DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2010

Nomor: 7
Tahun: 2010
Ditetapkan: 5 Februari 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka kebijakan pemberian layanan pendidikan secara bertahap dan berkelan,jutan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar perlu memenuhi kebutuhan, meningkatkan profesionalisme, dan meningkatkan kesejahteraan guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar;

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437); 2
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 49'16);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4941);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet lndonesia Bersatu ll; Menetapkan : PEMENUHAN KEBUTUHAN, PENINGKATAN PROFESIONALISME, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU, KEPALA SEKOLAH/MADRASAH, DAN PENGAWAS DI KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan.

1.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2.Kepala sekolah/madrasah adalah kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan pengelolaan sekolah/madrasah.
3.Pengawas adalah pengawas satuan pendidikan formal, pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); MEMUTUSKAN: 3 4 Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sertiflkasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syaralsyarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah adalah pemerintah propinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah lndonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik{itik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum lnternasional dan Nasional. 5 b 7 8 o 10 11 12 13

(1)Pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya melakukan pemenuhan kebutuhan guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar.
(2)Pemenuhan kebutuhan guru dan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru dan kepala sekolah/madrasah, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
(3)Analisis kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi variabel:
1. a.rasio guru dan peserta didik;
2. b.sebaran guru; dan
3. c.proyeksi pemenuhan beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(4)Analisis pemenuhan kebutuhan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.pembangunan sekolah/madrasah baru; atau

Pasal 2

b.pengangkatan kepala sekolah/madrasah baru untuk menggantikan kepala sekolah/madrasah yang telah selesai masa jabatannya, mutasi, berhalangan tetap, atau meninggal dunia.

Pasal 3

(1)Pemenuhan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan pemerataan guru, pengangkatan guru baru, dan/atau pemenuhan kebutuhan guru dengan cara optimalisasi guru.
(2)Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemerataan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memindahkan guru dari satuan pendidikan yang berkelebihan guru ke satuan pendidikan yang berkekurangan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
(3)Pemerintah melakukan pemerataan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memindahkan guru dari satuan pendidikan yang berkelebihan guru ke satuan pendidikan yang berkekurangan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar, baik dalam 1 (satu) kabupatenikota, antarkabupaten/kota, maupun antarprovinsi.
(4)Optimalisasr guru dilakukan dengan menugaskan guru mengajar pada beberapa kelas atau beberapa mata pelajaran pada satuan pendidikan yang mempunyai jumlah siswa yang kurang dari batas minimal rasio guru dan peserta didik.

Pasal 4

Pemenuhan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

Pasal 5

(1)Pemenuhan kebutuhan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengawas sesuai dengan jumlah satuan pendidikan atau jumlah guru mata pelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
(2)Analisis kebutuhan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kondisr geografis untuk keterlaksanaan tugas pengawasan secara efektif;
2. b.jumlah, besaran, dan jenis sekolah binaan;
3. c.jumlah dan sebaran guru yang mengampu mata pelajaran.

Pasal 6

(1)Analisis kebutuhan guru, kepala sekolah/mad rasah, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) di kabupaten/kota dilakukan oleh dinas pendidikan, kantor Kementerian Agama, dan penyelenggara pendidikan yang dikoordinasikan oleh dinas pendidikan.
(2)Analisis kebutuhan guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (1) dan Pasal 5 ayat (1) secara nasional dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan yang dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan Nasional. 5

Pasal 7

Pemenuhan kebutuhan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan pemerataan pengawas dan/atau pengangkatan pengawas baru. Pasal B

(1)Pemerintah atau pemerintah provinsi dapat menugaskan guru, kepala sekolah/madrasah, dan/atau pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar apabila pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan tidak dapat memenuhi guru, kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas yang dibutuhkan dengan biaya dari kabupaten/kota tempat tugas guru, kepala sekolah/madrasah, dan/atau pengawas.
(2)Apabila biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh kabupaten/kota yang bersangkutan, Pemerintah memfasilitasi pembiayaan tersebut.
(3)Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan biaya/sarana transportasi dan biaya operasional yang relevan bagi pengawas untuk melaksanakan tugas pengawas.

