DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2016

Nomor: 106
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong diperlukan adanya Standar Pe1ayanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong melalui Peraturan Menteri Perhubungan; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 106 TAHUN 2016 TENTANG STANDARPELAYANANPADA KANTORUNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DOMINE EDUARD OSOK SORONG MENTERIPERHUBUNGAN

2.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 ten tang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Pasal 1

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorongmerupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorongdalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait INDONESIA TENTANG STANDARPELAYANANPADA KANTOR UNIT PENYELENGGARABANDAR UDARA DOMINE EDUARD OSOK (DEO) SORONG. MENTERI REPUBLIKPERHUBUNGANPERATURAN MEMUTUSKAN

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012. Menetapkan

g.Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi;
h.Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.

(2)Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
1. a.Dasar Hukum;
2. b.Persyaratan;
3. c.Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
4. d.Jangka Waktu Penyelesaian;
5. e.Biaya/ tarif; Produk Pelayanan; Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas; Kompetensi Pelaksana; Pengawasan Internal; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; Jumlah Pelaksana; Jaminan Pelayanan; f. g. h. 1. J. k. ~ 1. PelaporanTempatPemakaiane. Pelayanan Jasa Keberangkatan;
6. f.Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara; Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
7. c.Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;
8. d.Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome); danPenempatanPendaratan,Jasab. Pelayanan Pasa12
(1)Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong meliputi:
1. a.Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang; bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. Pasa15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa14
(1)Standar Pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
(2)Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan. Pasa13 Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2017.
1. m.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
2. n.Evaluasi Kinerja Pelaksana.
(3)Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sarong yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. SRI LESTARI RAHAY Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1337 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tangga16 September 2016 BUDI KARYA SUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan kearnanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu. Dalam mengemban misinya, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta saran a dan prasaranayang memadai. Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dikategorikan sebagai pelayanan publik karen a terkait erat dengan masyarakat penerbangan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaminnya. Sebagai organisasi publik, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatan penerbangan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong adalah untuk menjamin keandalan operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan standar yang berlaku. BABI PENDAHULUAN PM 106 TAHUN 2016 5 SEPTEMBER 2016 NOMOR TANGGAL LAMPIRANPERATURANMENTERIPERHUBUNGAN C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong meliputi:

2.Tujuan Tujuan yang mgm dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainya dalam bidangpelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan. B. Maksud dan Tujuan
1.Maksud Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan yang menjadi tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun sebuah Standar Pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar pelayanan yang disusun memiliki indikator-indikator dalam pencapaiannyayaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan. A. Pengertian
1.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelanggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
2.Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
3.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung; PENGERTIANDAN PRINSIP PENYUSUNANSTANDARPELAYANAN

