DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat

(1)huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, yang mengatur setiap perguruan tinggi negeri yang mempunyai fakultas kedokteran, perlu memiliki Rumah sakit pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran; Jdih.kemdikbud.go.id
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); Jdih.kemdikbud.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguran Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
2.Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat RSPTN adalah rumah sakit umum atau rumah sakit khusus pada Perguruan Tinggi yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
3.Mahasiswa adalah mahasiswa kedokteran, mahasiswa kedokteran gigi, mahasiswa bidang kesehatan lain, atau mahasiswa bidang lain sebagai peserta didik pada pendidikan akademik, profesi, atau vokasi yang menjalankan pembelajaran di RSPTN.
4.Direktur adalah Pemimpin Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri.
5.Rektor adalah Pemimpin universitas pada perguruan tinggi negeri.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI NEGERI

Pasal 2

RSPTN mempunyai fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu di bidang pendidikan kedokteran dan pendidikan kesehatan.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN harus memenuhi persyaratan:
1. a.nisbah dosen dengan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.nisbah jumlah dan jenis pasien dengan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.memiliki pedoman tata laksana pasien untuk pendidikan; dan
4. d.persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan;
2. b.melaksanakan pendidikan multiprofesi, interprofesi, dan/atau transprofesi;
3. c.melaksanakan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran; dan
4. d.melakukan kerja sama yang mendukung pelaksanaan fungsi pendidikan. Jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 4

(1)Dalam menjalankan fungsi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN harus memenuhi persyaratan:
1. a.mempunyai program penelitian;
2. b.memiliki publikasi dan/atau karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan baik pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.memiliki hasil penelitian yang telah didaftarkan hak kekayaan intelektual di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam menjalankan fungsi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN mempunyai tugas:
1. a.melakukan penelitian untuk pengembangan pendidikan dan pelayanan kedokteran, kedokteran gigi, dan bidang kesehatan lainnya;
2. b.melakukan penilaian, penapisan, dan/atau adopsi perkembangan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau teknologi bidang kesehatan lainnya;
3. c.melakukan penelitian translasional; dan
4. d.melakukan kerja sama dengan industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN mempunyai tugas:

a.melaksanakan pelayanan kesehatan spesialistik/ subspesialistik yang mengacu pada tata kelola klinis;
b.melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan etika rumah sakit, etika profesi, medikolegal, standar prosedur operasional keselamatan pasien, dan indeks tingkat kepuasan pasien; Jdih.kemdikbud.go.id
c.mengimplementasikan praktik kolaborasi interprofesi bidang kesehatan dan/atau transprofesi dengan mengutamakan keselamatan pasien;
d.mengembangkan pusat unggulan pelayanan bidang kedokteran spesialis/subspesialis, kedokteran gigi spesialis/subspesialis, dan/atau spesialisasi bidang kesehatan lain; dan
e.melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)RSPTN hanya dapat didirikan oleh PTN yang memiliki program studi kedokteran dan/atau program studi kedokteran gigi.
(2)Program studi kedokteran dan/atau program studi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peringkat akreditasi paling rendah baik sekali atau B.
(3)RSPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PTN dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PTN Badan Hukum.
(4)RSPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)RSPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan unsur pelaksanaan tugas strategis dari PTN. Jdih.kemdikbud.go.id
(2)RSPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
1. a.rumah sakit umum; dan/atau
2. b.rumah sakit khusus gigi dan mulut.
(3)RSPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam organisasi dan tata kerja masing-masing PTN.
(4)Pengelolaan keuangan RSPTN sesuai dengan pola pengelolaan keuangan pada PTN.

Pasal 8

(1)RSPTN dipimpin oleh seorang direktur.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

RSPTN harus memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai rumah sakit pendidikan.

