DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2011

Nomor: 5
Tahun: 2011
Ditetapkan: 4 Februari 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan yang sederajat serta telah menentukan buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN

Pasal 1

(1)Buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SD atau bentuk lain yang sederajat.
(2)Buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, Pendidikan Agama Khonghucu, Keterampilan Rekayasa, Keterampilan Boga, Keterampilan Budidaya, Keterampilan Kerajinan, Seni Budaya-Seni Tari, Seni Budaya-Seni Rupa, Seni Budaya-Seni Musik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SMP atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Buku teks pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Khonghucu, Bahasa Arab, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Jepang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SMA/MA/SMK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 2

Perubahan atas isi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2011 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA TTD. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 56 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, TTD. Dr. A. Pangerang Moenta,S.H., M.H., DFM NIP 196108281987031003 SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mempunyai tugas menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran;

b.bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan yang sederajat serta telah menentukan buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. 5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. 6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN

Pasal 1

(1)Buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SD atau bentuk lain yang sederajat.
(2)Buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, Pendidikan Agama Khonghucu, Keterampilan Rekayasa, Keterampilan Boga, Keterampilan Budidaya, Keterampilan Kerajinan, Seni Budaya-Seni Tari, Seni Budaya-Seni Rupa, Seni Budaya-Seni Musik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SMP atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Buku teks pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Khonghucu, Bahasa Arab, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Jepang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SMA/MA/SMK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 2

Perubahan atas isi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 3

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan yang sederajat serta telah menentukan buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN

Pasal 1

(1)Buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SD atau bentuk lain yang sederajat.
(2)Buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, Pendidikan Agama Khonghucu, Keterampilan Rekayasa, Keterampilan Boga, Keterampilan Budidaya, Keterampilan Kerajinan, Seni Budaya-Seni Tari, Seni Budaya-Seni Rupa, Seni Budaya-Seni Musik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SMP atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Buku teks pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Khonghucu, Bahasa Arab, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Jepang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SMA/MA/SMK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 2

Perubahan atas isi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 3

b.bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan yang sederajat serta telah menentukan buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. 5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. 6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN

Pasal 1

(1)Buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SD atau bentuk lain yang sederajat.
(2)Buku teks pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, Pendidikan Agama Khonghucu, Keterampilan Rekayasa, Keterampilan Boga, Keterampilan Budidaya, Keterampilan Kerajinan, Seni Budaya-Seni Tari, Seni Budaya-Seni Rupa, Seni Budaya-Seni Musik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SMP atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Buku teks pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Khonghucu, Bahasa Arab, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Jepang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran di SMA/MA/SMK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 2

Perubahan atas isi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).