a.Identifikasi kondisi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong saat ini (kondisi bandar udara dan jenis pelayanannya) ;
b.Identifikasi Standar Pelayanan Bandar Udara;
c.Penjabaran Standar Pelayanan Bandar Udara. Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :
1. 1.Dasar Hukum
2. 2.Persyaratan
3. 3.Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. 4.Jangka Waktu Penyelesaian
5. 5.Biaya./tarif
6. 6.Produk Pelayanan
7. 7.Sarana, Prasarana, darr/ atau Fasilitas
8. 8.Kompetensi Pelaksana
9. 9.Pengawasan Internal
10. 10.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. 11.Jumlah Pelaksana
12. 12.Jaminan Pelayanan
13. 13.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. 14.Evaluasi Kinerja Pelaksana
15. 2.Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
16. 3.Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip: 1.Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. B. Prinsip.
17. 7.Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkunganinstitusi PenyelenggaraNegara,Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata- mata untuk kegiatan pelayanan publik.
18. 8.Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
19. 6.Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sernata- mata untuk kegiatan pelayanan publik.
20. 5.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, darr/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dari/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggarapelayanan publik.
21. 4.Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan; dasar penyelenggaraan pelayanan.
22. 2.Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
23. 3.Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
24. 4.Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
25. 5.Biayay tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus darr/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan an tara penyelenggara dan masyarakat.
26. 6.Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
27. 7.Sarana, prasarana, danJatau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara komponenmencantumkanharusStandar Pelayanan dipersyaratkan sekurang- kurangnya meliputi:
28. 1.Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi
c.Komponen Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap
1. 4.Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggung-jawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
2. 5.Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
3. 6.Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
4. 7.Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pe1ayanan bandar udara saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitasJkemampuan dari BABIII IDENTIFlKASIKONDISISAATINI Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SPM), Standar Teknis Sektor, Standar Operating Procedures (SOP)dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
5. 8.Kompotensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
6. 9.Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
7. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksananaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
8. 11.Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenal komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
9. 12.Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
10. 13.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu -raguan.
11. 14.Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan. 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan; 2) Apa saja yang dimiliki/ dilaksanakan oleh organisasi (unit/ satuan kerja pelayanan); A.IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGANDAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN Proses identifikasi mi dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain: Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:
a.Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
b.Jenis pelayanan,produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
c.Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
d.Sarana prasarana dan anggaran;
e.Jumlah dan kompetensi SDM;
f.Pengawasan internal;
g.Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
h.Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
1. 1.Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Bandar Udara. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi: unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan bandar udara. Unsur-unsur organisasi terse but diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, sistem dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/ atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan bandar udara. pelaksanaan pengaturan diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorongmenyelenggarakan fungsi:
2. 1.Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
3. 2.Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, S1S1 udara, sisi darat, dan alat- alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
4. 3.Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
5. 4.Penyiapan pelayanan
6. 1.Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara PMNo. Bandar Udara Domine Eduard 40Tahun Osok (DEO)Sorong mempunyai 2014 dan PM tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa 83 tahun terkait bandar udara, kegiatan 2015 kearnanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum Tugas , Fungsi, Kewenangandan Dasar Hukum Kelembagaan Tabell 3) Bagaimana bentuk/ struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini; 4) Instanai/ unit/Batker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya; 5) Peraturarr/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya. Tahun 2015penunjang;
7. 2.Perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, SlSl keselamatan, sisi udara, sisi Tahun 2014 darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas dan PM 83 fasilitas PM No. 401. PengoperasianKewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan 2. pelaporan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
8. 11.Pelaksanaan evaluasi dan urusan kepegawaian, pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/ AMq serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time);
9. 5.Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
10. 6.Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan, dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
11. 7.Pelaksanaan kerja sarna dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait ban dar udara;
12. 8.Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;
13. 9.Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;
14. 10.Pelaksanaan Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, antara lain: Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/ Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/ satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/ instansi yang bersangkutan. B. IDENTIFIKASIJENIS PELAYANAN,PRODUKPELAYANAN,MASYARAKATDAN PIHAKTERKAIT penyelenggaraan - Pelayanan yang terkait dengan Penerbangan Direktorat Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Imigrasi Badan Karantina Pertanian Direktorat J enderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Jenderal PM No. 40 Tahun 2014 dan PM 83 Tahun 2015 Perhubungan Udara Direktorat Bandar Udara Direktorat Keamanan Direktorat udara, sisi darat, dan alat- alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
15. 3.Pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Controll AMC) serta penyusunan j adwal penerbangan (slot time);
16. 4.Pengamanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
17. 5.Kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
18. 6.Pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygienedan sanitasi; lnstansi/ UnitJ Satker -3.
a.Jasa pendaratan pesawat udara
b.Jasa Penempatan pesawat udara
c.Jasa Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)
a.Direktorat Bandar Udara
b.Direktorat Angkutan Udara PP 15 Tahun 2016 a. Badan Usaha Angkutan Udara 2. 1 ProsesKeberang a. Pemeriksaan PM 178 Tahun Penumpang - Direktorat katandan Penumpang 2015 pesawat Bandar Kedatangan dan Bagasi kedatangan Udara Penumpang b. Pelayanan dan - Kantor Check-In keberangkatan Sea dan
c.Imigrasi di bandara Cukai Keberangkatan - Kantor
d.Imigrasi Imigrasi Kedatangan dan
e.Pelayanan Bea Karantina dan Cukai
f.Ruang Tunggu Keberangkatan
g.Pelayanan bagasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait Tabel- 2 Selanjutnya jawaban atau hasil penelitianj kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel - 2 sebagai berikut: 3) Siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut; 4) Apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal; 5) Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan. Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanannya. 1)Apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi; 2) Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut; . Direktorat Bandar Udara . Direktorat Keamanan Bandar Udara . Direktorat Bandar Udara a.Badan Usaha
b.Masyarakat
c.Pemerintah Daerah PP 15 Tahun 2016 PP 15 Tahun 2016 a. Badan Usaha Angkutan Udara
b.EMPU
c.Pos Indonesia
a.Sewa tanah dan ruangan
b.Konsesi a) Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (Fuel Through Put) b) Konsesi atas Penyediaanfasilita PP 15 Tahun 2016 a. Badan s Check-In Counter usaha angkutan udara
b.Penumpan g 8. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan Pelayanan J asa Penyediaan Kargo dan Pos fasilitas terminal Pesawat Udara Kargo 6. Direktorat Bandar Udara PP 15 Tahun 2016 a. Badan usaha angkutan udara
b.Penumpang Pelayanan J asa Penyediaan Pemakaian fasilitas garbarata Garbarata 5. Pelayanan untuk PP 15 Tahun 2016 Badan usaha a. Direktorat kondisi tertentu angkutan Bandar udara Udara Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome) 4. Badan usaha a. Direktorat angkutan Bandar udara Udara Penambahan Jam PP 15 Tahun 2016 Pelayanan Operasi Bandar Udara Pelayanan J asa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara 3. pesawat udara Pelayanan Jasa Penggunaan Saran a dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi 7. Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya.Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses InI perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksanaarr/ petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan terse but dan memerlukan waktu beberap a menit /jam. Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini. C. IDENTIFlKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN,BIAYA DAN WAKTU pemerintahkeamanan terbatas bagi orang dan kendaraan keamanan terbatas Izin masuk Tanda izin masuk PP 15 Tahun 2016 a. Badan daerah terbatas daerah terbatas PM 33 Tahun usaha dan daerah dan daerah 2015 b.Tnstansi . Direktorat Keamanan Bandar Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. IX 9. pengusahaa n tanah dan ruangan c) Konsesi penyrmpana n kendaraan bermotor d) Konsesi penyewaan space iklan yang disewakan kembali
c.Shooting film, pemotretan dan promosi Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-3berikut: \ ....... (/) CiS s::....... "0 i-< o o ..!a i-<

