DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013

Nomor: 6
Tahun: 2013
Ditetapkan: 4 Februari 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 177

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 2
5.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan.
2.Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4.Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
5.Wakil Menteri adalah Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan serta Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan.
6.Staf Ahli adalah Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
7.Unit organisasi adalah unit utama, pusat, dan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8.Unit utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
9.Pusat adalah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pusat Arkeologi Nasional.
10.Perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11.Unit kerja adalah unit yang berada di bawah lingkungan unit organisasi. 3
12.Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PPPAUDNI), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (BPPAUDNI), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi (BPLPT), Balai Bahasa, Kantor Bahasa, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP), Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan (BPMP), Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan (BPMTVP), Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Balai Konservasi Borobudur, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Balai Arkeologi, Museum Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Museum Basoeki Abdullah, Galeri Nasional, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

BAB II

JENIS NASKAH DINAS

Pasal 2

(1)Jenis naskah dinas terdiri atas:
1. a.peraturan;
2. b.keputusan;
3. c.instruksi;
4. d.prosedur operasional standar;
5. e.surat edaran;
6. f.surat dinas;
7. g.nota dinas;
8. h.memo;
9. i.surat undangan;
10. j.surat tugas;
11. k.surat pengantar;
12. l.surat perjanjian;
13. m.surat kuasa;
14. n.surat keterangan;
15. o.surat pernyataan;
16. p.surat pengumuman;
17. q.berita acara;
18. r.laporan;
19. s.notulen rapat; dan
20. t.telaahan staf.
(2)Bentuk kepala naskah dinas:
1. a.pada kepala naskah dinas Menteri, dicantumkan lambang negara dan nama jabatan secara simetris;
2. b.pada kepala naskah dinas Wakil Menteri dan Staf Ahli Menteri, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, alamat, dan garis penutup;
3. c.pada kepala naskah dinas Sekretariat Jenderal, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, alamat, dan garis penutup; 4
4. d.pada kepala naskah dinas unit utama selain Sekretariat Jenderal, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, nama unit utama, alamat, dan garis penutup;
5. e.pada kepala naskah dinas pusat, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, nama pusat, alamat, dan garis penutup;
6. f.pada kepala naskah dinas perguruan tinggi negeri, dicantumkan lambang perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam statuta, nama Kementerian, nama perguruan tinggi, alamat, dan garis penutup;
7. g.pada kepala naskah dinas Kopertis, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, nama Kopertis, alamat, dan garis penutup;
8. h.pada kepala naskah dinas UPT, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, nama UPT, alamat, dan garis penutup, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya;
9. i.lambang Kementerian dicetak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0398/M/1977 dan dicetak berwarna atau hitam putih dengan ukuran tinggi 3 cm dan lebar 3 cm, sebagaimana tercantum pada Nomor 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
10. j.nama Kementerian dicetak pada baris pertama, unit organisasi atau UPT dicetak pada baris kedua, masing-masing dicetak dengan huruf kapital;
11. k.unit organisasi atau UPT dicetak lebih tebal daripada nama Kementerian.
12. l.nama unit kerja yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan unit organisasi tidak dicantumkan pada kepala naskah dinas, kecuali unit kerja eselon II di lingkungan unit utama yang lokasinya terpisah dari unit organisasi induknya;
13. m.nama lembaga, fakultas, program pascasarjana, dan unit pelaksana teknis di lingkungan universitas atau institut dicetak di bawah nama perguruan tinggi yang bersangkutan dengan huruf kapital;
14. n.nama lembaga, jurusan, program pascasarjana, dan unit pelaksana teknis di lingkungan sekolah tinggi dicetak di bawah nama perguruan tinggi yang bersangkutan dengan huruf kapital;
15. o.nama jurusan dan unit pelaksana teknis di lingkungan politeknik dicetak di bawah nama perguruan tinggi yang bersangkutan dengan huruf kapital;
16. p.alamat ditulis lengkap pada baris akhir tanpa singkatan disertai kode pos, telepon, faksimile, dan laman apabila ada;
17. q.kepala naskah dinas ditutup dengan menggunakan garis tebal tunggal;
18. r.jarak garis penutup dari tepi atas kertas 4,5 cm;
19. s.penulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 16, unit organisasi atau UPT menggunakan huruf Times New Roman ukuran 14, dan alamat menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12;
20. t.bentuk kepala naskah dinas menggunakan contoh sebagaimana tercantum pada Nomor 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur.
(2)Jenis peraturan terdiri atas:
1. a.Peraturan Menteri;
2. b.Peraturan Pemimpin perguruan tinggi negeri; dan
3. c.Peraturan Pemimpin unit utama. 5
(3)Bagian-bagian peraturan terdiri atas:
1. a.kepala peraturan;
2. b.judul peraturan;
3. c.pembukaan;
4. d.batang tubuh atau isi; dan
5. e.penutup.

