DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Ringkasan

PEraturan ini mengatur mengenai organisasi JDIH Kemendikdasmen; pengelolaan JDIH Kemendikdasmen; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6.Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut JDIH Kemendikdasmen adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang dikelola secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, dan naskah akademik perundang-undangan.
3.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
4.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
5.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan kepada anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

JDIH Kemendikdasmen bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;
b.menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Kemendikdasmen dan anggota JDIH Kemendikdasmen serta antar sesama anggota JDIH Kemendikdasmen dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum terkait Kementerian; dan
d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum di bidang pendidikan dasar dan menengah dan pelayanan kepada publik secara transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

ORGANISASI JDIH KEMENDIKDASMEN

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH Kemendikdasmen terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kemendikdasmen; dan
2. b.anggota JDIH Kemendikdasmen.
(2)Pusat JDIH Kemendikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh sekretariat jenderal melalui biro yang membidangi layanan hukum.
(3)Anggota JDIH Kemendikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.biro dan pusat pada sekretariat jenderal; dan
2. b.sekretariat pada unit utama.

Pasal 4

(1)Pusat JDIH Kemendikdasmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas melakukan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, serta pemantauan dan evaluasi JDIH Kemendikdasmen;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kemendikdasmen menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan publikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari pusat JDIH Kemendikdasmen, anggota JDIH Kemendikdasmen, dan/atau Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari sumber lain;
2. b.pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan laman Pusat JDIHN Kemendikdasmen;
3. c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemendikdasmen;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di pusat JDIH Kemendikdasmen; dan
5. e.pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan JDIH Kemendikdasmen.

Pasal 5

(1)Anggota JDIH Kemendikdasmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH Kemendikdasmen menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum sesuai bidang tugas anggota JDIH Kemendikdasmen yang bersangkutan;
2. b.pemanfaatan dan pemberian kontribusi pada portal JDIH Kemendikdasmen;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing anggota JDIH Kemendikdasmen; dan
4. d.pelaksanaan sosialisasi JDIH Kemendikdasmen melalui media layanan informasi.

BAB III

PENGELOLAAN JDIH KEMENDIKDASMEN

Pasal 6

(1)Dokumen Hukum yang dikelola pusat JDIH Kemendikdasmen, meliputi:
1. a.Peraturan Perundang-undangan;
2. b.keputusan;
3. c.peraturan kebijakan; dan
4. d.putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian.
(2)Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Kemendikdasmen juga mengelola:
1. a.naskah akademik;
2. b.naskah urgensi/naskah penjelasan/naskah kebijakan;
3. c.rancangan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.hasil pengkajian hukum;
5. e.hasil penelitian hukum;
6. f.hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang;
7. g.hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang- undangan;
8. h.artikel hukum;
9. i.buku hukum;
10. j.monografi hukum; dan/atau
11. k.dokumen dan informasi hukum lain.

Pasal 7

(1)Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian dilakukan melalui laman JDIH Kemendikdasmen.
(2)Pengelolaan melalui laman JDIH Kemendikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman JDIH Kemendikdasmen.

Pasal 8

(1)Pengelolaan JDIH Kemendikdasmen dikelola oleh tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
1. a.biro yang membidangi layanan hukum;
2. b.biro yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan kerja sama;
3. c.biro yang membidangi komunikasi dan hubungan masyarakat;
4. d.pusat yang membidangi layanan data dan informasi; dan
5. e.sekretariat unit utama.

Pasal 9

Laman JDIH Kemendikdasmen terintegrasi dengan:

a.laman Kementerian; dan
b.laman Pusat JDIHN.

Pasal 10

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…