(1),.Q l{) ..... cd ~ v if) If) o C\l io

1.Proses Pemeriksaan a. Cabin X-Ray 4 Keberangkatan Penumpang

b.Baggage X-Ray 4 dan Kedatangan dan Bagasi Penumpang
c.Walk Trough 4
d.Hand Metal Detector 3
e.Body Scanner 1 Pelayanan a. Check-in Counter Desk 12 Chek In
b.12
c.Baggage Conveyor Belt 4 Imigrasi a. Counter Desk 1 Keberangkatan Imigrasi a. Counter Desk 1 Kedatangan Pelayanan Bea a. Counter Desk 1 dan Cukai Ruang Tunggu a. Cabin X-Ray 2 Keberangkatan
b.Tempat Duduk 150 Pelayanan a. Trolley 150 bagasi b wrapping 1 Saran a dan Prasarana Tabel- 4 Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan saran a, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel - 4 berikut: Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan. Sarana merupakan fasilitas utama yang mendukung kegiatan penyelengaraan pelayanan seperti: Check-in Counter, Garbarata dan X-Ray. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan unit/ satker / Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan. D. IDENTIFlKASI SARANA DAN PRASARANA Fasilitas a. AC 50 Kenyamanan
b.Toilet 11 Tempat Parkir 4.340 c. m2 d. Fasilitas Berkebutuhan Khusus - Lift 1 - Toilet 6
e.FIDS 34 Fasilitas yang a. ATM 4 memberi nilai
b.Mushola 1 tambah
c.Nursery room 1
d.Tenant 1
e.Restoran 2
f.Smoking room 1
g.Taka 10
h.Internet/ wifi 1 Fasilitas pembelian tiket 1. (mandiri) - J. Charging station 1
k.Fasilitas air minum 2
1. 1.Lounge eksekutif 2 J. TV 12
2. 2.Pelayanan Jasa Jasa a. Landasan 1 Pendaratan, pendaratan Landas Hubung Penempatan dan pesawat udara b. (Taxiway) 2 Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) Jasa a. Apron (Flexible) - penempatan
b.Apron (Rigid) 1 pesawat udara Jasa a. Apron 1 penyimpanan pesawat udara
1. 3.Pelayanan Jasa Fasilitas a. Landasan 1 Penggunaan penambahan
b.Taxiway 2 Bandar Udara di jam pelayanan Luar Jam operasi ban dar
c.Apron 2 Operasi Bandar udara d. Apron Flood Light 2 Udara
e.r/w edge light 64
f.t/x edge light 46
g.PAPI System 8
h.Tuming Area 10
1. 1.Aproach Light 45
2. 4.Pelayanan Jasa Fasilitas a. Landasan 1 Penggunaan penggunaan
b.Taxiway 2 Bandar Udara bandar udara Alternatif Alternatif
c.Apron 2 (Alternate (Alternate d. Apron Flood Light 2 E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing, Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-5 sebagai berikut: Aerodrome) Aerodrome) e. r/w edge light 64
f.t/x edge light 46
g.PAPI System 8
h.Turning Area 10
l.Aproach Light 45
1. 5.Pelayanan Jasa Fasilitas Pemakaian garbarata
a.garbarata 2 Garbarata
1. 6.Pelayanan Jasa Fasilitas a. Check-in Counter Desk 12 Pemakaian pemakaian
b.Timbangan 12 Tempat tempat Pelaporan pelaporan
c.Baggage Conveyor Belt 4 Keberangkatan ke berangka tan
1. 7.Pelayanan Jasa Fasilitas kargo a. Gudang Kargo 1 Kargo dan Pos dan pos Pesawat Udara pesawat udara b. X-Ray Kargo 1
2. 8.Pelayanan Jasa Fasilitas a. Umum 4 Penggunaan Ruangan
b.Resto/ Cafe 4 Sarana dan Prasarana di
c.Airline 8 Bandar Udara d. Non Penerbangan 4 berdasarkan Tugas dan
e.Lahan 3 Fungsi
1. 9.Izin masuk a. Kamera 1 daerah terbatas Fasilitas dan daerah Pembuatan keamanan Pas
b.Mesin Cetak Pas 1 terbatas Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan.Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/ satker.Apakah pada unit/ satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/ fungsional) . Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel- 6 sebagai berikut: F. PENGAWASANINTERNAL
1. 1.SD 1
2. 2.SLTP
3. 3.SMA 49
4. 4.D-I
5. 5.D-II 1
6. 6.D-III 9 Tenaga SDM Bandara terdiri dari berbagi jenjang keahlian dan disiplin ilmu lainnya, sebagai berikut: 1. Unit/Barker Pelayanan : Tabel- 5 Jumlah dan Kompotensi SDM Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan.Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada until satker untuk jenis layanan tertentu saat ini.Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM. Sete1ah itu se1anjutnya hasilnya dituangkan dalam alatbantu pencatatan pada Tabel- 7 sebagai berikut: G. PENANGANANPENGADUAN,SARANDANMASUKAN internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk 1 layanan. Pengawasan Internal Tabel- 6 Kantor Unit Penye1enggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong I=: ro ..!:4 ;:l C/) ro :;E I=: ro "d I=: ro @ t'-- W ex) I C"l ........ V ,.0 ~
7. 1.Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Rangkaian kegiatan penumpang mulai dari masuk ke terminal sampai dengan naik ke pesawat terbang dan rangkaian kegiatan penumpang mulai dari turun dari pesawat terbang sampai meninggalkan terminal- Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorongsebagaiberikut : BABIV STANDAR PELAYANAN Memberikan pelayanan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan penyewaan dibidang elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta sipil dan lingkungan bandar udara yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf UPBU Kelas I Domine Eduard Osok - Sorongharus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, UPBU Kelas I Domine Eduard Osok- Sorongakan: 1.Meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan yang diarahkan untuk mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan;
8. 2.Mengembangkankemampuan dan kernandirian sumber daya pembiayaan;
9. 3.Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif;
10. 4.Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Bandar Udara dan Instansi terkait. Pimpinan dan seluruh staf UPBUDomineEduard Osok - Sorong bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari. H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN Keuangan Nomor Per tan Administratif
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
1. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
1. 1.Dasar Hukum
2. 1.Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas
3. 2.Mempunyai kartu identitas / passport / KITAS
4. 3.1010s pemeriksaan security Persyaratan Pelayanan 2. Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan 1ayanan Umum; L Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012.
a.Pemeriksaan Penumpang dan BagasiProduk6. Sesuai dengan peraturan tarif PNBPj BLUBiayaj tarif5. Sesuai dengan PM. 178 Tahun 2015Jangka waktu Penyelesaian 4 B. PROSEDUR KEDATANGANDOMESTIK A.PROSEDUR KEBERANGKATANDOMESTIK prosedur dan Sistem, mekanisme 3. dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan.
1. 9.Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang
2. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong
3. 2.Pegawai Bandara yang Memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
