DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011

Nomor: 51
Tahun: 2011
Ditetapkan: 5 Desember 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012;
c.bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 yang dialokasikan Pemerintah tersebut harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 2 Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.7783 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
15.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
16.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 4
16.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
17.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
18.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
20.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, yang selanjutnya disebut Juknis BOS Tahun 2012 merupakan acuan/pedoman bagi Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan Dasar dalam penggunaan dana dan penyusunan laporan keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Juknis BOS Tahun 2012 disusun dengan tujuan agar:

a.Pembelanjaan dana BOS adalah tepat sasaran dalam mendukung penyelengaraan wajib belajar 9 tahun secara efisien dan efektif; dan
b.Pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Pasal 3

(1)Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini
(2)Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.7785

Pasal 4

Alokasi dana BOS untuk tiap sekolah negeri dan sekolah swasta ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Desember 2011 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN LINAN www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 6 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2012 Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dari transfer ke kabupaten/kota pada tahun 2011 menjadi transfer ke provinsi pada tahun 2012. Pelaksanaan program BOS akan diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:

1.Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.7787
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. B. Pengertian BOS BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bab berikutnya. C. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
1.Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
2.Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3.Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 8 D. Sasaran Program dan Besar Bantuan Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
1.SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun
2.SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun E. Waktu Penyaluran Dana Pada tahun anggaran 2012, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari- Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis sehingga proses penyaluran dan pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dan pengambilan dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Penentuan wilayah tersebut akan ditentukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.7789
1.Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
2.Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS.
3.Sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
4.Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
5.Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. B. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:
1.BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;
2.BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya;
3.BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP;
4.Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMPLB; www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 10
5.Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
6.Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel;
7.BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan. C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:
1.Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
2.Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
3.Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
4.Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77811 A. Tim Pengarah
1.Tingkat Pusat

a.Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
b.Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
c.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
d.Menteri Keuangan;
e.Menteri Dalam Negeri.
1. 2.Tingkat Provinsi
a.Gubernur;
b.Wakil Gubernur.
1. 3.Tingkat Kabupaten/Kota
a.Bupati/Walikota;
b.Wakil Bupati/Walikota. B. Tim Manajemen BOS Pusat
1. 1.Penanggung Jawab Umum
a.Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud (Ketua);
b.Deputi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas (Anggota);
c.Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Kesra (Anggota);
d.Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kemdagri (Anggota);
e.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu (Anggota).
1. 2.Penanggung Jawab Program BOS
a.Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud (Ketua);
b.Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud (Sekretaris);
c.Direktur Dana Perimbangan, Kemenkeu (Anggota);
d.Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, Kemdagri (Anggota);
e.Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas (Anggota);
f.Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud (Anggota);
g.Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud (Anggota).
1. 3.Tim Pelaksana Program BOS www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 12
a.Ketua Tim/Pelaksana;
b.Sekretaris;
c.Penanggung jawab sekretariat;
d.Bendahara;
e.Unit Data;
f.Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
g.Unit Publikasi/Humas.
1. 4.Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Pusat
a.Menyusun rancangan program;
b.Mengumpulkan dan meng-update data jumlah siswa tiap sekolah dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen BOS Provinsi;
c.Menyiapkan data jumlah siswa tiap kabupaten/kota/provinsi untuk bahan lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Alokasi BOS bagi Pemerintah Daerah Provinsi;
d.Menyusun dan menyiapkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan program BOS;
e.Menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah;
f.Menyalurkan dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi;
g.Merencanakan dan melakukan sosialisasi program;
h.Mengumumkan daftar sekolah penerima BOS dan besar alokasi BOS tiap sekolah melalui situs resmi Kemdikbud;
i.Melatih Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota;
j.Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
k.Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
l.Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota;
m.Menyusun laporan pelaksanaan BOS, termasuk laporan keuangan hasil penyaluran dana BOS ke sekolah yang diperoleh dari Tim Manajemen BOS Provinsi (Formulir BOS-K11 dan BOS K12).
1. 5.Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Pusat
a.Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota/Sekolah;
b.Mengelola dana operasional dan manajemen secara transparan dan akuntabel; www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77813
c.Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku. Tim Manajemen BOS Pusat ditetapkan dengan surat keputusan Menko Kesra. Sekretariat Tim BOS Pusat berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. C. Tim Manajemen BOS Provinsi
1. 1.Penanggung Jawab
a.Sekretaris Daerah Provinsi (Ketua);
b.Kepala SKPD Pendidikan Provinsi (anggota);
c.Kepala Dinas/Badan/Biro Pengelola Keuangan Daerah (anggota).
1. 2.Tim Pelaksana Program BOS
a.Ketua Tim/Pelaksana (unsur SKPD Pendidikan);
b.Sekretaris I (dari unsur SKPD Pendidikan);
c.Sekretaris II (dari unsur BPKD);
d.Bendahara (dari unsur SKPD Pendidikan);
e.Unit Data (dari unsur SKPD Pendidikan);
f.Unit Monev (dari unsur SKPD Pendidikan);
g.Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (dari unsur SKPD Pendidikan);
h.Unit Publikasi/Humas (dari unsur SKPD Pendidikan).
1. 3.Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Provinsi
a.Kepala SKPD Pendidikan Provinsi sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Provinsi menandatangani naskah hibah atas nama Gubernur;
b.Mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BOS yang tertuang dalam PMK;
c.Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dari pusat;
d.Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah kepada Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data dari SK tersebut;
e.Mengumpulkan dan meng-update data jumlah siswa dari kabupaten/kota;
f.Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
g.Melakukan monitoring dan evaluasi; www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 14
h.Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
i.Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
j.Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
k.Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, selanjutnya dikirim ke pusat (Formulir BOS-K8) paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
l.Membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS ke Tim Manajemen BOS Pusat (Formulir BOS-K9) setiap triwulan.
1. 4.Tata Tertib Yang Harus Diikuti Tim Manajemen BOS Provinsi
a.Tidak diperkenankan menggunakan dana BOS yang telah ditransfer dari KUN ke KUD untuk kepentingan lain selain program BOS;
b.Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota/sekolah;
c.Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
d.Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku. Struktur Tim Manajemen BOS Provinsi diatas dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS. Tim Manajemen BOS Provinsi ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur. Sekretariat Tim Manajemen BOS Provinsi berada di Kantor SKPD Pendidikan Provinsi. D. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
1. 1.Penanggung Jawab Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
2. 2.Tim Pelaksana BOS (dari SKPD Pendidikan)
a.Manajer;
b.Unit Pendataan SD/SDLB;
c.Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP; www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77815
d.Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
1. 3.Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
a.Mengkompilasi nomer sekening seluruh sekolah (Formulir BOS-02);
b.Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;
c.Bersama-sama dengan Kelompok Kerja Data Pendidikan, melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C langsung dari sekolah;
d.Bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
e.Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah;
f.Menyediakan dana operasional program BOS di kab/kota dari sumber APBD;
g.Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
h.Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
i.Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
j.Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya (Formulir BOS-K7);
k.Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B).
1. 4.Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
a.Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
b.Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
c.Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 16 Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/ Walikota. Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota. E. Tim Manajemen BOS Sekolah
1. 1.Penanggung Jawab Kepala Sekolah
2. 2.Anggota
a.Bendahara BOS sekolah;
b.Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
1. 3.Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah
a.Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C);
b.Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
c.Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (jika ada);
d.Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
e.Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
f.Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
g.Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
h.Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
i.Membuat laporan triwulanan penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7). Laporan ini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
j.Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS- K5 dan BOS-K6); www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77817
k.Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
l.Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05);
m.Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
n.Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran BOS-K7).
1. 4.Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Sekolah
a.Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan;
b.Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport;
c.Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain;
d.Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa di sekolah yang bersangkutan. Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 18
1. 1.Sekolah mengisi data formulir pendataan untuk diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
2. 2.Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pendataan siswa tiap sekolah berdasarkan data pada formulir pendataan;
3. 3.Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah;
4. 4.Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota/provinsi, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan;
5. 5.Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap provinsi melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah Kementerian Keuangan menerima data mengenai jumlah sekolah dan jumlah siswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. 6.Alokasi dana BOS tiap provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah siswa tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan proyeksi pertambahan jumlah siswa tahun pelajaran baru;
7. 7.Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam hal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan);
8. 8.Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2012 didasarkan jumlah siswa tahun pelajaran 2011-2012, sedangkan periode Juli-Desember 2012 didasarkan pada data tahun pelajaran 2012-2013. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77819 Gambar 1. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS B. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan 2 tahap, yaitu: Tahap 1: Penyaluran dana dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi. Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tahap 2: Penyaluran dana dari KUD provinsi ke rekening sekolah. Mekanisme Penyaluran dana dan pelaporannya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sekolah Tim BOS Pusat Tim BOS Provinsi Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C Tim BOS Pusat Kementerian Keuangan Jumlah Siswa Tiap Sekolah Rekap Jumlah Siswa Tiap Kab/Kota & Provinsi Peraturan Menteri Keuangan Alokasi BOS Tiap Provinsi SK Dirjen Dikdas Alokasi BOS Tiap Sekolah Usulan Alokasi Dana BOS Tiap Provinsi Dikirim ke tiap provinsi sebagai dasar pencairan dan penyaluran Jumlah Siswa Tiap Sekolah Tim BOS Kab/Kota Workshop Pendataan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 20 Untuk kelancaran penyaluran dana BOS, ada beberapa tahapan/langkah persiapan yang harus dilakukan:
9. 1.Bagi sekolah yang belum memiliki rekening, misalnya sekolah baru, maka sekolah harus segera membuka rekening bank atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi) dan segera mengirim ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
10. 2.Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengkompilasi nomor rekening seluruh sekolah yang telah digunakan pada tahun 2011 dan nomor rekening baru (jika ada), kemudian mengirimkannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi (Formulir BOS-02);
11. 3.SKPD Pendidikan Provinsi dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota menandatangani naskah hibah, yang prosedurnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;
12. 4.SKPD Pendidikan Provinsi menyerahkan data daftar sekolah penerima dana BOS dan alokasi dananya kepada BPKD untuk keperluan pencairan dana BOS dari BUD ke sekolah. C. Penyaluran Dana BOS Dana BOS disalurkan dari KUN ke KUD secara triwulanan (tiga bulanan), yaitu:
a.Triwulan Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2012;
b.Triwulan Kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2012;
c.Triwulan Ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2012;
d.Triwulan Keempat (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Oktober 2012. Selanjutnya BUD harus menyalurkan dana BOS ke sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di KUD. Terkait dengan penyaluran dana BOS, berikut ini beberapa masalah yang sering muncul di lapangan dan perlu dilakukan pengaturan.
1. 1.Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77821 ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
2. 2.Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah;
3. 3.Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah akibat kesalahan data, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah, dan melaporkan kelebihan dana tersebut kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Selanjutnya SKPD Pendidikan Provinsi agar membuat laporan resmi ke Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) agar dilakukan penyesuaian terhadap surat keputusan Dirjen Dikdas dengan tembusan ke masing-masing direktorat terkait;
4. 4.Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah akibat kesalahan data, maka kekurangan dana tersebut harus dibayar oleh BUD kepada sekolah pada penyaluran tahap berikutnya setelah ada revisi surat keputusan Dirjen Dikdas. Sekolah melaporkan kekurangan dana tersebut kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Selanjutnya SKPD Pendidikan Provinsi membuat laporan resmi ke Dirjen Dikdas untuk dilakukan penyesuaian terhadap surat keputusan Dirjen Dikdas dengan tembusan ke masing-masing direktorat terkait. D. Pengambilan Dana
5. 1.Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/ persetujuan dari pihak manapun;
6. 2.Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
7. 3.Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 22 Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut: No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan 1 Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran  Mengganti yang rusak  Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku Perhatikan Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Tentang Buku 2 Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru  Biaya pendaftaran  Penggandaan formulir  Administrasi pendaftaran  Pendaftaran ulang  Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan Termasuk untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru 3 Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa  PAKEM (SD)  Pembelajaran Kontekstual (SMP)  Pengembangan pendidikan karakter  Pembelajaran remedial  Pembelajaran pengayaan Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77823 No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan  Pemantapan persiapan ujian  Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja,  Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Terbuka), biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba 4 Kegiatan Ulangan dan Ujian  Ulangan harian,  Ulangan umum,  Ujian sekolah Termasuk untuk untuk fotocopy, penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 5 Pembelian bahan- bahan habis pakai  Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris  Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra  Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah  Pengadaan suku cadang alat kantor 6 Langganan daya dan jasa  Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile Penggunaan Internet dengan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 24 No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar  Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru  Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah yang tidak ada jaringan listrik mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000 per bulan 7 Perawatan sekolah  Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela  Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik. Jika dalam keadaan mendesak dan tidak ada sumber dana lainnya, dana BOS dapat digunakan untuk pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat 8 Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.  Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)  Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD)  Pegawai perpustakaan Sekolah negeri boleh menggunakan tidak lebih dari 20% dana BOS yang diterima www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77825 No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan  Penjaga Sekolah  Satpam  Pegawai kebersihan untuk komponen pembiayaan ini. 9 Pengembangan profesi guru  KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut. 10 Membantu siswa miskin  Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah  Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)  Membeli seragam, www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 26 No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di sekolah tersebut; 11 Pembiayaan pengelolaan BOS  Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk)  Penggandaan, surat- menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos 12 Pembelian perangkat komputer  Desktop/work station  Printer atau printer plus scanner Masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran. Peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah. 13 Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS  Alat peraga/media pembelajaran  Mesin ketik  Peralatan UKS Bagi sekolah yang mendapatkan DAK tidak boleh menggunakan dana BOS untuk membeli alat peraga/media pembelajaran IPS, www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77827 No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan IPA dan Lab. Bahasa. Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS dapat digunakan juga untuk kegiatan:
8. 1.Supervisi oleh Kepala Sekolah, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,- /bulan.
9. 2.Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.
10. 3.Kegiatan tatap muka di Sekolah Induk oleh Guru Bina, diberikan rata-rata maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan tetapi secara proporsional disesuaikan dengan beban mengajarnya.
11. 4.Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, masing-masing diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.
12. 5.Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas Tata Usaha (1 orang), diberikan maksimal sebesar Rp 100.000,-/bulan.
13. 6.Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan. Sebagai penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana BOS untuk SMPT/ TKB Mandiri tetap Kepala Sekolah SMP induk. Sebagian dari komponen penggunaan dana BOS akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku yang dijelaskan secara rinci dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
14. 1.Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
15. 2.Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan) maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 28 (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;
16. 3.Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
17. 4.Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah. B. Larangan Penggunaan Dana BOS
18. 1.Disimpan dengan maksud dibungakan;
19. 2.Dipinjamkan kepada pihak lain;
20. 3.Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
21. 4.Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/ Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
22. 5.Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
23. 6.Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima SSM;
24. 7.Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
25. 8.Membangun gedung/ruangan baru;
26. 9.Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
27. 10.Menanamkan saham;
28. 11.Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
29. 12.Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
30. 13.Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77829 C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah dengan:
31. 1.Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi;
32. 2.Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga;
33. 3.Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa;
34. 4.Diketahui oleh Komite Sekolah;
35. 5.Terkait dengan biaya untuk rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim Manajemen BOS Sekolah harus:
a.Membuat rencana kerja.
b.Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 30 Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang dimonitor antara lain:  Alokasi dana sekolah penerima bantuan  Penyaluran dan penggunaan dana  Pelayanan dan penanganan pengaduan  Administrasi keuangan  Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. A. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
1. 1.Monitoring pelaksanaan program ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat.
2. 2.Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS Provinsi dan Pengelola Keuangan Daerah.
3. 3.Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. B. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
4. 1.Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77831
5. 2.Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, sekolah, murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan dan lembaga penyalur dana BOS.
6. 3.Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, dan pasca penyaluran dana. C. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
7. 1.Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah.
8. 2.Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/atau orangtua murid.
9. 3.Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana.
10. 4.Bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program BOS.
11. 5.Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 32 Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Adapun petunjuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan disajikan secara terpisah pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS yang terdapat pada Lampiran II. A. Tim Manajemen BOS Pusat Tim Manajemen BOS Pusat harus membuat laporan-laporan sebagai berikut:
12. 1.Laporan Triwulanan Hal-hal yang perlu disampaikan dalam laporan triwulanan adalah laporan realisasi penyerapan dana BOS triwulanan yang diterima dari Tim Manajemen BOS Provinsi menggunakan Formulir BOS-K11 sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS yang terdapat pada Lampiran II. Laporan ini harus diselesaikan paling lambat pada minggu ke 2 bulan ke-3 dari setiap triwulan.
13. 2.Laporan Akhir Tahun Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah:
a.Laporan penggunaan dana BOS hasil rekapitulasi dari laporan Tim Manajemen BOS Provinsi dengan menggunakan Formulir BOS-K12 yang terdapat pada Lampiran II.
b.Statistik Penerima Bantuan yang disusun berdasarkan data yang diterima dari Tim Manajemen BOS Provinsi.
c.Hasil Monitoring dan Evaluasi yang berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77833
d.Penanganan Pengaduan Masyarakat yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian yang merupakan rekapitulasi dari penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi/Kab/Kota.
e.Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya. Laporan akhir tahun harus diserahkan ke Menteri terkait pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. B. Tim Manajemen BOS Provinsi Tim Manajemen BOS Provinsi harus membuat laporan-laporan sebagai berikut.
1. 1.Laporan Triwulanan Laporan ini berisikan tentang realisasi penyaluran dana BOS triwulanan sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan dengan menggunakan Formulir BOS-K9 yang terdapat pada Lampiran II. Laporan realisasi penyerapan dana BOS dari provinsi harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat minggu ke-1 bulan ke-3 dari setiap triwulan.
2. 2.Laporan Akhir Tahun Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah:
a.Hasil Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS dengan menggunakan Formulir BOS-K10 sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS yang terdapat pada Lampiran II.
b.Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.
c.Kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
1. 3.Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan ini berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Laporan monitoring rutin www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 34 dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari setelah pelaksanaan monitoring. C. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota:
2. 1.Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim Manajemen BOS Sekolah dengan menggunakan Formulir BOS-K8 sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS yang terdapat pada Lampiran II.
3. 2.Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya. D. Sekolah Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah:
4. 1.Penggunaan Dana BOS sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS dengan menggunakan Formulir BOS-K7 seperti yang terdapat pada Lampiran II.
5. 2.Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
6. 3.Lembar pencatatan pengaduan. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77835
7. 1.Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
8. 2.Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta Inpektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
9. 3.Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
10. 4.Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
11. 5.Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya. B. Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/ atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:
12. 1.Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang- undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja). www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 36
13. 2.Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas negara.
14. 3.Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.
15. 4.Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77837
16. 1.Apabila masyarakat menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi dapat menghubungi telepon dengan nomor 177 atau menghubungi:  Alamat web : www.bos.kemdikbud.go.id  Nomor telepon : 0-800-140-1299 dan 0-800-140-1276 (bebas pulsa) 021-5725980 dan 021-5725632  Faksimil : 021-5731070, 021-5725645, 021-5725635  Email : bos@kemdikbud.go.id
17. 2.Kabupaten/Kota harus menyediakan nomor telepon/email untuk menampung pertanyaan/pengaduan masyarakat di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 38 FORMULIR ISIAN Formulir BOS-01A PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PESERTA DIDIK (F-PD) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR  Pedoman Umum
18. 1.Formulir diisi dengan menggunakan ballpoint dan huruf capital dan mudah dibaca
19. 2.Formulir Peserta Didik (F-PD) diisi oleh masing-masing orang tua siswa dan dibubuhkan tandatangan orang tua siswa sebagai bukti keabsahan data.
20. 3.Formulir yang terisi dikumpulkan di sekolah untuk selanjutnya di kumpulkan secara kolektif ke KK-Datadik Dinas Pendidikan Kab/kota setempat.  Pedoman Khusus I. FORMULIR PESERTA DIDIK (F-PD) Tanggal diisi pada saat pengisian formulir F-PD dengan format tanggal (2 digit)/bulan (2 digit)/tahun (4 digit)
21. 1.IDENTITAS SEKOLAH
a.Nama sekolah diisi sesuai dengan SK Pendirian Sekolah.
b.Nomor Statistik Sekolah (NSS) diisi dengan nomor yang diberikan dari dinas kab/kota , NPSN diisi sesuai dengan nomor yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
c.Alamat sekolah cukup jelas
d.Kecamatan cukup jelas
e.Kabupaten/Kota cukup jelas
f.Provinsi cukup jelas
1. 2.IDENTITAS PESERTA DIDIK
a.Nama lengkap diisi sesuai dengan nama yang terdaftar di sekolah
b.Jenis kelamin diisi dengan pilihan L atau P
c.NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) diisi bagi yang memiliki
d.NIK (Nomor Induk Kependudukan) diisi sesuai nomor yang diberikan di dalam kartu keluarga (KK)
e.Tempat, Tanggal lahir cukup jelas
f.Agama diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06 atau 99 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77839
g.Rombel (rombongan belajar) diisi sesuai dengan penaman yang diberikan oleh sekolah contoh: VIII-a, 1-1, 6a Tingkat diisikan dengan nomor bukan angka romawi contoh: 6, 7, 8
h.Riwayat beasiswa diisi maksimal 3 beasiswa terakhir yang diperoleh siswa Jenis diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04 atau 99 Penyelenggara/Sumber cukup jelas Tahun mulai diisi sesuai dengan tahun diberikannya beasiswa Tahun selesai diisi sesuai dengan berakhirnya pemberian beasiswa, bagi beasiswa yang masih berjalan tidak perlu diisikan
i.Catatan prestasi diisi maksimal 3 prestasi terakhir Tahun cukup jelas Lomba cukup jelas Juara ke diisi dengan nomor hanya untuk juara 1, 2 atau 3 Tingkat diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 Jenis diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 9
j.Nama ayah, ibu, wali dan tahun lahir cukup jelas Pekerjaan ayah, ibu, wali diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 atau 99 Pendidikan ayah, ibu, wali diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 atau 11 Penghasilan bulanan ayah, ibu, wali diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3
k.Jenis tempat tinggal diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 9. Jika memilih 9 (lainnya) maka sebutkan
l.Alamat tempat tinggal cukup jelas
m.Tinggi dan berat badan cukup jelas
n.Berkebutuhan khusus diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 atau 21
o.No telepon rumah diisi dengan : kode wilayah terlebih dulu dan diikuti nomor telepon No HP (Handphone) cukup jelas
p.Jarak tempat tinggal ke sekolah diisi sesuai pilihan 1 atau 2, jika memilih 2, maka sebutkan jarak dalam satuan KM dengan 2 angka decimal dibelakang koma
q.Alat transportasi ke sekolah diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 atau 99
r.Email pribadi cukup jelas www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 40 Tanggal: / / 1 IDENTITAS SEKOLAH a Nama Sekolah : b NSS : NPSN : c Alamat Sekolah : d Kecamatan : e Kabupaten/Kota : f Provinsi : 2 IDENTITAS PESERTA DIDIK a Nama Lengkap : b Jenis kelamin L) Laki-laki P) Perempuan c NISN d NIK e Tempat, Tanggal Lahir : , / / f Agama 01) Islam 02) Kristen/ Protestan 03) Katholik 04) Hindu 05) Budha 06) Khong Hu Chu 99) Lainnya g Rombel : Tingkat : h Riwayat Beasiswa : 1 2 3 Jenis Beasiswa: 01) Anak berprestasi 02) Anak miskin 03) Pendidikan 04) Unggulan 99) Lainnya i Catatan Prestasi : Juara ke Tingkat 1) Sekolah 2) Kecamatan Jenis 1) Sains 2) Seni 1 3) Kab/kota 4) Provinsi 3) Olahraga 2 5) Nasional 9) Lain-lain 3 6) Internasional j Identitas Orang Tua/Wali - Nama Ayah : Tahun Lahir Pekerjaan : Pendidikan : 01).Tidak Sekolah. 02).Putus SD. 03).SD Sederajat. 04).SMP Sederajat. 05).SMA Sederajat. 06).D1. 07).D2. 08).D3. 09).D4/S1. 10).S2. 11).S3. Penghasilan bulanan : 1) Kurang dari Rp1.000.000,- 2) Rp1.000.000-Rp2.000.000,- 3) Lebih dari Rp2.000.000,- - Nama Ibu : Tahun Lahir Pekerjaan : )* daftar pilihan sama dengan pekerjaan ayah Pendidikan : 01).Tidak Sekolah. 02).Putus SD. 03).SD Sederajat. 04).SMP Sederajat. 05).SMA Sederajat. 06).D1. 07).D2. 08).D3. 09).D4/S1. 10).S2. 11).S3. Penghasilan bulanan : 1) Kurang dari Rp1.000.000,- 2) Rp1.000.000-Rp2.000.000,- 3) Lebih dari Rp2.000.000,- - Nama Wali : Tahun Lahir Pekerjaan : Pendidikan : 01).Tidak Sekolah. 02).Putus SD. 03).SD Sederajat. 04).SMP Sederajat. 05).SMA Sederajat. 06).D1. 07).D2. 08).D3. 09).D4/S1. 10).S2. 11).S3. Penghasilan bulanan : 1) Kurang dari Rp1.000.000,- 2) Rp1.000.000-Rp2.000.000,- 3) Lebih dari Rp2.000.000,- k Jenis Tinggal : 1) Bersama Orang Tua 2) Wali 3) Kost 4) Asrama 5) Panti Asuhan 9). Lainnya l Alamat Tempat Tinggal : : RT RW Kelurahan / Desa : Kode Pos Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : m Tinggi Badan : cm Berat Badan : kg n Berkebutuhan Khusus : 01) Tidak, 02) Netra(A), 03) Rungu(B), 04) Grahita Ringan(C), 05) Grahita Sedang(C1), 06) Daksa Ringan(D), 07) Daksa Sedang(D1), 08) Laras(E) 09) Wicara(F), 10) Tuna Ganda(G), 11)Hyperaktif(H) , 12) Cerdas Istimewa(I), 13) Bakat Istimewa(J), 14) Kesulitan Belajar(K), 15) Narkoba(N) 16) Indigo(0), 17) Down Syndrome(P), 18) Autis(Q), 19) Terpencil/Terbelakang, 20) Bencana Alam/Sosial, 21) Tidak Mampu Ekonomi o No Telepon Rumah : - No HP : p Jarak tempat tinggal ke sekolah 1) kurang dari 1 km 2) lebih dari 1 km, sebutkan : , km q Alat transportasi ke sekolah : r Email pribadi : Responden, ………………………,………………………..201… Yang bertanda tangan Orang Tua/Wali atau Siswa bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum. (.……………………………………………………) F-PD 01) Jalan Kaki 02) Kendaraan Pribadi 03) Kendaraan Umum/Angkot/Pete-pete 04) Jemputan Sekolah 05) Kereta Api 06) Ojek 07) Andong/Bendi/Sado/Dokar/Delman/Becak 08) Perahu Penyebrangan/Rakit/Getek 99) Lainnya )* daftar pilihan sama dengan pekerjaan ayah 01) Tidak bekerja 02) Nelayan 03) Petani 04) Peternak 05) PNS/TNI/Polri 06) Karyawan Swasta 07) Pedagang Kecil 08) Pedagang Besar 09) Wiraswasta 10) Wirausaha 11) Buruh 12) Pensiunan 99) Lainnya FORMULIR PESERTA DIDIK Tahun Lomba Tahun Mulai Tahun SelesaiPenyelenggara / SumberJenis www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77841 Formulir BOS-01B PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR SEKOLAH (F-SEK) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR  Pedoman Umum
1. 1.Formulir diisi dengan menggunakan ballpoint dan huruf capital dan mudah dibaca
2. 2.Formulir Sekolah (F-SEK) diisi oleh pihak sekolah dalam hal ini diwakili oleh kepala sekolah
3. 3.Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap kebenaran isian formulir sekolah dan selanjutnya membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel sekolah.  Pedoman Khusus I. FORMULIR SEKOLAH (F-SEK) - Kabupaten/Kota ditulis lengkap dengan menggunakan huruf kapital (besar) - Provinsi ditulis secara lengkap (bukan singkatan) dengan menggunakan huruf kapital (besar) - Tanggal diisi pada saat pengisian formulir F-SEKdengan format tanggal (2 digit)/bulan (2 digit)/tahun (4 digit)
4. 1.IDENTITAS SEKOLAH
a.Nama sekolah diisi sesuai dengan SK PendirianSekolah.
b.Nomor Statistik Sekolah (NSS) diisi dengan nomor yang diberikan dari dinas kab/kota, NPSN diisi sesuai dengan nomor yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
c.Jenis sekolah diisi dengan pilihan 01, 02, 03 atau 04
d.Alamat sekolah cukup jelas Kategori wilayah diisi dengan pilihan 1, 2, 3 atau 9. Posisi geografis disi dengan latitude dan longitude yang didapat dari GPS atau pendekatan melalui peta sebagaicontoh : -6,225092 latitude 106,801863 longitude. angka di belakangkoma minimal 3 digit.
e.No telpon dan faximili diisi dengan :kode wilayah terlebih dulu dan diikuti no telp dan faximilinya.
f.Akses internet diisi sesuai dengan pilihan 01, 02 atau 99. Jika memilih 99 (lainnya) sebutkan akses internet yang dipakai, contoh indosat m2 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 42 Alamat email cukup jelas Website cukupj elas
g.Status sekolah diisi sesuai pilihan 1 atau 2
h.Status kepemilikan diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 9 SK/izin pendirian sekolah diisi secara lengkap : nomor, tanggal (2 digit) bulan (2 digit) dan tahun (4 digit) SK/izin operasional sekolah diisi secara lengkap : nomor, tanggal (2 digit) bulan (2 digit) dan tahun (4 digit)
i.Akreditasi diisi sesuai dengan pilihan 1, 2, 3, 4 atau 5 SK akreditasi sekolah diisi secara lengkap : nomor, tanggal (2 digit) bulan (2 digit) dan tahun (4 digit)
j.Status mutu diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 6
k.Sertifikasi ISO diiskan sesuai pilihan 1, 2, 8 atau 9
l.Waktu penyelenggaraan diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3
m.Gugus sekoklah diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3
n.Kategori sekolah diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4 atau 5
o.Nomor rekening bank diisi tanpa menggunakan spasi, titik, tanda hubung atau koma Nama bank tidak boleh disingkat Rekening atas nama sekolah atau rekening yang biasa digunakan sebagai transaksi atas nama sekolah
p.MBS diisi sesuai pilihan 1 atau 2
q.Nama yayasan diisi dengan lengkap sesuai dengan akta pendirian atau akta perubahan yang terakhir Nama pimpinan yayasan cukup jelas Alamat yayasan cukup jelas Akte pendirian diisi secara lengkap : nomor, tanggal (2 digit) bulan (2 digit) dan tahun (4 digit) Kelompok yayasan diisi sesuai dengan pilihan, jika memilih 99 (lainnya) sebutkan kelompok yayasan penyelenggara
r.Sumber listrik diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 9
s.Daya diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 4
1. 2.RUANGAN Seluruh ruangan yang dimilki oleh sekolah harus dimasukkan ke dalam tabel ruangan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77843 Contoh pengisian : Kolom (2) kode ruang (pemberian sekolah) diisi sesuai dengan pemberian kode ruangan di sekolah masing-masing Kolom (3) Nama Ruangan dan Kolom (4) kode prasarana diisi sesuai dengan table referensi di bawah ini: - Kolom (5) Panjang ruangan diisi sesuai panjang ruangan dalam satuan meter (m) - Kolom (6) Lebar ruangan diisi sesuai panjang ruangan dalam satuan meter (m) - Kolom kondisi untuk poin(7) atap, (8) dinding, (9) kusen dan(11) lantai diisi dengan kode sesuai tabel referensi di bawah ini: Kode Kondisi 0 Tidak Ada yang Rusak 1 Kerusakan < 30% 2 Kerusakan 30% - 45% 3 Kerusakan 46% - 65% 4 Kerusakan > 65% 9 Komponen Bangunan Tidak Ada - Kolom (10) kondisi untuk poin pondasi diisi dengan kode sesuai tabel referensi di bawah ini:

