DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai standar Tenaga Kependidikan yang terdiri atas: a. standar Pendidik; dan b. standar Tenaga Kependidikan selain Pendidik; pendidik terdiri atas a. guru; b. konselor; c. tutor; d. instruktur; e. Pendidik pada jalur pendidikan nonformal; f. fasilitator; g. Pendidik PAUD; dan h. Pendidik dengan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya; sedangkan standar Tenaga Kependidikan Selain Pendidik terdiri atas: a. kepala Satuan Pendidikan; b. pendamping Satuan Pendidikan; c. tenaga perpustakaan; d. tenaga laboratorium; e. tenaga administrasi; dan f. Tenaga Kependidikan selain Pendidik lainnya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5.Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6.Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
2.Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
3.Tenaga Kependidikan selain Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
4.Sertifikat Kompetensi adalah sertifikat pengakuan keahlian pada bidang tertentu yang diberikan kepada Pendidik dari pelatihan dan/atau uji kompetensi yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6.Murid adalah peserta didik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dari setiap jenis pendidikan.
7.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 2

(1)Standar Tenaga Kependidikan terdiri atas:
1. a.standar Pendidik; dan
2. b.standar Tenaga Kependidikan selain Pendidik.
(2)Standar Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki Pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator Murid.
(3)Standar Tenaga Kependidikan selain Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki Tenaga Kependidikan selain Pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.

BAB II

STANDAR PENDIDIK

Pasal 3

(1)Pendidik harus memenuhi standar Pendidik.
(2)Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.guru;
2. b.konselor;
3. c.tutor;
4. d.instruktur;
5. e.Pendidik pada jalur pendidikan nonformal;
6. f.fasilitator;
7. g.Pendidik PAUD; dan
8. h.Pendidik dengan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.
(3)Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menjalankan tugas Pendidik pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada pendidikan formal serta tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menjalankan tugas Pendidik dengan memberikan pelayanan konseling melalui pembimbingan kepada Murid.
(3)Tutor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c menjalankan tugas Pendidik dengan memberikan bantuan belajar kepada Murid dalam proses pembelajaran pada pendidikan nonformal.
(4)Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf d menjalankan tugas Pendidik dengan melatih dan mengembangkan kompetensi teknis Murid pada sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan.
(5)Pendidik pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e melaksanakan tugas pada jalur pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf f menjalankan tugas Pendidik dengan mendampingi dan mengarahkan Murid dalam pembelajaran.
(7)Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g menjalankan tugas Pendidik pada satuan PAUD nonformal.
(8)Pendidik dengan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h mencakup praktisi atau profesional yang terlibat dalam pembelajaran di Satuan Pendidikan.

Pasal 5

(1)Standar Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
1. a.kualifikasi; dan
2. b.kompetensi.
(2)Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh Pendidik yang dibuktikan dengan:
1. a.ijazah; atau
2. b.ijazah dan Sertifikat Kompetensi.
(3)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kompetensi:
1. a.pedagogik;
2. b.kepribadian;
3. c.sosial; dan
4. d.profesional.
(4)Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada Murid untuk mencapai tujuan pembelajaran atau pembimbingan.
(5)Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi Murid, lingkungan, dan masyarakat, yang ditunjukkan dengan kematangan spiritual, moral, dan emosional, serta kebiasaan melakukan refleksi diri dalam pembelajaran.
(6)Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi secara efektif dan efisien dengan Murid, sesama Pendidik, orang tua/wali Murid, dan masyarakat dalam pengembangan pembelajaran yang berpusat pada Murid dan pengembangan profesi.
(7)Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara mendalam dan kontekstual.

Pasal 6

(1)Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)bagi guru sebagai berikut:
1. a.paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D- IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi; dan
2. b.memiliki sertifikat pendidik.
(2)Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)bagi konselor sebagai berikut:
1. a.paling rendah sarjana strata 1 (S-1) bimbingan konseling, bidang psikologi, atau bidang ilmu yang relevan; dan
2. b.memiliki sertifikat konselor.
(3)Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)bagi tutor, Pendidik pada jalur pendidikan nonformal, fasilitator, dan Pendidik PAUD nonformal paling rendah sarjana strata 1 (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi.
(4)Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)bagi instruktur paling rendah lulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan memiliki pengalaman kerja pada dunia usaha/industri yang relevan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
(5)Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)bagi Pendidik pada jalur pendidikan nonformal paling rendah sarjana strata 1 (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi.

Pasal 7

(1)Pemenuhan kualifikasi bagi instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
(2)Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan pada jenjang IV Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia.