4. 3.Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya 2Wrapping13 15012 Trolley 15011 Tempat Duduk 110 Counter Desk Bea Cukai 19 Counter Desk imigrasi 48 Baggage Conveyor Belt 127 Timbangan 126 Check in Counter Desk 15 Body Scanner 34 Hand Held Metal Detector internal 33 Walk Through Metal Detector 42 Baggage X-Ray Kompetensi Pelaksana 8. 41 Cabin X-Ray prasarana, darr/ atau fasilitas
5. 7.Sarana,
b.Pelayanan Chek:In
c.Karantina Kesehatan
d.Imigrasi Kedatangan
e.Pelayanan Bea dan Cukai
f.Ruang Tunggu Keberangkatan
g.Pelayanan bagasi Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard keamanan Osok (DEO) Sorongmenjamin bahwa semua pengguna jasa dan akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit keselamatan Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) pelayanan Sorong dengan baik, semua jerns kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorongmemberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan sesuai PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.
1. 13.Jaminan •..•....•........J1.1rrilah i < ••··.·..•••..·.75·.··.• S2 1
2. 7.D-1V/SI 14
3. 6.D-1II 9
4. 5.D-II 1
5. 4.D-1
6. 3.SMA 49 .i Nor·.·.)PENtJIDft(A.N, }&U:M:EAH·.·..·•·•
7. 1.SD 1
8. 12.Jaminan pelayanan
9. 2.SLTP
10. 11.Jumlah Pelaksana
11. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 ten tang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 ten tang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lernbaran Ne
1. 1.Dasar Hukum
2. 2.Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U). Rangkaian kegiatan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara. Udara Domine Eduard Osok (DEO) Soronguntuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
3. 14.Evaluasi l.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. kinerja
4. 2.Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. Pelaksana
5. 1.MemilikiIjin Route
6. 2.MemilikiSlot Time
7. 3.Memilikiizin terbang (Flight Approuab
8. 2.Persyaratan Pelayanan Republik Indonesia Nomor 4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
1. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor8); J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119jPMK.05j2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
1. 1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pe1ayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012. 45 1 1 2 1 2 1 Landasan 2 Taxiway 3 Apron 4 AFLS 5 Apron Flood Lights 6 Wind Direction Indicator
1. 2.Jasa Penempatan Pesawat Udara
2. 3.Jasa Penyimpanan Pesawat Udara prasarana, dan/ atau fasilitas
3. 7.Sarana, Pelayanan
4. 6.Produk 1. Jasa Pendaratan Pesawat Udara
5. 5.Biayajtarif Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
6. 4.Jangka Sesuai dengan SOPAMC. waktu Penyelesaian
7. 3.Sistem, mekanisme dan prosedur Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.
8. 13.Jaminan
l.SD 1
1. 2.SLTP
2. 3.SMA 49
3. 4.D-I
4. 5.D-II 1
5. 6.D-III 9
6. 7.D-IV Sl 14
7. 8.S2 ......•••...;,Jui1:l1ah.·.•.··.•····•·············
8. 12.Jaminan pelayanan
9. 11.Jumlah pelaksana
10. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan. internal
11. 9.Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang
12. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong
13. 2.Pegawai Bandara yagn memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
14. 3.Pegawai Bandara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya Kompetensi Pelaksana 8. Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerb baran Ne blik Indonesia
1. 1.Dasar Hukum
2. 3.Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara. Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan prasarana bandar udara namun pelaksanaannya di luar jam operasi bandar udara.
3. 2.Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.kinerja Pelaksana l.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.14. Evaluasi dan pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor keselamatan Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok pelayanan (DEO) Sorong dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Soronguntuk menjamm keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong. Eduard Osok (DEO) Sorongmenjamin bahwa semuakeamanan /
4. 1.MemilikiIjin Route
5. 2.MemilikiSlot Time
6. 3.Memilikiizin terbang (Flight Approvals
7. 4.Memenuhi syarat operasi bandar udara
8. 2.Persyaratan Pelayanan Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4616);
i.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor8); J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; L Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012.
1. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong
2. 2.Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
3. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang Kompetensi Pelaksana 8. 1 Landasan 1 2 Taxiway 2 3 Apron 1 4 AFLS 1 5 Apron Flood Lights 45 6 Wind Direction Indicator 2 Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara prasarana, darr/atau fasilitas
4. 7.Sarana, Produk Pelayanan 6. Sesuai dengan Tarif PNBP/BLUBiayaJtarif5. Sesuai dengan SOP AMCJangka waktu Penyelesaian 4. AIRLINE BEROPERASI KEPALA BANDARA FA AIRLINE TIDAK UNIT KERJA TERKAIT dan prosedur
5. 3.Sistem, mekanisme Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorongmenjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara
6. 1.KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara. .•.....••....•..;.Jufulah···.·· 1S28.
7. 147.D-IV Sl 9D-III6.
8. 5.1D-II D-I4.
9. 3.49SMA SLTP2.
10. 12.Jaminan Pelayanan
11. 13.Jaminan keamanan ;4
12. 11.SD ·····.No·····:.PENDIDII0\:N·.f .'. .---.:: ..::" ..,: ,. - " ,'
13. 11.Jumlah pelaksana
14. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan. internal
15. 9.Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya
16. 1.Dasar Hukum Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang dan Kineria Instansi Pemerintah
1. 4.Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome) l.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
2. 2.Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
3. 14.Evaluasi kinerja Pelaksana Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Soronguntuk menjamm keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong. dan keselama tan pelayanan ,It PROSES TIDAK .. ... -~ , I AIRLINE BEROPERASI I 1 UNIT KERJA TERKAIT J~::::::::::.;1L-__K_E_PA_L_A---,B.---A_N_D_A_RA__ ---,1 '" \~ A_]R_L~IN-E----~I~~/~-----~J~ '" MULA] dan prosedur
4. 3.Sistem, mekanisme
5. 1.Memiliki Ijin Route
6. 2.Memiliki Slot Time
7. 3.Memiliki izin terbang (Flight Approvals
8. 4.Memenuhi syarat operasi bandar udara
9. 2.Persyaratan Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
10. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119jPMK.05j2007 ten tang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
1. 1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012.