(1)1 2 3 4 Lab Komputer 1 8 1 0 0
(10)RK-2 Ruang Teori/ Kelas 1 6 0
(2)(3) (4) (5) RK-1 Nama Ruangan Kode Prasarana Panjang LebarNo Kode Ruang (Pemberian Sekolah) Status Kepemilika nAtap Dinding Kusen Pondasi Lantai Kondisi
(11)(12) Ruang Teori/ Kelas 1 7 8 0 0 1 0 0 Milik
(6)(7) (8) (9) 2 Bukan Laboratorium Komputer 8 10 9 0 1 2 0 0 Milik Lab IPA Laboratorium IPA 2 11 12 Milik0 3 0 1 0 Nama Ruangan Kode Pra- Sarana Nama Ruangan Kode Pra- Sarana Nama Ruangan Kode Pra- Sarana Ruang Teori/Kelas 1 Ruang Praktik Kerja 15 Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan 29 Laboratorium IPA 2 Bengkel 16 Gudang 30 Laboratorium Kimia 3 Ruang Diesel 17 Ruang Ibadah 31 Laboratorium Fisika 4 Ruang Pameran 18 Rumah Dinas Kepala Sekolah 32 Laboratorium Biologi 5 Ruang Gambar 19 Rumah Dinas Guru 33 Laboratorium Bahasa 6 Koperasi/Toko 20 Rumah Penjaga Sekolah 34 Laboratorium IPS 7 Ruang BP/BK 21 Sanggar MGMP 35 Laboratorium Komputer 8 Ruang Kepala Sekolah 22 Sanggar PKG 36 Laboratorium Multimedia 9 Ruang Guru 23 Asrama Siswa 37 Ruang Perpustakaan 10 Ruang TU 24 Unit Produksi 38 Ruang Perpustakaan Multimedia 11 Ruang OSIS 25 Ruang Multimedia 39 Ruang Keterampilan 12 Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki 26 Ruang Pusat Belajar Guru 40 Ruang Serba Guna/Aula 13 Kamar Mandi/WC Guru Perempuan 27 Ruang Olahraga 41 Ruang UKS 14 Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki 28 Lainnya 99 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 44 Kode Kondisi 0 Tidak Ada yang Rusak 1 Kerusakan < 5% 2 Kerusakan 5% - 10% 3 Kerusakan 11% - 15% 4 Kerusakan > 15% - Kolom (12) Status Kepemilikan diisi dengan kepemilikan dari ruang tersebut: diisi dengan Milik jika ruangan tersebut milik sekolah atau diisi dengan Bukan jika ruang tersebut bukan milik sekolah.

