DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2005

Nomor: 10
Tahun: 2005
Ditetapkan: 28 Januari 2005
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan persyaratan teknis dimaksud selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan sertifikat diterima oleh Lembaga Sertifikasi.

Pasal 4

(1)Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui :
1. a.pengukuran, oleh Lembaga Pengujian; atau
2. b.uji dokumen, oleh Lembaga Sertifikasi.
(2)Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.uji laboratorium (in-house test); dan atau
2. b.uji lapangan (on-site test), yang dilakukan apabila uji laboratorium tidak dapat dilakukan. C:\Sub II\RKM\RKM 65 Final 27 Jan 2005 4
(3)Uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku dalam hal Mutual Recognition Arrangement (MRA).
(4)Uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan terhadap dokumen laporan hasil pengujian Lembaga Pengujian negara lain yang telah diakreditasi.
(5)Dalam hal laporan hasil pengujian Lembaga Pengujian negara lain sebagaimanana dimaksud dalam ayat (4) masih terdapat parameter yang belum diuji, wajib dilakukan pengukuran terhadap parameter tersebut.

Pasal 5

Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan terdiri dari :

a.Sertifikat A, untuk pabrikan atau distributor;
b.Sertifikat B, untuk importir atau institusi.

Pasal 5

Terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah mendapatkan sertifikat dilekatkan label.

BAB III

TATA CARA SERTIFIKASI

Pasal 7

(1)Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dapat diajukan oleh :
1. a.pabrikan atau perwakilannya (representative), yang merupakan produsen sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang;
2. b.distributor, yang merupakan badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh pabrikan;
3. c.importir, yang merupakan perusahaan pemegang Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK) yang ruang lingkupnya meliputi bidang telekomunikasi; atau C:\Sub II\RKM\RKM 65 Final 27 Jan 2005 5
4. d.institusi, yang merupakan badan usaha yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri.
(2)Permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi diajukan kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam hal ini Lembaga Sertifikasi.
(3)Permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 1 dengan melampirkan :
1. a.Anggaran Dasar dan atau dokumen legal perusahaan lainnya;
2. b.dokumen penunjukan dari pabrikan, untuk permohonan sertifikat A;
3. c.dokumen NPIK dan pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual oleh importir, untuk permohonan sertifikat B;
4. d.dokumen penunjang teknis dan operasional; dan
5. e.sampel uji sebanyak 2 (dua) unit untuk Customer Premises Equipment (CPE) atau 1 (satu) unit untuk non- CPE disampaikan kepada Lembaga Pengujian paling lambat 15 (limabelas) hari setelah diterbitkan SP3; atau
6. f.dokumen tambahan MRA, untuk pelaksanaan uji dokumen.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan sertifikat memenuhi persyaratan, Lembaga Sertifikasi memberikan SP3 kepada Lembaga Pengujian untuk dilakukan pengujian dengan tembusan kepada pemohon sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 2.
(2)Dalam hal permohonan ditolak, Lembaga Sertifikasi harus memberikan jawaban kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan, sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 3.
(3)Pemberian SP3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan C:\Sub II\RKM\RKM 65 Final 27 Jan 2005 6 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterima secara lengkap.

Pasal 9

Berdasarkan SP3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Lembaga Pengujian melakukan pengukuran alat dan perangkat telekomunikasi

Pasal 10

Rekapitulasi Hasil Uji (RHU) alat dan perangkat telekomunikasi oleh Lembaga Pengujian selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya SP3, harus disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 4.

Pasal 11

(1)Berdasarkan RHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lembaga Sertifikasi melakukan evaluasi.
(2)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat sesuai Lampiran Peraturan ini pada contoh 5.
(3)Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan Lembaga sertifikasi harus memberikan jawaban disertai dengan alasan penolakan sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 6.
(4)Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud alam ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya hasil uji dari Lembaga Pengujian.

Pasal 12

Lembaga Sertifikasi harus mengumumkan setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat.

Pasal 13

(1)Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(2)Setelah habis masa berlakunya, sertifikat wajib diperbaharui, kecuali : C:\Sub II\RKM\RKM 65 Final 27 Jan 2005 7
1. a.alat dan perangkat telekomunikasi tersebut tidak diperdagangkan lagi; atau
2. b.alat dan perangkat telekomunikasi tersebut tidak digunakan lagi untuk keperluan institusi.
(3)Pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilaksanakan oleh pemegang sertifkat dengan mengajukan permohonan kembali paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disertai dengan :
1. a.sertifikat asli; dan
2. b.pernyataan tidak ada perubahan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 14

Pemegang sertifikat dapat mengalihkan sertifikat kepada pihak lain dengan ketentuan pemegang sertifikat baru harus :

a.mengajukan permohonan sertifikat baru disertai dokumen sah pemindahtanganan;
b.menyerahkan sertifikat asli;
c.menyerahkan surat pernyataan tidak ada perubahan spesifikasi teknis; dan
d.membayar biaya sertifikat baru;

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan persyaratan teknis dimaksud selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan sertifikat diterima oleh Lembaga Sertifikasi.

Pasal 4

(1)Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui :
1. a.pengukuran, oleh Lembaga Pengujian; atau
2. b.uji dokumen, oleh Lembaga Sertifikasi.
(2)Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.uji laboratorium (in-house test); dan atau
2. b.uji lapangan (on-site test), yang dilakukan apabila uji laboratorium tidak dapat dilakukan. C:\Sub II\RKM\RKM 65 Final 27 Jan 2005 4
(3)Uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku dalam hal Mutual Recognition Arrangement (MRA).
(4)Uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan terhadap dokumen laporan hasil pengujian Lembaga Pengujian negara lain yang telah diakreditasi.
(5)Dalam hal laporan hasil pengujian Lembaga Pengujian negara lain sebagaimanana dimaksud dalam ayat (4) masih terdapat parameter yang belum diuji, wajib dilakukan pengukuran terhadap parameter tersebut.

Pasal 5

Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan terdiri dari :

a.Sertifikat A, untuk pabrikan atau distributor;
b.Sertifikat B, untuk importir atau institusi.

Pasal 5

Terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah mendapatkan sertifikat dilekatkan label.

BAB III

TATA CARA SERTIFIKASI

Pasal 7

(1)Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dapat diajukan oleh :
1. a.pabrikan atau perwakilannya (representative), yang merupakan produsen sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang;
2. b.distributor, yang merupakan badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh pabrikan;
3. c.importir, yang merupakan perusahaan pemegang Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK) yang ruang lingkupnya meliputi bidang telekomunikasi; atau C:\Sub II\RKM\RKM 65 Final 27 Jan 2005 5
4. d.institusi, yang merupakan badan usaha yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri.
(2)Permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi diajukan kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam hal ini Lembaga Sertifikasi.
(3)Permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 1 dengan melampirkan :
1. a.Anggaran Dasar dan atau dokumen legal perusahaan lainnya;
2. b.dokumen penunjukan dari pabrikan, untuk permohonan sertifikat A;
3. c.dokumen NPIK dan pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual oleh importir, untuk permohonan sertifikat B;
4. d.dokumen penunjang teknis dan operasional; dan
5. e.sampel uji sebanyak 2 (dua) unit untuk Customer Premises Equipment (CPE) atau 1 (satu) unit untuk non- CPE disampaikan kepada Lembaga Pengujian paling lambat 15 (limabelas) hari setelah diterbitkan SP3; atau
6. f.dokumen tambahan MRA, untuk pelaksanaan uji dokumen.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan sertifikat memenuhi persyaratan, Lembaga Sertifikasi memberikan SP3 kepada Lembaga Pengujian untuk dilakukan pengujian dengan tembusan kepada pemohon sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 2.
(2)Dalam hal permohonan ditolak, Lembaga Sertifikasi harus memberikan jawaban kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan, sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 3.
(3)Pemberian SP3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan C:\Sub II\RKM\RKM 65 Final 27 Jan 2005 6 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterima secara lengkap.

Pasal 9

Berdasarkan SP3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Lembaga Pengujian melakukan pengukuran alat dan perangkat telekomunikasi

Pasal 10

Pasal 11

(1)Berdasarkan RHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Lembaga Sertifikasi melakukan evaluasi.
(2)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi menerbitkan sertifikat sesuai Lampiran Peraturan ini pada contoh 5.
(3)Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan Lembaga sertifikasi harus memberikan jawaban disertai dengan alasan penolakan sesuai dengan Lampiran Peraturan ini pada contoh 6.
(4)Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud alam ayat (2) atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya hasil uji dari Lembaga Pengujian.

Pasal 12

Lembaga Sertifikasi harus mengumumkan setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat.

Pasal 13

(1)Sertifikat berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(2)Setelah habis masa berlakunya, sertifikat wajib diperbaharui, kecuali : C:\Sub II\RKM\RKM 65 Final 27 Jan 2005 7
1. a.alat dan perangkat telekomunikasi tersebut tidak diperdagangkan lagi; atau
2. b.alat dan perangkat telekomunikasi tersebut tidak digunakan lagi untuk keperluan institusi.
(3)Pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilaksanakan oleh pemegang sertifkat dengan mengajukan permohonan kembali paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disertai dengan :
1. a.sertifikat asli; dan
2. b.pernyataan tidak ada perubahan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 14

Pemegang sertifikat dapat mengalihkan sertifikat kepada pihak lain dengan ketentuan pemegang sertifikat baru harus :

a.mengajukan permohonan sertifikat baru disertai dokumen sah pemindahtanganan;
b.menyerahkan sertifikat asli;
c.menyerahkan surat pernyataan tidak ada perubahan spesifikasi teknis; dan
d.membayar biaya sertifikat baru;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2005

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

TATA CARA SERTIFIKASI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

TATA CARA SERTIFIKASI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020