Pasal 10

(1)Tata kelola RSPTN terdiri atas:
1. a.tata kelola rumah sakit;
2. b.tata kelola klinis;
3. c.tata kelola pendidikan; dan
4. d.tata kelola penelitian.
(2)Tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.status kelembagaan dan kelas rumah sakit;
2. b.struktur organisasi;
3. c.tunjangan;
4. d.pengelolaan sumber daya manusia;
5. e.pengelolaan barang;
6. f.investasi;
7. g.pengelolaan keuangan;
8. h.tarif layanan;
9. i.mutu dan pemasaran; Jdih.kemdikbud.go.id
10. j.pengelolaan data dan informasi; dan
11. k.kerja sama dengan pihak lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai rumah sakit pendidikan.
(3)Tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.kepemimpinan klinis;
2. b.audit klinis;
3. c.data klinis;
4. d.risiko klinis berbasis bukti;
5. e.peningkatan kinerja;
6. f.pengelolan keluhan;
7. g.mekanisme monitor hasil pelayanan;
8. h.pengembangan profesi; dan
9. i.akreditasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai standar pelayanan kesehatan.
(4)Tata kelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas:
1. a.penerapan kurikulum dan proses belajar mengajar pendidikan bidang kesehatan untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi;
2. b.pemberian fasilitas yang memadai dalam penanganan kasus bidang kesehatan baik jenis dan jumlahnya yang relevan untuk mencapai kompetensi tertentu; dan
3. c.pengembangan jejaring rumah sakit dan wahana pendidikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tata kelola penelitian di RSPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.tata cara praktik penelitian klinis yang baik;
2. b.penelitian berbasis bukti; dan
3. c.integritas penelitian. Jdih.kemdikbud.go.id
(6)Tarif pelayanan kesehatan bagi:
1. a.RSPTN badan layanan umum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.RSPTN badan hukum ditetapkan oleh Rektor;
3. c.peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
4. d.peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau asuransi kesehatan lain menggunakan tarif yang disepakati oleh direktur dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau asuransi kesehatan lain.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat

(1)huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, yang mengatur setiap perguruan tinggi negeri yang mempunyai fakultas kedokteran, perlu memiliki Rumah sakit pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran; Jdih.kemdikbud.go.id
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124); Jdih.kemdikbud.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguran Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
2.Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat RSPTN adalah rumah sakit umum atau rumah sakit khusus pada Perguruan Tinggi yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
3.Mahasiswa adalah mahasiswa kedokteran, mahasiswa kedokteran gigi, mahasiswa bidang kesehatan lain, atau mahasiswa bidang lain sebagai peserta didik pada pendidikan akademik, profesi, atau vokasi yang menjalankan pembelajaran di RSPTN.
4.Direktur adalah Pemimpin Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri.
5.Rektor adalah Pemimpin universitas pada perguruan tinggi negeri.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Jdih.kemdikbud.go.id

BAB II

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT PERGURUAN TINGGI NEGERI

Pasal 2

RSPTN mempunyai fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu di bidang pendidikan kedokteran dan pendidikan kesehatan.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN harus memenuhi persyaratan:
1. a.nisbah dosen dengan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.nisbah jumlah dan jenis pasien dengan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.memiliki pedoman tata laksana pasien untuk pendidikan; dan
4. d.persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan;
2. b.melaksanakan pendidikan multiprofesi, interprofesi, dan/atau transprofesi;
3. c.melaksanakan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran; dan
4. d.melakukan kerja sama yang mendukung pelaksanaan fungsi pendidikan. Jdih.kemdikbud.go.id

