DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu

Menetapkan

menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. 3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. 5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. 4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. 5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
6. 6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. 7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif satu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
2.Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
3.Sistem akuntabilitas kinerja adalah rangkaian sistematik dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.
4.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
5.Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
6.Indikator kinerja program adalah ukuran atas hasil dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/ lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
7.Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran atas keluaran dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator kinerja program.
8.Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9.Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh unit kerja guna mencapai sasaran tertentu.
10.Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan tepat waktu.
11.Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.
13.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14.Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

(1)Kementerian menyelenggarakan Sistem akuntabilitas kinerja secara berjenjang.
(2)Penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kementerian;
2. b.unit kerja eselon I;
3. c.unit kerja eselon II; dan
4. d.UPT.

Pasal 3

Sistem akuntabilitas kinerja meliputi:

a.rencana strategis;
b.perjanjian kinerja;
c.pengukuran kinerja;
d.pengelolaan data kinerja;
e.pelaporan kinerja; dan
f.reviu dan evaluasi kinerja.

Pasal 4

(1)Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan dokumen perencanaan yang berisi target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.
(2)Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta perjanjian kinerja.
(3)Rencana strategis di lingkungan Kementerian ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun.
(4)Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.kementerian ditetapkan oleh Menteri;
2. b.unit kerja eselon I ditetapkan oleh pemimpin unit kerja eselon I dengan mengacu pada rencana strategis Kementerian;
3. c.unit kerja eselon II ditetapkan oleh pemimpin unit kerja eselon II dengan mengacu pada rencana strategis eselon I; dan
4. d.UPT ditetapkan oleh pemimpin UPT dengan mengacu pada rencana strategis eselon I.

Pasal 5

(1)Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a memuat:
1. a.visi dan misi;
2. b.tujuan strategis;
3. c.sasaran strategis;
4. d.indikator kinerja;
5. e.target kinerja; dan
6. f.rencana anggaran.
(2)Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) digunakan pada tingkat kementerian;
2. b.Indikator kinerja program digunakan pada tingkat unit kerja eselon I; dan
3. c.Indikator kinerja kegiatan digunakan pada tingkat unit kerja eselon II dan UPT.

Pasal 6

(1)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
(2)Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
1. a.Kementerian memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran;
2. b.unit kerja eselon I memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran;
3. c.unit kerja eselon II dan UPT memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran.
(3)Perjanjian kinerja disusun paling lambat satu bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.
(4)Perjanjian kinerja dapat disesuaikan apabila terjadi:
1. a.pergantian atau mutasi pejabat; dan
2. b.perubahan program, prioritas, kegiatan, dan alokasi anggaran yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.
(5)Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Sekretaris Jenderal menyusun perjanjian kinerja pada tingkat kementerian.
(2)Pimpinan unit kerja eselon I menyusun perjanjian kinerja tingkat unit kerja eselon I yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja eselon I dengan Menteri.
(3)Pimpinan unit kerja eselon II menyusun perjanjian kinerja pada tingkat unit kerja eselon II yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon II dan pimpinan unit kerja eselon I yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Umum.
(4)Pimpinan UPT menyusun perjanjian kinerja tingkat UPT dan ditandatangani oleh pimpinan UPT dan pimpinan unit kerja eselon I yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Umum.
(5)Perjanjian kinerja unit kerja eselon I, unit kerja eselon II dan UPT yang telah ditandatangani, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

(1)Kementerian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan UPT melakukan pengukuran kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara periodik.
(2)Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan.
(3)Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Kementerian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan UPT melakukan pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
(2)Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan data dasar (baseline data);
2. b.penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
3. c.penatausahaan dan penyimpanan data; dan
4. d.pengkompilasian dan perangkuman.