Pasal 4

Kepala peraturan terdiri atas:

a.lambang negara dan tulisan nama jabatan dicantumkan secara simetris untuk peraturan menteri atau kepala naskah dinas untuk peraturan pejabat lain;
b.kata peraturan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
c.kata nomor dan tahun ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
d.kata tentang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
e.nama peraturan ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

Pasal 5

Pembukaan peraturan terdiri atas:

a.frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
b.nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan;
c.konsiderans berisi latar belakang diawali dengan kata menimbang, dan dasar hukum diawali dengan kata mengingat; dan
d.diktum terdiri atas kata memutuskan dan menetapkan.

Pasal 6

Frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

Pasal 7

Nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Pasal 8

(1)Konsiderans menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang pembuatan peraturan.
(2)Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
(3)Setiap pokok pikiran ditulis secara urut dengan huruf, diawali dengan kata bahwa, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Pasal 9

(1)Konsiderans mengingat memuat dasar hukum kewenangan pembuatan peraturan berisi peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 6
(2)Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantumannya perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan, jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
(3)Pencantuman Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilengkapi dengan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
(4)Pencantuman Peraturan Menteri dilengkapi dengan Nomor Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Pasal 10

(1)Kata memutuskan ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi secara simetris, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
(2)Kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicantumkan sesudah kata memutuskan, sejajar dengan kata menimbang dan mengingat, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
(3)Setelah kata menetapkan dicantumkan nama peraturan yang ditetapkan, ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri tanda baca titik.

Isi peraturan

Teks177PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 2
5.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan.
2.Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4.Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
5.Wakil Menteri adalah Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan serta Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan.
6.Staf Ahli adalah Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
7.Unit organisasi adalah unit utama, pusat, dan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8.Unit utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
9.Pusat adalah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pusat Arkeologi Nasional.
10.Perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11.Unit kerja adalah unit yang berada di bawah lingkungan unit organisasi. 3
12.Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PPPAUDNI), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (BPPAUDNI), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi (BPLPT), Balai Bahasa, Kantor Bahasa, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP), Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan (BPMP), Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan (BPMTVP), Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Balai Konservasi Borobudur, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Balai Arkeologi, Museum Nasional, Museum Sumpah Pemuda, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Museum Basoeki Abdullah, Galeri Nasional, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film.

