DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 8 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai bentuk bantuan partisipasi semesta pendidikan bermutu yang berupa Bentuk Bantuan dalam program PSPB berupa: a. barang; dan/atau b. jasa; fasilitasi program PSPB; tahapan penyelenggaraan PSPB yang terdiri atas terdiri atas: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan; dan d. pelaporan; sistem PSPB; pengaduan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterlibatan publik dan mitra non pemerintah dalam mendukung program prioritas pendidikan perlu difasilitasi secara sistematis untuk memastikan keterpaduan, akuntabilitas, dan keberlanjutan program;
c.bahwa program partisipasi semesta pendidikan bermutu merupakan inisiatif untuk menghimpun dan mengelola partisipasi masyarakat, swasta, dan komunitas dalam bentuk bantuan barang dan/atau jasa untuk satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
d.bahwa untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program partisipasi semesta pendidikan bermutu diperlukan pengaturan mengenai landasan hukum, tata kelola, dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program tersebut;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6.Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
7.Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PARTISIPASI SEMESTA PENDIDIKAN BERMUTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu yang selanjutnya disingkat PSPB adalah program pelibatan peran serta masyarakat yang difasilitasi oleh kementerian untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
2.Penyelenggara Pengumpulan Uang dan Barang yang selanjutnya disebut Penyelenggara PUB adalah organisasi nonpemerintah berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3.Bantuan adalah dukungan dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diberikan oleh mitra kontributor melalui program PSPB dan ditujukan kepada penerima bantuan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pendidikan.
4.Sistem Informasi Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu yang selanjutnya disebut Sistem PSPB adalah sistem informasi yang disediakan oleh kementerian untuk menyampaikan informasi kebutuhan Bantuan, menerima pendaftaran mitra kontributor, melakukan pencocokan antara mitra kontributor dan penerima Bantuan, serta memantau pelaksanaan dan pelaporan Bantuan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai acuan dalam:

a.memfasilitasi kontribusi mitra kontributor dalam peningkatan mutu pendidikan;
b.memperluas jangkauan dan efektivitas pelaksanaan program prioritas pendidikan melalui kolaborasi para pihak;
c.memastikan penyelenggaraan program PSPB dilakukan secara tepat sasaran, berbasis data, akuntabel, berkesinambungan, dan partisipatif;
d.menyediakan mekanisme pengelolaan Bantuan dari mitra kontributor secara efisien dan tepat sasaran; dan
e.membentuk tata kelola kelembagaan dan sistem pendukung yang menjamin keberlanjutan program.

Pasal 3

(1)PSPB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.berbasis data;
2. b.tepat sasaran;
3. c.akuntabel;
4. d.berkesinambungan; dan
5. e.partisipatif.
(2)Berbasis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip yang bertujuan memastikan seluruh kebutuhan penerima Bantuan dan perencanaan program didasarkan pada data yang tervalidasi dan terkini, termasuk dari sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian.
(3)Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang memastikan seluruh Bantuan disalurkan kepada pihak yang benar berdasarkan hasil validasi kebutuhan dan perencanaan yang menyeluruh.
(4)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip yang memastikan penyelenggaraan program dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(5)Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d merupakan prinsip yang memastikan program dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional.
(6)Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip yang memastikan program diselenggarakan dengan mendorong partisipasi luas dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

BAB II

BENTUK BANTUAN

Pasal 4

(1)Bentuk Bantuan dalam program PSPB berupa:
1. a.barang; dan/atau
2. b.jasa.
(2)Bentuk Bantuan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung peningkatan mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
(3)Tata cara penentuan dan penyediaan informasi bentuk Bantuan barang dan/atau jasa dalam Sistem PSPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