3.ROMBONGAN BELAJAR (Rombel) Contoh pengisian: - Kolom (2) tingkat diisi sesuai dengan tingkatan kelas contoh: 1, 2, 3 - Kolom (3) nama rombel diisi sesuai dengan penamaan dari sekolah masing-masing contoh : 2-1. 3a, IX/d, dan lain-lain - Kolom (4) ruang kelas diisi sesuai dengan kolom kode pada tabel ruangan - Kolom (5) NUPTK wali kelas dan Kolom (6) nama wali kelas cukup jelas No

(1)1 2
(3)(4) (5) (6) Muhammad Adjie Susilo Nugroho Nama Wali Kelas Dwi RiyantoVIII VIII-a RK-1 2365932654125840 VII VII-b RK-2 5698754602130985 Ting- kat Nama Rombel Ruang Kelas NUPTK Wali Kelas
(2)www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77845

4.PRASARANA - Kolom (2) tingkat diisi sesuai Kode Sarana di bawah ini Kode Nama (Item) Kode Nama (Item) Kode Nama (Item) 1 Meja Siswa 56 Buku Pegangan Siswa Tata Negara 111 Alat Peraga Bimbingan dan Penyuluhan 2 Kursi Siswa 57 Buku Pegangan Siswa Antropologi 112 Alat Peraga Muatan Lokal 3 Meja Guru 58 Buku Pegangan Siswa Teknologi Informasi Komunikasi 113 Alat Peraga Kerajinan Tengan dan Kesenian 4 Kursi Guru 59 Buku Pegangan Siswa Pendidikan Seni 114 Alat Peraga Kompetensi Keahlian Kejuruan 5 Meja TU 60 Buku Pegangan Siswa Bahasa Asing Lain 115 Alat Praktik PPKn 6 Kursi TU 61 Buku Pegangan Siswa Bimbingan dan Penyuluhan 116 Alat Praktik Pendidikan Agama 7 Papan Tulis 62 Buku Pegangan Siswa Muatan Lokal 117 Alat Praktik Bahasa dan Sastra Indonesia 8 Lemari / Filling Cabinet 63 Buku Pegangan Siswa Kerajinan Tengan dan Kesenian 118 Alat Praktik Bahasa Inggris 9 Komputer TU 64 Buku Pegangan Siswa Kompetensi Keahlian Kejuruan 119 Alat Praktik Sejarah Nasional dan Umum 10 Printer TU 65 Buku Penunjang PPKn 120 Alat Praktik Pendidikan Jasmani 11 Mesin Ketik 66 Buku Penunjang Pendidikan Agama 121 Alat Praktik Matematika 12 Foto Copy 67 Buku Penunjang Bahasa dan Sastra Indonesia 122 Alat Praktik IPA 13 Komputer 68 Buku Penunjang Bahasa Inggris 123 Alat Praktik Fisika 14 Printer 69 Buku Penunjang Sejarah Nasional dan Umum 124 Alat Praktik Biologi 15 Buku Pegangan Guru PPKn 70 Buku Penunjang Pendidikan Jasmani 125 Alat Praktik Kimia 16 Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama 71 Buku Penunjang Matematika 126 Alat Praktik IPS 17 Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia 72 Buku Penunjang IPA 127 Alat Praktik Ekonomi 18 Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris 73 Buku Penunjang Fisika 128 Alat Praktik Sosiologi 19 Buku Pegangan Guru Sejarah Nasional dan Umum 74 Buku Penunjang Biologi 129 Alat Praktik Geografi 20 Buku Pegangan Guru Pendidikan Jasmani 75 Buku Penunjang Kimia 130 Alat Praktik Sejarah Budaya 21 Buku Pegangan Guru Matematika 76 Buku Penunjang IPS 131 Alat Praktik Tata Negara 22 Buku Pegangan Guru IPA 77 Buku Penunjang Ekonomi 132 Alat Praktik Antropologi 23 Buku Pegangan Guru Fisika 78 Buku Penunjang Sosiologi 133 Alat Praktik Teknologi Informasi Komunikasi 24 Buku Pegangan Guru Biologi 79 Buku Penunjang Geografi 134 Alat Praktik Pendidikan Seni 25 Buku Pegangan Guru Kimia 80 Buku Penunjang Sejarah Budaya 135 Alat Praktik Bahasa Asing Lain 26 Buku Pegangan Guru IPS 81 Buku Penunjang Tata Negara 136 Alat Praktik Bimbingan dan Penyuluhan 27 Buku Pegangan Guru Ekonomi 82 Buku Penunjang Antropologi 137 Alat Praktik Muatan Lokal 28 Buku Pegangan Guru Sosiologi 83 Buku Penunjang Teknologi Informasi Komunikasi 138 Alat Praktik Kerajinan Tengan dan Kesenian 29 Buku Pegangan Guru Geografi 84 Buku Penunjang Pendidikan Seni 139 Alat Praktik Kompetensi Keahlian Kejuruan 30 Buku Pegangan Guru Sejarah Budaya 85 Buku Penunjang Bahasa Asing Lain 140 Alat Pendidikan Multimedia PPKn 31 Buku Pegangan Guru Tata Negara 86 Buku Penunjang Bimbingan dan Penyuluhan 141 Alat Pendidikan Multimedia Pendidikan Agama 32 Buku Pegangan Guru Antropologi 87 Buku Penunjang Muatan Lokal 142 Alat Pendidikan Multimedia Bahasa dan Sastra Indonesia 33 Buku Pegangan Guru Teknologi Informasi Komunikasi 88 Buku Penunjang Kerajinan Tengan dan Kesenian 143 Alat Pendidikan Multimedia Bahasa Inggris 34 Buku Pegangan Guru Pendidikan Seni 89 Buku Penunjang Kompetensi Keahlian Kejuruan 144 Alat Pendidikan Multimedia Sejarah Nasional dan Umum 35 Buku Pegangan Guru Bahasa Asing Lain 90 Alat Peraga PPKn 145 Alat Pendidikan Multimedia Pendidikan Jasmani 36 Buku Pegangan Guru Bimbingan dan Penyuluhan 91 Alat Peraga Pendidikan Agama 146 Alat Pendidikan Multimedia Matematika 37 Buku Pegangan Guru Muatan Lokal 92 Alat Peraga Bahasa dan Sastra Indonesia 147 Alat Pendidikan Multimedia IPA 38 Buku Pegangan Guru Kerajinan Tengan dan Kesenian 93 Alat Peraga Bahasa Inggris 148 Alat Pendidikan Multimedia Fisika 39 Buku Pegangan Guru Kompetensi Keahlian Kejuruan 94 Alat Peraga Sejarah Nasional dan Umum 149 Alat Pendidikan Multimedia Biologi 40 Buku Pegangan Siswa PPKn 95 Alat Peraga Pendidikan Jasmani 150 Alat Pendidikan Multimedia Kimia 41 Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama 96 Alat Peraga Matematika 151 Alat Pendidikan Multimedia IPS 42 Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia 97 Alat Peraga IPA 152 Alat Pendidikan Multimedia Ekonomi 43 Buku Pegangan Siswa Bahasa Inggris 98 Alat Peraga Fisika 153 Alat Pendidikan Multimedia Sosiologi 44 Buku Pegangan Siswa Sejarah Nasional dan Umum 99 Alat Peraga Biologi 154 Alat Pendidikan Multimedia Geografi 45 Buku Pegangan Siswa Pendidikan Jasmani 100 Alat Peraga Kimia 155 Alat Pendidikan Multimedia Sejarah Budaya 46 Buku Pegangan Siswa Matematika 101 Alat Peraga IPS 156 Alat Pendidikan Multimedia Tata Negara 47 Buku Pegangan Siswa IPA 102 Alat Peraga Ekonomi 157 Alat Pendidikan Multimedia Antropologi 48 Buku Pegangan Siswa Fisika 103 Alat Peraga Sosiologi 158 Alat Pendidikan Multimedia Teknologi Informasi Komunikasi 49 Buku Pegangan Siswa Biologi 104 Alat Peraga Geografi 159 Alat Pendidikan Multimedia Pendidikan Seni 50 Buku Pegangan Siswa Kimia 105 Alat Peraga Sejarah Buday a 160 Alat Pendidikan Multimedia Bahasa Asing Lain 51 Buku Pegangan Siswa IPS 106 Alat Peraga Tata Negara 161 Alat Pendidikan Multimedia Bimbingan dan Penyuluhan 52 Buku Pegangan Siswa Ekonomi 107 Alat Peraga Antropologi 162 Alat Pendidikan Multimedia Muatan Lokal 53 Buku Pegangan Siswa Sosiologi 108 Alat Peraga Teknologi Informasi Komunikasi 163 Alat Pendidikan Multimedia Kerajinan Tengan dan Kesenian 54 Buku Pegangan Siswa Geografi 109 Alat Peraga Pendidikan Seni 164 Alat Pendidikan Multimedia Kompetensi Keahlian Kejuruan 55 Buku Pegangan Siswa Sejarah Budaya 110 Alat Peraga Bahasa Asing Lain 999 Lainnya www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 46 - Kolom (3) Jumlah cukup jelas - Kolom (4) Penempatan ruang diisi sesuai dengan isian kolom kode pada tabel ruangan - Kolom (5) Keterangan cukup jelas
5.BANTUAN/BLOCKGRANT/SUBSIDI DAN BEASISWA Cukup jelas KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : Tanggal : / / 1 IDENTITAS SEKOLAH a Nama Sekolah b NSS NPSN c Jenis Sekolah 01) SD; 02)SMP; 03)SDLB; 04)SMPLB; d Alamat Sekolah RW Desa/Kelurahan Kode Pos Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Negara Kategori Wilayah 1) Daerah Terpencil 2) Daerah Perbatasan Negara 3) Daerah Transmigrasi 9) Bukan Semua Posisi Geografis , Latitude , Longitude e No Telpon - No Fax - f Akses Internet 01) Tidak Ada 02) Jardiknas/schoolnet 99) Lainnya, sebutkan : Alamat email Website http:// g Status Sekolah 1) Negeri 2) Swasta h Status Kepemilikan 1) Pemerintah Pusat 2). Pemerintah Daerah 3) Yayasan 9) Lainnnya SK / Izin Pendirian Sekolah No. Tanggal / / SK Izin Operasional No. Tanggal / / i Akreditasi 1) A 2) B 3) C 8) Belum diakreditasi 9) Tidak Terakreditasi SK Akreditasi Terakhir No. Tanggal / / j Status Mutu 1) Pra SPM 2) SPM 3) Pra SSN 4) SSN 5) RSBI 6) SBI k Sertifikasi ISO 1) 9001:2000 2) 9001:2008 8) Proses Sertifikasi 9) Belum Bersertifikat l Waktu Penyelenggaraan 1) Pagi 2) Siang 3) Kombinasi m Gugus Sekolah 1) Inti 2) Imbas 3) Belum Ikut n Kategori Sekolah 1) SD Biasa 2) SMP Biasa 3) TK-SD satu atap 4) SD-SMP satu atap 5) SMP Terbuka o Nomor Rekening Bank No. Nama Bank Rekening Atas Nama p Apakah Sekolah ini telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ? 1) Ya 2) Tidak * Khusus Sekolah Swasta oleh Yayasan/Penyelengggara q Nama Yayasan Nama Pimpinan Yayasan Alamat Yayasan RW Desa/Kelurahan Kode Pos Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Negara Akte Pendirian No. FORMULIR SEKOLAH RT RT F-SEK www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77847 2 RUANGAN

(1)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kolom (3) Nama Ruangan, (4) Kode Prasarana ,(7), (8), (9), (10), (11) Kondisi mohon lihat panduan. Status Kepemlikan diisi dengan Milik atau Bukan 3 ROMBONGAN BELAJAR No
(1)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kolom (4) Ruang Kelas diisi sesuai Kode Ruang pada table diatas, lihat panduan untuk lebih jelasnya 4 SARANA No
(1)1 2 3 4 5 6 7 8 Kolom (2) diisi sesuai kode petunjuk pada panduan, Kolom (4) Ruang Kelas diisi sesuai Kode Ruang pada table diatas, lihat panduan untuk lebih jelasnya 5 BANTUAN / BLOCK GRANT / SUBSIDI DAN BEASISWA No
(1)1 2 3 4 5 6 7 8 Isilah dengan huruf kapital dan mudah dibaca Perhatian : Lembar ini harus diisi oleh Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum. ………………………,………………………..201… Kepala Sekolah / Atas nama Kepala Sekolah )* Dibubuhi cap/stempel sekolah (………………………………………………..…….) LebarPanjang Kondisi
(11)Lantai NUPTK Wali Kelas Nama Wali Kelas Ruang Kelas Nama Rombel Nama Ruangan PondasiKusenDinding Ting- kat No Peruntukan Dana Kode Ruang (Pemberian Sekolah) Kode Prasarana Atap Tahun Jenis Bantuan Sumber Bantuan Besar Bantuan Status Kepemilikan Kode Sarana Jumlah Penempatan (Ruang) Keterangan
(2)(3) (4) (5)
(12)
(2)(3) (4) (5) (6)
(2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(2)(3) (4) (5) (6) (7) Dana Pendamping www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 48 Formulir BOS-01C PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN (F-PTK) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR  Pedoman Umum

1.Formulir disi dengan menggunakan ballpoint dan huruf kapital dan mudah dibaca
2.Formulir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (F-PTK) diisi oleh masing-masing individu PTK dan bertanggungjawab terhadap kebenaran isi formulir, selanjutnya dibubuhkan tandatangan PTK yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala sekolah dengan cara membubuhkan tandatangan kepala sekolah dan di cap/stempel sekolah.
3.Formulir yang terisi dikumpulkan di sekolah untuk selanjutnya di kumpulkan secara kolektif ke KK-Datadik Dinas Pendidikan Kab/kota setempat.  Pedoman Khusus I. FORMULIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (F-PTK) Tanggal diisi pada saat pengisian formulir F-PTK dengan format tanggal (2 digit)/bulan (2 digit)/tahun (4 digit)
1.IDENTITAS SEKOLAH