1. 1.KP 39 Tahun 2015 ten tang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara. Pengawasan internal
2. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong
3. 2.Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
4. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya Kompetensi Pelaksana 1 Landasan 1 2 Taxiway 2 3 Apron 1 4 AFLS 1 5 Apron Flood Lights 45 6 Wind Direction Indicator 2 Pelayanan Jasa Pengunaan Bandara Alternatif 9. 8.
5. 6.Produk Pelayanan
6. 7.Sarana, prasarana, dan Zatau fasilitas Biayaj tarif5.
7. 4.Jangka waktu Sesuai dengan SOP AMC Penyelesaian Sesuai dengan Tarif PNBPj BLU 1.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
8. 2.Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
9. 14.Evaluasi kinerja Pelaksana Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
10. 1.KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.
11. 13.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
12. 1.SD 1
13. 2.SLTP
14. 3.SMA 49
15. 4.D-I
16. 5.D-II 1
17. 6.D-III 9
18. 7.D-IV SI 14
19. 8.S2 ..........•........Jurnlah .':
20. 12.Jaminan pelayanan pelaksana Jumlah11.
21. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan ....·....··1 Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4616);
1. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor8); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119jPMK.05j2007 tan Administratif Pen
1. 1.Dasar Hukum
2. 5.Pelayanan Jasa Pernakaian Garbarata dibandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku Pelayanan
3. 6.Produk Pelayanan dalam rangka penggunaan fasilitas garbarata
4. 5.Biayajtarif Sesuai dengan Tarif PNBPjBLU
5. 4.J angka Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya waktu Penyelesaian I UNBOARDlNGfBOARDING I _i ~ l OPERATOR J GARBARATA '---.-----" W I UNIT KERJA TERKAIT I<;:•.•..•......• j (AMC) I ~_ ~ ~--------~ ~ l AIRLINE I ~ KEPALA BANDARA I MULAl dan prosedur
6. 3.Sistem, mekanisme 2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax. Pelayanan
7. 2.Persyaratan 1) Penggunajasa harus berbadan hukum. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. 1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012.
1. 7.D-1V 81 9D-II16. 1D-II5. D-1
2. 3.SMA 49 >Ncr\ PENblbIKAN"· .10MLAH····.··.··.···
3. 1.SD 1
4. 2.SLTP 14 4.
5. 11.Jumlah Pelaksana
6. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamm kualitas (quality assurance) produk layanan. Pengawasan internal 9. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
7. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya
8. 7.Sarana, prasarana, dany atau fasilitas
9. 8.Kompetensi 1. Pelaksana 2. Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong dalam menerapkan PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik baran N blik Indonesia Tahun 2009
1. 1.Dasar Hukum
2. 6.Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan
3. 2.Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. l.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. kinerja Pelaksana
4. 14.Evaluasi keamanan Osok (DEO)Sorong menjamin bahwa semua pengguna jasa dan akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara keselamatan Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong dengan pelayanan baik, semua jerns kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara DomineEduard Osok (DEO)Sorong. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard13. Jaminan
5. 1.Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorongmemberikankepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 1 •••. ·•• _..... i' •• JumHih·.·.·., •.••••·(i ......••.75 .,·.•..·.....-:':
6. 12.Jaminan pelayanan
7. 8.S2 1 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4616);
1. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor8); J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
1. 1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012. /
1. 2.Persyaratan Tersedianya check in counter yang sesuai standar pelayanan Pelayanan assurance) produk layanan.
2. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong
3. 2.Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
4. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan darr/atau pelatihan dibidangnya
5. 9.Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan internal dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality 43 Conveyor Belt 122 Timbangan Kompetensi Pelaksana 8. 121 Meja Check-In darr/atau fasilitas prasarana,
6. 7.Sarana,
7. 6.Produk Penyediaan fasilitas Check-In Counter Pelayanan
8. 5.Biaye./ tarif Sesuai dengan tariff PNBP/BLU Sesuai dengan PM 89 Tahun 2015 1C'1 t\, CHECK IN COUNTER n Jangka waktu Penyelesaia 4. UNIT KERJA TERKAIT ~ . L-- ----.-- __J ->- L...-__ --,,.-- __ __I AIRLINE MULAI dan prosedur
9. 3.Sistem, mekanisme 1.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.14. Evaluasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong. pelayanan n dan keselamata keamanan
10. 13.Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong memberikan kepastian pe1ayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
11. 12.Jaminan pelayanan S28. 14D-IV Sl7. 9D-III6. 1D-II5. D-I4. 49SMA
12. 2.SLTP 1 3.
13. 1.SD 1
14. 11.Jumlah Pelaksana
15. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
1. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Kementerian Pe Lembaran Dasar Hukum 1.
2. 7.Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. Pelaksana Sesuai dengan tariff PNBPjBLU Sesuai dengan SOP terminal Kargo I JASA POS DAN KARGO (SLA) J _i ~ Biayajtarif5. PROSES -~ , I TIDAK ..... Jangka waktu Penye1esaian 4. I UNIT KERJA TERKAIT 1.~·:::::::::.;1 KEPALA BANDARA I ~ I PENGELOLA JASA :I<IE~~---'"'1/,\ ~ MULAl dan prosedur Sistem, mekanisme 3. Tersedianya terminal kargoPersyaratan Pelayanan 2. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119jPMK.05j2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
1. 1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012. /
1. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan. Pengawasan internal 9.
2. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sarong
3. 2.Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating perala tan yang masih berlaku
4. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya Kompetensi Pelaksana 8. 1X-Ray Kargo3 12 Timbangan 1 1Gudang Kargo Penyediaan fasilitas terminal Kargo prasarana, darr/atau fasilitas
5. 7.Sarana, Produk Pelayanan 6. NO? i\'PENDlniKAN".) ':":,:':':,:'.::". JUJ\i1EAH ,.... ,. Jumlah ·"'::;,:'i'::.':',:· :':,/:':::'>:::: 11. •. 1" .•• ·
6. 1.SD 1 Pelaksana
7. 2.SLTP -
8. 3.SMA 49
9. 4.D-I -
10. 5.D-II 1
11. 6.D-III 9
12. 7.D-IV/SI 14
13. 8.S2 1 < :/..:. ;;:;:Jumlah, ;.~..:.~:;:~'::;~// ,</75/; ;;;!:;(:
14. 12.Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard pelayanan Osok (DEO) Sorongmemberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan stan dar pelayanan
15. 13.Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard keamanan Osok (DEO) Sorong menjamin bahwa semua pengguna jasa dan akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara keselamatan Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dengan pelayanan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong untuk menjamm keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
16. 14.Evaluasi lPenilaian DP3 oleh atasan langsungnya. kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. Pelaksana Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4616);
1. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor8); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
1. 1.Peraturan Menteri Nomor PM 40 Tahun
2. 1.Dasar Hukum
3. 8.Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sesuai dengan perjanjian/kontrak kerjasama TIDAK ...''t..- :;....<' PROSES 7~ I PERJANJIAN SEWA (SLA) I t ~ n I UNIT KERJA TERKAIT I.~·.·.·.·.·.·.·..:..;:j KEPALA BANDARA I ~ I PENGELOLA JASA 11...:<""-------., ~ MULAI Jangka waktu Penyelesaia 4. dan prosedur
4. 3.Sistem, mekanisme
5. 5.Biayay tarif Sesuai dengan tariff PNBP/BLU 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012.
1. 2.Persyaratan Tersedianya sarana dan prasarana Pelayanan dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan. internal
2. 9.Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang
3. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong
4. 2.PegawaiBandar Udara yang memilikilisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
5. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya 5 Konsesiatas pengusahaan lahan parkir Ipenyimpanan kendaraan bermotor 4 1 Konsesi atas pengusahaan lahan dan ruangan 13 Konsesi atas Pengusahaan Pengisian BBMPesawat 162 Lahan 27Ruangan 1 1
d.Penggunaan traktor pendorong pesawat/ push back tractor
c.Shooting film, pemotretan dan promosi
b.Konsesi a) Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (Fuel Through Put) b) Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan c) Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor d) Konsesi penyewaan space iklan yang disewakan kembali
a.Sewa tanah dan ruangan Kompetensi Pelaksana prasarana, dan Zatau fasilitas 8.
1. 7.Sarana, Produk Pelayanan 6. 1.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
2. 2.Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
3. 14.Evaluasi kinerja Pe1aksana pelayanan n dan keselamata keamanan
4. 13.Jaminan
l.SO 1
1. 2.SLTP
2. 3.SMA 49
3. 4.0-1
4. 5.D-II 1
5. 6.0-111 9
6. 7.D-IV SI 14
7. 8.S2 1 ..........•....•.•J umlah
8. 12.Jaminan pelayanan
9. 11.Jumlah pelaksana
10. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan NomorKeuangan tentan
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4616);
i.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
k.Peraturan Menteri 119 PMK.05 2007
1. 1.Dasar Hukum Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:
2. 9.Ijin Masuk Daerah Terbatas dan Keamanan Terbatas
3. 4.Jangka waktu Sesuai dengan SOP PAS Bandara Penyelesaian - Bandara Sural ~ Perjanjian Sewa Menyewa Penerbitan Pas Pemohon mengikuti security awarness Persyaratan lengkap Mengajukan pennohonan pas bandara kepada Kepala UPBUdengan melenzkapi dokumen ~emohon ~ ~dan prosedur Sistem, mekanisme 3.
4. 1.Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja
5. 2.Daftar riwayat hidup
6. 3.Identitas diri (KTP,Paspor atau KITAS)
7. 4.Background check dari kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)kecuali bagi pegawai instansi pemerintah dan pegawai badan usaha milik negara; dan
8. 5.SK Pegawai atau kontrak kerja
9. 2.Persyaratan Pelayanan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. 1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012.
1. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan. Pengawasan internal 9.
2. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong
3. 2.Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
4. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan danj atau pelatihan dibidangnya 15 Mesin cetak PAS 24 Warna background 23 Kursi 12 Meja Kamera 11 Kompetensi Pelaksana danjatau fasilitas prasarana, 8.
5. 7.Sarana, Tanda izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas Sesuai dengan tariff PNBPjBLU Produk Pelayanan Biayaj tarif 6. 5. Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pe1ayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan pelayanan pengoperasian bandar udara. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku. Standar Pelayanan (SP) yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar pelayanan pengoperasian bandar udara.SP sebagai hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran.Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan standar pe1ayanan yang diberikan kepada pengguna jasa selalu meningkat. BABV PENUTUP .. :,..:... ,:._ .. -., ... ..I'ENDibtkAN JUMLAHNO>
6. 11.Jumlah
l.SD - pelaksana 2. SLTP 1
1. 3.SMA 100
2. 4.D-I -
3. 5.D-II -
4. 6.D-III 22
5. 7.D-IV/Sl 28
6. 8.S2 1 ..'. ....... . ·.Jurrilah· ...·.·..· 152 ':
7. 12.Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard pelayanan Osok (DEO) Sorong memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
8. 13.Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard keamanan Osok (DEO) Sorong menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit dan Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) keselamatan Sorong dengan baik, semua jerus kegiatan akan pelayanan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang te1ah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong untuk menjamm keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penye1enggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
9. 14.Evaluasi l.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. Pelaksana ····"·,,·..·...."1····'· SRI LESTARI RAHA U Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 UKUM Salin an sesuai dengan aslinya BUDI KARYA SUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pe1aksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar wajib berpedoman pada petunjuk teknis ini.Apabila penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pe1ayanan yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan kepada pelaksana agar dikenakan sanksi administrasi. Penggunaan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong diperlukan adanya Standar Pe1ayanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 ten tang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Pasal 1