Pasal 8

(1)Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bagi Pendidik meliputi kemampuan:
1. a.merancang dan memfasilitasi pengalaman belajar Murid yang mendorong pemahaman konseptual, penerapan kontekstual, dan refleksi bermakna terhadap proses pembelajaran;
2. b.melaksanakan pembelajaran yang responsif terhadap keragaman latar belakang, kebutuhan, dan potensi Murid melalui berbagai model pembelajaran;
3. c.menciptakan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan;
4. d.mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara kritis dan kreatif dalam pembelajaran untuk memperluas akses, memperdalam pemahaman, dan mendukung literasi digital Murid;
5. e.menerapkan strategi pembelajaran atau pembimbingan yang sesuai karakteristik Murid dengan memanfaatkan sumber belajar dan mempertimbangkan potensi lingkungan dan kearifan lokal; dan
6. f.melaksanakan asesmen untuk mengetahui kebutuhan belajar, memberikan umpan balik, dan mengukur hasil belajar Murid secara berkesinambungan dan reflektif.
(2)Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b bagi Pendidik meliputi kemampuan:
1. a.menampilkan perilaku etis dan keteladanan yang mencerminkan kematangan spiritual, moral, dan emosional berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai keberagaman;
2. b.melakukan refleksi diri secara berkesinambungan, mengembangkan pola pikir bertumbuh, serta belajar sepanjang hayat untuk peningkatan kualitas diri; dan
3. c.mengambil keputusan dan bertindak secara konsisten dalam mengembangkan potensi dan budaya belajar Murid.
(3)Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c bagi Pendidik meliputi kemampuan:
1. a.berkomunikasi secara inklusif, empatik, dan efektif secara lisan, tulisan, dan/atau isyarat dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan Murid;
2. b.berkolaborasi dengan Murid, sesama Pendidik, Tenaga Kependidikan selain Pendidik, orang tua/wali Murid, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
3. c.berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi dan komunitas pembelajaran untuk pengembangan diri dan peningkatan kualitas praktik pendidikan.
(4)Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d bagi Pendidik meliputi kemampuan:
1. a.menguasai tujuan pendidikan terutama pada Satuan Pendidikan yang diampu;
2. b.menguasai disiplin ilmu sesuai dengan materi/muatan pembelajaran atau pembimbingan;
3. c.memahami potensi dan kebutuhan belajar Murid berdasarkan karakteristik materi pembelajaran atau pembimbingan dan konteks lokal;
4. d.memahami, menerapkan, dan mengembangkan kurikulum secara adaptif dan kontekstual sesuai perkembangan zaman; dan
5. e.mengembangkan praktik profesional pendidikan secara konseptual, empiris, kreatif, dan inovatif.

Pasal 9

Selain kompetensi profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):

a.Pendidik pada jalur pendidikan nonformal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugasnya untuk memberikan layanan pendidikan nonformal;
b.konselor harus menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling serta memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang perkembangan fisiologis, psikologis, dan perilaku konseli;
c.tutor harus menguasai keilmuan yang relevan untuk memberikan bantuan belajar dan mengembangkan kemandirian belajar bagi Murid;
d.instruktur harus menguasai keilmuan yang relevan dengan wawasan kejuruan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam dunia kerja;
e.guru pada Satuan Pendidikan khusus harus memiliki kemampuan menguasai pengembangan materi pembelajaran dan prinsip layanan pendidikan khusus yang berpusat pada kondisi dan kebutuhan Murid berkebutuhan khusus;
f.guru pendidikan khusus pada unit layanan disabilitas harus memiliki kemampuan menguasai pengembangan materi pembelajaran dan prinsip layanan pendidikan khusus yang berpusat pada kondisi dan kebutuhan Murid berkebutuhan khusus dan/atau membimbing atau mendampingi guru lainnya; dan
g.guru PAUD dan Pendidik PAUD harus menguasai pengembangan muatan pembelajaran yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini.

BAB III

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN SELAIN PENDIDIK

Pasal 10

(1)Tenaga Kependidikan selain Pendidik harus memenuhi standar Tenaga Kependidikan selain Pendidik.
(2)Tenaga Kependidikan selain Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kepala Satuan Pendidikan;
2. b.pendamping Satuan Pendidikan;
3. c.tenaga perpustakaan;
4. d.tenaga laboratorium;
5. e.tenaga administrasi; dan
6. f.Tenaga Kependidikan selain Pendidik lainnya.
(3)Tenaga Kependidikan selain Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 11

(1)Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertugas melaksanakan administrasi dan pengelolaan Satuan Pendidikan formal dan/atau nonformal.
(2)Pendamping Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b bertugas melaksanakan pembinaan dan pendampingan Satuan Pendidikan dalam peningkatan kualitas pembelajaran.
(3)Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c bertugas mengelola perpustakaan pada Satuan Pendidikan.
(4)Tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d bertugas mengelola laboratorium pada Satuan Pendidikan.
(5)Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e bertugas melakukan layanan administrasi pada Satuan Pendidikan.
(6)Tenaga Kependidikan selain Pendidik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f terdiri atas:
1. a.teknisi sumber belajar;
2. b.psikolog;
3. c.pekerja sosial;
4. d.terapis;
5. e.operator Satuan Pendidikan; dan
6. f.tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…