a.Nama sekolah diisi sesuai dengan SK Pendirian Sekolah.
b.Nomor Statistik Sekolah (NSS) diisi dengan nomor yang diberikan dari dinas kab/kota , NPSN diisi sesuai dengan nomor yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan nasional
c.Alamat sekolah cukup jelas
d.Kecamatan cukup jelas
e.Kabupaten / Kota cukup jelas
f.Provinsi Cukup jelas catatan : untuk pengawas tidak perlu mengisi poin a, b dan c
1. 2.IDENTITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a.Nama lengkap diisi sesuai dengan nama di ijazah. Gelar akademis maupun status sosial seperti H. Hj. tidak perlu dituliskan
b.Jenis kelamin diisi sesuai pilihan L atau P www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77849
c.Ijazah terakhir sesuai dengan pilihan 05, 06, 07, 08, 08, 10, 11 tahun diisi tahun kelulusan sesuai di ijazah
d.Gelar akademik cukup jelas
e.NIY / NIGK diisi bagi yang sudah memiliki
f.NUPTK diisi bagi yang sudah memiliki
g.Tempat, tanggal lahir cukup jelas
h.NIK (Nomor Induk Kependudukan) diisi sesuai dengan NIK yang tertera pada KTP
i.Agama diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06 atau 99
j.Status kawin diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3
k.Nama ibu kandung diisi sesuai nama gadis ibu kandung
l.Alamat tempat tinggal cukup jelas
m.Status kepegawaian diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
n.Jabatan diisi sesuai dengan SK yang diperoleh TMT di sekolah ini diisi sesuai dengan SK pengangkatan pertama bekerja di sekolah tersebut Jabatan diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 atau 10 Jabatan sebelumnya diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 4 Sertifikasi jabatan diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3 Tahun dan nommor sertifikat cukup jelas
o.Butir ini diisi hanya PTK yang berstatus sebagai PNS NIP diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai terbaru (18 digit) TMT PNS diisi sesuai dengan SK Pengangkatan pertama menjadi PNS Pangkat/golongan cukup jelas TMT Golongan diisi sesuai dengan SK kenaikan pangkat/golongan terakhir
p.Butir ini hanya diisi oleh PTK yang berstatus guru yang sudah bersertifikasi. Kode sertifikasi sesuai dengan tabel referensi bidang studi/mata pelajaran
q.Butir ini hanya diisi oleh PTK yang berstatus teknisi laboratorium atau laboran yang memiliki program keahlian Kode sertifikasi sesuai dengan tabel referensi program keahlian
r.Butir ini hanya diisi oleh PTK yang berstatus kepala sekolah Lisensi kepala sekolah diisi sesuai pilihan 1 atau 2
s.Butir ini hanya diisi oleh PTK yang berstatus pengawas sekolah Jenjang kepengawasan dapat dipilih lebih dari satu dengan memberikan tanda silang (X) pada kotak pilihan Kode pengawas rumpun diisi kode sesuai dengan tabel referensi kepengawasan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 50 Kode pengawas maple diisi kode sesuai dengan tabel referensi bidang studi/mata pelajaran Jumlah sekolah binaan cukup jelas Mengikuti diklat kepengawasan diisi sesuai dengan pilihan 1 atau 2, jika memilih 2 (sudah) maka isi kotak dengan nama instanasi penyelenggara diklat kepengawasan
1. 3.MENGAJAR PADA SEKOLAH INI - Kolom Rombel diisi dengan kode yang diberikan dari standarisasi tata usaha - Kolom kode mata pelajaran kode sesuai dengan tabel referensi bidang studi/mata pelajaran - Kolom Jumlah jam mengajar cukup jelas
2. 4.MENGAJAR DI SEKOLAH/LEMBAGA PENDIDIKAN SAAT INI (KHUSUS PENDIDIK/GURU) Masing-masing nomor diisi dua baris - NPSN dan Nama Sekolah, untuk NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) diisi pada baris atas sesuai dengan NPSN sekolah tersebut jika sudah memiliki, untuk Nama sekolah diisi pada baris bawah - Sekolah induk diisi dengan menggunakan tanda silang (X) dan hanya dapat dipilih satu - Rombel diisi sesuai dengan rombel yang dimiliki oleh sekolah tersebut contoh: VIII-8, 1-1, 9.I - Status dan TMT, untuk Status diisi pada baris atas sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8, untuk TMT diisi sejak pertama kali mengajar pada sekolah tersebut - Kode mata pelajaran 1 dan 2 lihat pada kode referensi bidang studi/mata pelajaran pada baris atas, dan Jumlah jam ajar pada baris bawah
3. 5.RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL Pendidikan formal diisi dari yang terendah sampai ke yang tertinggi dan dimulai sejak jenjang Sekolah Dasar (SD) - Kolom Satuan Pendidikan Formal diisi dengan bentuk pendidikan contoh: SD, SMP, SMA, PT - Kolom Fakultas hanya diisi untuk pendidikan tinggi - Kolom Jurusan Prodi cukup jelas, jika jenjang pendidikan SD, SMP abaikan Jurusan/Prodi - Kolom Kpd diisi dengan tanda silang (X) jika jurusan kependidikan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77851 - Kolom Jenjang diisi dengan jenjang Jurusan/Prodi contoh: D1, D2, D3, S1, S2, S3 - Kolom Tahun Masuk diisi sesuai dengan tahun masuk pendidikan tersebut - Kolom Tahun Lulus diisi sesuai dengan tahun lulus pendidikan tersebut, bagi PTK yang masih bersekolah maka abaikan tahun lulus
4. 6.RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL Pendidikan non Formal pendidikan yang tidak terkait dengan formal contoh: Kursus - Kolom Lembaga Pendidikan/Instansi cukup jelas - Bidang Studi cukup jelas - Tingkat cukup jelas - Kolom Tahun Masuk diisi sesuai dengan tahun masuk pendidikan tersebut - Kolom Tahun Lulus diisi sesuai dengan tahun lulus pendidikan tersebut, bagi PTK yang masih bersekolah maka abaikan tahun lulus
5. 7.RIWAYAT MENGAJAR SEBELUMNYA - Kolom NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) diisi pada baris atas sesuai dengan NPSN sekolah tersebut jika sudah memiliki - Kolom Nama Sekolah cukup jelas - Kolom Masa Tugas Dari Tahun cukup jelas - Kolom Masa Tugas Sampai cukup jelas - Kolom Kode mata pelajaran lihat pada kode referensi bidang studi/mata pelajaran - Kolom Jumlah jam cukup jelas
6. 8.RIWAYAT PEKERJAAN (NON GURU) Riwayat pekerjaan diisi dengan pekerjaan sebelum menjadi guru misal: sebelum menjadi guru menjadi tenaga administasi, pegawai swasta, kepala sekolah, atau tni/polri dan lainnya - Kolom Nama Instansi cukup jelas - Kolom Masa Tugas cukup jelas - Kolom Pekerjaan/Jabatan cukup jelas - Kolom Beri Tanda jk msh aktif diisi dengan tanda silang (X)
7. 9.KELUARGA - Nama Suami/Istri cukup jelas www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 52 - Pekerjaan diisi sesuai dengan pilihan 1 atau 2, jika memilih 2 sebutkan NIP terbaru (18 digit) suami/istri - Anak diisikan dengan tiga anak pertama pada usia sekolah (4-23 Tahun)  Kolom Nama diisi sesuai dengan nama yang terdaftar pada sekolah  Kolom NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) diisi sesuai yang diberikan oleh Kemdiknas, abaikan jika belum memiliki  Kolom Status Anak diisi sesuai pilihan 1 untuk anak kandung atau 2 untuk anak tidak kandung  Kolom Tempat Lahir cukup jelas  Kolom Tanggal Lahir cukup jelas  Kolom Jenjang Sekolah diisi dengan Bentuk Pendidikan contoh: TK, SD, SMP, SMA, SMK, PT  Kolom Tahun Masuk Sekolah cukup jelas
8. 10.KARYA TULIS Karya tulis diisi jika PTK pernah membuat karya tulis yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom Judul cukup jelas - Tahun Pembuatan cukup jelas - Publikasi cukup jelas - Kolom keterangan cukup jelas
9. 11.PENGEMBANGAN PROFESI Pengembangan profesi diisi oleh PTK yang terdaftar pada Organisasi Profesi. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom Organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang berkaitan denga profesi PTK - Kolom Jabatan diisi sesuai dengan posisi pada struktur organisasi profesi tersebut - Kolom bidang studi/bidang cukup jelas - Kolom tahun diisi pada tahun sekarang jika anda masih aktif dalam organisasi tersebut, jika anda sudah tidak aktif isikan tahun keluar di organisasi tersebut
10. 12.PENGHARGAAN Penghargaan diisi oleh PTK bagi yang pernah mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah maupun swasta. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis cukup jelas www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77853 - Kolom tahun cukup jelas - Kolom instansi yang memberikan cukup jelas - Kolom tingkat cukup jelas
11. 13.KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN Kesejahteraan dan perlindungan diisi oleh PTK yang pernah atau masih memiliki perlindungan/ kesejahteraan. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis cukup jelas - Kolom penyelenggara cukup jelas - Kolom dari tahun diisi ketika mulai awal terdaftar - Kolom sampai tahun diisi padasaat berakhirnya perlindungan/kesejahteraan tersebut, jika masih terdaftar abaikan - Kolom masih aktif diisi dengan tanda silang (X)
12. 14.BEASISWA Beasiswa diisi oleh PTK yang pernah atau masih mendapatkan beasiswa.Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis cukup jelas - Kolom Penyelenggara adalah instansi yang memberikan beasiswa tersebut - Kolom Dari tahun adalah tahun pertama mendapatkan beasiswa - Kolom Sampai tahun adalah berakhirnya pemberian beasiswa, jika masih menerima abaikan - Kolom masih menerima diberi tanda silang (X) www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 54
13. 15.PENULISAN BUKU Penulisan buku diisi oleh PTK yang pernah menulis buku sampai buku tersebut diterbitkan/ dipublikasikan. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom Judul cukup jelas - Kolom tahun adalah tahun penerbtan buku - Kolom Penerbit cukup jelas
14. 16.WORKSHOP/SEMINAR/LOKAKARYA Workshop/seminar diisi oleh PTK yang pernah menulis mengikuti workshop/seminar/lokakarya. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis diisi dengan sesuai tingkatan wilayah misal seminar lokal, daerah, nasional, internasional - Peran diisi posisi PTK ketika mengikuti workhop/seminar/lokakarya, misal : peserta, ketua panitia, nara sumber dan lain-lain
15. 17.STUDI BANDING Studi banding diisi oleh PTK yang pernah mengikuti kegiatan studi banding. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis studi cukup jelas - Kolom penyelenggara adalah instansi yang mengadakan kegiatan studi banding - Kolom tahun cukup jelas - Kolom Sumber dana cukup jelas - Kolom Tujuan (tempat) cukup jelas
16. 18.DIKLAT Diklat diisi oleh PTK yang pernah mengikuti kegiatan diklat baik swasta maupun pemerintah. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis diklat diisi berdasarkan judul diklat, misal : diklat PAKEM, play therapy, kepegawaian, dan lain-lain - Kolom Tahun diisi tahun penyelenggaraan diklat - Kolom pola diisi jumlah jam diklat - Kolom penyelenggara diisi berdasarkan instansi yang menyelenggarakan diklat tersebut www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77855 - Kolom Tingkatan diisi dengan jenjang pendidikan, yaitu tingkat : dasar, menengah atau lanjut - Kolom bidang studi diisi sesuai tabel referensi bidang studi/mata pelajaran
17. 19.TES BAHASA/UJI SERTIFIKASI KEAHLIAN Tes bahasa/ uji sertifikasi diisi oleh PTK yang pernah mengikutites bahasa/uji sertifikasi. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom nama tes/uji cukup jelas - Kolom bahasa/keahlian cukup jelas - Kolom penyelenggara cukup jelas - Kolom Tahun cukup jelas - Kolom Skor atau nilai hasil ujian/tes cukup jelas
18. 20.INFORMASI TUNJANGAN Informasi tunjangan diisi oleh PTK yang mendapatkan tunjangan. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis tunjangan misal tunjangan anak/istri/suami - Kolom instansi yaitu instansi yang memberikan tunjangan - Kolom Sumber dana misal : pemerintah, Bantuan, pinjaman luar negeri, dan lain-lain - Kolom dari tahun cukup jelas - Kolom sampai tahun diisi jika masa penerimaan tunjangan sudah selesai atau di abaikan jika masih menerima tunjangan - Kolom nominal adalah besaran tunjangan yang diterima
19. 21.LAIN-LAIN (CATATAN) Diisi jika ada hal-hal penting, terkait dengan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 56 Kode Referensi PTK Tabel referensi bidang studi/mata pelajaran : Kode Bidang Studi / Mata Pelajaran Kode Bidang Studi / Mata Pelajaran Kode Bidang Studi / Mata Pelajaran 002 S1-PGSD/Guru Kelas SD 011 Matematika 054 Tata Boga 003 Pendidikan Agama 012 Ilmu Pengetahuan Alam 055 Tata Kecantikan 004 Pendidikan Kewarganegaraan 013 Ilmu Pengetahuan Sosial 056 Tata Busana 005 Bahasa Indonesia 014 Fisika 066 Bimbingan dan Konseling 006 Sastra Indonesia 015 Biologi 067 Pengembangan Diri 007 Bahasa Inggris 017 Sejarah 068 Muatan Lokal 008 Seni Budaya 018 Geografi 999 Lainnya 009 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 019 Ekonomi 010 Teknologi Informasi dan Komunikasi 050 Seni Rupa Tabel referensi Keahlian Laboratorium Kode Keahlian Laboratorium Kode Keahlian Laboratorium Kode Keahlian Laboratorium 01 Laboratorium IPA 06 Laboratorium Komputer 36 Tata Busana 02 Laboratorium Fisika 30 Seni Rupa 99 Lainnya 03 Laboratorium Biologi 34 Tata Boga 05 Laboratorium Bahasa 35 Tata Kecantikan Tabel referensi bidang kepengawasan Kode Bidang Kepengawasan Kode Bidang Kepengawasan Kode Bidang Kepengawasan 01 TK/SD 06 Seni Budaya 11 Agrobisnia dan Agroteknologi 02 MIPA 07 Teknologi dan Rekayasa 12 Bisnis dan Manajemen 03 IPS 08 Teknologi Informasi dan Komunikasi 13 Bimbingan dan Konseling 04 Bahasa 09 Kesehatan 14 Pendidikan Luar Biasa 05 Olah Raga Kesehatan 10 Seni, Kerajinan dan Pariwisata 99 Lainnya www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77857 Tanggal: / / 1 IDENTITAS SEKOLAH a Nama Sekolah ) 1 : b NSS ) 1 : NPSN ) 1 : c Alamat Sekolah ) 1 : d Kecamatan : e Kabupaten/Kota : f Provinsi : 2 IDENTITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN a Nama Lengkap b Jenis kelamin L) Laki-laki P) Perempuan c Ijazah Terakhir 05) SMA Sederajat 06) D1 07) D2 08) D3 09) D4/S1 10) S2 11) S3 Tahun d Gelar Akademik depan belakang e NIY / NIGK f NUPTK g Tempat, Tgl Lahir , / / h NIK i Agama 01) Islam 02) Kristen/ Protestan 03) Katholik 04) Hindu 05) Budha 06) Khong Hu Chu 99) Lainnya j Status Kawin 1) Menikah 2) Belum Menikah 3) Janda/Duda Jumlah Anak k Nama Ibu Kandung l Alamat tempat tinggal Alamat Rumah (Sesuai KTP) RW Kelurahan / Desa Kode Pos Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi No Telpon Rumah - No HP Email pribadi m Status Kepegawaian n Jabatan
20. 1.TMT di Sekolah ini / / (tanggal/bulan/tahun)
21. 2.Jabatan
22. 3.TMT Jabatan / / (tanggal/bulan/tahun)
23. 4.Jabatan Sebelumnya
24. 5.Sertifikasi Jabatan 1) Sudah 2) Belum 3) Sedang Proses Jika sudah, isikan tahun sertifikasi Nomor Sertifikat o Jika Anda PNS isilah butir berikut
25. 1.NIP
26. 2.TMT PNS / /
27. 3.Pangkat/Golongan Contoh : 1A, 2A, 3C, 4A
28. 4.TMT Golongan / / (tanggal/bulan/tahun) p Jika Jabatan Anda Guru dan Sudah Bersertifikasi, Isilah butir berikut Isikan Kode Sertifikasi Bidang Studi *) Diisi kode angka lihat petunjuk teknis q Jika Jabatan Anda Teknisi Laboratorium atau Laboran dan memiliki program keahlian Kode program keahlian **) Isilah kode angka sesuai dalam daftar di Petunjuk pengisian format (01 - 46) r Jika Jabatan Anda Kepala Sekolah Lisensi Kepala Sekolah 1) Sudah 2) Belum s Jika Jabatan Anda Pengawas Sekolah
29. 1.Jenjang Kepengawasan ) 2  TK  SD  SMP  SMA  SMK  SLB
30. 2.Kode Pengawas Rumpun atau Bidang Keahlian *) Diisi kode angka lihat petunjuk teknis
31. 3.Kode Pengawas Mapel *) Diisi kode angka lihat petunjuk teknis
32. 4.Jumlah sekolah binaan Sekolah
33. 5.Mengikuti Diklat Kepengawasan 1) Belum 2) Sudah Keterangan ) 1 Untuk pengawas tidak perlu mengisi ) 2 Diisi dengan tanda silang (X) dan dapat dipilih lebih dari satu FORMULIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN F-PTK RT 01)Guru 02)Kepala Sekolah 03)Kepala Perpustakaan 04)Tenaga Perpustakaan 05)Kepala Tenaga Administrasi 06)Tenaga Administrasi 07)Kepala Laboratorium 08)Teknisi Laboratorium 09)Laboran 10)Pengawas 1) Guru 2) Non Guru 3) Kepala Sekolah 4) Pengawas Sekolah 1) PNS 2) PNS Diperbantukan 3) PNS Depag 4) GTY/PTY 5) GTT/PTT Provinsi 6) GTT/PTT Kab/Kota 7) Guru Bantu Pusat 8) Guru Honor Sekolah www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 58 3 4 Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam keterangan: Kolom Sekolah Induk hanya boleh dipilih salah satu dengan tanda silang (X); Kolom Rombel diisikan sesuai dengan rombel yang dimiliki sekolah tersebut Contoh: VIII-A, 1-1, 9.I; kolom Status dan TMT, status pada baris pertama disikan pilihan angka: 1) PNS 2) PNS Diperbantukan 3) PNS Depag 4) GTY/PTY 5) GTT/PTT Provinsi 6) GTT/PTT Kab/Kota 7) Guru Bantu Pusat 8) Guru Honor Sekolah, dan TMT disikan pada baris kedua yaitu TMT disekolah tersebut; Kolom Kode Mata Pelajaran 1 atau 2 pada baris pertama diisikan kode pada pedoman pengisian dan Jam pada baris kedua yaitu Jumlah jam mengajar 5 keterangan: Pendidikan formal dari yang terendah ke tertinggi; Satuan Pendidikan Formal dimulai dari jenjang SD; Kpd isi dengan tanda silang (X) jika jurusan kependidikan 6 keterangan: Contoh pendidikan non formal : kursus 7 keterangan: Kode Mata pelajaran lihat pedoman pengisian 8 Kode Mata Pelajaran Nama Sekolah             Sekolah Induk     Kode Mata Pelajaran 2 Kode Mata Pelajaran 1 Status dan TMT 7 1 2 3 5 6 4 Dari thn s.d. 6 No 1 2 3 4 7 8 RIWAYAT PEKERJAAN (NON GURU) No Nama Instansi Masa Tugas Pekerjaan/Jabatan Beri Tanda jk msh aktif 5 NPSN Sekolah 1 2 7 RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL No. Lembaga Pendidikan/Instansi Bidang Studi Jumlah JamDari Tahun Sampai 3 4 Masa Tugas 5 RIWAYAT MENGAJAR SEBELUMNYA 6 Lulus 1 Jenjang Tahun Tingkat Tahun 8 3 4 5 Masuk Lulus 2    3 1 4 RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL No. Satuan Pendidikan Formal Fakultas Jurusan/Prodi Kpd Masuk MENGAJAR DI SEKOLAH/LEMBAGA PENDIDIKAN SAAT INI (KHUSUS PENDIDIK/GURU) No. 2 Rom- bel NPSN dan Nama Sekolah 2 3 MENGAJAR PADA SEKOLAH INI No. 1 Kode Mata Pelajaran Jumlah Jam Mengajar Rombel No. Rombel 1 2 3 Kode Mata Pelajaran Jumlah Jam Mengajar www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77859 9
a.Nama Suami/Istri : Pekerjaan : 1. NON PNS 2. PNS NIP
b.Anak / / / / / / keterangan: Daftar anak diisi hanya untuk yang masih dalam usia sekolah, kolom status anak isikan dengan 1) untuk anak kandung dan 2) untuk anak tidak kandung 10 11 12 13 14 15 16 Tahun Instansi yang Memberikan Tingkat PENGEMBANGAN PROFESI (KKG, MGMP, KKKS, KKPS, APSI, AKTAS, ATPUSI, Organisasi Profesi lainnya) 3 1 Tahun 4 5 No. Organisasi Jabatan PENGHARGAAN (CONTOH SATYA LENCANA) No. Jenis  3 4 5 1 2 1 2 Peran 3 WORKSHOP/SEMINAR/LOKAKARYA PenyelenggaraNo. Jenis Tahun No. Judul Tahun Penerbit 3 4 5 BEASISWA No. Jenis 1 2 Dari Tahun    4 5 PENULISAN BUKU  Penyelenggara Sampai Tahun Masih menerima  Bidang Studi/Bidang Tugas 3 3 KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN (ASURANSI, KESEHATAN, DLL) No. Jenis 1 2 Dari Tahun Masih Aktif    Sampai Tahun Penyelenggara 1 2 1 2 3 4 5 Tanggal Lahir KELUARGA Tahun Masuk Sekolah Nama No. Judul Tahun Publikasi Keterangan Pembuatan Jenjang SekolahTempat lahir Status Anak NISN KARYA TULIS 2 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 60 17 18
a.Dalam Negeri
b.Luar Negeri 19 20 21 Yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum. Mengetahui: Pendidik / Tenaga Kependidikan Kepala Sekolah / Instansi atau atas nama ………………………,………………………..201… Kab/Kota…………………………………. (……………………………………………………) (……………………………………………………) )* Dibubuhi cap/stempel sekolah atau Instansi No Jenis Tunjangan Instansi Sumber Dana Dari Tahun Sampai Tahun Nominal 1 2 TES KEBAHASAAN/UJI SERTIFIKASI KEAHLIAN (Contoh : TOEFL, TOEIC, UKBI, Sertifikat Las dll) No. Tahun SkorNama Test/Uji PenyelenggaraBahasa/Keahlian LAIN-LAIN (CATATAN) 3 INFORMASI TUNJANGAN 9 8 6 7 1 2 2 TingkatanPeran Tahun Pola Penyelenggara Bid Studi 1 No. Jenis Diklat Tahun Pola Penyelenggara Tingkatan 3 1 2 Sumber Dana Tujuan (Tempat) 3 DIKLAT STUDI BANDING Bid Studi 1 2 Penyelenggara TahunNo. Jenis Studi Banding No. Jenis Diklat Peran 3 4 5 4 7 5 6 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77861 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 62 Formulir BOS-03 CONTOH RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE ..... s/d ..... Jumlah Siswa :........... siswa Jumlah Dana BOS : Rp .............. Rencana Penggunaan Dana BOS di Sekolah No Komponen Jumlah Dana (Rp) Total Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara (.............................) (.............................) (.............................) www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77863 Formulir BOS-04 CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE ..... s/d ..... A. Pengeluaran No Jenis Pengeluaran Tanggal/Bulan Jumlah (Rp) B. Pembelian Barang/Jasa No Barang/Jasa yang dibeli Tanggal/ Bulan Nama Toko/ Penyedia Jasa Jumlah (Rp) Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara (.............................) (.............................) (.............................) www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 64 Formulir BOS-05 Spanduk NAMA SD/SMP NEGERI MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN BEBAS PUNGUTAN BAGI SELURUH SISWA LOGO PROV DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LOGO KAB DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTADEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL NAMA SD/SMP NEGERI (RSBI/SBI) MEMBEBASKAN PUNGUTAN BAGI SISWA MISKIN LOGO PROV DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LOGO KAB DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTADEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL NAMA SD/SMP SWASTA MEMBEBASKAN PUNGUTAN BAGI SISWA MISKIN LOGO PROV DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LOGO KAB DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTADEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77865 Formulir BOS-6A LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT
1. 1.Identitas Pengadu
a.Nama :
b.Alamat :
1. 2.Tanggal Terima Pengaduan :
2. 3.Lokasi Kejadian
a.RT/RW/Dusun :
b.Desa/Keluarahan :
c.Kabupaten/Kota:
d.Provinsi :
1. 4.Uraian Pengaduan:
2. 5.Tanggal Penyelidikan Dilakukan :
3. 6.Penyelidik :
4. 7.Temuan:
5. 8.Keputusan/Rekomendasi:
6. 9.Pelaksanaan Keputusan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 66
7. 10.Tanggal pemberitahuan kepada Pengadu tentang keputusan/dan pelaksanaan keputusan :
8. 11.Dokumen yang diterima: 200_ Melaporkan: UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah, www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77867 Formulir BOS-06B LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN/KRITIK/SARAN
9. 1.Identitas Penanya/Pemberi Saran
a.Nama :
b.Alamat :
1. 2.Tanggal Penerimaan Pertanyaan/Saran :
2. 3.Uraian Pertanyaan/Saran:
3. 4.Penerima Pertanyaan/Saran :
4. 5.Tindak Lanjut Saran: 200_ Melaporkan: UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MOHAMMAD NUH www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012;
c.bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 yang dialokasikan Pemerintah tersebut harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.7783 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
15.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
16.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 4
16.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
17.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
18.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
20.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Pasal 2