Pasal 9

(1)Guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas yang ditugaskan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar wajib menandatangani pernyataan kesediaan bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus.
(2)Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.
(3)Pemindahan guru dan kepala sekolah/madrasah di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang diangkat oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik atas permintaan sendiri maupun penugasan dari penyelenggara, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 10

(1)Guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar memperoleh prioritas program peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D-lV, sertiflkasi pendidik, dan peningkatan kompetensi.
(2)Pengawas yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMI(MAK atau yang sederajat memperoleh prioritas program peningkatan kualifikasi akademik ke 52 sesuai dengan kemampuan Pemerintah atau pemerintah daerah.
(3)Peningkatan kualifikasi akademik ke SliD-lV dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak meninggalkan tugas. 6
(4)Peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D-lV sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mendapat bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
(5)Pelaksanaan proses pembelajaran untuk peningkatan kualifikasi akademik guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, tatap muka, atau dengan cara lain.
(6)Sistem pembelajaran tatap muka, atau dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri.
(7)Peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D-lV bagi guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan menggunakan sistem pengakuan atas pengalaman kerja dan hasil belajar (PPKHB).
(8)Guru, kepala sekolahi madrasah, dan pengawas yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang menempuh program peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D-lV wajib menandatangani surat pernyataan untuk tetap bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk kurun waktu paling sedikit 2 (dua) kali lama belajar.

Pasal 11

(1)Penrngkatan kompetensi profesional guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar dilakukan secara berkelanjutan.
(2)Peningkatan kompetensi guru sebagaimana drmaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
(3)Peningkatan kompetensi kepala sekolah/madrasah selain melakukan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melakukan peningkatan kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi kewirausahaan.
(4)Peningkatan kompetensi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) meliputi peningkatan kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.
(5)Program peningkatan kompetensi profesional guru, kepala sekolah/madrasah, pengawas secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Ker,la Kepala Sekolah/Madrasah (KKKS/KKKM), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Madrasah (MKKS/MKKM), Kelompok Kerja Pengawas (KKPS/KKPM), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah (MKPS/MKPM), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), lembaga pendidikan dan pelatihan, atau program lain yang sesuai.
(6)Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan, melaksanakan, dan memfasilitasi program peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara menyeluruh. 7

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka kebijakan pemberian layanan pendidikan secara bertahap dan berkelan,jutan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar perlu memenuhi kebutuhan, meningkatkan profesionalisme, dan meningkatkan kesejahteraan guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437); 2
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 49'16);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4941);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet lndonesia Bersatu ll; Menetapkan : PEMENUHAN KEBUTUHAN, PENINGKATAN PROFESIONALISME, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU, KEPALA SEKOLAH/MADRASAH, DAN PENGAWAS DI KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan.

1.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2.Kepala sekolah/madrasah adalah kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan pengelolaan sekolah/madrasah.
3.Pengawas adalah pengawas satuan pendidikan formal, pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); MEMUTUSKAN: 3 4 Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sertiflkasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syaralsyarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah adalah pemerintah propinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah lndonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik{itik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum lnternasional dan Nasional. 5 b 7 8 o 10 11 12 13

(1)Pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan sesuai kewenangannya melakukan pemenuhan kebutuhan guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar.
(2)Pemenuhan kebutuhan guru dan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru dan kepala sekolah/madrasah, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
(3)Analisis kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi variabel:
1. a.rasio guru dan peserta didik;
2. b.sebaran guru; dan
3. c.proyeksi pemenuhan beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
(4)Analisis pemenuhan kebutuhan kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.pembangunan sekolah/madrasah baru; atau

Pasal 2

b.pengangkatan kepala sekolah/madrasah baru untuk menggantikan kepala sekolah/madrasah yang telah selesai masa jabatannya, mutasi, berhalangan tetap, atau meninggal dunia.

Pasal 3

(1)Pemenuhan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan pemerataan guru, pengangkatan guru baru, dan/atau pemenuhan kebutuhan guru dengan cara optimalisasi guru.
(2)Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemerataan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memindahkan guru dari satuan pendidikan yang berkelebihan guru ke satuan pendidikan yang berkekurangan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
(3)Pemerintah melakukan pemerataan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memindahkan guru dari satuan pendidikan yang berkelebihan guru ke satuan pendidikan yang berkekurangan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar, baik dalam 1 (satu) kabupatenikota, antarkabupaten/kota, maupun antarprovinsi.
(4)Optimalisasr guru dilakukan dengan menugaskan guru mengajar pada beberapa kelas atau beberapa mata pelajaran pada satuan pendidikan yang mempunyai jumlah siswa yang kurang dari batas minimal rasio guru dan peserta didik.