BAB II

JENIS NASKAH DINAS

Pasal 2

(1)Jenis naskah dinas terdiri atas:
1. a.peraturan;
2. b.keputusan;
3. c.instruksi;
4. d.prosedur operasional standar;
5. e.surat edaran;
6. f.surat dinas;
7. g.nota dinas;
8. h.memo;
9. i.surat undangan;
10. j.surat tugas;
11. k.surat pengantar;
12. l.surat perjanjian;
13. m.surat kuasa;
14. n.surat keterangan;
15. o.surat pernyataan;
16. p.surat pengumuman;
17. q.berita acara;
18. r.laporan;
19. s.notulen rapat; dan
20. t.telaahan staf.
(2)Bentuk kepala naskah dinas:
1. a.pada kepala naskah dinas Menteri, dicantumkan lambang negara dan nama jabatan secara simetris;
2. b.pada kepala naskah dinas Wakil Menteri dan Staf Ahli Menteri, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, alamat, dan garis penutup;
3. c.pada kepala naskah dinas Sekretariat Jenderal, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, alamat, dan garis penutup; 4
4. d.pada kepala naskah dinas unit utama selain Sekretariat Jenderal, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, nama unit utama, alamat, dan garis penutup;
5. e.pada kepala naskah dinas pusat, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, nama pusat, alamat, dan garis penutup;
6. f.pada kepala naskah dinas perguruan tinggi negeri, dicantumkan lambang perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam statuta, nama Kementerian, nama perguruan tinggi, alamat, dan garis penutup;
7. g.pada kepala naskah dinas Kopertis, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, nama Kopertis, alamat, dan garis penutup;
8. h.pada kepala naskah dinas UPT, dicantumkan lambang Kementerian, nama Kementerian, nama UPT, alamat, dan garis penutup, tanpa mencantumkan nama unit organisasi pembinanya;
9. i.lambang Kementerian dicetak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0398/M/1977 dan dicetak berwarna atau hitam putih dengan ukuran tinggi 3 cm dan lebar 3 cm, sebagaimana tercantum pada Nomor 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
10. j.nama Kementerian dicetak pada baris pertama, unit organisasi atau UPT dicetak pada baris kedua, masing-masing dicetak dengan huruf kapital;
11. k.unit organisasi atau UPT dicetak lebih tebal daripada nama Kementerian.
12. l.nama unit kerja yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan unit organisasi tidak dicantumkan pada kepala naskah dinas, kecuali unit kerja eselon II di lingkungan unit utama yang lokasinya terpisah dari unit organisasi induknya;
13. m.nama lembaga, fakultas, program pascasarjana, dan unit pelaksana teknis di lingkungan universitas atau institut dicetak di bawah nama perguruan tinggi yang bersangkutan dengan huruf kapital;
14. n.nama lembaga, jurusan, program pascasarjana, dan unit pelaksana teknis di lingkungan sekolah tinggi dicetak di bawah nama perguruan tinggi yang bersangkutan dengan huruf kapital;
15. o.nama jurusan dan unit pelaksana teknis di lingkungan politeknik dicetak di bawah nama perguruan tinggi yang bersangkutan dengan huruf kapital;
16. p.alamat ditulis lengkap pada baris akhir tanpa singkatan disertai kode pos, telepon, faksimile, dan laman apabila ada;
17. q.kepala naskah dinas ditutup dengan menggunakan garis tebal tunggal;
18. r.jarak garis penutup dari tepi atas kertas 4,5 cm;
19. s.penulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 16, unit organisasi atau UPT menggunakan huruf Times New Roman ukuran 14, dan alamat menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12;
20. t.bentuk kepala naskah dinas menggunakan contoh sebagaimana tercantum pada Nomor 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur.
(2)Jenis peraturan terdiri atas:
1. a.Peraturan Menteri;
2. b.Peraturan Pemimpin perguruan tinggi negeri; dan
3. c.Peraturan Pemimpin unit utama. 5
(3)Bagian-bagian peraturan terdiri atas:
1. a.kepala peraturan;
2. b.judul peraturan;
3. c.pembukaan;
4. d.batang tubuh atau isi; dan
5. e.penutup.

Pasal 4

Kepala peraturan terdiri atas:

a.lambang negara dan tulisan nama jabatan dicantumkan secara simetris untuk peraturan menteri atau kepala naskah dinas untuk peraturan pejabat lain;
b.kata peraturan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
c.kata nomor dan tahun ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
d.kata tentang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
e.nama peraturan ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

Pasal 5

Pembukaan peraturan terdiri atas:

a.frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
b.nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan;
c.konsiderans berisi latar belakang diawali dengan kata menimbang, dan dasar hukum diawali dengan kata mengingat; dan
d.diktum terdiri atas kata memutuskan dan menetapkan.

Pasal 6

Frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

Pasal 7

Nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Pasal 8

(1)Konsiderans menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang pembuatan peraturan.
(2)Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
(3)Setiap pokok pikiran ditulis secara urut dengan huruf, diawali dengan kata bahwa, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Pasal 9

(1)Konsiderans mengingat memuat dasar hukum kewenangan pembuatan peraturan berisi peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 6
(2)Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantumannya perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan, jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
(3)Pencantuman Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilengkapi dengan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
(4)Pencantuman Peraturan Menteri dilengkapi dengan Nomor Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Pasal 10

(1)Kata memutuskan ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi secara simetris, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
(2)Kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicantumkan sesudah kata memutuskan, sejajar dengan kata menimbang dan mengingat, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
(3)Setelah kata menetapkan dicantumkan nama peraturan yang ditetapkan, ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri tanda baca titik.