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012. Menetapkan

g.Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi;
h.Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.

(2)Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
1. a.Dasar Hukum;
2. b.Persyaratan;
3. c.Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
4. d.Jangka Waktu Penyelesaian;
5. e.Biaya/ tarif; Produk Pelayanan; Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas; Kompetensi Pelaksana; Pengawasan Internal; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; Jumlah Pelaksana; Jaminan Pelayanan; f. g. h. 1. J. k. ~ 1. PelaporanTempatPemakaiane. Pelayanan Jasa Keberangkatan;
6. f.Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara; Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
7. c.Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;
8. d.Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome); danPenempatanPendaratan,Jasab. Pelayanan Pasa12
(1)Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong meliputi:
1. a.Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang; bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. Pasa15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa14
(1)Standar Pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
(2)Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan. Pasa13 Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2017.
1. m.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
2. n.Evaluasi Kinerja Pelaksana.
(3)Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sarong yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. SRI LESTARI RAHAY Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1337 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tangga16 September 2016 BUDI KARYA SUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan kearnanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu. Dalam mengemban misinya, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta saran a dan prasaranayang memadai. Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dikategorikan sebagai pelayanan publik karen a terkait erat dengan masyarakat penerbangan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaminnya. Sebagai organisasi publik, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatan penerbangan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong adalah untuk menjamin keandalan operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan standar yang berlaku. BABI PENDAHULUAN PM 106 TAHUN 2016 5 SEPTEMBER 2016 NOMOR TANGGAL LAMPIRANPERATURANMENTERIPERHUBUNGAN C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong meliputi:

2.Tujuan Tujuan yang mgm dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainya dalam bidangpelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan. B. Maksud dan Tujuan
1.Maksud Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan yang menjadi tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun sebuah Standar Pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar pelayanan yang disusun memiliki indikator-indikator dalam pencapaiannyayaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan. A. Pengertian
1.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelanggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
2.Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
3.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung; PENGERTIANDAN PRINSIP PENYUSUNANSTANDARPELAYANAN