Pasal 10

(1)Kementerian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan UPT wajib menyusun laporan kinerja tahunan.
(2)Penyusunan laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penyusun laporan kinerja pada:
1. a.tingkat Kementerian ditetapkan oleh Menteri;
2. b.tingkat Unit kerja eselon I ditetapkan oleh pemimpin unit kerja eselon I;
3. c.tingkat Unit kerja eselon II ditetapkan oleh pemimpin unit kerja eselon II; dan
4. d.tingkat UPT ditetapkan oleh pemimpin UPT.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu

Menetapkan

menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. 3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. 5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. 4.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. 5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
6. 6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. 7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif satu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
2.Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
3.Sistem akuntabilitas kinerja adalah rangkaian sistematik dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.
4.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
5.Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
6.Indikator kinerja program adalah ukuran atas hasil dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/ lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
7.Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran atas keluaran dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator kinerja program.
8.Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9.Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh unit kerja guna mencapai sasaran tertentu.
10.Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan tepat waktu.
11.Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.
13.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14.Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

(1)Kementerian menyelenggarakan Sistem akuntabilitas kinerja secara berjenjang.
(2)Penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kementerian;
2. b.unit kerja eselon I;
3. c.unit kerja eselon II; dan
4. d.UPT.

Pasal 3

Sistem akuntabilitas kinerja meliputi:

a.rencana strategis;
b.perjanjian kinerja;
c.pengukuran kinerja;
d.pengelolaan data kinerja;
e.pelaporan kinerja; dan
f.reviu dan evaluasi kinerja.

Pasal 4

(1)Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan dokumen perencanaan yang berisi target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.
(2)Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta perjanjian kinerja.
(3)Rencana strategis di lingkungan Kementerian ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun.
(4)Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.kementerian ditetapkan oleh Menteri;
2. b.unit kerja eselon I ditetapkan oleh pemimpin unit kerja eselon I dengan mengacu pada rencana strategis Kementerian;
3. c.unit kerja eselon II ditetapkan oleh pemimpin unit kerja eselon II dengan mengacu pada rencana strategis eselon I; dan
4. d.UPT ditetapkan oleh pemimpin UPT dengan mengacu pada rencana strategis eselon I.

Pasal 5

(1)Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a memuat:
1. a.visi dan misi;
2. b.tujuan strategis;
3. c.sasaran strategis;
4. d.indikator kinerja;
5. e.target kinerja; dan
6. f.rencana anggaran.
(2)Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) digunakan pada tingkat kementerian;
2. b.Indikator kinerja program digunakan pada tingkat unit kerja eselon I; dan
3. c.Indikator kinerja kegiatan digunakan pada tingkat unit kerja eselon II dan UPT.

Pasal 6

(1)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
(2)Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
1. a.Kementerian memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran;
2. b.unit kerja eselon I memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran;
3. c.unit kerja eselon II dan UPT memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran.
(3)Perjanjian kinerja disusun paling lambat satu bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.
(4)Perjanjian kinerja dapat disesuaikan apabila terjadi:
1. a.pergantian atau mutasi pejabat; dan
2. b.perubahan program, prioritas, kegiatan, dan alokasi anggaran yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.
(5)Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Sekretaris Jenderal menyusun perjanjian kinerja pada tingkat kementerian.
(2)Pimpinan unit kerja eselon I menyusun perjanjian kinerja tingkat unit kerja eselon I yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja eselon I dengan Menteri.
(3)Pimpinan unit kerja eselon II menyusun perjanjian kinerja pada tingkat unit kerja eselon II yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon II dan pimpinan unit kerja eselon I yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Umum.
(4)Pimpinan UPT menyusun perjanjian kinerja tingkat UPT dan ditandatangani oleh pimpinan UPT dan pimpinan unit kerja eselon I yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Umum.
(5)Perjanjian kinerja unit kerja eselon I, unit kerja eselon II dan UPT yang telah ditandatangani, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

(1)Kementerian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan UPT melakukan pengukuran kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara periodik.
(2)Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan.
(3)Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Kementerian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan UPT melakukan pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
(2)Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan data dasar (baseline data);
2. b.penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
3. c.penatausahaan dan penyimpanan data; dan
4. d.pengkompilasian dan perangkuman.

Pasal 10

(1)Kementerian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan UPT wajib menyusun laporan kinerja tahunan.
(2)Penyusunan laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penyusun laporan kinerja pada:
1. a.tingkat Kementerian ditetapkan oleh Menteri;
2. b.tingkat Unit kerja eselon I ditetapkan oleh pemimpin unit kerja eselon I;
3. c.tingkat Unit kerja eselon II ditetapkan oleh pemimpin unit kerja eselon II; dan
4. d.tingkat UPT ditetapkan oleh pemimpin UPT.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020