DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.peraturan.go.id 2020, No.50
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
2.Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
3.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4.Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses www.peraturan.go.id 2020, No.50 pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
6.Rektor adalah pemimpin perguruan tinggi pada universitas dan institut.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

PRINSIP DAN JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN diselenggarakan dengan prinsip:

a.adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di PTN yang bersangkutan;
b.akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
c.fleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali UTBK;
d.efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu; dan www.peraturan.go.id 2020, No.50
e.transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah.

Pasal 3

(1)Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN dilakukan melalui:
1. a.seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa;
2. b.seleksi bersama masuk PTN (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan PTN yang bersangkutan; dan
3. c.seleksi lainnya.
(2)Penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seleksi atas:
1. a.nilai rapor peserta didik pendidikan menengah atau sederajat yang berasal dari seluruh sekolah di seluruh wilayah Indonesia; dan/atau
2. b.prestasi nonakademik peserta didik pendidikan menengah atau sederajat.
(3)UTBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.tes potensi skolastik, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan bagi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi; dan
2. b.tes kompetensi akademik, yaitu tes yang bertujuan untuk menilai kompetensi lainnya.
(4)Seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing Pemimpin Perguruan Tinggi. www.peraturan.go.id 2020, No.50

Pasal 4

(1)Pelaksanaan SNMPTN dilakukan sebelum pelaksanaan SBMPTN.
(2)Pelaksanaan SBMPTN dilakukan sebelum atau setelah calon mahasiswa lulus pendidikan menengah.
(3)Pelaksanaan seleksi lainnya dilakukan setelah pengumuman hasil SNMPTN dan SBMPTN serta harus sudah selesai paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 5

Penetapan hasil kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya merupakan kewenangan Rektor.

BAB III

DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 6

(1)PTN menetapkan dan mengumumkan jumlah Daya Tampung mahasiswa baru untuk:
1. a.SNMPTN;
2. b.SBMPTN; dan
3. c.seleksi lainnya.
(2)Daya Tampung mahasiswa SNMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap Program Studi pada PTN ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
(3)Daya Tampung mahasiswa SBMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap Program Studi pada PTN selain PTN badan hukum ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh persen).
(4)Daya Tampung mahasiswa SBMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap Program Studi pada PTN badan hukum ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). www.peraturan.go.id 2020, No.50
(5)Daya Tampung mahasiswa seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap Program Studi pada PTN selain PTN badan hukum ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
(6)Daya Tampung mahasiswa seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pada PTN badan hukum ditetapkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung seluruh Program Studi.

Pasal 7

(1)Daya Tampung setiap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan keputusan Rektor.
(2)Dalam hal Daya Tampung SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Daya Tampung SNMPTN dapat dialihkan ke SBMPTN.
(3)Dalam hal Daya Tampung SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak terpenuhi, maka Daya Tampung SBMPTN dapat dialihkan ke seleksi lainnya.
(4)Daya Tampung SBMPTN yang dapat dialihkan ke seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 10% (sepuluh persen).
(5)Perubahan Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

PTN melaporkan Daya Tampung, perubahan Daya Tampung, dan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru SNMPTN, SBMPTN dan seleksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan registrasi mahasiswa baru kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2020, No.50

Pasal 9

(1)PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
(2)PTN dalam menjaring calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru SNMPTN dan SBMPTN dilaksanakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi.
(2)Lembaga tes masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
(3)Lembaga tes masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural di lingkungan Kementerian.
(4)Lembaga tes masuk perguruan tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 11

(1)Lembaga tes masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan tes bagi calon mahasiswa masuk perguruan tinggi.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga tes masuk perguruan tinggi mempunyai fungsi:
1. a.merencanakan dan mengembangkan sistem tes masuk perguruan tinggi; www.peraturan.go.id 2020, No.50
2. b.mengembangkan dan melaksanakan UTBK;
3. c.mengoordinasikan pendataan Daya Tampung, perubahan, dan realisasi Daya Tampung mahasiswa baru;
4. d.mengelola dan mengolah data calon mahasiswa SNMPTN dan SBMPTN;
5. e.memfasilitasi penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN dan SBMPTN;
6. f.menyampaikan informasi hasil UTBK bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada peserta yang bersangkutan dan perguruan tinggi pilihan;
7. g.melakukan pengkajian dan evaluasi atas hasil penyelenggaraan tes masuk perguruan tinggi;
8. h.melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN;
9. i.menyusun laporan penyelenggaraan tes masuk perguruan tinggi kepada Menteri; dan
10. j.melaksanakan tugas lain dari Menteri.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.peraturan.go.id 2020, No.50
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
2.Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
3.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4.Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses www.peraturan.go.id 2020, No.50 pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.
6.Rektor adalah pemimpin perguruan tinggi pada universitas dan institut.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

PRINSIP DAN JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN diselenggarakan dengan prinsip:

a.adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di PTN yang bersangkutan;
b.akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
c.fleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali UTBK;
d.efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu; dan www.peraturan.go.id 2020, No.50
e.transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah.