Juknis BOS Tahun 2012 disusun dengan tujuan agar:

a.Pembelanjaan dana BOS adalah tepat sasaran dalam mendukung penyelengaraan wajib belajar 9 tahun secara efisien dan efektif; dan
b.Pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Pasal 3

(1)Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini
(2)Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.7785

Pasal 4

Alokasi dana BOS untuk tiap sekolah negeri dan sekolah swasta ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

Pasal 5

1.Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.7787
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.
3.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. B. Pengertian BOS BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bab berikutnya. C. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
1.Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
2.Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3.Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 8 D. Sasaran Program dan Besar Bantuan Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
1.SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun
2.SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun E. Waktu Penyaluran Dana Pada tahun anggaran 2012, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari- Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis sehingga proses penyaluran dan pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dan pengambilan dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Penentuan wilayah tersebut akan ditentukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.7789
1.Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
2.Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS.
3.Sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
4.Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
5.Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. B. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:
1.BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;
2.BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya;
3.BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP;
4.Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMPLB; www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 10
5.Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
6.Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel;
7.BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan. C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:
1.Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
2.Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
3.Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
4.Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77811 A. Tim Pengarah
1.Tingkat Pusat

a.Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
b.Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
c.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
d.Menteri Keuangan;
e.Menteri Dalam Negeri.
1. 2.Tingkat Provinsi
a.Gubernur;
b.Wakil Gubernur.
1. 3.Tingkat Kabupaten/Kota
a.Bupati/Walikota;
b.Wakil Bupati/Walikota. B. Tim Manajemen BOS Pusat
1. 1.Penanggung Jawab Umum
a.Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud (Ketua);
b.Deputi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas (Anggota);
c.Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Kesra (Anggota);
d.Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kemdagri (Anggota);
e.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu (Anggota).
1. 2.Penanggung Jawab Program BOS
a.Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud (Ketua);
b.Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud (Sekretaris);
c.Direktur Dana Perimbangan, Kemenkeu (Anggota);
d.Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, Kemdagri (Anggota);
e.Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas (Anggota);
f.Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud (Anggota);
g.Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud (Anggota).
1. 3.Tim Pelaksana Program BOS www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 12
a.Ketua Tim/Pelaksana;
b.Sekretaris;
c.Penanggung jawab sekretariat;
d.Bendahara;
e.Unit Data;
f.Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
g.Unit Publikasi/Humas.
1. 4.Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Pusat
a.Menyusun rancangan program;
b.Mengumpulkan dan meng-update data jumlah siswa tiap sekolah dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen BOS Provinsi;
c.Menyiapkan data jumlah siswa tiap kabupaten/kota/provinsi untuk bahan lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Alokasi BOS bagi Pemerintah Daerah Provinsi;
d.Menyusun dan menyiapkan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan program BOS;
e.Menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah;
f.Menyalurkan dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi;
g.Merencanakan dan melakukan sosialisasi program;
h.Mengumumkan daftar sekolah penerima BOS dan besar alokasi BOS tiap sekolah melalui situs resmi Kemdikbud;
i.Melatih Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota;
j.Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
k.Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
l.Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota;
m.Menyusun laporan pelaksanaan BOS, termasuk laporan keuangan hasil penyaluran dana BOS ke sekolah yang diperoleh dari Tim Manajemen BOS Provinsi (Formulir BOS-K11 dan BOS K12).
1. 5.Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Pusat
a.Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota/Sekolah;
b.Mengelola dana operasional dan manajemen secara transparan dan akuntabel; www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77813
c.Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku. Tim Manajemen BOS Pusat ditetapkan dengan surat keputusan Menko Kesra. Sekretariat Tim BOS Pusat berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. C. Tim Manajemen BOS Provinsi
1. 1.Penanggung Jawab
a.Sekretaris Daerah Provinsi (Ketua);
b.Kepala SKPD Pendidikan Provinsi (anggota);
c.Kepala Dinas/Badan/Biro Pengelola Keuangan Daerah (anggota).
1. 2.Tim Pelaksana Program BOS
a.Ketua Tim/Pelaksana (unsur SKPD Pendidikan);
b.Sekretaris I (dari unsur SKPD Pendidikan);
c.Sekretaris II (dari unsur BPKD);
d.Bendahara (dari unsur SKPD Pendidikan);
e.Unit Data (dari unsur SKPD Pendidikan);
f.Unit Monev (dari unsur SKPD Pendidikan);
g.Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (dari unsur SKPD Pendidikan);
h.Unit Publikasi/Humas (dari unsur SKPD Pendidikan).
1. 3.Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Provinsi
a.Kepala SKPD Pendidikan Provinsi sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Provinsi menandatangani naskah hibah atas nama Gubernur;
b.Mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BOS yang tertuang dalam PMK;
c.Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dari pusat;
d.Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah kepada Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data dari SK tersebut;
e.Mengumpulkan dan meng-update data jumlah siswa dari kabupaten/kota;
f.Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
g.Melakukan monitoring dan evaluasi; www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 14
h.Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
i.Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
j.Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
k.Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, selanjutnya dikirim ke pusat (Formulir BOS-K8) paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya;
l.Membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS ke Tim Manajemen BOS Pusat (Formulir BOS-K9) setiap triwulan.
1. 4.Tata Tertib Yang Harus Diikuti Tim Manajemen BOS Provinsi
a.Tidak diperkenankan menggunakan dana BOS yang telah ditransfer dari KUN ke KUD untuk kepentingan lain selain program BOS;
b.Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota/sekolah;
c.Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
d.Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku. Struktur Tim Manajemen BOS Provinsi diatas dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS. Tim Manajemen BOS Provinsi ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur. Sekretariat Tim Manajemen BOS Provinsi berada di Kantor SKPD Pendidikan Provinsi. D. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
1. 1.Penanggung Jawab Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
2. 2.Tim Pelaksana BOS (dari SKPD Pendidikan)
a.Manajer;
b.Unit Pendataan SD/SDLB;
c.Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP; www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77815
d.Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
1. 3.Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
a.Mengkompilasi nomer sekening seluruh sekolah (Formulir BOS-02);
b.Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;
c.Bersama-sama dengan Kelompok Kerja Data Pendidikan, melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C langsung dari sekolah;
d.Bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
e.Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah;
f.Menyediakan dana operasional program BOS di kab/kota dari sumber APBD;
g.Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
h.Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
i.Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
j.Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya (Formulir BOS-K7);
k.Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B).
1. 4.Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
a.Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
b.Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
c.Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 16 Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/ Walikota. Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota. E. Tim Manajemen BOS Sekolah
1. 1.Penanggung Jawab Kepala Sekolah
2. 2.Anggota
a.Bendahara BOS sekolah;
b.Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
1. 3.Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah
a.Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C);
b.Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
c.Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (jika ada);
d.Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
e.Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
f.Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
g.Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
h.Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
i.Membuat laporan triwulanan penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7). Laporan ini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
j.Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS- K5 dan BOS-K6); www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77817
k.Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
l.Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05);
m.Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
n.Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran BOS-K7).
1. 4.Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Sekolah
a.Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan;
b.Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport;
c.Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain;
d.Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa di sekolah yang bersangkutan. Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 18
1. 1.Sekolah mengisi data formulir pendataan untuk diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
2. 2.Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pendataan siswa tiap sekolah berdasarkan data pada formulir pendataan;
3. 3.Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah;
4. 4.Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota/provinsi, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan;
5. 5.Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap provinsi melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah Kementerian Keuangan menerima data mengenai jumlah sekolah dan jumlah siswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. 6.Alokasi dana BOS tiap provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah siswa tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan proyeksi pertambahan jumlah siswa tahun pelajaran baru;
7. 7.Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam hal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan);
8. 8.Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2012 didasarkan jumlah siswa tahun pelajaran 2011-2012, sedangkan periode Juli-Desember 2012 didasarkan pada data tahun pelajaran 2012-2013. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77819 Gambar 1. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS B. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan 2 tahap, yaitu: Tahap 1: Penyaluran dana dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi. Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tahap 2: Penyaluran dana dari KUD provinsi ke rekening sekolah. Mekanisme Penyaluran dana dan pelaporannya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sekolah Tim BOS Pusat Tim BOS Provinsi Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C Tim BOS Pusat Kementerian Keuangan Jumlah Siswa Tiap Sekolah Rekap Jumlah Siswa Tiap Kab/Kota & Provinsi Peraturan Menteri Keuangan Alokasi BOS Tiap Provinsi SK Dirjen Dikdas Alokasi BOS Tiap Sekolah Usulan Alokasi Dana BOS Tiap Provinsi Dikirim ke tiap provinsi sebagai dasar pencairan dan penyaluran Jumlah Siswa Tiap Sekolah Tim BOS Kab/Kota Workshop Pendataan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 20 Untuk kelancaran penyaluran dana BOS, ada beberapa tahapan/langkah persiapan yang harus dilakukan:
9. 1.Bagi sekolah yang belum memiliki rekening, misalnya sekolah baru, maka sekolah harus segera membuka rekening bank atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi) dan segera mengirim ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
10. 2.Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengkompilasi nomor rekening seluruh sekolah yang telah digunakan pada tahun 2011 dan nomor rekening baru (jika ada), kemudian mengirimkannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi (Formulir BOS-02);
11. 3.SKPD Pendidikan Provinsi dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota menandatangani naskah hibah, yang prosedurnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;
12. 4.SKPD Pendidikan Provinsi menyerahkan data daftar sekolah penerima dana BOS dan alokasi dananya kepada BPKD untuk keperluan pencairan dana BOS dari BUD ke sekolah. C. Penyaluran Dana BOS Dana BOS disalurkan dari KUN ke KUD secara triwulanan (tiga bulanan), yaitu:
a.Triwulan Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2012;
b.Triwulan Kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2012;
c.Triwulan Ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2012;
d.Triwulan Keempat (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Oktober 2012. Selanjutnya BUD harus menyalurkan dana BOS ke sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di KUD. Terkait dengan penyaluran dana BOS, berikut ini beberapa masalah yang sering muncul di lapangan dan perlu dilakukan pengaturan.
1. 1.Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77821 ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
2. 2.Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah;
3. 3.Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah akibat kesalahan data, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah, dan melaporkan kelebihan dana tersebut kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Selanjutnya SKPD Pendidikan Provinsi agar membuat laporan resmi ke Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) agar dilakukan penyesuaian terhadap surat keputusan Dirjen Dikdas dengan tembusan ke masing-masing direktorat terkait;
4. 4.Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah akibat kesalahan data, maka kekurangan dana tersebut harus dibayar oleh BUD kepada sekolah pada penyaluran tahap berikutnya setelah ada revisi surat keputusan Dirjen Dikdas. Sekolah melaporkan kekurangan dana tersebut kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Selanjutnya SKPD Pendidikan Provinsi membuat laporan resmi ke Dirjen Dikdas untuk dilakukan penyesuaian terhadap surat keputusan Dirjen Dikdas dengan tembusan ke masing-masing direktorat terkait. D. Pengambilan Dana
5. 1.Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/ persetujuan dari pihak manapun;
6. 2.Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
7. 3.Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 22 Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut: No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan 1 Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran  Mengganti yang rusak  Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku Perhatikan Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Tentang Buku 2 Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru  Biaya pendaftaran  Penggandaan formulir  Administrasi pendaftaran  Pendaftaran ulang  Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan Termasuk untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru 3 Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa  PAKEM (SD)  Pembelajaran Kontekstual (SMP)  Pengembangan pendidikan karakter  Pembelajaran remedial  Pembelajaran pengayaan Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77823 No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan  Pemantapan persiapan ujian  Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja,  Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Terbuka), biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba 4 Kegiatan Ulangan dan Ujian  Ulangan harian,  Ulangan umum,  Ujian sekolah Termasuk untuk untuk fotocopy, penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 5 Pembelian bahan- bahan habis pakai  Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris  Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra  Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah  Pengadaan suku cadang alat kantor 6 Langganan daya dan jasa  Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile Penggunaan Internet dengan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 24 No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar  Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru  Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah yang tidak ada jaringan listrik mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000 per bulan 7 Perawatan sekolah  Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela  Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik. Jika dalam keadaan mendesak dan tidak ada sumber dana lainnya, dana BOS dapat digunakan untuk pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat 8 Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.  Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)  Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD)  Pegawai perpustakaan Sekolah negeri boleh menggunakan tidak lebih dari 20% dana BOS yang diterima www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77825 No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan  Penjaga Sekolah  Satpam  Pegawai kebersihan untuk komponen pembiayaan ini. 9 Pengembangan profesi guru  KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut. 10 Membantu siswa miskin  Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah  Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)  Membeli seragam, www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 26 No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di sekolah tersebut; 11 Pembiayaan pengelolaan BOS  Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk)  Penggandaan, surat- menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos 12 Pembelian perangkat komputer  Desktop/work station  Printer atau printer plus scanner Masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran. Peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah. 13 Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS  Alat peraga/media pembelajaran  Mesin ketik  Peralatan UKS Bagi sekolah yang mendapatkan DAK tidak boleh menggunakan dana BOS untuk membeli alat peraga/media pembelajaran IPS, www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77827 No Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan IPA dan Lab. Bahasa. Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS dapat digunakan juga untuk kegiatan:
8. 1.Supervisi oleh Kepala Sekolah, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,- /bulan.
9. 2.Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.
10. 3.Kegiatan tatap muka di Sekolah Induk oleh Guru Bina, diberikan rata-rata maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan tetapi secara proporsional disesuaikan dengan beban mengajarnya.
11. 4.Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, masing-masing diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.
12. 5.Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas Tata Usaha (1 orang), diberikan maksimal sebesar Rp 100.000,-/bulan.
13. 6.Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan. Sebagai penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana BOS untuk SMPT/ TKB Mandiri tetap Kepala Sekolah SMP induk. Sebagian dari komponen penggunaan dana BOS akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku yang dijelaskan secara rinci dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
14. 1.Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
15. 2.Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan) maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 28 (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;
16. 3.Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
17. 4.Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah. B. Larangan Penggunaan Dana BOS
18. 1.Disimpan dengan maksud dibungakan;
19. 2.Dipinjamkan kepada pihak lain;
20. 3.Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
21. 4.Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/ Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
22. 5.Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
23. 6.Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima SSM;
24. 7.Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
25. 8.Membangun gedung/ruangan baru;
26. 9.Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
27. 10.Menanamkan saham;
28. 11.Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
29. 12.Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
30. 13.Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77829 C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah dengan:
31. 1.Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi;
32. 2.Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga;
33. 3.Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa;
34. 4.Diketahui oleh Komite Sekolah;
35. 5.Terkait dengan biaya untuk rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim Manajemen BOS Sekolah harus:
a.Membuat rencana kerja.
b.Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 30 Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang dimonitor antara lain:  Alokasi dana sekolah penerima bantuan  Penyaluran dan penggunaan dana  Pelayanan dan penanganan pengaduan  Administrasi keuangan  Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. A. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
1. 1.Monitoring pelaksanaan program ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat.
2. 2.Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS Provinsi dan Pengelola Keuangan Daerah.
3. 3.Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. B. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
4. 1.Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77831
5. 2.Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, sekolah, murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan dan lembaga penyalur dana BOS.
6. 3.Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, dan pasca penyaluran dana. C. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
7. 1.Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah.
8. 2.Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/atau orangtua murid.
9. 3.Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana.
10. 4.Bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program BOS.
11. 5.Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 32 Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Adapun petunjuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan disajikan secara terpisah pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS yang terdapat pada Lampiran II. A. Tim Manajemen BOS Pusat Tim Manajemen BOS Pusat harus membuat laporan-laporan sebagai berikut:
12. 1.Laporan Triwulanan Hal-hal yang perlu disampaikan dalam laporan triwulanan adalah laporan realisasi penyerapan dana BOS triwulanan yang diterima dari Tim Manajemen BOS Provinsi menggunakan Formulir BOS-K11 sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS yang terdapat pada Lampiran II. Laporan ini harus diselesaikan paling lambat pada minggu ke 2 bulan ke-3 dari setiap triwulan.
13. 2.Laporan Akhir Tahun Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah:
a.Laporan penggunaan dana BOS hasil rekapitulasi dari laporan Tim Manajemen BOS Provinsi dengan menggunakan Formulir BOS-K12 yang terdapat pada Lampiran II.
b.Statistik Penerima Bantuan yang disusun berdasarkan data yang diterima dari Tim Manajemen BOS Provinsi.
c.Hasil Monitoring dan Evaluasi yang berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77833
d.Penanganan Pengaduan Masyarakat yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian yang merupakan rekapitulasi dari penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi/Kab/Kota.
e.Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya. Laporan akhir tahun harus diserahkan ke Menteri terkait pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. B. Tim Manajemen BOS Provinsi Tim Manajemen BOS Provinsi harus membuat laporan-laporan sebagai berikut.
1. 1.Laporan Triwulanan Laporan ini berisikan tentang realisasi penyaluran dana BOS triwulanan sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan dengan menggunakan Formulir BOS-K9 yang terdapat pada Lampiran II. Laporan realisasi penyerapan dana BOS dari provinsi harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat minggu ke-1 bulan ke-3 dari setiap triwulan.
2. 2.Laporan Akhir Tahun Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah:
a.Hasil Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS dengan menggunakan Formulir BOS-K10 sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS yang terdapat pada Lampiran II.
b.Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.
c.Kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
1. 3.Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan ini berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Laporan monitoring rutin www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 34 dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari setelah pelaksanaan monitoring. C. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota:
2. 1.Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim Manajemen BOS Sekolah dengan menggunakan Formulir BOS-K8 sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS yang terdapat pada Lampiran II.
3. 2.Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya. D. Sekolah Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah:
4. 1.Penggunaan Dana BOS sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS dengan menggunakan Formulir BOS-K7 seperti yang terdapat pada Lampiran II.
5. 2.Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
6. 3.Lembar pencatatan pengaduan. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77835
7. 1.Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
8. 2.Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta Inpektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
9. 3.Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
10. 4.Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
11. 5.Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya. B. Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/ atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:
12. 1.Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang- undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja). www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 36
13. 2.Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas negara.
14. 3.Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.
15. 4.Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77837
16. 1.Apabila masyarakat menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi dapat menghubungi telepon dengan nomor 177 atau menghubungi:  Alamat web : www.bos.kemdikbud.go.id  Nomor telepon : 0-800-140-1299 dan 0-800-140-1276 (bebas pulsa) 021-5725980 dan 021-5725632  Faksimil : 021-5731070, 021-5725645, 021-5725635  Email : bos@kemdikbud.go.id
17. 2.Kabupaten/Kota harus menyediakan nomor telepon/email untuk menampung pertanyaan/pengaduan masyarakat di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 38 FORMULIR ISIAN Formulir BOS-01A PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PESERTA DIDIK (F-PD) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR  Pedoman Umum
18. 1.Formulir diisi dengan menggunakan ballpoint dan huruf capital dan mudah dibaca
19. 2.Formulir Peserta Didik (F-PD) diisi oleh masing-masing orang tua siswa dan dibubuhkan tandatangan orang tua siswa sebagai bukti keabsahan data.
20. 3.Formulir yang terisi dikumpulkan di sekolah untuk selanjutnya di kumpulkan secara kolektif ke KK-Datadik Dinas Pendidikan Kab/kota setempat.  Pedoman Khusus I. FORMULIR PESERTA DIDIK (F-PD) Tanggal diisi pada saat pengisian formulir F-PD dengan format tanggal (2 digit)/bulan (2 digit)/tahun (4 digit)
21. 1.IDENTITAS SEKOLAH
a.Nama sekolah diisi sesuai dengan SK Pendirian Sekolah.
b.Nomor Statistik Sekolah (NSS) diisi dengan nomor yang diberikan dari dinas kab/kota , NPSN diisi sesuai dengan nomor yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
c.Alamat sekolah cukup jelas
d.Kecamatan cukup jelas
e.Kabupaten/Kota cukup jelas
f.Provinsi cukup jelas
1. 2.IDENTITAS PESERTA DIDIK
a.Nama lengkap diisi sesuai dengan nama yang terdaftar di sekolah
b.Jenis kelamin diisi dengan pilihan L atau P
c.NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) diisi bagi yang memiliki
d.NIK (Nomor Induk Kependudukan) diisi sesuai nomor yang diberikan di dalam kartu keluarga (KK)
e.Tempat, Tanggal lahir cukup jelas
f.Agama diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06 atau 99 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77839
g.Rombel (rombongan belajar) diisi sesuai dengan penaman yang diberikan oleh sekolah contoh: VIII-a, 1-1, 6a Tingkat diisikan dengan nomor bukan angka romawi contoh: 6, 7, 8
h.Riwayat beasiswa diisi maksimal 3 beasiswa terakhir yang diperoleh siswa Jenis diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04 atau 99 Penyelenggara/Sumber cukup jelas Tahun mulai diisi sesuai dengan tahun diberikannya beasiswa Tahun selesai diisi sesuai dengan berakhirnya pemberian beasiswa, bagi beasiswa yang masih berjalan tidak perlu diisikan
i.Catatan prestasi diisi maksimal 3 prestasi terakhir Tahun cukup jelas Lomba cukup jelas Juara ke diisi dengan nomor hanya untuk juara 1, 2 atau 3 Tingkat diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 Jenis diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 9
j.Nama ayah, ibu, wali dan tahun lahir cukup jelas Pekerjaan ayah, ibu, wali diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 atau 99 Pendidikan ayah, ibu, wali diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 atau 11 Penghasilan bulanan ayah, ibu, wali diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3
k.Jenis tempat tinggal diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 9. Jika memilih 9 (lainnya) maka sebutkan
l.Alamat tempat tinggal cukup jelas
m.Tinggi dan berat badan cukup jelas
n.Berkebutuhan khusus diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 atau 21
o.No telepon rumah diisi dengan : kode wilayah terlebih dulu dan diikuti nomor telepon No HP (Handphone) cukup jelas
p.Jarak tempat tinggal ke sekolah diisi sesuai pilihan 1 atau 2, jika memilih 2, maka sebutkan jarak dalam satuan KM dengan 2 angka decimal dibelakang koma
q.Alat transportasi ke sekolah diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 atau 99
r.Email pribadi cukup jelas www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 40 Tanggal: / / 1 IDENTITAS SEKOLAH a Nama Sekolah : b NSS : NPSN : c Alamat Sekolah : d Kecamatan : e Kabupaten/Kota : f Provinsi : 2 IDENTITAS PESERTA DIDIK a Nama Lengkap : b Jenis kelamin L) Laki-laki P) Perempuan c NISN d NIK e Tempat, Tanggal Lahir : , / / f Agama 01) Islam 02) Kristen/ Protestan 03) Katholik 04) Hindu 05) Budha 06) Khong Hu Chu 99) Lainnya g Rombel : Tingkat : h Riwayat Beasiswa : 1 2 3 Jenis Beasiswa: 01) Anak berprestasi 02) Anak miskin 03) Pendidikan 04) Unggulan 99) Lainnya i Catatan Prestasi : Juara ke Tingkat 1) Sekolah 2) Kecamatan Jenis 1) Sains 2) Seni 1 3) Kab/kota 4) Provinsi 3) Olahraga 2 5) Nasional 9) Lain-lain 3 6) Internasional j Identitas Orang Tua/Wali - Nama Ayah : Tahun Lahir Pekerjaan : Pendidikan : 01).Tidak Sekolah. 02).Putus SD. 03).SD Sederajat. 04).SMP Sederajat. 05).SMA Sederajat. 06).D1. 07).D2. 08).D3. 09).D4/S1. 10).S2. 11).S3. Penghasilan bulanan : 1) Kurang dari Rp1.000.000,- 2) Rp1.000.000-Rp2.000.000,- 3) Lebih dari Rp2.000.000,- - Nama Ibu : Tahun Lahir Pekerjaan : )* daftar pilihan sama dengan pekerjaan ayah Pendidikan : 01).Tidak Sekolah. 02).Putus SD. 03).SD Sederajat. 04).SMP Sederajat. 05).SMA Sederajat. 06).D1. 07).D2. 08).D3. 09).D4/S1. 10).S2. 11).S3. Penghasilan bulanan : 1) Kurang dari Rp1.000.000,- 2) Rp1.000.000-Rp2.000.000,- 3) Lebih dari Rp2.000.000,- - Nama Wali : Tahun Lahir Pekerjaan : Pendidikan : 01).Tidak Sekolah. 02).Putus SD. 03).SD Sederajat. 04).SMP Sederajat. 05).SMA Sederajat. 06).D1. 07).D2. 08).D3. 09).D4/S1. 10).S2. 11).S3. Penghasilan bulanan : 1) Kurang dari Rp1.000.000,- 2) Rp1.000.000-Rp2.000.000,- 3) Lebih dari Rp2.000.000,- k Jenis Tinggal : 1) Bersama Orang Tua 2) Wali 3) Kost 4) Asrama 5) Panti Asuhan 9). Lainnya l Alamat Tempat Tinggal : : RT RW Kelurahan / Desa : Kode Pos Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : m Tinggi Badan : cm Berat Badan : kg n Berkebutuhan Khusus : 01) Tidak, 02) Netra(A), 03) Rungu(B), 04) Grahita Ringan(C), 05) Grahita Sedang(C1), 06) Daksa Ringan(D), 07) Daksa Sedang(D1), 08) Laras(E) 09) Wicara(F), 10) Tuna Ganda(G), 11)Hyperaktif(H) , 12) Cerdas Istimewa(I), 13) Bakat Istimewa(J), 14) Kesulitan Belajar(K), 15) Narkoba(N) 16) Indigo(0), 17) Down Syndrome(P), 18) Autis(Q), 19) Terpencil/Terbelakang, 20) Bencana Alam/Sosial, 21) Tidak Mampu Ekonomi o No Telepon Rumah : - No HP : p Jarak tempat tinggal ke sekolah 1) kurang dari 1 km 2) lebih dari 1 km, sebutkan : , km q Alat transportasi ke sekolah : r Email pribadi : Responden, ………………………,………………………..201… Yang bertanda tangan Orang Tua/Wali atau Siswa bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum. (.……………………………………………………) F-PD 01) Jalan Kaki 02) Kendaraan Pribadi 03) Kendaraan Umum/Angkot/Pete-pete 04) Jemputan Sekolah 05) Kereta Api 06) Ojek 07) Andong/Bendi/Sado/Dokar/Delman/Becak 08) Perahu Penyebrangan/Rakit/Getek 99) Lainnya )* daftar pilihan sama dengan pekerjaan ayah 01) Tidak bekerja 02) Nelayan 03) Petani 04) Peternak 05) PNS/TNI/Polri 06) Karyawan Swasta 07) Pedagang Kecil 08) Pedagang Besar 09) Wiraswasta 10) Wirausaha 11) Buruh 12) Pensiunan 99) Lainnya FORMULIR PESERTA DIDIK Tahun Lomba Tahun Mulai Tahun SelesaiPenyelenggara / SumberJenis www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77841 Formulir BOS-01B PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR SEKOLAH (F-SEK) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR  Pedoman Umum
1. 1.Formulir diisi dengan menggunakan ballpoint dan huruf capital dan mudah dibaca
2. 2.Formulir Sekolah (F-SEK) diisi oleh pihak sekolah dalam hal ini diwakili oleh kepala sekolah
3. 3.Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap kebenaran isian formulir sekolah dan selanjutnya membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel sekolah.  Pedoman Khusus I. FORMULIR SEKOLAH (F-SEK) - Kabupaten/Kota ditulis lengkap dengan menggunakan huruf kapital (besar) - Provinsi ditulis secara lengkap (bukan singkatan) dengan menggunakan huruf kapital (besar) - Tanggal diisi pada saat pengisian formulir F-SEKdengan format tanggal (2 digit)/bulan (2 digit)/tahun (4 digit)
4. 1.IDENTITAS SEKOLAH
a.Nama sekolah diisi sesuai dengan SK PendirianSekolah.
b.Nomor Statistik Sekolah (NSS) diisi dengan nomor yang diberikan dari dinas kab/kota, NPSN diisi sesuai dengan nomor yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
c.Jenis sekolah diisi dengan pilihan 01, 02, 03 atau 04
d.Alamat sekolah cukup jelas Kategori wilayah diisi dengan pilihan 1, 2, 3 atau 9. Posisi geografis disi dengan latitude dan longitude yang didapat dari GPS atau pendekatan melalui peta sebagaicontoh : -6,225092 latitude 106,801863 longitude. angka di belakangkoma minimal 3 digit.
e.No telpon dan faximili diisi dengan :kode wilayah terlebih dulu dan diikuti no telp dan faximilinya.
f.Akses internet diisi sesuai dengan pilihan 01, 02 atau 99. Jika memilih 99 (lainnya) sebutkan akses internet yang dipakai, contoh indosat m2 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 42 Alamat email cukup jelas Website cukupj elas
g.Status sekolah diisi sesuai pilihan 1 atau 2
h.Status kepemilikan diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 9 SK/izin pendirian sekolah diisi secara lengkap : nomor, tanggal (2 digit) bulan (2 digit) dan tahun (4 digit) SK/izin operasional sekolah diisi secara lengkap : nomor, tanggal (2 digit) bulan (2 digit) dan tahun (4 digit)
i.Akreditasi diisi sesuai dengan pilihan 1, 2, 3, 4 atau 5 SK akreditasi sekolah diisi secara lengkap : nomor, tanggal (2 digit) bulan (2 digit) dan tahun (4 digit)
j.Status mutu diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 6
k.Sertifikasi ISO diiskan sesuai pilihan 1, 2, 8 atau 9
l.Waktu penyelenggaraan diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3
m.Gugus sekoklah diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3
n.Kategori sekolah diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4 atau 5
o.Nomor rekening bank diisi tanpa menggunakan spasi, titik, tanda hubung atau koma Nama bank tidak boleh disingkat Rekening atas nama sekolah atau rekening yang biasa digunakan sebagai transaksi atas nama sekolah
p.MBS diisi sesuai pilihan 1 atau 2
q.Nama yayasan diisi dengan lengkap sesuai dengan akta pendirian atau akta perubahan yang terakhir Nama pimpinan yayasan cukup jelas Alamat yayasan cukup jelas Akte pendirian diisi secara lengkap : nomor, tanggal (2 digit) bulan (2 digit) dan tahun (4 digit) Kelompok yayasan diisi sesuai dengan pilihan, jika memilih 99 (lainnya) sebutkan kelompok yayasan penyelenggara
r.Sumber listrik diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 9
s.Daya diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 4
1. 2.RUANGAN Seluruh ruangan yang dimilki oleh sekolah harus dimasukkan ke dalam tabel ruangan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77843 Contoh pengisian : Kolom (2) kode ruang (pemberian sekolah) diisi sesuai dengan pemberian kode ruangan di sekolah masing-masing Kolom (3) Nama Ruangan dan Kolom (4) kode prasarana diisi sesuai dengan table referensi di bawah ini: - Kolom (5) Panjang ruangan diisi sesuai panjang ruangan dalam satuan meter (m) - Kolom (6) Lebar ruangan diisi sesuai panjang ruangan dalam satuan meter (m) - Kolom kondisi untuk poin(7) atap, (8) dinding, (9) kusen dan(11) lantai diisi dengan kode sesuai tabel referensi di bawah ini: Kode Kondisi 0 Tidak Ada yang Rusak 1 Kerusakan < 30% 2 Kerusakan 30% - 45% 3 Kerusakan 46% - 65% 4 Kerusakan > 65% 9 Komponen Bangunan Tidak Ada - Kolom (10) kondisi untuk poin pondasi diisi dengan kode sesuai tabel referensi di bawah ini:

(1)1 2 3 4 Lab Komputer 1 8 1 0 0
(10)RK-2 Ruang Teori/ Kelas 1 6 0
(2)(3) (4) (5) RK-1 Nama Ruangan Kode Prasarana Panjang LebarNo Kode Ruang (Pemberian Sekolah) Status Kepemilika nAtap Dinding Kusen Pondasi Lantai Kondisi
(11)(12) Ruang Teori/ Kelas 1 7 8 0 0 1 0 0 Milik
(6)(7) (8) (9) 2 Bukan Laboratorium Komputer 8 10 9 0 1 2 0 0 Milik Lab IPA Laboratorium IPA 2 11 12 Milik0 3 0 1 0 Nama Ruangan Kode Pra- Sarana Nama Ruangan Kode Pra- Sarana Nama Ruangan Kode Pra- Sarana Ruang Teori/Kelas 1 Ruang Praktik Kerja 15 Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan 29 Laboratorium IPA 2 Bengkel 16 Gudang 30 Laboratorium Kimia 3 Ruang Diesel 17 Ruang Ibadah 31 Laboratorium Fisika 4 Ruang Pameran 18 Rumah Dinas Kepala Sekolah 32 Laboratorium Biologi 5 Ruang Gambar 19 Rumah Dinas Guru 33 Laboratorium Bahasa 6 Koperasi/Toko 20 Rumah Penjaga Sekolah 34 Laboratorium IPS 7 Ruang BP/BK 21 Sanggar MGMP 35 Laboratorium Komputer 8 Ruang Kepala Sekolah 22 Sanggar PKG 36 Laboratorium Multimedia 9 Ruang Guru 23 Asrama Siswa 37 Ruang Perpustakaan 10 Ruang TU 24 Unit Produksi 38 Ruang Perpustakaan Multimedia 11 Ruang OSIS 25 Ruang Multimedia 39 Ruang Keterampilan 12 Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki 26 Ruang Pusat Belajar Guru 40 Ruang Serba Guna/Aula 13 Kamar Mandi/WC Guru Perempuan 27 Ruang Olahraga 41 Ruang UKS 14 Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki 28 Lainnya 99 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 44 Kode Kondisi 0 Tidak Ada yang Rusak 1 Kerusakan < 5% 2 Kerusakan 5% - 10% 3 Kerusakan 11% - 15% 4 Kerusakan > 15% - Kolom (12) Status Kepemilikan diisi dengan kepemilikan dari ruang tersebut: diisi dengan Milik jika ruangan tersebut milik sekolah atau diisi dengan Bukan jika ruang tersebut bukan milik sekolah.

3.ROMBONGAN BELAJAR (Rombel) Contoh pengisian: - Kolom (2) tingkat diisi sesuai dengan tingkatan kelas contoh: 1, 2, 3 - Kolom (3) nama rombel diisi sesuai dengan penamaan dari sekolah masing-masing contoh : 2-1. 3a, IX/d, dan lain-lain - Kolom (4) ruang kelas diisi sesuai dengan kolom kode pada tabel ruangan - Kolom (5) NUPTK wali kelas dan Kolom (6) nama wali kelas cukup jelas No

(1)1 2
(3)(4) (5) (6) Muhammad Adjie Susilo Nugroho Nama Wali Kelas Dwi RiyantoVIII VIII-a RK-1 2365932654125840 VII VII-b RK-2 5698754602130985 Ting- kat Nama Rombel Ruang Kelas NUPTK Wali Kelas
(2)www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77845

