DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya; susunan organisasi; eselonisasi; tata kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.153 2 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012; Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4315/M.PANRB/12/2013 tanggal 31 Desember 2013; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Elektronika Negeri Surabaya selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PENS merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.153 3
(2)Pembinaan PENS dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

PENS mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PENS mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
b.pelaksanaan penelitian;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI BagianKesatu

Pasal 4

(1)PENS terdiri atas:
1. a.Direktur sebagai organ pengelola;
2. b.Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
3. c.Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik;dan
4. d.Dewan Penyantun sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan PENS.
(2)Direktur sebagai organ pengelola PENS dipimpin oleh Direktur.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam statuta PENS.

Pasal 5

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas

a.Direktur dan Wakil Direktur;
b.Bagian; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.153 4
c.Jurusan;
d.Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
e.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
b.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
e.pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 8

(1)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Wakil Direktur terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik.
2. b.Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
3. c.Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
(3)Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(4)Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
(5)Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan danalumni. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.153 5
(6)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan jabatan Wakil Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

Pasal 9

(1)Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana PENS yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan PENS.
(2)Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Bagian terdiri atas:
1. a.Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi; dan
2. b.Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 10

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, sistem informasi, dan kerja sama di lingkungan PENS.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI BagianKesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI BagianKesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2025