DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2011

Nomor: 55
Tahun: 2011
Ditetapkan: 7 Desember 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 2

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.8003 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P/2011; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

(1)Urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan dekonsentrasi Tahun anggaran 2011 meliputi:
1. a.Program Pendidikan Dasar;
2. b.Program Pendidikan Menengah;
3. c.Program Pendidikan Nonformal dan Informal; dan
4. d.Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(2)Rincian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Program Pendidikan Dasar meliputi:
  1. 1.peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK TKLB/SDLB/SMPLB;
  2. 2.penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP/SMPLB;
  3. 3.penyediaan subsidi pendidikan SMP/SMPLB berkualitas;
  4. 4.penyediaan layanan pendidikan TK;
  5. 5.penjaminan kepastian layanan pendidikan SD;
  6. 6.penyediaan subsidi pendidikan SD/SDLB berkualitas; dan
  7. 7.dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pendidikan TK dan pendidikan dasar.
2. b.Program Pendidikan menegah meliputi:
  1. 1.peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SMA/SMLB;
  2. 2.penyediaan dan peningkatan pendidikan SMA/SMLB; dan
  3. 3.penyediaan dan peningkatan pendidikan SMK. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 4
3. c.Program Pendidikan Nonformal dan Informal meliputi:
  1. 1.penyediaan layanan kursus dan pelatihan;
  2. 2.penyediaan layanan PAUD nonformal;
  3. 3.penyediaan layanan pendidikan kesetaraan;
  4. 4.penyediaan layanan pendidikan masyarakat; dan
  5. 5.dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pendidikan nonformal dan informal.
4. d.Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
  1. 1.penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal; dan
  2. 2.penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan.
(3)Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Koordinasi, pembinaan manajemen, dan administrasi keuangan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
(2)Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.8005 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2011 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 6 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.8007 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 8 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.8009 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 10 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.80011 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 12 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.80013 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 14 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.80015 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 16 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.80017 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 18 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.80019 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 20 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.80021 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 22 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.80023 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 24 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.80025 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 26 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.80027 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 28 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MOHAMMAD NUH www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.8003 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P/2011; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

(1)Urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan dekonsentrasi Tahun anggaran 2011 meliputi:
1. a.Program Pendidikan Dasar;
2. b.Program Pendidikan Menengah;
3. c.Program Pendidikan Nonformal dan Informal; dan
4. d.Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(2)Rincian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Program Pendidikan Dasar meliputi:
  1. 1.peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK TKLB/SDLB/SMPLB;
  2. 2.penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP/SMPLB;
  3. 3.penyediaan subsidi pendidikan SMP/SMPLB berkualitas;
  4. 4.penyediaan layanan pendidikan TK;
  5. 5.penjaminan kepastian layanan pendidikan SD;
  6. 6.penyediaan subsidi pendidikan SD/SDLB berkualitas; dan
  7. 7.dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pendidikan TK dan pendidikan dasar.
2. b.Program Pendidikan menegah meliputi:
  1. 1.peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SMA/SMLB;
  2. 2.penyediaan dan peningkatan pendidikan SMA/SMLB; dan
  3. 3.penyediaan dan peningkatan pendidikan SMK. www.djpp.depkumham.go.id 2011, No.800 4
3. c.Program Pendidikan Nonformal dan Informal meliputi:
  1. 1.penyediaan layanan kursus dan pelatihan;
  2. 2.penyediaan layanan PAUD nonformal;
  3. 3.penyediaan layanan pendidikan kesetaraan;
  4. 4.penyediaan layanan pendidikan masyarakat; dan
  5. 5.dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pendidikan nonformal dan informal.
4. d.Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
  1. 1.penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal; dan
  2. 2.penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan.
(3)Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Koordinasi, pembinaan manajemen, dan administrasi keuangan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
(2)Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.