DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik di lingkungan Kernen terian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu digunakan aplikasi sistem informasi manajemen pengadaan langsung;
b.bahwa untuk penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu suatu pedoman agar sesuai dengan tata nilai pengadaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat Menimbang MENTE RI PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SALINAN

2.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5334);
3.Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1332) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.01/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1932);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/ jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan / seleksi / penun jukan langsung.
2.Pengadaan Langsung secara Elektronik adalah pengadaan langsung yang dilaksanakan melalui aplikasi sistem informasi manajemen pengadaan langsung.
3.Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung yang selanjutnya disebut SIMPeL adalah aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan Pengadaan Langsung secara Elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4.Penyelenggara SIMPeL adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang membidangi urusan pengadaan barang/ jasa.
5.E-Audit adalah suatu modul dalam SIMPel yang digunakan sebagai alat bantu bagi Auditor untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANGPENGADAANLANGSUNGSECARA ELEKTRONIKDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDI DIKAN DAN KEBUDAYAAN.
6.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237); Menetapkan
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/ J asa.
7.Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan e-purchasinq.
8.Panitia/ Pejabal Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
9.Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha a tau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/ jasa lainnya.
10.Auditor adalah tim atau perorangan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan pada instansi pemerintah dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11.User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
12.Kata Sandi (Password) adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi banyak pengguna (multiuser) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
13.Admin Kemendikbud adalah pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola SIMPeL di tingkat Kementerian yang berkedudukan di unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang membidangi urusan pengadaan barang/ jasa.
14.Admin Agency adalah pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola SIMPeL di tingkat provinsi yang berkedudukan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(1)SIMPeL dilaksanakan oleh:
1. a.Penyelenggara SIMPeL;
2. b.pengelola sistem:
  1. 1.Admin Kemendikbud;
  2. 2.Admin Agency; dan
  3. 3.Admin Satker;

Pasal 2

Pelaksanaan Pengadaan Langsung di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

a.pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bemilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan:
1. 1.kebutuhan operasional;
2. 2.teknologi sederhana;
3. 3.risiko kecil; dan/atau
4. 4.dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan, dan/ a tau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi keci1;
b.pengadaan jasa konsultansi yang berni1ai paling tinggi RpS0,000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
1. 15.Admin Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Admin Satker adalah pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola SIMPeL di tingkat satuan kerja yang berkedudukan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFfARAN PENGADAAN LANGSUNG 6 Admin Agency menerima Username dan kata sandi.

Pasal 5

(1)Penyelenggara SIMPeL, pengelola sistern, dan pengguna sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mematuhi prinsip pengadaan:
1. a.efisien;
2. b.efektif;
3. c.transparan;
4. d.terbuka;
5. e.bersaing;
6. f.adil/ tidak diskriminatif; dan
7. g.akuntabel.
(2)Penyelenggara SIMPeL, pengelola sistem, dan pengguna sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus mematuhi etika pengadaan:
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;
2. a.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk Admin Kemendikbud dan Admin Agency; dan
3. b.penunjukan dari Kepala Satuan Kerja untuk Admin Satker.
4. c.pengguna sistem: dan
  1. 1.PPK;
  2. 2.Pejabat Pengadaan;
  3. 3.Panitia/PPHP;
  4. 4.Penyedia Barang/ Jasa; dan
  5. 5.Auditor. wewenang dan/ a tau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
5. h.tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
(3)Selain mematuhi prmsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyelenggara SIMPeL, pengelola sistem, dan pengguna sistem juga harus:
1. a.menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan User ID dan Kata Sandi (Password); dan
2. b.rnenjaga kerahasiaan serta mencegah penyalahgunaan data dan informasi terkait dengan penyalahgunaanmencegahg. menghindari dan langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/ jasa;
3. f.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa; dengankeputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis para pihak;
4. e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara
5. b.bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa;
6. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
7. d.menenma dan bertanggung jawab atas segala

BAB III

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN 7b PPK melakukan revisi ~ 00] berdasarkan hasil kaji ulang yang telah ..