4.PRASARANA - Kolom (2) tingkat diisi sesuai Kode Sarana di bawah ini Kode Nama (Item) Kode Nama (Item) Kode Nama (Item) 1 Meja Siswa 56 Buku Pegangan Siswa Tata Negara 111 Alat Peraga Bimbingan dan Penyuluhan 2 Kursi Siswa 57 Buku Pegangan Siswa Antropologi 112 Alat Peraga Muatan Lokal 3 Meja Guru 58 Buku Pegangan Siswa Teknologi Informasi Komunikasi 113 Alat Peraga Kerajinan Tengan dan Kesenian 4 Kursi Guru 59 Buku Pegangan Siswa Pendidikan Seni 114 Alat Peraga Kompetensi Keahlian Kejuruan 5 Meja TU 60 Buku Pegangan Siswa Bahasa Asing Lain 115 Alat Praktik PPKn 6 Kursi TU 61 Buku Pegangan Siswa Bimbingan dan Penyuluhan 116 Alat Praktik Pendidikan Agama 7 Papan Tulis 62 Buku Pegangan Siswa Muatan Lokal 117 Alat Praktik Bahasa dan Sastra Indonesia 8 Lemari / Filling Cabinet 63 Buku Pegangan Siswa Kerajinan Tengan dan Kesenian 118 Alat Praktik Bahasa Inggris 9 Komputer TU 64 Buku Pegangan Siswa Kompetensi Keahlian Kejuruan 119 Alat Praktik Sejarah Nasional dan Umum 10 Printer TU 65 Buku Penunjang PPKn 120 Alat Praktik Pendidikan Jasmani 11 Mesin Ketik 66 Buku Penunjang Pendidikan Agama 121 Alat Praktik Matematika 12 Foto Copy 67 Buku Penunjang Bahasa dan Sastra Indonesia 122 Alat Praktik IPA 13 Komputer 68 Buku Penunjang Bahasa Inggris 123 Alat Praktik Fisika 14 Printer 69 Buku Penunjang Sejarah Nasional dan Umum 124 Alat Praktik Biologi 15 Buku Pegangan Guru PPKn 70 Buku Penunjang Pendidikan Jasmani 125 Alat Praktik Kimia 16 Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama 71 Buku Penunjang Matematika 126 Alat Praktik IPS 17 Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia 72 Buku Penunjang IPA 127 Alat Praktik Ekonomi 18 Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris 73 Buku Penunjang Fisika 128 Alat Praktik Sosiologi 19 Buku Pegangan Guru Sejarah Nasional dan Umum 74 Buku Penunjang Biologi 129 Alat Praktik Geografi 20 Buku Pegangan Guru Pendidikan Jasmani 75 Buku Penunjang Kimia 130 Alat Praktik Sejarah Budaya 21 Buku Pegangan Guru Matematika 76 Buku Penunjang IPS 131 Alat Praktik Tata Negara 22 Buku Pegangan Guru IPA 77 Buku Penunjang Ekonomi 132 Alat Praktik Antropologi 23 Buku Pegangan Guru Fisika 78 Buku Penunjang Sosiologi 133 Alat Praktik Teknologi Informasi Komunikasi 24 Buku Pegangan Guru Biologi 79 Buku Penunjang Geografi 134 Alat Praktik Pendidikan Seni 25 Buku Pegangan Guru Kimia 80 Buku Penunjang Sejarah Budaya 135 Alat Praktik Bahasa Asing Lain 26 Buku Pegangan Guru IPS 81 Buku Penunjang Tata Negara 136 Alat Praktik Bimbingan dan Penyuluhan 27 Buku Pegangan Guru Ekonomi 82 Buku Penunjang Antropologi 137 Alat Praktik Muatan Lokal 28 Buku Pegangan Guru Sosiologi 83 Buku Penunjang Teknologi Informasi Komunikasi 138 Alat Praktik Kerajinan Tengan dan Kesenian 29 Buku Pegangan Guru Geografi 84 Buku Penunjang Pendidikan Seni 139 Alat Praktik Kompetensi Keahlian Kejuruan 30 Buku Pegangan Guru Sejarah Budaya 85 Buku Penunjang Bahasa Asing Lain 140 Alat Pendidikan Multimedia PPKn 31 Buku Pegangan Guru Tata Negara 86 Buku Penunjang Bimbingan dan Penyuluhan 141 Alat Pendidikan Multimedia Pendidikan Agama 32 Buku Pegangan Guru Antropologi 87 Buku Penunjang Muatan Lokal 142 Alat Pendidikan Multimedia Bahasa dan Sastra Indonesia 33 Buku Pegangan Guru Teknologi Informasi Komunikasi 88 Buku Penunjang Kerajinan Tengan dan Kesenian 143 Alat Pendidikan Multimedia Bahasa Inggris 34 Buku Pegangan Guru Pendidikan Seni 89 Buku Penunjang Kompetensi Keahlian Kejuruan 144 Alat Pendidikan Multimedia Sejarah Nasional dan Umum 35 Buku Pegangan Guru Bahasa Asing Lain 90 Alat Peraga PPKn 145 Alat Pendidikan Multimedia Pendidikan Jasmani 36 Buku Pegangan Guru Bimbingan dan Penyuluhan 91 Alat Peraga Pendidikan Agama 146 Alat Pendidikan Multimedia Matematika 37 Buku Pegangan Guru Muatan Lokal 92 Alat Peraga Bahasa dan Sastra Indonesia 147 Alat Pendidikan Multimedia IPA 38 Buku Pegangan Guru Kerajinan Tengan dan Kesenian 93 Alat Peraga Bahasa Inggris 148 Alat Pendidikan Multimedia Fisika 39 Buku Pegangan Guru Kompetensi Keahlian Kejuruan 94 Alat Peraga Sejarah Nasional dan Umum 149 Alat Pendidikan Multimedia Biologi 40 Buku Pegangan Siswa PPKn 95 Alat Peraga Pendidikan Jasmani 150 Alat Pendidikan Multimedia Kimia 41 Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama 96 Alat Peraga Matematika 151 Alat Pendidikan Multimedia IPS 42 Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia 97 Alat Peraga IPA 152 Alat Pendidikan Multimedia Ekonomi 43 Buku Pegangan Siswa Bahasa Inggris 98 Alat Peraga Fisika 153 Alat Pendidikan Multimedia Sosiologi 44 Buku Pegangan Siswa Sejarah Nasional dan Umum 99 Alat Peraga Biologi 154 Alat Pendidikan Multimedia Geografi 45 Buku Pegangan Siswa Pendidikan Jasmani 100 Alat Peraga Kimia 155 Alat Pendidikan Multimedia Sejarah Budaya 46 Buku Pegangan Siswa Matematika 101 Alat Peraga IPS 156 Alat Pendidikan Multimedia Tata Negara 47 Buku Pegangan Siswa IPA 102 Alat Peraga Ekonomi 157 Alat Pendidikan Multimedia Antropologi 48 Buku Pegangan Siswa Fisika 103 Alat Peraga Sosiologi 158 Alat Pendidikan Multimedia Teknologi Informasi Komunikasi 49 Buku Pegangan Siswa Biologi 104 Alat Peraga Geografi 159 Alat Pendidikan Multimedia Pendidikan Seni 50 Buku Pegangan Siswa Kimia 105 Alat Peraga Sejarah Buday a 160 Alat Pendidikan Multimedia Bahasa Asing Lain 51 Buku Pegangan Siswa IPS 106 Alat Peraga Tata Negara 161 Alat Pendidikan Multimedia Bimbingan dan Penyuluhan 52 Buku Pegangan Siswa Ekonomi 107 Alat Peraga Antropologi 162 Alat Pendidikan Multimedia Muatan Lokal 53 Buku Pegangan Siswa Sosiologi 108 Alat Peraga Teknologi Informasi Komunikasi 163 Alat Pendidikan Multimedia Kerajinan Tengan dan Kesenian 54 Buku Pegangan Siswa Geografi 109 Alat Peraga Pendidikan Seni 164 Alat Pendidikan Multimedia Kompetensi Keahlian Kejuruan 55 Buku Pegangan Siswa Sejarah Budaya 110 Alat Peraga Bahasa Asing Lain 999 Lainnya www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 46 - Kolom (3) Jumlah cukup jelas - Kolom (4) Penempatan ruang diisi sesuai dengan isian kolom kode pada tabel ruangan - Kolom (5) Keterangan cukup jelas
5.BANTUAN/BLOCKGRANT/SUBSIDI DAN BEASISWA Cukup jelas KABUPATEN/KOTA : PROVINSI : Tanggal : / / 1 IDENTITAS SEKOLAH a Nama Sekolah b NSS NPSN c Jenis Sekolah 01) SD; 02)SMP; 03)SDLB; 04)SMPLB; d Alamat Sekolah RW Desa/Kelurahan Kode Pos Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Negara Kategori Wilayah 1) Daerah Terpencil 2) Daerah Perbatasan Negara 3) Daerah Transmigrasi 9) Bukan Semua Posisi Geografis , Latitude , Longitude e No Telpon - No Fax - f Akses Internet 01) Tidak Ada 02) Jardiknas/schoolnet 99) Lainnya, sebutkan : Alamat email Website http:// g Status Sekolah 1) Negeri 2) Swasta h Status Kepemilikan 1) Pemerintah Pusat 2). Pemerintah Daerah 3) Yayasan 9) Lainnnya SK / Izin Pendirian Sekolah No. Tanggal / / SK Izin Operasional No. Tanggal / / i Akreditasi 1) A 2) B 3) C 8) Belum diakreditasi 9) Tidak Terakreditasi SK Akreditasi Terakhir No. Tanggal / / j Status Mutu 1) Pra SPM 2) SPM 3) Pra SSN 4) SSN 5) RSBI 6) SBI k Sertifikasi ISO 1) 9001:2000 2) 9001:2008 8) Proses Sertifikasi 9) Belum Bersertifikat l Waktu Penyelenggaraan 1) Pagi 2) Siang 3) Kombinasi m Gugus Sekolah 1) Inti 2) Imbas 3) Belum Ikut n Kategori Sekolah 1) SD Biasa 2) SMP Biasa 3) TK-SD satu atap 4) SD-SMP satu atap 5) SMP Terbuka o Nomor Rekening Bank No. Nama Bank Rekening Atas Nama p Apakah Sekolah ini telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ? 1) Ya 2) Tidak * Khusus Sekolah Swasta oleh Yayasan/Penyelengggara q Nama Yayasan Nama Pimpinan Yayasan Alamat Yayasan RW Desa/Kelurahan Kode Pos Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Negara Akte Pendirian No. FORMULIR SEKOLAH RT RT F-SEK www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77847 2 RUANGAN

(1)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kolom (3) Nama Ruangan, (4) Kode Prasarana ,(7), (8), (9), (10), (11) Kondisi mohon lihat panduan. Status Kepemlikan diisi dengan Milik atau Bukan 3 ROMBONGAN BELAJAR No
(1)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kolom (4) Ruang Kelas diisi sesuai Kode Ruang pada table diatas, lihat panduan untuk lebih jelasnya 4 SARANA No
(1)1 2 3 4 5 6 7 8 Kolom (2) diisi sesuai kode petunjuk pada panduan, Kolom (4) Ruang Kelas diisi sesuai Kode Ruang pada table diatas, lihat panduan untuk lebih jelasnya 5 BANTUAN / BLOCK GRANT / SUBSIDI DAN BEASISWA No
(1)1 2 3 4 5 6 7 8 Isilah dengan huruf kapital dan mudah dibaca Perhatian : Lembar ini harus diisi oleh Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum. ………………………,………………………..201… Kepala Sekolah / Atas nama Kepala Sekolah )* Dibubuhi cap/stempel sekolah (………………………………………………..…….) LebarPanjang Kondisi
(11)Lantai NUPTK Wali Kelas Nama Wali Kelas Ruang Kelas Nama Rombel Nama Ruangan PondasiKusenDinding Ting- kat No Peruntukan Dana Kode Ruang (Pemberian Sekolah) Kode Prasarana Atap Tahun Jenis Bantuan Sumber Bantuan Besar Bantuan Status Kepemilikan Kode Sarana Jumlah Penempatan (Ruang) Keterangan
(2)(3) (4) (5)
(12)
(2)(3) (4) (5) (6)
(2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(2)(3) (4) (5) (6) (7) Dana Pendamping www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 48 Formulir BOS-01C PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN (F-PTK) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR  Pedoman Umum

1.Formulir disi dengan menggunakan ballpoint dan huruf kapital dan mudah dibaca
2.Formulir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (F-PTK) diisi oleh masing-masing individu PTK dan bertanggungjawab terhadap kebenaran isi formulir, selanjutnya dibubuhkan tandatangan PTK yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala sekolah dengan cara membubuhkan tandatangan kepala sekolah dan di cap/stempel sekolah.
3.Formulir yang terisi dikumpulkan di sekolah untuk selanjutnya di kumpulkan secara kolektif ke KK-Datadik Dinas Pendidikan Kab/kota setempat.  Pedoman Khusus I. FORMULIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (F-PTK) Tanggal diisi pada saat pengisian formulir F-PTK dengan format tanggal (2 digit)/bulan (2 digit)/tahun (4 digit)
1.IDENTITAS SEKOLAH