Pasal 4

(1)Dalam menjalankan fungsi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN harus memenuhi persyaratan:
1. a.mempunyai program penelitian;
2. b.memiliki publikasi dan/atau karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan baik pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.memiliki hasil penelitian yang telah didaftarkan hak kekayaan intelektual di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam menjalankan fungsi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN mempunyai tugas:
1. a.melakukan penelitian untuk pengembangan pendidikan dan pelayanan kedokteran, kedokteran gigi, dan bidang kesehatan lainnya;
2. b.melakukan penilaian, penapisan, dan/atau adopsi perkembangan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau teknologi bidang kesehatan lainnya;
3. c.melakukan penelitian translasional; dan
4. d.melakukan kerja sama dengan industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RSPTN mempunyai tugas:

a.melaksanakan pelayanan kesehatan spesialistik/ subspesialistik yang mengacu pada tata kelola klinis;
b.melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan etika rumah sakit, etika profesi, medikolegal, standar prosedur operasional keselamatan pasien, dan indeks tingkat kepuasan pasien; Jdih.kemdikbud.go.id
c.mengimplementasikan praktik kolaborasi interprofesi bidang kesehatan dan/atau transprofesi dengan mengutamakan keselamatan pasien;
d.mengembangkan pusat unggulan pelayanan bidang kedokteran spesialis/subspesialis, kedokteran gigi spesialis/subspesialis, dan/atau spesialisasi bidang kesehatan lain; dan
e.melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)RSPTN hanya dapat didirikan oleh PTN yang memiliki program studi kedokteran dan/atau program studi kedokteran gigi.
(2)Program studi kedokteran dan/atau program studi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peringkat akreditasi paling rendah baik sekali atau B.
(3)RSPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PTN dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PTN Badan Hukum.
(4)RSPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)RSPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan unsur pelaksanaan tugas strategis dari PTN. Jdih.kemdikbud.go.id
(2)RSPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
1. a.rumah sakit umum; dan/atau
2. b.rumah sakit khusus gigi dan mulut.
(3)RSPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam organisasi dan tata kerja masing-masing PTN.
(4)Pengelolaan keuangan RSPTN sesuai dengan pola pengelolaan keuangan pada PTN.

Pasal 8

(1)RSPTN dipimpin oleh seorang direktur.
(2)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

RSPTN harus memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai rumah sakit pendidikan.

Pasal 10

(1)Tata kelola RSPTN terdiri atas:
1. a.tata kelola rumah sakit;
2. b.tata kelola klinis;
3. c.tata kelola pendidikan; dan
4. d.tata kelola penelitian.
(2)Tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.status kelembagaan dan kelas rumah sakit;
2. b.struktur organisasi;
3. c.tunjangan;
4. d.pengelolaan sumber daya manusia;
5. e.pengelolaan barang;
6. f.investasi;
7. g.pengelolaan keuangan;
8. h.tarif layanan;
9. i.mutu dan pemasaran; Jdih.kemdikbud.go.id
10. j.pengelolaan data dan informasi; dan
11. k.kerja sama dengan pihak lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai rumah sakit pendidikan.
(3)Tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.kepemimpinan klinis;
2. b.audit klinis;
3. c.data klinis;
4. d.risiko klinis berbasis bukti;
5. e.peningkatan kinerja;
6. f.pengelolan keluhan;
7. g.mekanisme monitor hasil pelayanan;
8. h.pengembangan profesi; dan
9. i.akreditasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai standar pelayanan kesehatan.
(4)Tata kelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas:
1. a.penerapan kurikulum dan proses belajar mengajar pendidikan bidang kesehatan untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi;
2. b.pemberian fasilitas yang memadai dalam penanganan kasus bidang kesehatan baik jenis dan jumlahnya yang relevan untuk mencapai kompetensi tertentu; dan
3. c.pengembangan jejaring rumah sakit dan wahana pendidikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tata kelola penelitian di RSPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.tata cara praktik penelitian klinis yang baik;
2. b.penelitian berbasis bukti; dan
3. c.integritas penelitian. Jdih.kemdikbud.go.id
(6)Tarif pelayanan kesehatan bagi:
1. a.RSPTN badan layanan umum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.RSPTN badan hukum ditetapkan oleh Rektor;
3. c.peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
4. d.peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau asuransi kesehatan lain menggunakan tarif yang disepakati oleh direktur dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau asuransi kesehatan lain.