Pasal 7

(1)Togas Admin Kemendikbud adalah sebagai berikut:
1. a.memberikan User ID dan Kata Sandi (Password) kepada Admin Agency, dan Auditor; dan
2. b.menonaktifkan akun Admin Agency, dan Auditor.

Pasal 6

Togas Penyelenggara SIMPeL adalah sebagai berikut:

a.menyiapkan rumusan kebijakan di bidang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b.melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SIMPeL di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.melaksanakan pengelolaan sistem layanan SIMPeL; dan
d.memberikan bimbingan teknis berupa pendidikan dan pelatihan SIMPeL.

(4)Penyalahgunaan User ID dan Kata Sandi (Password) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Langsung secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pemilik User ID dan Kata Sandi (Password) bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. danPendidikanKernen terian Langsung secara Elektronik diPengadaan lingkungan
1. c.menetapkan tim pendukung, jika diperlukan; teknisspesifikasimenetapkandana. menyusun barang/ jasa;
2. b.menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

BAB IV

TUGAS PENYELENGGARA SIMPeL, PENGELOLA SISTEM, DAN PENGGUNA SISTEM Kebudayaan yang menjadi wewenangnya.

Pasal 10

Togas PPKadalah sebagai berikut:

d.menonaktifkan akun PPK, Pejabat Pengadaan, dan PPHP. Penyediapendaftaranverifikasib. melakukan Barang/ J asa;
c.mengaktifkan akun Penyedia Barang/Jasa yang lulus

Pasal 9

Togas Admin Satker adalah sebagai berikut:

a.mem berikan / mengaktifkan User ID dan Kata Sandi (Password) kepada PPK, Pejabat Pengadaan, dan PPHP; Barang/ J asa;
c.mengaktifkan akun Penyedia Barang/ Jasa yang lulus verifikasi; dan
d.menonaktifkan akun Admin Satker dan Penyedia Barang/ Jasa. Penyediapendaftaranverifikasib. melakukan

Pasal 8

Togas Admin Agency adalah sebagai berikut:

a.memberikan/mengaktifkan User ID dan Kata Sandi (Password) kepada Admin Satker;

(2)Dalam melaksanakan tugasnya Admin Kemendikbud berkoordinasi dengan super admin yang ada di Layanan Pengadaan secara Elektronik Kementerian Keuangan untuk mendapatkan User ID dan Kata Sandi (Password) .

Pasal 11

Togas Pejabat Pengadaan adalah sebagai berikut:

a.mencari informasi terkait harga dan substansi pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui media elektronik dan/ a tau nonelektronik;
b.membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
c.menetapkan dokumen pengadaan;
d.mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;
e.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
f.melakukan negosiasi teknis dan harga;
g.menetapkan Penyedia Barang/ Jasa;memasukkan data pembelian langsung dengan nilai di atas Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke dalam SIMPeL;
h.mencetak dan menandatangani berita acara evaluasi, berita acara kualifikasi teknis dan negosiasi harga, berita acara hasil pengadaan langsung, dan surat penetapan penyedia;
i.mengunggah berita acara evaluasi, berita acara kualifikasi teknis dan negosiasi harga, berita acara hasil pengadaan langsung, dan surat penetapan penyedia ke dalam SIMPeL; dan • kuitansi;
e.mencetak dan menandatangani:
1. 1.Surat Perintah Kerja (SPK);
2. 2.Surat Pesanan (SP) untuk pengadaan barang;
3. 3.Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)untuk pekerjaan konstruksi/jasa konsultan/ jasa lainnya; dan
4. 4.berita acara pembayaran;
f.mengawasi pelaksanaan pekerjaan; dan
g.mengunggah SPK dan SP/ SPMKke dalam SIMPeL. I I menandatanganidan/ataud. menyetujui/menolak

