DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pengawasan perbukuan yang dilakukan terhadap Buku Pendidikan dan Buku Umum; pegawasan perbukuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dilaksanakan dalam bentuk: a. Pengawasan rutin; dan b. Pengawasan insidental.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pengawasan Perbukuan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
5.Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6.Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENGAWASAN PERBUKUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengawasan Perbukuan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan standar Mutu Buku serta pelaksanaan kegiatan Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan buku sesuai dengan peruntukannya.
2.Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
3.Buku Pendidikan adalah Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, dan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
4.Buku Umum adalah jenis Buku di luar Buku Pendidikan.
5.Buku Teks adalah Buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
6.Buku Nonteks adalah Buku pengayaan, referensi, atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
7.Buku Teks Utama adalah Buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.
8.Buku Teks Pendamping adalah Buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam Buku siswa.
9.Mutu Buku adalah ukuran minimal kelayakan Buku berdasarkan standar dan kaidah yang ditetapkan.
10.Penyediaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan Buku.
11.Pendistribusian adalah rangkaian kegiatan penyebaran Buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari penerbit sampai kepada pengguna.
12.Penggunaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Buku.
13.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pengawasan bertujuan untuk menjamin:

a.terpenuhinya standar Mutu Buku;
b.tersedianya Buku bermutu yang murah dan merata;
c.terdistribusinya Buku secara merata; dan
d.terpenuhinya kesesuaian Penggunaan Buku dengan peruntukannya.

Pasal 3

Pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi.

Pasal 4

(1)Pengawasan dilakukan terhadap jenis:
1. a.Buku Pendidikan; dan
2. b.Buku Umum.
(2)Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Buku Teks; dan
2. b.Buku Nonteks.
(3)Buku Teks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Buku Teks Utama; dan
2. b.Buku Teks Pendamping.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua Buku selain Buku yang bermuatan keagamaan.
(5)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bentuk cetak dan elektronik.

Pasal 5

(1)Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan.
(2)Dalam melaksanakan Pengawasan, lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan dapat melibatkan akademisi, profesional/praktisi perbukuan, dan ahli yang kompeten di bidang Pengawasan.

Pasal 6

(1)Pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap:
1. a.Buku Teks Utama;
2. b.Buku Teks Pendamping;
3. c.Buku Nonteks; dan
4. d.Buku Umum.
(2)Pengawasan terhadap Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c mencakup aspek:
1. a.Mutu Buku;
2. b.Penyediaan;
3. c.Pendistribusian; dan
4. d.Penggunaan.
(3)Pengawasan terhadap Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup aspek Mutu Buku.

Pasal 7

Pengawasan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan dilaksanakan dalam bentuk:

a.Pengawasan rutin; dan
b.Pengawasan insidental.

Pasal 8

(1)Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kegiatan pemetaan perbukuan.
(2)Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.survei pengumpulan data; dan
2. b.verifikasi hasil survei.
(3)Survei pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara luring dan/atau daring.
(4)Verifikasi hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui visitasi lapangan dan/atau verifikasi secara daring.
(5)Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

(1)Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan menindaklanjuti hasil Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam bentuk:
1. a.sosialisasi kebijakan perbukuan;
2. b.perbaikan sistem dan kebijakan terkait perbukuan; dan/atau
3. c.penyampaian rekomendasi sebagai bahan perbaikan kepada pemangku tanggung jawab terkait.
(2)Dalam hal hasil Pengawasan rutin menemukan adanya pelanggaran etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan menyampaikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil Pengawasan rutin, tindak lanjut, dan rekomendasi dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 10

(1)Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan Pengawasan sewaktu-waktu yang dilaksanakan berdasarkan:
1. a.pemantauan terhadap informasi; atau
2. b.pengaduan dari masyarakat.
(2)Pemantauan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara proaktif oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan untuk mendapatkan informasi secara terperinci dari kejadian yang ada di masyarakat.
(3)Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara langsung atau melalui kanal pengaduan yang terintegrasi dengan sistem informasi perbukuan.
(4)Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai:
1. a.identitas pelapor yang sah;
2. b.jenis dan deskripsi pelanggaran; dan
3. c.bukti fisik, bukti tangkapan layar, bukti tautan, dan/atau bukti elektronik lainnya.
(5)Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan.
(6)Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperoleh fakta secara terperinci terkait pemantauan terhadap informasi atau pengaduan dari masyarakat.

Pasal 11

(1)Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan menyampaikan hasil tindak lanjut Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada masyarakat dan/atau pelapor secara langsung atau melalui sistem informasi perbukuan.
(2)Dalam hal hasil Pengawasan insidental menemukan adanya pelanggaran etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan menyampaikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil Pengawasan insidental dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…