Pasal 4

Pemenuhan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

Pasal 5

(1)Pemenuhan kebutuhan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengawas sesuai dengan jumlah satuan pendidikan atau jumlah guru mata pelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
(2)Analisis kebutuhan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kondisr geografis untuk keterlaksanaan tugas pengawasan secara efektif;
2. b.jumlah, besaran, dan jenis sekolah binaan;
3. c.jumlah dan sebaran guru yang mengampu mata pelajaran.

Pasal 6

(1)Analisis kebutuhan guru, kepala sekolah/mad rasah, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) di kabupaten/kota dilakukan oleh dinas pendidikan, kantor Kementerian Agama, dan penyelenggara pendidikan yang dikoordinasikan oleh dinas pendidikan.
(2)Analisis kebutuhan guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (1) dan Pasal 5 ayat (1) secara nasional dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan yang dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan Nasional. 5

Pasal 7

Pemenuhan kebutuhan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan pemerataan pengawas dan/atau pengangkatan pengawas baru. Pasal B

(1)Pemerintah atau pemerintah provinsi dapat menugaskan guru, kepala sekolah/madrasah, dan/atau pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar apabila pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan tidak dapat memenuhi guru, kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas yang dibutuhkan dengan biaya dari kabupaten/kota tempat tugas guru, kepala sekolah/madrasah, dan/atau pengawas.
(2)Apabila biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh kabupaten/kota yang bersangkutan, Pemerintah memfasilitasi pembiayaan tersebut.
(3)Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan biaya/sarana transportasi dan biaya operasional yang relevan bagi pengawas untuk melaksanakan tugas pengawas.

Pasal 9

(1)Guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas yang ditugaskan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar wajib menandatangani pernyataan kesediaan bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus.
(2)Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.
(3)Pemindahan guru dan kepala sekolah/madrasah di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang diangkat oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik atas permintaan sendiri maupun penugasan dari penyelenggara, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 10

(1)Guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar memperoleh prioritas program peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D-lV, sertiflkasi pendidik, dan peningkatan kompetensi.
(2)Pengawas yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMI(MAK atau yang sederajat memperoleh prioritas program peningkatan kualifikasi akademik ke 52 sesuai dengan kemampuan Pemerintah atau pemerintah daerah.
(3)Peningkatan kualifikasi akademik ke SliD-lV dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak meninggalkan tugas. 6
(4)Peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D-lV sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mendapat bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
(5)Pelaksanaan proses pembelajaran untuk peningkatan kualifikasi akademik guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, tatap muka, atau dengan cara lain.
(6)Sistem pembelajaran tatap muka, atau dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri.
(7)Peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D-lV bagi guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan menggunakan sistem pengakuan atas pengalaman kerja dan hasil belajar (PPKHB).
(8)Guru, kepala sekolahi madrasah, dan pengawas yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang menempuh program peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D-lV wajib menandatangani surat pernyataan untuk tetap bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk kurun waktu paling sedikit 2 (dua) kali lama belajar.

Pasal 11

(1)Penrngkatan kompetensi profesional guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar dilakukan secara berkelanjutan.
(2)Peningkatan kompetensi guru sebagaimana drmaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
(3)Peningkatan kompetensi kepala sekolah/madrasah selain melakukan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melakukan peningkatan kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi kewirausahaan.
(4)Peningkatan kompetensi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) meliputi peningkatan kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.
(5)Program peningkatan kompetensi profesional guru, kepala sekolah/madrasah, pengawas secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Ker,la Kepala Sekolah/Madrasah (KKKS/KKKM), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Madrasah (MKKS/MKKM), Kelompok Kerja Pengawas (KKPS/KKPM), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah (MKPS/MKPM), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), lembaga pendidikan dan pelatihan, atau program lain yang sesuai.
(6)Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan, melaksanakan, dan memfasilitasi program peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara menyeluruh. 7