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik di lingkungan Kernen terian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu digunakan aplikasi sistem informasi manajemen pengadaan langsung;
b.bahwa untuk penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu suatu pedoman agar sesuai dengan tata nilai pengadaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5334);
3.Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1332) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.01/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1932);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/ jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan / seleksi / penun jukan langsung.
2.Pengadaan Langsung secara Elektronik adalah pengadaan langsung yang dilaksanakan melalui aplikasi sistem informasi manajemen pengadaan langsung.
3.Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung yang selanjutnya disebut SIMPeL adalah aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan Pengadaan Langsung secara Elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4.Penyelenggara SIMPeL adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang membidangi urusan pengadaan barang/ jasa.
5.E-Audit adalah suatu modul dalam SIMPel yang digunakan sebagai alat bantu bagi Auditor untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANGPENGADAANLANGSUNGSECARA ELEKTRONIKDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDI DIKAN DAN KEBUDAYAAN.
6.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237); Menetapkan
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/ J asa.
7.Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan e-purchasinq.
8.Panitia/ Pejabal Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
9.Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha a tau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/ jasa lainnya.
10.Auditor adalah tim atau perorangan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan pada instansi pemerintah dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11.User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
12.Kata Sandi (Password) adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi banyak pengguna (multiuser) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
13.Admin Kemendikbud adalah pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola SIMPeL di tingkat Kementerian yang berkedudukan di unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang membidangi urusan pengadaan barang/ jasa.
14.Admin Agency adalah pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola SIMPeL di tingkat provinsi yang berkedudukan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(1)SIMPeL dilaksanakan oleh:
1. a.Penyelenggara SIMPeL;
2. b.pengelola sistem:
  1. 1.Admin Kemendikbud;
  2. 2.Admin Agency; dan
  3. 3.Admin Satker;

Pasal 2

Pelaksanaan Pengadaan Langsung di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

a.pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bemilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan:
1. 1.kebutuhan operasional;
2. 2.teknologi sederhana;
3. 3.risiko kecil; dan/atau
4. 4.dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan, dan/ a tau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi keci1;
b.pengadaan jasa konsultansi yang berni1ai paling tinggi RpS0,000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
1. 15.Admin Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Admin Satker adalah pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola SIMPeL di tingkat satuan kerja yang berkedudukan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFfARAN PENGADAAN LANGSUNG 6 Admin Agency menerima Username dan kata sandi.

Pasal 5

(1)Penyelenggara SIMPeL, pengelola sistern, dan pengguna sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mematuhi prinsip pengadaan:
1. a.efisien;
2. b.efektif;
3. c.transparan;
4. d.terbuka;
5. e.bersaing;
6. f.adil/ tidak diskriminatif; dan
7. g.akuntabel.
(2)Penyelenggara SIMPeL, pengelola sistem, dan pengguna sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus mematuhi etika pengadaan:
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa;
2. a.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk Admin Kemendikbud dan Admin Agency; dan
3. b.penunjukan dari Kepala Satuan Kerja untuk Admin Satker.
4. c.pengguna sistem: dan
  1. 1.PPK;
  2. 2.Pejabat Pengadaan;
  3. 3.Panitia/PPHP;
  4. 4.Penyedia Barang/ Jasa; dan
  5. 5.Auditor. wewenang dan/ a tau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
5. h.tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
(3)Selain mematuhi prmsip dan etika pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyelenggara SIMPeL, pengelola sistem, dan pengguna sistem juga harus:
1. a.menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan User ID dan Kata Sandi (Password); dan
2. b.rnenjaga kerahasiaan serta mencegah penyalahgunaan data dan informasi terkait dengan penyalahgunaanmencegahg. menghindari dan langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/ jasa;
3. f.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa; dengankeputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis para pihak;
4. e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara
5. b.bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa;
6. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
7. d.menenma dan bertanggung jawab atas segala

BAB III

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN 7b PPK melakukan revisi ~ 00] berdasarkan hasil kaji ulang yang telah ..

