DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015

Nomor: 58
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum ada ketentuan yang mengatur Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat yang berlaku untuk setiap tahun pelajaran, karena Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015 hanya mengatur pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah tahun pelajaran 2014/2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LembaranNegara Nomor 5157);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P/ Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/ MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

BAB I

UJIAN SEKOLAH/MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Pasal 1

(1)Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan.
(2)Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal yang mencakup SD/MI, SDLB, SPK, dan jalur nonformal yang mencakup PKBN, SKB, PPS atau Kelompok Belajar yang menyelenggarakan program Paket A setara SD dan Program Ula.

Pasal 2

(1)Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
(2)Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat untuk Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi atau berada di daerah tertinggal/terluar/terpencil dilakukan oleh satuan/program pendidikan yang sudah terakreditasi atau oleh satuan/program pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama setempat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah atau bentuk lain yang sederajat untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

(1)Hasil Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat digunakan untuk:
1. a.penentuan kelulusan peserta didik dari satuan/program pendidikan;
2. b.pertimbangan seleksi masuk Satuan Pendidikan berikutnya;
3. c.pemetaan mutu satuan/program pendidikan; dan
4. d.pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
(2)Pemetaan mutu satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan mutu satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam POS Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Pasal 4

(1)Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat:
1. a.telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada SD/MI, SDLB, atau Program Paket A/Ula;
2. b.memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas IV semester 1 untuk peserta didik pada SD/MI dan SDLB;
3. c.memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SD/MI, SDLB, mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas IV semester 1 untuk peserta didik pada Program Paket A/Ula.
(2)Laporan kelengkapan penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dari satuan/program pendidikan dimana peserta didik terdaftar.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam POS Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

HAK PESERTA DIDIK DALAM UJIAN SEKOLAH/MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Pasal 5

(1)Peserta didik berhak untuk mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sesuai jadwal, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Peserta didik yang tidak dapat mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah dapat mengikuti Ujian susulan Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

(1)Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan Ijazah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV

PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat dilakukan oleh Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Pemerintah Pusat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

(1)Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap tahun pelajaran.
(2)Ujian Susulan Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan ditetapkan dan diumumkan oleh Satuan Pendidikan paling lambat empat minggu setelah pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat diatur dalam POS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 9

(1)Nilai Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat dilaporkan oleh provinsi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian dilaksanakan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Nilai Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 10

Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum ada ketentuan yang mengatur Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat yang berlaku untuk setiap tahun pelajaran, karena Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015 hanya mengatur pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah tahun pelajaran 2014/2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LembaranNegara Nomor 5157);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P/ Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/ MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

BAB I

UJIAN SEKOLAH/MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Pasal 1

(1)Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan.
(2)Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal yang mencakup SD/MI, SDLB, SPK, dan jalur nonformal yang mencakup PKBN, SKB, PPS atau Kelompok Belajar yang menyelenggarakan program Paket A setara SD dan Program Ula.

Pasal 2

(1)Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
(2)Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat untuk Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi atau berada di daerah tertinggal/terluar/terpencil dilakukan oleh satuan/program pendidikan yang sudah terakreditasi atau oleh satuan/program pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama setempat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah atau bentuk lain yang sederajat untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

(1)Hasil Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat digunakan untuk:
1. a.penentuan kelulusan peserta didik dari satuan/program pendidikan;
2. b.pertimbangan seleksi masuk Satuan Pendidikan berikutnya;
3. c.pemetaan mutu satuan/program pendidikan; dan
4. d.pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
(2)Pemetaan mutu satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan mutu satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam POS Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Pasal 4

(1)Persyaratan peserta didik mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat:
1. a.telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada SD/MI, SDLB, atau Program Paket A/Ula;
2. b.memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas IV semester 1 untuk peserta didik pada SD/MI dan SDLB;
3. c.memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SD/MI, SDLB, mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas IV semester 1 untuk peserta didik pada Program Paket A/Ula.
(2)Laporan kelengkapan penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dari satuan/program pendidikan dimana peserta didik terdaftar.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam POS Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

HAK PESERTA DIDIK DALAM UJIAN SEKOLAH/MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Pasal 5

(1)Peserta didik berhak untuk mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sesuai jadwal, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Peserta didik yang tidak dapat mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah dapat mengikuti Ujian susulan Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 6

(1)Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan Ijazah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV

PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat dilakukan oleh Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Pemerintah Pusat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

(1)Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap tahun pelajaran.
(2)Ujian Susulan Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat.
(3)Kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan ditetapkan dan diumumkan oleh Satuan Pendidikan paling lambat empat minggu setelah pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat diatur dalam POS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 9

(1)Nilai Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat dilaporkan oleh provinsi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian dilaksanakan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Nilai Ujian Sekolah/Madrasah atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS Ujian Sekolah atau bentuk lainnya yang sederajat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015