Pasal 3

(1)Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN dilakukan melalui:
1. a.seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa;
2. b.seleksi bersama masuk PTN (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan PTN yang bersangkutan; dan
3. c.seleksi lainnya.
(2)Penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seleksi atas:
1. a.nilai rapor peserta didik pendidikan menengah atau sederajat yang berasal dari seluruh sekolah di seluruh wilayah Indonesia; dan/atau
2. b.prestasi nonakademik peserta didik pendidikan menengah atau sederajat.
(3)UTBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.tes potensi skolastik, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan bagi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi; dan
2. b.tes kompetensi akademik, yaitu tes yang bertujuan untuk menilai kompetensi lainnya.
(4)Seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing Pemimpin Perguruan Tinggi. www.peraturan.go.id 2020, No.50

Pasal 4

(1)Pelaksanaan SNMPTN dilakukan sebelum pelaksanaan SBMPTN.
(2)Pelaksanaan SBMPTN dilakukan sebelum atau setelah calon mahasiswa lulus pendidikan menengah.
(3)Pelaksanaan seleksi lainnya dilakukan setelah pengumuman hasil SNMPTN dan SBMPTN serta harus sudah selesai paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 5

Penetapan hasil kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya merupakan kewenangan Rektor.

BAB III

DAYA TAMPUNG DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 6

(1)PTN menetapkan dan mengumumkan jumlah Daya Tampung mahasiswa baru untuk:
1. a.SNMPTN;
2. b.SBMPTN; dan
3. c.seleksi lainnya.
(2)Daya Tampung mahasiswa SNMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap Program Studi pada PTN ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
(3)Daya Tampung mahasiswa SBMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap Program Studi pada PTN selain PTN badan hukum ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh persen).
(4)Daya Tampung mahasiswa SBMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap Program Studi pada PTN badan hukum ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). www.peraturan.go.id 2020, No.50
(5)Daya Tampung mahasiswa seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap Program Studi pada PTN selain PTN badan hukum ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
(6)Daya Tampung mahasiswa seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pada PTN badan hukum ditetapkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung seluruh Program Studi.

Pasal 7

(1)Daya Tampung setiap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan keputusan Rektor.
(2)Dalam hal Daya Tampung SNMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Daya Tampung SNMPTN dapat dialihkan ke SBMPTN.
(3)Dalam hal Daya Tampung SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak terpenuhi, maka Daya Tampung SBMPTN dapat dialihkan ke seleksi lainnya.
(4)Daya Tampung SBMPTN yang dapat dialihkan ke seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 10% (sepuluh persen).
(5)Perubahan Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

Pasal 9

(1)PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
(2)PTN dalam menjaring calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru SNMPTN dan SBMPTN dilaksanakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi.
(2)Lembaga tes masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
(3)Lembaga tes masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural di lingkungan Kementerian.
(4)Lembaga tes masuk perguruan tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 11

(1)Lembaga tes masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan tes bagi calon mahasiswa masuk perguruan tinggi.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga tes masuk perguruan tinggi mempunyai fungsi:
1. a.merencanakan dan mengembangkan sistem tes masuk perguruan tinggi; www.peraturan.go.id 2020, No.50
2. b.mengembangkan dan melaksanakan UTBK;
3. c.mengoordinasikan pendataan Daya Tampung, perubahan, dan realisasi Daya Tampung mahasiswa baru;
4. d.mengelola dan mengolah data calon mahasiswa SNMPTN dan SBMPTN;
5. e.memfasilitasi penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN dan SBMPTN;
6. f.menyampaikan informasi hasil UTBK bersifat rahasia dan hanya diberikan kepada peserta yang bersangkutan dan perguruan tinggi pilihan;
7. g.melakukan pengkajian dan evaluasi atas hasil penyelenggaraan tes masuk perguruan tinggi;
8. h.melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN;
9. i.menyusun laporan penyelenggaraan tes masuk perguruan tinggi kepada Menteri; dan
10. j.melaksanakan tugas lain dari Menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022