Pasal 7

(1)Togas Admin Kemendikbud adalah sebagai berikut:
1. a.memberikan User ID dan Kata Sandi (Password) kepada Admin Agency, dan Auditor; dan
2. b.menonaktifkan akun Admin Agency, dan Auditor.

Pasal 6

Togas Penyelenggara SIMPeL adalah sebagai berikut:

a.menyiapkan rumusan kebijakan di bidang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b.melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SIMPeL di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c.melaksanakan pengelolaan sistem layanan SIMPeL; dan
d.memberikan bimbingan teknis berupa pendidikan dan pelatihan SIMPeL.

(4)Penyalahgunaan User ID dan Kata Sandi (Password) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Langsung secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pemilik User ID dan Kata Sandi (Password) bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. danPendidikanKernen terian Langsung secara Elektronik diPengadaan lingkungan
1. c.menetapkan tim pendukung, jika diperlukan; teknisspesifikasimenetapkandana. menyusun barang/ jasa;
2. b.menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

BAB IV

TUGAS PENYELENGGARA SIMPeL, PENGELOLA SISTEM, DAN PENGGUNA SISTEM Kebudayaan yang menjadi wewenangnya.

Pasal 10

Togas PPKadalah sebagai berikut:

d.menonaktifkan akun PPK, Pejabat Pengadaan, dan PPHP. Penyediapendaftaranverifikasib. melakukan Barang/ J asa;
c.mengaktifkan akun Penyedia Barang/Jasa yang lulus

Pasal 9

Togas Admin Satker adalah sebagai berikut:

a.mem berikan / mengaktifkan User ID dan Kata Sandi (Password) kepada PPK, Pejabat Pengadaan, dan PPHP; Barang/ J asa;
c.mengaktifkan akun Penyedia Barang/ Jasa yang lulus verifikasi; dan
d.menonaktifkan akun Admin Satker dan Penyedia Barang/ Jasa. Penyediapendaftaranverifikasib. melakukan

Pasal 8

Togas Admin Agency adalah sebagai berikut:

a.memberikan/mengaktifkan User ID dan Kata Sandi (Password) kepada Admin Satker;

(2)Dalam melaksanakan tugasnya Admin Kemendikbud berkoordinasi dengan super admin yang ada di Layanan Pengadaan secara Elektronik Kementerian Keuangan untuk mendapatkan User ID dan Kata Sandi (Password) .

Pasal 11

Togas Pejabat Pengadaan adalah sebagai berikut:

a.mencari informasi terkait harga dan substansi pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui media elektronik dan/ a tau nonelektronik;
b.membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
c.menetapkan dokumen pengadaan;
d.mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;
e.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
f.melakukan negosiasi teknis dan harga;
g.menetapkan Penyedia Barang/ Jasa;memasukkan data pembelian langsung dengan nilai di atas Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke dalam SIMPeL;
h.mencetak dan menandatangani berita acara evaluasi, berita acara kualifikasi teknis dan negosiasi harga, berita acara hasil pengadaan langsung, dan surat penetapan penyedia;
i.mengunggah berita acara evaluasi, berita acara kualifikasi teknis dan negosiasi harga, berita acara hasil pengadaan langsung, dan surat penetapan penyedia ke dalam SIMPeL; dan • kuitansi;
e.mencetak dan menandatangani:
1. 1.Surat Perintah Kerja (SPK);
2. 2.Surat Pesanan (SP) untuk pengadaan barang;
3. 3.Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)untuk pekerjaan konstruksi/jasa konsultan/ jasa lainnya; dan
4. 4.berita acara pembayaran;
f.mengawasi pelaksanaan pekerjaan; dan
g.mengunggah SPK dan SP/ SPMKke dalam SIMPeL. I I menandatanganidan/ataud. menyetujui/menolak