untuk Pegawai di lingkungan unit kerja.
(3)Penetapan Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai yang mengalami mutasi jabatan termasuk bagi CPNS menggunakan contoh format Keputusan 1 Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Tunjangan Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan dibayarkan melalui rekening Pegawai yang bersangkutan.

5.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 8A

(1)Pemberian Tunjangan Kinerja tambahan bagi pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.pejabat yang merangkap jabatan struktural satu tingkat di atas jabatan definitif menerima Tunjangan Kinerja dari jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya;
2. b.pejabat yang merangkap jabatan struktural setingkat jabatan definitif menerima Tunjangan Kinerja dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya; dan
3. c.pejabat yang merangkap jabatan struktural 1 (satu) tingkat di atas jabatan definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tujangan Kinerja dalam jabatan definitifnya.
(2)Pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana definitifnya.
(3)Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam jangka waktu menjabat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender.
(4)Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya. jdih.kemdikbud.go.id

6.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA dan di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA KEADAAN DARURAT BENCANA

Pasal 41A

(1)Dalam hal terjadi Status Keadaan Darurat Bencana maka pembayaran Tunjangan Kinerja tetap dibayarkan setiap bulan sesuai dengan komponen Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Komponen Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Capaian Kinerja Pegawai memiliki bobot 90% (sembilan puluh persen) untuk penghitungan Tunjangan Kinerja; dan
2. b.Kehadiran memiliki bobot sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penghitungan Tunjangan Kinerja.
(3)Ketentuan pembayaran Tunjangan Kinerja dalam Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

7.Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 44A dan 44B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tunjangan Kinerja bagi pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang beralih tugas menjadi Pegawai Kementerian jdih.kemdikbud.go.id Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 44B

Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja bagi pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang beralih tugas menjadi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemdikbud.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2020 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TTD. NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TTD. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1594 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ttd. Dian Wahyuni NIP 1962102219880320

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
4.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan jdih.kemdikbud.go.id Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1785) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. jdih.kemdikbud.go.id
5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6.Tunjangan Kinerja Pegawai adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan Capaian Kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
7.Kelas Jabatan adalah tingkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional pada satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
8.Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
9.Kehadiran masuk kerja yang selanjutnya disebut Kehadiran adalah kewajiban pegawai untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berdasarkan hari dan jam kerja yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
11.Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dapat diterima akal sehat.
12.Pegawai Pelajar adalah PNS yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang menetapkan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.
13.Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi lain, karena pejabat definitif berhalangan tetap, sementara, atau belum ditetapkan. jdih.kemdikbud.go.id
14.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
15.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pegawai di lingkungan Kementerian diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
1. a.Capaian Kinerja; dan
2. b.Kehadiran.
(3)Komponen Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki bobot nilai sebesar 60% (enam puluh persen) untuk penghitungan Tunjangan Kinerja.
(4)Komponen Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen) untuk penghitungan Tunjangan Kinerja.
(5)Besarnya Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibayarkan adalah jumlah kumulatif persentase dari komponen Capaian Kinerja dan Kehadiran pegawai setiap bulan.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 4

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang diberikan Cuti di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
e.Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkannya untuk dan atas nama Menteri.
(2)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi madya menetapkan Kelas Jabatan 11 (sebelas) sampai dengan 16 (enam belas) untuk Pegawai di lingkungan unit utama, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi negeri, dan lembaga layanan pendidikan tinggi; jdih.kemdikbud.go.id
2. b.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia pada Sekretariat Jenderal menetapkan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian;
3. c.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia pada unit organisasi menetapkan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk Pegawai di lingkungan unit organisasi;
4. d.rektor, direktur, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, dan kepala unit pelaksana teknis setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator menetapkan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk Pegawai di lingkungan unit kerja; dan
5. e.kepala unit pelaksana teknis setingkat pejabat pengawas menetapkan Kelas Jabatan 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) untuk Pegawai di lingkungan unit kerja.
(3)Penetapan Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai yang mengalami mutasi jabatan termasuk bagi CPNS menggunakan contoh format Keputusan 1 Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Tunjangan Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan dibayarkan melalui rekening Pegawai yang bersangkutan.

5.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 8A

(1)Pemberian Tunjangan Kinerja tambahan bagi pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.pejabat yang merangkap jabatan struktural satu tingkat di atas jabatan definitif menerima Tunjangan Kinerja dari jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya;
2. b.pejabat yang merangkap jabatan struktural setingkat jabatan definitif menerima Tunjangan Kinerja dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya; dan
3. c.pejabat yang merangkap jabatan struktural 1 (satu) tingkat di atas jabatan definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tujangan Kinerja dalam jabatan definitifnya.
(2)Pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana definitifnya.
(3)Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam jangka waktu menjabat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender.
(4)Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya. jdih.kemdikbud.go.id

6.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA dan di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA KEADAAN DARURAT BENCANA

Pasal 41A

(1)Dalam hal terjadi Status Keadaan Darurat Bencana maka pembayaran Tunjangan Kinerja tetap dibayarkan setiap bulan sesuai dengan komponen Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Komponen Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Capaian Kinerja Pegawai memiliki bobot 90% (sembilan puluh persen) untuk penghitungan Tunjangan Kinerja; dan
2. b.Kehadiran memiliki bobot sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penghitungan Tunjangan Kinerja.
(3)Ketentuan pembayaran Tunjangan Kinerja dalam Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

7.Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 44A dan 44B sehingga berbunyi sebagai berikut: