Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 101 Tahun 2015
- Nomor
- 101
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA STANDARPELAYANANPADA BALAIPENDIDlKAN DAN PELATIHANTRANSPORTASI DARAT(BP2TD) BALI TENTANG NOMOR: PM 101 TAHUN 2015 PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIPERHUBUNGAN 2
4616);
4502);
tentang Republik Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. 3
Pasa13 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisrne, dan prosedur, • jangka waktu, penyelesaian, biayaytarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, danl atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan] perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 'yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan.lvlenteri ini. Pasa12 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan •Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat berupa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Keterampilau/Teknis pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportaai Darat (BP2TD) Bali. Pasal 1 PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDlKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASIDARATBALI.
MEMUTUSKAN
Menetapkan 4 JPIt BIirT~MDAN KSLN SRILESTARJRAl:yu Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 1qf>20f>20 1QRqO:i 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya YASONNAH. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 929 ttd MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1 Penilaian stakeholders senantiasa berkernbang, maka pelayanan pun harus selalu disesuaikan secara berkelanjutan (continuous improvement). Di lain pihak, dengan adanya beberapa perubahan dan peningkatan tuntutan akan pelayanan tersebut, terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang dapat mengakibatkan kurang optimalnya proses pembelajaran. Dalam rangka menghasilkan lulusan dari BPPTD Bali yang berkualitas perlu mewujudkan proses pendidikan secara teratur dan terarah sehingga dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan pelaksanakan Diklat di BPPTD Bali. Sebagai suatu balai pendidikan dan pelatihan, eksistensi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali sangat tergantung pada penilaian stakeholders tentang mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Dengan demikian, maka Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan prima kepada pelanggannya (stakeholders) . Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali yang selanjutnya disebut BPPTD Bali merupakan pendidikan tinggi yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta perkeretaapian sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat. A. LATAR BELAKANG PENDAHULUAN BAB I LAMPlRANPERATURANMENTERIPERHUBUNGAN NOMOR : PM 101 TAHUN2015 TANGGAL : 18 Juni 2015 2 Berdasarkan uraian di atas, terangkum bahwa tujuan penyusunan SP pada penyelenggaraan pendidikan BPPTD Bali adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat, terjaminnya hak masyarakat dalam menerima layanan pendidikan, sebagai alat monitoring dan peningkatan kinerja, untuk menentukan alokasi anggaran, menjamin akuntabilitas, transparansi, standarisasi penyelenggaraan pendidikan, serta terciptanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila telah memenuhi minimal standar nasional pendidikan, atau telah melampaui standar minimal tersebut, sehingga perguruan tinggi tersebut dinyatakan te1ah melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (continuous quality improvement). Daya saing perguruan tinggi dapat diukur dari derajat kesehatan organisasi hingga mampu menghasilkan lulusan yang profesional. Pencapaian organisasi yang sehat merupakan bagian terpenting suatu organisasi dimana kondisi sehat terukur secara finansial, suasana akademik, dan suasana kompetisi untuk memperoleh peluang masa depan. Penyusunan Standar Pelayanan yang selanjutnya disebut SP di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biayajtarif, produk pelayanan, sararia, prasarana, danj atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja pelaksana. Penyusunan SP didasarkan atas persyaratan-persyaratan, indikator dan target waktu penyelesaian layanan, sehingga peserta didik mendapatkan pelayanan sesuai peraturan perundangan. Dalam Keputusan Menpan No.Kepj26jM.PANj2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan bahwa setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas kewenangannya dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan kepastian bagi penerima pelayanan. Dalam hal ini, SP yang dimaksud adalah standar pelayanan di bidang pendidikan dan pelatihan, khususnya pendidikan dan pelatihan transporasi darat. 3
B. MAKSUD DAN TUJUAN Sebagai suatu pedoman bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali, maka SP ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja yang berada pada program diklat untuk melakukan monitoring kerja dan mencari cara melakukan perbaikan berkelanjutan, mulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru sampai menghasilkan lulusan. Setiap personal harus berorientasi pada budaya kerja yang berkualitas, dengan penuh tanggung jawab melaksanakan pekerjaannya dengan cermat, cepat, dan tepat waktu,sehingga adanya jaminan terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan. 4
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Standar Pelayanan (SP) Balai Diklat Transportasi Darat Bali adalah : D. DASAR HUKUM
5310);
6 BAB V : PENUTUP A. Standar Pelayanan Diklat Pembentukan B. Standar Pelayanan Diklat Keterampilan / Teknis (Short Course) BAB IV: STANDARPELAYANAN A. Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Pengguna Layanan, dan Pihak Terkait Pelayanan B. Identifikasi Persyaratan, Prosedur, Dan Waktu Pelayanan C. Identifikasi Jumlah Dan Kompetensi SDM D. Identifikasi Sarana Dan Prasarana E. Identifikasi Pembiayaan F. Pengawasan Internal G. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan H. Identifikasi Jaminan Layanan Dan Jaminan Keamanan BAB III : IDENTIFlKASI KONDISI PENYELENGGARAANPELAYANAN A. Pengertian B. Prinsip C. Komponen BAB II : PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Dasar Hukum E. Sistematika Penyajian BabI :PENDAHULUAN Standar Pelayanan disampaikan dalam sistematika sebagai berikut: E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 7
Dalam Standar Pelayanan ini yang dimaksud dengan:
A. PENGERTIAN BAB II PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN 8
9
Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip: B. PRINSIP
10
Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, setiap standar pelayanan dipersyaratkan mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi: Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan un sur-un sur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik. C.KOMPONEN bahwa semua lokasi
11 Dalarn penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 kornponen tersebut.
12 Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SP), Standar Teknis Sektoral, Standar Operating Procedures (SOP)dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). 13 Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian Zkajian dari masing- masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel berikut : Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan -nya. 1) apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi; 2) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan terse but; 3) apa atau siapa pengguna layanan, masyarakat umum, instansi lain, atau internal; 4) siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan. A. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, PENGGUNA LAYANAN, DAN PIHAK TERKAIT PELAYANAN Proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, an tara lain : Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi: Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitasj kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi, mernpelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/ atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan. IDENTIFlKASI KONDISI PENYELENGGARAAN PELAYANAN BABIII o i24 ~ ~ :s r:a:l 114 ~ i ~ ~ 1-1 114 ~ ~ :s ~ s ~ ~ ~ "'"" "'"" i .Q 01) ~ Q ~« ~ ..... ..... Cf.I ~cd 1-4 I- v a1 aj .2 OJ Iloe ...... ::E '"d ...r:: ...r:: l=1 ::J ........ .3 v .3 OJ I-. OJ 0 ajv U) to U) 0.. P-. I-. -I-' ::J cci ,.0 o -I-' ~ a1 ~ l=1 I-. U) U) 0 ~ ;5 a1 ...... U) ~ C -I-' ~ l=1...... 0 ~ U) aj l=1 .~ S ~ ::J I-. U) 0 00 ::J a1 ~ :a= U) 0 § .c aj ~ ID l=1 ...r:: Cl l=1 I-. 0 (J'\ a1 Cl ~ - aj aj aj aj S v aj ...... aj s :s -I-' ....... -I-' S :s -I-' '"d ...... (/) S I-. ...... (/) S :s cd aj (/) '"d v aj (/) '"d vOJ .... ~ 0 ...... ~ (/) ~ S I-. l=1 aj S aj S 0.. C U) ct:! S aj aj ct:! :~ - ~ :~ ..... 0 ri1 .... OJ so ...... V I-. P 0 "'d ::E S c v U) 0 l=1 ::E S U) Cl v U) P-. ~ Iloe ........ C o: ........ (/) 0.. 0.. ct:! ~ .... OJ ...... f::c Cl ~ • • • Cl • • • .s cci ,.0ct:! I-. ct:! ~ ~ l=1 I-. ct:! v ell ~ P-. ::J - ~ :a= -I-' C"l 1=1 ...... I'iI -I-' V ...... 100) aj ,.0...... I'iI ....... S........ ~ OJ Iloe ...... v ,.0 Cl P-. ct:! E-- : ~~ ~~ "' "' ~ ~ ~ P Q ~ f/J ~ ~ ~ ~ 5 ~ 0 z ~ ~ jl,. ~ u: a: ~ l=: ~ ~ a: 0 \.0 ;::J H a: 0 \.0 ~ ~ ;::J l=: 0 N l=: ...c: (Ij 0 N c - (Ij .-j .-j cU cU Cl .-j .-j (IjcU ~ ~ ....:l ~ .-j ...... ~ ...... .-j ...... ~ z ....... (Ij - H C0 (/) ~ ...... cU - H 0( ~ ....... en cU S cU v cU ....... c rn ....... (Ij S m .8....... :s ~ ....... v ~ :s....... c S ....... ~ (/) SQ ...... (/) § S H ...... (/) ~ rn o::r:: (/) '"0 v ro 0 ..... so '"0 v....... ~ eo ....... ~ ::.:: S c a: ro S S v 0.. 0 C o: cU S(/) rn ~ :~ - 'E? ro ~ ::::::?...... v (/) ....:l ...... P 0 ro § ~ s o: a ill o: 0 § ~ S tr: a ill Q jl,. ....... ~ (/) ....... l=: C (/) 0.. C ~ 0.. v 0 ....... ...... H ro c ...... a ~ ~ ....:l >-::l • • • E-- ~ 'a ) " '".l: j( -~ c -i'J !~ s .;; ~ t-,; e ! "C o z o ell I2!i G C!:I I2!i fiI ~ ~ ~ ~ ~ ~ H N 0 ~ g ~~ H Q) 8P.. ~ .o'"? 0.0 .o'"?§o.o ~ • • Clf;:t.l • • Cl .0 o "d (l.) ~ ~ ~ {/l ~ ~ G 0 z ~ ~ I ~ ~ ~ ~ (\l ~ (\l (\l 8~ co 5 @Q) @ S § .!t: § ~ 8 § s ..... ~~ Q) Q) ;:::1 8 'i:? ~ § ~.~ Q Q @ '(?~ § :§'o..ro~ § .(? 'Ci) 'i:? §~ 5~ ~§§]e,~~ ro?i~o.. ~ 51 20)e,~51 ~"@J5>-:>§ § § ..c >-:> OJ) I-c ..c eo ~"@ ~~ ..9~So_~ ..... roSo .......~ uOJ)So_~ o SO ..... ~ ......SQ) ...... Q) 0 Q)'§ ~.QoQ)oQ)·"" ..... Q)O Q) ..... ..... g.Q)Lf)Q) ...... ~~ ~§0.. .......Cf.) ::g b£) 1:: 0... ,...; C/) S ~ 5.s 0.. .......o: S ~§o.. .......Cf.)S ro S ::g I-c Q) Q) ......~ Q) ...... ~ ~ ..... I-c ..... Q) 0.. E- -:>- - Q E- :i ~ ;>, N ~ ~~ ~~ r:il ~ 0 z o z ..0 ..0 - o 12: ..... ..... 36 Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel berikut : Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata : jumlah pelaksana, jenjang pendidikan, dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di BPPTDBali.
...... ..... ....... f-4 ...... ...... ~ ..... - o: a ~ > co .- cd 8 a: 1- . ' n i:f ,.Q co :J ..c: >- 0 0 cO ' n - ~ Cd C Cd (/') 0.. t-- ...... ..c: 0 .(? ~ ~ :::> .,..; ...... ...... ._ ~co S ...... ::> ::> ::> ....... Cd Of.) :J...... ....... ...... ....... ...... ...... 1- ~ ..... gp ::E 0 ..... ..... t:l~ r/) ...... ..... 'i:::1 so 'i:::1 ~ ~ ~ 13 ~ ...... co,..q ..... ...... ~ I ~ cO .o Q) cU ~ ~ cU ~ Q b.O cU . ro ..c 8 b.O ......... .(til ~ B ..... b.O ..j..) ffi c: ...... § rJl 0in ~ cO ~ eo c: Q) 0.. ~ ....... ...... ....... -Q) ~ f- II) E (1) :; '" s: .2(i) 'iiic 2 E 2m '" '"2 :.: .0 2 c c E ... ;:Ic (1) (i) 15f c (1) III (i) :g 0. .....-t,_ :; Ec (ij c iii I.{) ij 1) ~ 0.::J '5 E 1lJ- x: (1) Z::J -c ;:I 'ro·t:: :.: o : ..J 111 III 15111 u ~::: c 0. Qi c to ::J '0 a I1l IlJ .>: :; C :::
52 Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel berikut: G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unit/ satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak Ianjut dan dukungan SDM. 1-1 ro ~ ro Z ,........ b£) E-4 1-1 0 ] ~ rn ,........ b£) ~ Q.) ~ +-' eo eo ro ~ ...... ~ ~~ ~ ,...... 0 Q.) Q.) Q.) t> 0... 0... 0... s.... S ol)Q.) ol) 0 ro ~ ~ ::r: '"d ~ (j') a: Q.) ~ ('.l C0 ,....... Q.) ~ ::r: ~ E-4 ~ c ::> ro "" ~ § ~ ~ ....... roZ ~ ~ 1-1 Q.) +-' E-4 0... ro ........ :: '"'0 i= ~ ~ :g ::> t:: :;l :s~ ro.J:: Q)- '" c"Oro == Oro 'C' r (II (ll ri1 ~ro ----. m OJ en00- "'-t: ----+ :;;: OJ Q)rn -Q) ;:l QJ m c: (jj.s s ..e_ ro 0 '1: "0 (jj CI)0 .~ ~ Q. ~ 0 i5 Il.t 1 c --!i. ~~ffi~£ E.g ~,_d!l .~ ~ffi ~ m ct::1::E(IJ I~~'E c._~ - e (1;l rn z ~ ~ 1-1 '"d Z ~ ro ri1 eo '":) ~ ~ v 0... C 0 ~ Z ........ 0,) Q ::r:: ~ f-4 ..!d § - ro ror:l ~co f-+ ._ < _." OJ Q)CIl -CD ~$ e Q).~ :g ro ro 0 'c '0 "ijl CI)0 iii ;§ c. C!: is is ~ 1 .___ !ij c C <Il m ro I E'O-'" 0;:: ffi ~ III .... OJ m~:2 a. - CIl 0 ~ § 10004 ~ ..!d Z c: ;j r:l ~ Z ro c: (/) < H roPo) ro m ~ r.f) "'0 ~ 0 N Z 55 Pimpinan dan seluruh staf BPPTD Bali bertekad untuk rnelaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalarn bentuk kegiatan sehari - hari.
Untuk mencapai tujuan terse but, BPPTDBali akan : Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi darat sesuai standar mutu nasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan. H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN 56
1 Dasar Hukum Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD)Bali dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : NO KOMPONEN URAIAN Tabel IV.l. Tabel Standar Pelayanan Diklat Pembentukan Diklat Pembentukan adalah diklat dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian pada bidang transportasi darat terdiri Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, Diploma III Manajemen Transportasi Darat dan Logistic, Diploma III Rekayasa Teknologi Transportasi Darat, dan Diploma I Awak Sarana Angkutan. Sebutan lain Diklat Pembentukan adalah Diklat Awal. A. STANDAR PELAYANAN DIKLAT PEMBENTUKAN Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan BPPTD Bali sebagai berikut : STAN DAR PELAYANAN BABIV 57 Pendaftaran melalui BPPTD Bali dilakukan di ruang pendaftaran dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :
Persyaratan Pelayanan 2
J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4616);
4502);
58
.:. Administrasi .:. Akademik .:. Kesehatan .:. Kesemaptaan .:. Psikotes .:. Wawancara Tidak Pendaftaran Calon Taruna Penyebaran Informasi Jangka waktu penyelesaian 4. Seksi Penyelenggara dan Seksi Ketarunaan dan Kerjasama Seksi Penyelenggara dan Subseksi Ketarunaan BPSDM Tim SIPENCATAR (Seleksi Penerimaan Calon Taruna] BPSDM Perencanaan Program Diklat Mekanisme3. 59 Rp.350.000,00per orang2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; Rp. 100.000,00per orang1) Pendaftaran Calon Taruna;
per orang per semester -----------_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4) Biaya per orang Rp. 12.000.000,00 Penunjang (Non Akademis); Rp. 2.070.000,00d) Semester IV; semester per Rp. 2.070.000,00per orangc) Semester III; semester per Rp. 2.070.000,00per orangb) Semester II; Rp. 2.070.000,00per orang per semester a) Semester I; 3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis); Rp. 900.000,00per orang2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; Rp. 100.000,00per orang1) Pendaftaran Calon Taruna;
Rp.3.000.000,00per orang per semester f) Semester VI. c) Semester III; per orang per Rp.3.000.000,00 semester ._----_......._------_ ........ _-----------------------------------------------------------------------------------------------_------------------- d) Semester IV; per orang per Rp.3.000.000,00 semester ._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_. e) Semester V; per orang per Rp.3.000.000,00 semester Rp.3.000.000,OOper orang per semester b) Semester II; Rp.3.000.000,00per orang per semester a) Semester I; 3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis); Rp.350.000,00per orang2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; Rp. 100.000,00per orang1) Pendaftaran Calon Taruna;
6) Wisuda. Rp. 1.480.000,00per orang 5) Sertifikasi Pengemudi; Rp. 600.000,00per sertifikat 4) Biaya Penunjang (Non Akademis); Rp.12.970.000,00per orang per orang per Rp. 3.000.000,00 semesterh) Semester VIII. Rp. 3.000.000,00per orang per semesterg) Semester VII; Rp. 3.000.000,00per orang per semesterf) Semester VI; '--brffe~e-~te~-"iI;--------------------------"per-orang-pe-~-------Rp:--3-:000-:o-6o:oo-- semester '--~Y-Se~este-~-JiC--------------------------pe-r-~~~g-pe~-------Rp:--3-~OOo~o-6o-:-oo-- semester '--drS-e~este~'I\T;----------------------------p~-~~~g-pe"i---------Rp:--3-~OOo~oo6:oo-- semester ._---------------------- ,._..- _---------------------------------------------------------- ----------------------------------------- per orang per Rp. 3.000.000,00 e) Semester V; semester semester 61 Rp.600.000,00per sertifikat5) Sertifikasi Pengemudi; d) Semester IV; per orang per Rp.3.000.000,00 semester --------- ........-... -..-..----_ ....._-----------------------------------............... -.." .....-.............. _-------------------------------------- ..........~-,._------------ e) Semester V; per orang per Rp.3.000.000,00 semester_________________ w_ H .. __ _ f) Semester VI. per orang per Rp.3.000.000,00 semester ------------------ ..------------------------------------------------_---------- ...._---_ .._ .._--_...._------------------------------------_----- 4) Biaya Penunjang (Non per orang Rp. 12.970.000 Akademis); Rp.3.000.000,00per orang per semester c) Semester III; Rp.3.000.000,00per orang per semester b) Semester II; Rp.3.000.000,00per orang per semester a) Semester I; 3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis); Rp. 350.000,00per orang2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; Rp. 100.000,00per orang1) Pendaftaran Calon Taruna;
Rp.1.480.000,00per orang6) Wisuda. Rp. 600.000,00per sertifikat5) Sertifikasi Pengemudi; f) Semester VI. per orang per Rp.3.000.000,00 semester -------------------------,.----- ... --------------------------------------------------------------------- .._......_--------------------------- 4) Biaya Penunjang (Non per orang Rp.12.970.000,00 Akademis); d) Semester IV; per orang per Rp.3.000.000,00 semester ---------------------------------------------------------------------------------_ .._---_------------------------------ ....-............_-------------- e) Semester V; per orang per Rp. 3.000.000,00 semester b) Semester II; per orang per Rp. 3.000.000,00 semester ----------------------------------------------------------------------- ............ -------------------------.---.------------------------------- c) Semester III; per orang per Rp. 3.000.000,00 semester semester Rp. 3.000.000,00per orang pera) Semester I; 3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis); Rp.350.000,00per orang2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; Rp. 100.000,00per orang1) Pendaftaran Calon Taruna; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62 JML SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN I KAPASIT I AS : n~~:~:g}-~~i::::==:====:=::::::::::::::=::::::::::t!I~~E:=:=::t:@-~:Q::~£~ L_g~.~g_b~~.9.~~!~!"j~~_~_~~~_!~~ l__!__~!!~_! l__~Q__~~~_g f Lg~-~g--$.J-~~!-~!~!--------------------------------------------Ll__~E~_! L-~-Q--Q!:~g---- ! ! Gedung Praktek Pengujian ! 2 unit ! @60 orang ! LK~.!?:~~-~~-!?-~~I!!-<?-!:~~--{~~)-----------------l-------------------------.l----------------------! ! Mobil praktek pengujian kendaraan I 1 unit ! 6 orang i ! bermotor keliling f i f :-------------------------------------- ------------------------------------------t-------------------- ..-...-.....-..+-..- .....------------------- L_~_~~~~.h_~P._E~E_~~!!.g~~!_~ ___l_)__~Q.iL L30 __Q!:~_g I LQ~4~Q.g__E~E_~g_~ .LL~Q.i! .L~9_.9.~~g i i--~~!:~-~---.----------------------------------------------------..--...J_J?.~Q.!!-----.-----_J--~J-§---~~~g--i U~::§.~j1!!~~.9J.?hrag~__. LLp.~~ .__J : I Fasilitas Sarsimen I 1 unit i 1---------------------------------------------------------------------------~ ....------------------------+-------------------- l_~Q~__~~ . ._.__. . _LL~Q.i!_ . L!Q.g!:§P__g_ i--~~-~_!~!:~':!.IE.. .Ll__~gi! " j--~QQ-g!:~-g--- i--g_~-~-g-~-~~-------------------------------------------"!_}__l!giL t__~QQ__~~~g_ __ I Fasilitas ibadah muslim ! 1 unit i 100 orang l_f~~~_~!~~_A!?_~_~~.hi!!.9__l! -l---~--~g~-!__----------+-}-QQ-gE~-g-- i Peralatan Survey i i la. Clipboard i 100 unit i lb. Counter, electronic traffic I 150 paket !
Ijazah Diploma III
Rp.600.000,00per sertifikat 5) Sertifikasi Pengemudi; a) Semester I; per orang Rp.2.070.000,00 per semester ----------~--------~--------------------..-....---..----..----------------------------------------..-..--------------------------- b) Semester II; per orang Rp. 2.070.000,00 per semester ------------------------------- ..- _..- _------------------------------------------------------------ __ ..__.._---_-------- .. 4) Biaya per orang Rp. 7.670.000,00 Penunjang (Non Akademis); 3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis); Rp. 900.000,00per orang2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; Rp. 100.000,00per orang1) Pendaftaran Calon Taruna;
6) Wisuda. Rp. 1.480.000per orang
1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Sehat Jasmani dan Rohani; 3) Disiplin; 4) Memiliki kompetensi di bidangnya; 5) Memilki keahlian dalam pengoperasian komputer 6) Visioner; 7) Bertanggungjawab 8) Memiliki Sertifikat TOC dan MOT
1) Umum
ii. Sehat Jasmani dan Rohani; iii. Disiplin; iv. Memiliki kompetensi di bidangnya;
vi. Menguasai metode pembelajaran; vii. Menguasai teknik evaluasi 2) Khusus
Ii i I I ! I I ! ! I I ! i ! I ! ! ! ! ~ i I I ! ! I : ! I 50 paket 5 unit 9 unit 19 unit 100 unit 50 unit 20 unit 30 unit 50 paket 7 unit 5 unit ! counter, pneumatic tube IC. Gps [d. Traffic baton/light stick ie. Theodolit 1 unit if. Alat ukur jarak roll meter, 25 paket i walking measure, laser distance ! I meter Ig. Speed gun I?' Stop watch II. Rompi survey jj. Kalkulator [k. Handy talkie/walkie talkie
1 Penerimaan pengaduan (pertanyaan, informasi, kritik, masalah) Diagendakandan dirapatkanoleh manajemen Diagendakan dan dirapatkan oleh manajemen Dicatat dan ditelaah a. Distribusi ke unit terkait
B. STANDAR PELAYANAN DIKLAT KETERAMPILAN / TEKNIS (SHORT COURSE)
1 Dasar Hukum Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut: NO KOMPONEN URMAN Tabel IV.2. Standar Pelayanan Diklat Keterampilan / Teknis (Short Course) 67
J. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
NO KOMPONEN URAIAN 68
! : ! ! ! ! I
j d. Lulus seleksi penerimaan j calon siswa : i ! I L -------------,--------------------------------------------------------------- _I
! d. Lulus seleksi penerimaan
, ! ! j I ! ! L _ _L _.l_L_ .......i.... ----" ___!
Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar
! ! ! i 1 ! ! ! i i I 1 ! ! ! ! 1 : i I I i J i ! : 1 ! ! I __J 71 NO KOMPONEN URAIAN . bb. Diklat Pengelola Perlengkapan Jalan CC. Diklat Manajemen Operasional Transdar Untuk Esselon 4 dd. Diklat Penyusunan Program Transdar Untuk Esselon 3 ! ee. Diklat Penyusunan 1 Kebijakan Transdar I ! Untuk Esselon 2 I ff. Diklat Sistem 1 Informasi Manajemen ! Transdar ! I gg. Diklat Ppns Pola 400 i Jp I I hh. Diklat Ppns Pola 200 ! JpI ! i I ii. Diklat Penyusunan i Perda Bidang Transdar 72 2, Diklat Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) • Pembelaiaran 100 JP
Seksi Penyelenggara dan Seksi Ketarunaan dan Kerjasama Pendaftaran Cajon Siswa Penyebaran lnforrnasi Sub sie Akademik dan Sub sie Kerjasama Jangka waktu penyelesaian 4. PPSDM PD dan BPPTDBali Perencanaa n Program Diklat Mekanisme3. URAIANKOMPONENNO 73 NO KOMPONEN URAIAN • Selama 2 minggu
per orang
per orang
per orang
per orang
Diklat Alat Pengendali per Isyarat Lalu Lintas (APILL); orang 12. per orang
per orang
per orang Diklat Operator Angkutan Umum; 9. per orang Diklat Software Vissim/Vissum; 6. Rp. Rp. 9.633.500,00 Rp. 9.633.500,00 Rp. 9.633.500,00 Rp. 9.633.500,00 Rp. 9.633.500,00 Rp. 7.668.500,00 Rp. 7.668.500,00 Rp. 6.790.500,00 Rp. 6.790.500,00 Rp. 6.208.300,00 Rp. 8.222.000,00 Diklat Trouble Shooting Alat per Pengendali Isyarat Lalu orang Lintas; 1.
. ~£~_g_ §:_~_Q§.:_~_Q.9'O_Q _
Beracun dan Berbahaya; orang 6.790.500,00 -j-~------------Diid~~TPengen-daiiru;--dan-------------pe~-------------Rp-:---------------..------------- Pengaturan Lalu Lintas; orang 6.208.300,00 -j-~------------Diki"~t-M-ru;a]e-~-higkUi~--------p-e~---------------Rp-:---------------------------- Umum; orang 6.208.300,00 --4-:------------Diki"~t-~i~~je-~-Mu-da---------------------p-e~-------------Rp-:------------------..--- ----. Angkutan Umum; orang 8.221.800,00 --5-:------------Diki~t-AnaIi~is-D~pak---------------pe~---------------R_-p-_--s4s:-ioo;o-c ----. Lalu Lintas untuk orang Konsultan;
Diklat Manajemen Terminal per Angkutan Jalan orang Rp. 4.643.000 00 Rp. 7.648.250,00 Rp, 7.648.250,00 Rp. 4.328,000,00 Rp. 7.149.500,00 Rp. 4.643.000,00 Rp. 4.643.000,00 Rp. 7.653.500,00 per orang Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan; 37. 36. 35. 34. 33. 32. 31. 30.
_______________________________________________________________________.z:_§_:!~:_~§.Q2.OQ .
Terminal orang 4.815.000,00 per orang Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan J alan; ----------------------------------------------------------------------------,-------""-------------------------------------------- ----
Angkutan Umum; orang 12.750.000,00 Rp. 12.750.000,00 Rp. 11.650.000,00 Rp. 10.600.000,00 Rp. 12.700.000,00 Rp. 6.450.000,00 Rp. 13.349.500,00 per orang Diklat Dasar Transportasi Darat; Diklat Pengujian Kendaraan per Bermotor Lanjutan; orang 26. 25. 24. 23. 22. 21.
__________________~§!i~g_~ __l:r:~y~_~! ~!_~g__ .2:_2~~:_~_QQJ_Q_Q _
Bermotor Dasar; orang 10.629.500,00 orangLintas Angkutan Jalan; 9.633.500,00 URAIANKOMPONENNO 79 orang perDiklat Petugas Operasi Angkutan Barang per orang Diklat Petugas Operasi Angkutan Orang Diklat Pengemudi Angkutan per Orang orang orang perDiklat Penyusunan Perda Bidang Transdar orang perDiklat Ppns Pola 200 Jp orang perDiklat Ppns Pola 400 Jp orang perDiklat Sistem Informasi Manajemen Transdar Diklat Penyusunan per Kebijakan Transdar Untuk orang Esselon 2 Diklat Penyusunan Program per Transdar Untuk Esselon 3 orang orang perDiklat Manajemen Operasional Transdar Untuk Esselon 4
3.648.750,00 Rp. 3.648.750,00 Rp. 3.648.750,00 Rp. 4.643.000,00 Rp. 21.000.000,00 Rp. 31.000.000,00 Rp. 4.643.000,00 Rp. 4.443.500,00 Rp. 4.443.500,00 Rp. 4.443.500,00 Rp. 4.643.000,00 orang perDiklat Manajemen Kampanye Keselamatan Jalan orang 51. 50. 49. 48. 47. 46. 45. 44. 43. 42. 41. --4-0-:---------Diidat-P~~bekaian--Kep-aJa----------pe~--------------Rp.--------------------------- ----, UPT PKB orang 4.643.000,00 Rp. 4.643.000,00 Rp. 4.643.000,00 perDiklat Pengawasan LLAJ 39. 38. URAIANNO KOMPONEN 80 2 unit 50 paket 5 unit URAIAN prasarana, danj atau fasilitas ~7~.-r~S-ar-a-n-a-'----_'-'---S-A-RA--N-A--D-A-N--P-RA--S-A-RA--N-A--~--------'-KA--P-A-S-I~1 , PELAYANAN ,JML, AS I I ~ I ~ ~----------------._...--~-------------------------------------------------------+-------------- --1------------------------- --'1 I Ruang ke1as ill unit ! @30 ! , f I ~ t ,._.. 1 _ l _Q~~_!!.g J l..g~~~g-~~~Q~~!Q!"j~!TI _Ko_~p~~!___._j}-.~!!g------------J---;?-Q--Q~~~-g---J Lg~~~g-§i~~~_~.tQ!_ . .-.-L!__~-~!!----------__L-~Q-2!"~-g-g---J ! Gedung Praktek Pengujian 12 unit I @60 I : d I I I U~~~---~!"~§l:g_J?e~_~Q!Q!:__O:~~)__ . l_---------- ._. . j__QE~_~_g -J i Mobil praktek pengujian i 1 unit I 6 orang I L_!5_~Q_9_~!:~~_!l_!?_~!_~2t2_!:__~~W_!g_g l. j________________________ J L~-Q~-~~h2P--2~-!:~~-~g!5_~!~~ L!__~_I_?i! j---;?-Q-2~~~g-~~J E~~~~===-==f ! Fasilitas Sarsimen i 1 unit i ! l!_~i~~~~~~~ff= I Fasilitas ibadah muslim ! 1 unit I 100 oran i l__~~~m!~~_j!?_~_q_~h_hi~_q_~ ..l-_!__1:!n~! L~-QQ-gE~!?j--J I Peralatan Survey I j I [a. Clipboard i 100 unit Ij' i , I I lb. Counter, electronic traffic 1150 paket ! ! i counter, pneumatic tube I i, j , lc. Gps 7 unit l I id. Traffic baton/light stick 5 unit! I : i I [e. Theodolit 1 unit I ! If. Alat ukur jarak : roll meter, , 25 paket ! I I walking measure, laser iii I distance meter 9 unit 1 ! Ig. Speed gun 19 unit! i lh. Stop watch 100 unit 1 ! Ii. Rompi survey 50 unit Ij. Kalkulator 20 unit [k. Handy talkie/walkie talkie 30 unit !1. Bendera semaphore 50 paket 1m.APD (alat pengaman diri) i helm, sarung tangan, baju I laboratorium, masker in. Lampu senter dan palu
1) Umum a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) 8ehat Jasmani dan Rohani; c) Disiplin; d) Memiliki kompetensi di bidangnya; e) Menguasai materi pembelajaran; f) Menguasai metode pembelajaran; g) Menguasai teknik evaluasi 2) Khusus a) Memiliki Ijasah 82 atau setara ; b) Memiliki sertifikat TOT
1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) 8ehat Jasmani dan Rohani; 3) Disiplin; 4) Memiliki kompetensi di bidangnya; 5) Memilki keahlian dalam pengoperasian komputer 6) Visioner; 7) Bertanggungja wah 8) Memiliki sertifiat Toe dan MOT
Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan un sur terkait dalam pelaksanaan diklat. Hal yang be1um tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku. Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan diklat pembentukan dan teknis merupakan bentuk pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Balai Diklat Transportasi Darat Bali. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai stan dar teknis dalam pelayanan diklat yang sangat berpengaruh dalam pencapaian mutu lulu san yang senantiasa dikembangkan (update) disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sesuai ketentuan. PENUTUP BABV
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)