a.Nama sekolah diisi sesuai dengan SK Pendirian Sekolah.
b.Nomor Statistik Sekolah (NSS) diisi dengan nomor yang diberikan dari dinas kab/kota , NPSN diisi sesuai dengan nomor yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan nasional
c.Alamat sekolah cukup jelas
d.Kecamatan cukup jelas
e.Kabupaten / Kota cukup jelas
f.Provinsi Cukup jelas catatan : untuk pengawas tidak perlu mengisi poin a, b dan c
1. 2.IDENTITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a.Nama lengkap diisi sesuai dengan nama di ijazah. Gelar akademis maupun status sosial seperti H. Hj. tidak perlu dituliskan
b.Jenis kelamin diisi sesuai pilihan L atau P www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77849
c.Ijazah terakhir sesuai dengan pilihan 05, 06, 07, 08, 08, 10, 11 tahun diisi tahun kelulusan sesuai di ijazah
d.Gelar akademik cukup jelas
e.NIY / NIGK diisi bagi yang sudah memiliki
f.NUPTK diisi bagi yang sudah memiliki
g.Tempat, tanggal lahir cukup jelas
h.NIK (Nomor Induk Kependudukan) diisi sesuai dengan NIK yang tertera pada KTP
i.Agama diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06 atau 99
j.Status kawin diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3
k.Nama ibu kandung diisi sesuai nama gadis ibu kandung
l.Alamat tempat tinggal cukup jelas
m.Status kepegawaian diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
n.Jabatan diisi sesuai dengan SK yang diperoleh TMT di sekolah ini diisi sesuai dengan SK pengangkatan pertama bekerja di sekolah tersebut Jabatan diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 atau 10 Jabatan sebelumnya diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 4 Sertifikasi jabatan diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3 Tahun dan nommor sertifikat cukup jelas
o.Butir ini diisi hanya PTK yang berstatus sebagai PNS NIP diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai terbaru (18 digit) TMT PNS diisi sesuai dengan SK Pengangkatan pertama menjadi PNS Pangkat/golongan cukup jelas TMT Golongan diisi sesuai dengan SK kenaikan pangkat/golongan terakhir
p.Butir ini hanya diisi oleh PTK yang berstatus guru yang sudah bersertifikasi. Kode sertifikasi sesuai dengan tabel referensi bidang studi/mata pelajaran
q.Butir ini hanya diisi oleh PTK yang berstatus teknisi laboratorium atau laboran yang memiliki program keahlian Kode sertifikasi sesuai dengan tabel referensi program keahlian
r.Butir ini hanya diisi oleh PTK yang berstatus kepala sekolah Lisensi kepala sekolah diisi sesuai pilihan 1 atau 2
s.Butir ini hanya diisi oleh PTK yang berstatus pengawas sekolah Jenjang kepengawasan dapat dipilih lebih dari satu dengan memberikan tanda silang (X) pada kotak pilihan Kode pengawas rumpun diisi kode sesuai dengan tabel referensi kepengawasan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 50 Kode pengawas maple diisi kode sesuai dengan tabel referensi bidang studi/mata pelajaran Jumlah sekolah binaan cukup jelas Mengikuti diklat kepengawasan diisi sesuai dengan pilihan 1 atau 2, jika memilih 2 (sudah) maka isi kotak dengan nama instanasi penyelenggara diklat kepengawasan
1. 3.MENGAJAR PADA SEKOLAH INI - Kolom Rombel diisi dengan kode yang diberikan dari standarisasi tata usaha - Kolom kode mata pelajaran kode sesuai dengan tabel referensi bidang studi/mata pelajaran - Kolom Jumlah jam mengajar cukup jelas
2. 4.MENGAJAR DI SEKOLAH/LEMBAGA PENDIDIKAN SAAT INI (KHUSUS PENDIDIK/GURU) Masing-masing nomor diisi dua baris - NPSN dan Nama Sekolah, untuk NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) diisi pada baris atas sesuai dengan NPSN sekolah tersebut jika sudah memiliki, untuk Nama sekolah diisi pada baris bawah - Sekolah induk diisi dengan menggunakan tanda silang (X) dan hanya dapat dipilih satu - Rombel diisi sesuai dengan rombel yang dimiliki oleh sekolah tersebut contoh: VIII-8, 1-1, 9.I - Status dan TMT, untuk Status diisi pada baris atas sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8, untuk TMT diisi sejak pertama kali mengajar pada sekolah tersebut - Kode mata pelajaran 1 dan 2 lihat pada kode referensi bidang studi/mata pelajaran pada baris atas, dan Jumlah jam ajar pada baris bawah
3. 5.RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL Pendidikan formal diisi dari yang terendah sampai ke yang tertinggi dan dimulai sejak jenjang Sekolah Dasar (SD) - Kolom Satuan Pendidikan Formal diisi dengan bentuk pendidikan contoh: SD, SMP, SMA, PT - Kolom Fakultas hanya diisi untuk pendidikan tinggi - Kolom Jurusan Prodi cukup jelas, jika jenjang pendidikan SD, SMP abaikan Jurusan/Prodi - Kolom Kpd diisi dengan tanda silang (X) jika jurusan kependidikan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77851 - Kolom Jenjang diisi dengan jenjang Jurusan/Prodi contoh: D1, D2, D3, S1, S2, S3 - Kolom Tahun Masuk diisi sesuai dengan tahun masuk pendidikan tersebut - Kolom Tahun Lulus diisi sesuai dengan tahun lulus pendidikan tersebut, bagi PTK yang masih bersekolah maka abaikan tahun lulus
4. 6.RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL Pendidikan non Formal pendidikan yang tidak terkait dengan formal contoh: Kursus - Kolom Lembaga Pendidikan/Instansi cukup jelas - Bidang Studi cukup jelas - Tingkat cukup jelas - Kolom Tahun Masuk diisi sesuai dengan tahun masuk pendidikan tersebut - Kolom Tahun Lulus diisi sesuai dengan tahun lulus pendidikan tersebut, bagi PTK yang masih bersekolah maka abaikan tahun lulus
5. 7.RIWAYAT MENGAJAR SEBELUMNYA - Kolom NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) diisi pada baris atas sesuai dengan NPSN sekolah tersebut jika sudah memiliki - Kolom Nama Sekolah cukup jelas - Kolom Masa Tugas Dari Tahun cukup jelas - Kolom Masa Tugas Sampai cukup jelas - Kolom Kode mata pelajaran lihat pada kode referensi bidang studi/mata pelajaran - Kolom Jumlah jam cukup jelas
6. 8.RIWAYAT PEKERJAAN (NON GURU) Riwayat pekerjaan diisi dengan pekerjaan sebelum menjadi guru misal: sebelum menjadi guru menjadi tenaga administasi, pegawai swasta, kepala sekolah, atau tni/polri dan lainnya - Kolom Nama Instansi cukup jelas - Kolom Masa Tugas cukup jelas - Kolom Pekerjaan/Jabatan cukup jelas - Kolom Beri Tanda jk msh aktif diisi dengan tanda silang (X)
7. 9.KELUARGA - Nama Suami/Istri cukup jelas www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 52 - Pekerjaan diisi sesuai dengan pilihan 1 atau 2, jika memilih 2 sebutkan NIP terbaru (18 digit) suami/istri - Anak diisikan dengan tiga anak pertama pada usia sekolah (4-23 Tahun)  Kolom Nama diisi sesuai dengan nama yang terdaftar pada sekolah  Kolom NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) diisi sesuai yang diberikan oleh Kemdiknas, abaikan jika belum memiliki  Kolom Status Anak diisi sesuai pilihan 1 untuk anak kandung atau 2 untuk anak tidak kandung  Kolom Tempat Lahir cukup jelas  Kolom Tanggal Lahir cukup jelas  Kolom Jenjang Sekolah diisi dengan Bentuk Pendidikan contoh: TK, SD, SMP, SMA, SMK, PT  Kolom Tahun Masuk Sekolah cukup jelas
8. 10.KARYA TULIS Karya tulis diisi jika PTK pernah membuat karya tulis yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom Judul cukup jelas - Tahun Pembuatan cukup jelas - Publikasi cukup jelas - Kolom keterangan cukup jelas
9. 11.PENGEMBANGAN PROFESI Pengembangan profesi diisi oleh PTK yang terdaftar pada Organisasi Profesi. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom Organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang berkaitan denga profesi PTK - Kolom Jabatan diisi sesuai dengan posisi pada struktur organisasi profesi tersebut - Kolom bidang studi/bidang cukup jelas - Kolom tahun diisi pada tahun sekarang jika anda masih aktif dalam organisasi tersebut, jika anda sudah tidak aktif isikan tahun keluar di organisasi tersebut
10. 12.PENGHARGAAN Penghargaan diisi oleh PTK bagi yang pernah mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah maupun swasta. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis cukup jelas www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77853 - Kolom tahun cukup jelas - Kolom instansi yang memberikan cukup jelas - Kolom tingkat cukup jelas
11. 13.KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN Kesejahteraan dan perlindungan diisi oleh PTK yang pernah atau masih memiliki perlindungan/ kesejahteraan. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis cukup jelas - Kolom penyelenggara cukup jelas - Kolom dari tahun diisi ketika mulai awal terdaftar - Kolom sampai tahun diisi padasaat berakhirnya perlindungan/kesejahteraan tersebut, jika masih terdaftar abaikan - Kolom masih aktif diisi dengan tanda silang (X)
12. 14.BEASISWA Beasiswa diisi oleh PTK yang pernah atau masih mendapatkan beasiswa.Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis cukup jelas - Kolom Penyelenggara adalah instansi yang memberikan beasiswa tersebut - Kolom Dari tahun adalah tahun pertama mendapatkan beasiswa - Kolom Sampai tahun adalah berakhirnya pemberian beasiswa, jika masih menerima abaikan - Kolom masih menerima diberi tanda silang (X) www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 54
13. 15.PENULISAN BUKU Penulisan buku diisi oleh PTK yang pernah menulis buku sampai buku tersebut diterbitkan/ dipublikasikan. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom Judul cukup jelas - Kolom tahun adalah tahun penerbtan buku - Kolom Penerbit cukup jelas
14. 16.WORKSHOP/SEMINAR/LOKAKARYA Workshop/seminar diisi oleh PTK yang pernah menulis mengikuti workshop/seminar/lokakarya. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis diisi dengan sesuai tingkatan wilayah misal seminar lokal, daerah, nasional, internasional - Peran diisi posisi PTK ketika mengikuti workhop/seminar/lokakarya, misal : peserta, ketua panitia, nara sumber dan lain-lain
15. 17.STUDI BANDING Studi banding diisi oleh PTK yang pernah mengikuti kegiatan studi banding. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis studi cukup jelas - Kolom penyelenggara adalah instansi yang mengadakan kegiatan studi banding - Kolom tahun cukup jelas - Kolom Sumber dana cukup jelas - Kolom Tujuan (tempat) cukup jelas
16. 18.DIKLAT Diklat diisi oleh PTK yang pernah mengikuti kegiatan diklat baik swasta maupun pemerintah. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis diklat diisi berdasarkan judul diklat, misal : diklat PAKEM, play therapy, kepegawaian, dan lain-lain - Kolom Tahun diisi tahun penyelenggaraan diklat - Kolom pola diisi jumlah jam diklat - Kolom penyelenggara diisi berdasarkan instansi yang menyelenggarakan diklat tersebut www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77855 - Kolom Tingkatan diisi dengan jenjang pendidikan, yaitu tingkat : dasar, menengah atau lanjut - Kolom bidang studi diisi sesuai tabel referensi bidang studi/mata pelajaran
17. 19.TES BAHASA/UJI SERTIFIKASI KEAHLIAN Tes bahasa/ uji sertifikasi diisi oleh PTK yang pernah mengikutites bahasa/uji sertifikasi. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom nama tes/uji cukup jelas - Kolom bahasa/keahlian cukup jelas - Kolom penyelenggara cukup jelas - Kolom Tahun cukup jelas - Kolom Skor atau nilai hasil ujian/tes cukup jelas
18. 20.INFORMASI TUNJANGAN Informasi tunjangan diisi oleh PTK yang mendapatkan tunjangan. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir - Kolom jenis tunjangan misal tunjangan anak/istri/suami - Kolom instansi yaitu instansi yang memberikan tunjangan - Kolom Sumber dana misal : pemerintah, Bantuan, pinjaman luar negeri, dan lain-lain - Kolom dari tahun cukup jelas - Kolom sampai tahun diisi jika masa penerimaan tunjangan sudah selesai atau di abaikan jika masih menerima tunjangan - Kolom nominal adalah besaran tunjangan yang diterima
19. 21.LAIN-LAIN (CATATAN) Diisi jika ada hal-hal penting, terkait dengan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 56 Kode Referensi PTK Tabel referensi bidang studi/mata pelajaran : Kode Bidang Studi / Mata Pelajaran Kode Bidang Studi / Mata Pelajaran Kode Bidang Studi / Mata Pelajaran 002 S1-PGSD/Guru Kelas SD 011 Matematika 054 Tata Boga 003 Pendidikan Agama 012 Ilmu Pengetahuan Alam 055 Tata Kecantikan 004 Pendidikan Kewarganegaraan 013 Ilmu Pengetahuan Sosial 056 Tata Busana 005 Bahasa Indonesia 014 Fisika 066 Bimbingan dan Konseling 006 Sastra Indonesia 015 Biologi 067 Pengembangan Diri 007 Bahasa Inggris 017 Sejarah 068 Muatan Lokal 008 Seni Budaya 018 Geografi 999 Lainnya 009 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 019 Ekonomi 010 Teknologi Informasi dan Komunikasi 050 Seni Rupa Tabel referensi Keahlian Laboratorium Kode Keahlian Laboratorium Kode Keahlian Laboratorium Kode Keahlian Laboratorium 01 Laboratorium IPA 06 Laboratorium Komputer 36 Tata Busana 02 Laboratorium Fisika 30 Seni Rupa 99 Lainnya 03 Laboratorium Biologi 34 Tata Boga 05 Laboratorium Bahasa 35 Tata Kecantikan Tabel referensi bidang kepengawasan Kode Bidang Kepengawasan Kode Bidang Kepengawasan Kode Bidang Kepengawasan 01 TK/SD 06 Seni Budaya 11 Agrobisnia dan Agroteknologi 02 MIPA 07 Teknologi dan Rekayasa 12 Bisnis dan Manajemen 03 IPS 08 Teknologi Informasi dan Komunikasi 13 Bimbingan dan Konseling 04 Bahasa 09 Kesehatan 14 Pendidikan Luar Biasa 05 Olah Raga Kesehatan 10 Seni, Kerajinan dan Pariwisata 99 Lainnya www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77857 Tanggal: / / 1 IDENTITAS SEKOLAH a Nama Sekolah ) 1 : b NSS ) 1 : NPSN ) 1 : c Alamat Sekolah ) 1 : d Kecamatan : e Kabupaten/Kota : f Provinsi : 2 IDENTITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN a Nama Lengkap b Jenis kelamin L) Laki-laki P) Perempuan c Ijazah Terakhir 05) SMA Sederajat 06) D1 07) D2 08) D3 09) D4/S1 10) S2 11) S3 Tahun d Gelar Akademik depan belakang e NIY / NIGK f NUPTK g Tempat, Tgl Lahir , / / h NIK i Agama 01) Islam 02) Kristen/ Protestan 03) Katholik 04) Hindu 05) Budha 06) Khong Hu Chu 99) Lainnya j Status Kawin 1) Menikah 2) Belum Menikah 3) Janda/Duda Jumlah Anak k Nama Ibu Kandung l Alamat tempat tinggal Alamat Rumah (Sesuai KTP) RW Kelurahan / Desa Kode Pos Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi No Telpon Rumah - No HP Email pribadi m Status Kepegawaian n Jabatan
20. 1.TMT di Sekolah ini / / (tanggal/bulan/tahun)
21. 2.Jabatan
22. 3.TMT Jabatan / / (tanggal/bulan/tahun)
23. 4.Jabatan Sebelumnya
24. 5.Sertifikasi Jabatan 1) Sudah 2) Belum 3) Sedang Proses Jika sudah, isikan tahun sertifikasi Nomor Sertifikat o Jika Anda PNS isilah butir berikut
25. 1.NIP
26. 2.TMT PNS / /
27. 3.Pangkat/Golongan Contoh : 1A, 2A, 3C, 4A
28. 4.TMT Golongan / / (tanggal/bulan/tahun) p Jika Jabatan Anda Guru dan Sudah Bersertifikasi, Isilah butir berikut Isikan Kode Sertifikasi Bidang Studi *) Diisi kode angka lihat petunjuk teknis q Jika Jabatan Anda Teknisi Laboratorium atau Laboran dan memiliki program keahlian Kode program keahlian **) Isilah kode angka sesuai dalam daftar di Petunjuk pengisian format (01 - 46) r Jika Jabatan Anda Kepala Sekolah Lisensi Kepala Sekolah 1) Sudah 2) Belum s Jika Jabatan Anda Pengawas Sekolah
29. 1.Jenjang Kepengawasan ) 2  TK  SD  SMP  SMA  SMK  SLB
30. 2.Kode Pengawas Rumpun atau Bidang Keahlian *) Diisi kode angka lihat petunjuk teknis
31. 3.Kode Pengawas Mapel *) Diisi kode angka lihat petunjuk teknis
32. 4.Jumlah sekolah binaan Sekolah
33. 5.Mengikuti Diklat Kepengawasan 1) Belum 2) Sudah Keterangan ) 1 Untuk pengawas tidak perlu mengisi ) 2 Diisi dengan tanda silang (X) dan dapat dipilih lebih dari satu FORMULIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN F-PTK RT 01)Guru 02)Kepala Sekolah 03)Kepala Perpustakaan 04)Tenaga Perpustakaan 05)Kepala Tenaga Administrasi 06)Tenaga Administrasi 07)Kepala Laboratorium 08)Teknisi Laboratorium 09)Laboran 10)Pengawas 1) Guru 2) Non Guru 3) Kepala Sekolah 4) Pengawas Sekolah 1) PNS 2) PNS Diperbantukan 3) PNS Depag 4) GTY/PTY 5) GTT/PTT Provinsi 6) GTT/PTT Kab/Kota 7) Guru Bantu Pusat 8) Guru Honor Sekolah www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 58 3 4 Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam Jam keterangan: Kolom Sekolah Induk hanya boleh dipilih salah satu dengan tanda silang (X); Kolom Rombel diisikan sesuai dengan rombel yang dimiliki sekolah tersebut Contoh: VIII-A, 1-1, 9.I; kolom Status dan TMT, status pada baris pertama disikan pilihan angka: 1) PNS 2) PNS Diperbantukan 3) PNS Depag 4) GTY/PTY 5) GTT/PTT Provinsi 6) GTT/PTT Kab/Kota 7) Guru Bantu Pusat 8) Guru Honor Sekolah, dan TMT disikan pada baris kedua yaitu TMT disekolah tersebut; Kolom Kode Mata Pelajaran 1 atau 2 pada baris pertama diisikan kode pada pedoman pengisian dan Jam pada baris kedua yaitu Jumlah jam mengajar 5 keterangan: Pendidikan formal dari yang terendah ke tertinggi; Satuan Pendidikan Formal dimulai dari jenjang SD; Kpd isi dengan tanda silang (X) jika jurusan kependidikan 6 keterangan: Contoh pendidikan non formal : kursus 7 keterangan: Kode Mata pelajaran lihat pedoman pengisian 8 Kode Mata Pelajaran Nama Sekolah             Sekolah Induk     Kode Mata Pelajaran 2 Kode Mata Pelajaran 1 Status dan TMT 7 1 2 3 5 6 4 Dari thn s.d. 6 No 1 2 3 4 7 8 RIWAYAT PEKERJAAN (NON GURU) No Nama Instansi Masa Tugas Pekerjaan/Jabatan Beri Tanda jk msh aktif 5 NPSN Sekolah 1 2 7 RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL No. Lembaga Pendidikan/Instansi Bidang Studi Jumlah JamDari Tahun Sampai 3 4 Masa Tugas 5 RIWAYAT MENGAJAR SEBELUMNYA 6 Lulus 1 Jenjang Tahun Tingkat Tahun 8 3 4 5 Masuk Lulus 2    3 1 4 RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL No. Satuan Pendidikan Formal Fakultas Jurusan/Prodi Kpd Masuk MENGAJAR DI SEKOLAH/LEMBAGA PENDIDIKAN SAAT INI (KHUSUS PENDIDIK/GURU) No. 2 Rom- bel NPSN dan Nama Sekolah 2 3 MENGAJAR PADA SEKOLAH INI No. 1 Kode Mata Pelajaran Jumlah Jam Mengajar Rombel No. Rombel 1 2 3 Kode Mata Pelajaran Jumlah Jam Mengajar www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77859 9
a.Nama Suami/Istri : Pekerjaan : 1. NON PNS 2. PNS NIP
b.Anak / / / / / / keterangan: Daftar anak diisi hanya untuk yang masih dalam usia sekolah, kolom status anak isikan dengan 1) untuk anak kandung dan 2) untuk anak tidak kandung 10 11 12 13 14 15 16 Tahun Instansi yang Memberikan Tingkat PENGEMBANGAN PROFESI (KKG, MGMP, KKKS, KKPS, APSI, AKTAS, ATPUSI, Organisasi Profesi lainnya) 3 1 Tahun 4 5 No. Organisasi Jabatan PENGHARGAAN (CONTOH SATYA LENCANA) No. Jenis  3 4 5 1 2 1 2 Peran 3 WORKSHOP/SEMINAR/LOKAKARYA PenyelenggaraNo. Jenis Tahun No. Judul Tahun Penerbit 3 4 5 BEASISWA No. Jenis 1 2 Dari Tahun    4 5 PENULISAN BUKU  Penyelenggara Sampai Tahun Masih menerima  Bidang Studi/Bidang Tugas 3 3 KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN (ASURANSI, KESEHATAN, DLL) No. Jenis 1 2 Dari Tahun Masih Aktif    Sampai Tahun Penyelenggara 1 2 1 2 3 4 5 Tanggal Lahir KELUARGA Tahun Masuk Sekolah Nama No. Judul Tahun Publikasi Keterangan Pembuatan Jenjang SekolahTempat lahir Status Anak NISN KARYA TULIS 2 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 60 17 18
a.Dalam Negeri
b.Luar Negeri 19 20 21 Yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum. Mengetahui: Pendidik / Tenaga Kependidikan Kepala Sekolah / Instansi atau atas nama ………………………,………………………..201… Kab/Kota…………………………………. (……………………………………………………) (……………………………………………………) )* Dibubuhi cap/stempel sekolah atau Instansi No Jenis Tunjangan Instansi Sumber Dana Dari Tahun Sampai Tahun Nominal 1 2 TES KEBAHASAAN/UJI SERTIFIKASI KEAHLIAN (Contoh : TOEFL, TOEIC, UKBI, Sertifikat Las dll) No. Tahun SkorNama Test/Uji PenyelenggaraBahasa/Keahlian LAIN-LAIN (CATATAN) 3 INFORMASI TUNJANGAN 9 8 6 7 1 2 2 TingkatanPeran Tahun Pola Penyelenggara Bid Studi 1 No. Jenis Diklat Tahun Pola Penyelenggara Tingkatan 3 1 2 Sumber Dana Tujuan (Tempat) 3 DIKLAT STUDI BANDING Bid Studi 1 2 Penyelenggara TahunNo. Jenis Studi Banding No. Jenis Diklat Peran 3 4 5 4 7 5 6 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77861 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 62 Formulir BOS-03 CONTOH RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE ..... s/d ..... Jumlah Siswa :........... siswa Jumlah Dana BOS : Rp .............. Rencana Penggunaan Dana BOS di Sekolah No Komponen Jumlah Dana (Rp) Total Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara (.............................) (.............................) (.............................) www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77863 Formulir BOS-04 CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE ..... s/d ..... A. Pengeluaran No Jenis Pengeluaran Tanggal/Bulan Jumlah (Rp) B. Pembelian Barang/Jasa No Barang/Jasa yang dibeli Tanggal/ Bulan Nama Toko/ Penyedia Jasa Jumlah (Rp) Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara (.............................) (.............................) (.............................) www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 64 Formulir BOS-05 Spanduk NAMA SD/SMP NEGERI MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN BEBAS PUNGUTAN BAGI SELURUH SISWA LOGO PROV DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LOGO KAB DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTADEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL NAMA SD/SMP NEGERI (RSBI/SBI) MEMBEBASKAN PUNGUTAN BAGI SISWA MISKIN LOGO PROV DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LOGO KAB DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTADEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL NAMA SD/SMP SWASTA MEMBEBASKAN PUNGUTAN BAGI SISWA MISKIN LOGO PROV DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LOGO KAB DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTADEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77865 Formulir BOS-6A LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT
1. 1.Identitas Pengadu
a.Nama :
b.Alamat :
1. 2.Tanggal Terima Pengaduan :
2. 3.Lokasi Kejadian
a.RT/RW/Dusun :
b.Desa/Keluarahan :
c.Kabupaten/Kota:
d.Provinsi :
1. 4.Uraian Pengaduan:
2. 5.Tanggal Penyelidikan Dilakukan :
3. 6.Penyelidik :
4. 7.Temuan:
5. 8.Keputusan/Rekomendasi:
6. 9.Pelaksanaan Keputusan www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.778 66
7. 10.Tanggal pemberitahuan kepada Pengadu tentang keputusan/dan pelaksanaan keputusan :
8. 11.Dokumen yang diterima: 200_ Melaporkan: UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah, www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.77867 Formulir BOS-06B LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN/KRITIK/SARAN
9. 1.Identitas Penanya/Pemberi Saran
a.Nama :
b.Alamat :
1. 2.Tanggal Penerimaan Pertanyaan/Saran :
2. 3.Uraian Pertanyaan/Saran:
3. 4.Penerima Pertanyaan/Saran :
4. 5.Tindak Lanjut Saran: 200_ Melaporkan: UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MOHAMMAD NUH www.djpp.depkumham.go.id