FASILITASI PROGRAM PSPB

Pasal 5

(1)Kementerian memfasilitasi penyelenggaraan PSPB.
(2)Penyelenggaraan PSPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
1. a.pemberi Bantuan;
2. b.lembaga penyalur Bantuan; dan
3. c.penerima Bantuan.
(3)Dalam penyelenggaraan PSPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
(4)Dalam penyelenggaraan PSPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dapat membentuk tim pelaksana PSPB.
(5)Tim pelaksana PSPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan oleh Menteri.
(6)Tim pelaksana PSPB sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)bertanggung jawab:
1. a.menyusun kebijakan umum, pedoman pelaksanaan, dan standar operasional penyelenggaraan program PSPB;
2. b.mengembangkan, menyediakan, dan mengelola Sistem PSPB sebagai sarana dokumentasi, pemrosesan data, dan koordinasi antarpihak;
3. c.melakukan penilaian kelayakan dan penetapan penerima Bantuan berdasarkan data yang telah terverifikasi dan tervalidasi;
4. d.melakukan verifikasi dan validasi mitra kontributor;
5. e.melakukan identifikasi kebutuhan penerima, penyusunan paket Bantuan, pengembangan dan pemutakhiran informasi, dan penjajakan awal komitmen dukungan dari calon mitra kontributor;
6. f.mengoordinasikan proses penyaluran Bantuan dan pemberian pendampingan teknis, serta mendorong efektivitas pelaksanaannya di lapangan;
7. g.menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan nasional atas pelaksanaan program secara menyeluruh;
8. h.menyusun mekanisme pengaduan publik dalam pelaksanaan program; dan
9. i.menetapkan lembaga penyelenggara PUB untuk menghimpun Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.mitra kontributor; dan
2. b.penyelenggara PUB.
(2)Mitra kontributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.badan usaha milik negara/daerah;
2. b.perusahaan swasta nasional maupun internasional;
3. c.organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, atau komunitas;
4. d.yayasan sosial, filantropi, atau lembaga tanggung jawab sosial perusahaan;
5. e.organisasi internasional atau mitra pembangunan bilateral/multilateral; dan
6. f.individu atau kelompok yang memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.
(3)Mitra kontributor memiliki kriteria:
1. a.memiliki legalitas hukum dan/atau identitas yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.dapat mempertanggungjawabkan sumber kontribusi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.bersedia mengisi formulir keikutsertaan kontribusi dalam program PSPB.
(4)Mitra kontributor terdaftar dan terverifikasi di Sistem PSPB melalui tahapan:
1. a.calon mitra kontributor berdasarkan data kebutuhan Bantuan dalam Sistem PSPB menyampaikan pernyataan minat dan rencana kontribusi kepada Kementerian melalui Sistem PSPB;
2. b.Kementerian melakukan verifikasi dan validasi calon mitra kontributor sesuai kriteria; dan
3. c.Dalam hal calon mitra kontributor dinyatakan memenuhi persyaratan, Kementerian menyampaikan hasil verifikasi dan validasi persetujuan sebagai mitra kontributor.
(5)Mitra kontributor bertanggung jawab:
1. a.memberikan Bantuan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan;
2. b.memberikan Bantuan secara mandiri dan/atau mengumpulkan Bantuan melalui Penyelenggara PUB;
3. c.menyalurkan Bantuan secara mandiri dan/atau melalui lembaga penyalur Bantuan;
4. d.memantau lembaga penyalur Bantuan dalam mendistribusikan Bantuan; dan
5. e.memberikan laporan kepada Kementerian.
(6)Dalam hal nilai Bantuan yang diberikan Mitra Kontributor tidak mencukupi kebutuhan pemenuhan Bantuan, Mitra Kontributor dapat mengumpulkan Bantuan melalui Penyelenggara PUB.
(7)Penyelenggara PUB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat membantu melakukan pengumpulan Bantuan.
(8)Pengumpulan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan surat persetujuan kerja sama dengan Kementerian.
(9)Penyelenggara PUB memenuhi kriteria apabila telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Penyelenggara PUB ditetapkan oleh Kementerian melalui tahapan:
1. a.calon Penyelenggara PUB menyampaikan pernyataan minat kepada Kementerian;
2. b.Kementerian melakukan verifikasi dan validasi calon Penyelenggara PUB; dan
3. c.dalam hal calon Penyelenggara PUB memenuhi kriteria, Kementerian melakukan penetapan Penyelenggara PUB melalui penerbitan surat persetujuan kerja sama.
(11)Penyelenggara PUB bertanggung jawab:
1. a.memberikan Bantuan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan;
2. b.mengumpulkan Bantuan untuk disalurkan kepada penerima Bantuan;
3. c.menyalurkan Bantuan secara mandiri dan/atau melalui lembaga penyalur Bantuan:
4. d.memantau lembaga penyalur Bantuan dalam mendistribusikan Bantuan; dan
5. e.memberikan laporan kepada Kementerian dan/atau mitra kontributor.

Pasal 7

(1)Lembaga penyalur Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemberi Bantuan untuk mengelola Bantuan menjadi barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan penerima Bantuan.
(2)Lembaga penyalur Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan Bantuan dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada penerima Bantuan.
(3)Lembaga penyalur Bantuan memiliki kriteria:
1. a.memiliki legalitas hukum dan/atau identitas yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.bersedia mengisi formulir pendataan lembaga penyalur Bantuan.
(4)Penunjukan lembaga penyalur Bantuan oleh pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kementerian.
(5)Lembaga penyalur Bantuan bertanggung jawab:
1. a.melakukan pengadaan, distribusi, dan dokumentasi Bantuan dengan tetap berkoordinasi dengan pemberi Bantuan, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah;
2. b.memastikan bahwa barang atau jasa yang disalurkan mendukung peningkatan mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dan sesuai dengan kebutuhan penerima Bantuan; dan
3. c.menyampaikan laporan kepada pemberi Bantuan yang menunjuk lembaga penyalur Bantuan terkait.

Pasal 8

(1)Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan pihak yang menerima dukungan dalam bentuk barang dan/atau jasa dari pemberi bantuan.
(2)Penerima Bantuan meliputi:
1. a.satuan pendidikan;
2. b.pendidik dan tenaga kependidikan;
3. c.peserta didik; dan
4. d.penerima Bantuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian.
(3)Penerima Bantuan memiliki kriteria:
1. a.terdaftar aktif dalam sistem pendataan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian; dan
2. b.memiliki kebutuhan sesuai yang telah diverifikasi oleh Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah.
(4)Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan secara khusus berdasarkan bentuk Bantuan, target program, dan kebijakan prioritas nasional.
(5)Penerima Bantuan ditetapkan oleh Menteri melalui tahapan:
1. a.identifikasi dan verifikasi kebutuhan penerima Bantuan oleh Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan bentuk Bantuan yang tersedia;
2. b.hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui Sistem PSPB untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan; dan
3. c.Kementerian menetapkan penerima Bantuan dan diumumkan secara terbuka melalui Sistem PSPB.
(6)Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertanggung jawab:
1. a.menggunakan Bantuan sesuai dengan peruntukannya;
2. b.menjaga dan memelihara barang atau fasilitas yang diberikan agar tetap berfungsi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan;
3. c.mengikuti seluruh proses pendampingan, pelatihan, atau kegiatan peningkatan kapasitas yang menyertai Bantuan, apabila relevan;
4. d.memberikan informasi dan/atau data yang benar kepada pihak yang berwenang pada saat pemantauan, evaluasi, dan audit atas Bantuan yang diterima;
5. e.tidak mengalihkan, memperjualbelikan, atau menyalahgunakan Bantuan untuk kepentingan di luar kegiatan pendidikan; dan
6. f.melakukan pencatatan Bantuan yang berupa aset tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PSPB

Pasal 9

Tahapan penyelenggaraan PSPB terdiri atas:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pemantauan; dan
d.pelaporan.

Pasal 10

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Kementerian melalui tim pelaksana PSPB.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.identifikasi kebutuhan penerima;
2. b.penyusunan paket Bantuan;
3. c.pengembangan dan pemutakhiran informasi; dan
4. d.penjajakan awal komitmen dukungan dari calon mitra kontributor.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…