a.Identifikasi kondisi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong saat ini (kondisi bandar udara dan jenis pelayanannya) ;
b.Identifikasi Standar Pelayanan Bandar Udara;
c.Penjabaran Standar Pelayanan Bandar Udara. Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :
1. 1.Dasar Hukum
2. 2.Persyaratan
3. 3.Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. 4.Jangka Waktu Penyelesaian
5. 5.Biaya./tarif
6. 6.Produk Pelayanan
7. 7.Sarana, Prasarana, darr/ atau Fasilitas
8. 8.Kompetensi Pelaksana
9. 9.Pengawasan Internal
10. 10.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. 11.Jumlah Pelaksana
12. 12.Jaminan Pelayanan
13. 13.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. 14.Evaluasi Kinerja Pelaksana
15. 2.Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
16. 3.Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip: 1.Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. B. Prinsip.
17. 7.Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkunganinstitusi PenyelenggaraNegara,Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata- mata untuk kegiatan pelayanan publik.
18. 8.Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
19. 6.Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sernata- mata untuk kegiatan pelayanan publik.
20. 5.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, darr/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dari/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggarapelayanan publik.
21. 4.Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan; dasar penyelenggaraan pelayanan.
22. 2.Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
23. 3.Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
24. 4.Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
25. 5.Biayay tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus darr/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan an tara penyelenggara dan masyarakat.
26. 6.Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
27. 7.Sarana, prasarana, danJatau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara komponenmencantumkanharusStandar Pelayanan dipersyaratkan sekurang- kurangnya meliputi:
28. 1.Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi
c.Komponen Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap
1. 4.Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggung-jawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
2. 5.Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
3. 6.Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
4. 7.Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pe1ayanan bandar udara saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitasJkemampuan dari BABIII IDENTIFlKASIKONDISISAATINI Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SPM), Standar Teknis Sektor, Standar Operating Procedures (SOP)dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
5. 8.Kompotensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
6. 9.Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
7. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksananaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
8. 11.Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenal komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
9. 12.Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
10. 13.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu -raguan.
11. 14.Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan. 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan; 2) Apa saja yang dimiliki/ dilaksanakan oleh organisasi (unit/ satuan kerja pelayanan); A.IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGANDAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN Proses identifikasi mi dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain: Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:
a.Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
b.Jenis pelayanan,produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
c.Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
d.Sarana prasarana dan anggaran;
e.Jumlah dan kompetensi SDM;
f.Pengawasan internal;
g.Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
h.Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
1. 1.Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Bandar Udara. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi: unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan bandar udara. Unsur-unsur organisasi terse but diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, sistem dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/ atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan bandar udara. pelaksanaan pengaturan diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorongmenyelenggarakan fungsi:
2. 1.Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
3. 2.Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, S1S1 udara, sisi darat, dan alat- alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
4. 3.Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
5. 4.Penyiapan pelayanan
6. 1.Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara PMNo. Bandar Udara Domine Eduard 40Tahun Osok (DEO)Sorong mempunyai 2014 dan PM tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa 83 tahun terkait bandar udara, kegiatan 2015 kearnanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum Tugas , Fungsi, Kewenangandan Dasar Hukum Kelembagaan Tabell 3) Bagaimana bentuk/ struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini; 4) Instanai/ unit/Batker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya; 5) Peraturarr/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya. Tahun 2015penunjang;
7. 2.Perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, SlSl keselamatan, sisi udara, sisi Tahun 2014 darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas dan PM 83 fasilitas PM No. 401. PengoperasianKewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan 2. pelaporan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
8. 11.Pelaksanaan evaluasi dan urusan kepegawaian, pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/ AMq serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time);
9. 5.Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
10. 6.Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan, dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
11. 7.Pelaksanaan kerja sarna dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait ban dar udara;
12. 8.Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;
13. 9.Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;
14. 10.Pelaksanaan Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, antara lain: Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/ Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/ satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/ instansi yang bersangkutan. B. IDENTIFIKASIJENIS PELAYANAN,PRODUKPELAYANAN,MASYARAKATDAN PIHAKTERKAIT penyelenggaraan - Pelayanan yang terkait dengan Penerbangan Direktorat Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Imigrasi Badan Karantina Pertanian Direktorat J enderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Jenderal PM No. 40 Tahun 2014 dan PM 83 Tahun 2015 Perhubungan Udara Direktorat Bandar Udara Direktorat Keamanan Direktorat udara, sisi darat, dan alat- alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
15. 3.Pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Controll AMC) serta penyusunan j adwal penerbangan (slot time);
16. 4.Pengamanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
17. 5.Kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
18. 6.Pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygienedan sanitasi; lnstansi/ UnitJ Satker -3.
a.Jasa pendaratan pesawat udara
b.Jasa Penempatan pesawat udara
c.Jasa Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)
a.Direktorat Bandar Udara
b.Direktorat Angkutan Udara PP 15 Tahun 2016 a. Badan Usaha Angkutan Udara 2. 1 ProsesKeberang a. Pemeriksaan PM 178 Tahun Penumpang - Direktorat katandan Penumpang 2015 pesawat Bandar Kedatangan dan Bagasi kedatangan Udara Penumpang b. Pelayanan dan - Kantor Check-In keberangkatan Sea dan
c.Imigrasi di bandara Cukai Keberangkatan - Kantor
d.Imigrasi Imigrasi Kedatangan dan
e.Pelayanan Bea Karantina dan Cukai
f.Ruang Tunggu Keberangkatan
g.Pelayanan bagasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait Tabel- 2 Selanjutnya jawaban atau hasil penelitianj kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel - 2 sebagai berikut: 3) Siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut; 4) Apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal; 5) Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan. Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanannya. 1)Apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi; 2) Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut; . Direktorat Bandar Udara . Direktorat Keamanan Bandar Udara . Direktorat Bandar Udara a.Badan Usaha
b.Masyarakat
c.Pemerintah Daerah PP 15 Tahun 2016 PP 15 Tahun 2016 a. Badan Usaha Angkutan Udara
b.EMPU
c.Pos Indonesia
a.Sewa tanah dan ruangan
b.Konsesi a) Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (Fuel Through Put) b) Konsesi atas Penyediaanfasilita PP 15 Tahun 2016 a. Badan s Check-In Counter usaha angkutan udara
b.Penumpan g 8. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan Pelayanan J asa Penyediaan Kargo dan Pos fasilitas terminal Pesawat Udara Kargo 6. Direktorat Bandar Udara PP 15 Tahun 2016 a. Badan usaha angkutan udara
b.Penumpang Pelayanan J asa Penyediaan Pemakaian fasilitas garbarata Garbarata 5. Pelayanan untuk PP 15 Tahun 2016 Badan usaha a. Direktorat kondisi tertentu angkutan Bandar udara Udara Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome) 4. Badan usaha a. Direktorat angkutan Bandar udara Udara Penambahan Jam PP 15 Tahun 2016 Pelayanan Operasi Bandar Udara Pelayanan J asa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara 3. pesawat udara Pelayanan Jasa Penggunaan Saran a dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi 7. Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya.Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses InI perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksanaarr/ petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan terse but dan memerlukan waktu beberap a menit /jam. Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini. C. IDENTIFlKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN,BIAYA DAN WAKTU pemerintahkeamanan terbatas bagi orang dan kendaraan keamanan terbatas Izin masuk Tanda izin masuk PP 15 Tahun 2016 a. Badan daerah terbatas daerah terbatas PM 33 Tahun usaha dan daerah dan daerah 2015 b.Tnstansi . Direktorat Keamanan Bandar Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. IX 9. pengusahaa n tanah dan ruangan c) Konsesi penyrmpana n kendaraan bermotor d) Konsesi penyewaan space iklan yang disewakan kembali
c.Shooting film, pemotretan dan promosi Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-3berikut: \ ....... (/) CiS s::....... "0 i-< o o ..!a i-<

(1),.Q l{) ..... cd ~ v if) If) o C\l io

1.Proses Pemeriksaan a. Cabin X-Ray 4 Keberangkatan Penumpang

b.Baggage X-Ray 4 dan Kedatangan dan Bagasi Penumpang
c.Walk Trough 4
d.Hand Metal Detector 3
e.Body Scanner 1 Pelayanan a. Check-in Counter Desk 12 Chek In
b.12
c.Baggage Conveyor Belt 4 Imigrasi a. Counter Desk 1 Keberangkatan Imigrasi a. Counter Desk 1 Kedatangan Pelayanan Bea a. Counter Desk 1 dan Cukai Ruang Tunggu a. Cabin X-Ray 2 Keberangkatan
b.Tempat Duduk 150 Pelayanan a. Trolley 150 bagasi b wrapping 1 Saran a dan Prasarana Tabel- 4 Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan saran a, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel - 4 berikut: Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan. Sarana merupakan fasilitas utama yang mendukung kegiatan penyelengaraan pelayanan seperti: Check-in Counter, Garbarata dan X-Ray. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan unit/ satker / Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan. D. IDENTIFlKASI SARANA DAN PRASARANA Fasilitas a. AC 50 Kenyamanan
b.Toilet 11 Tempat Parkir 4.340 c. m2 d. Fasilitas Berkebutuhan Khusus - Lift 1 - Toilet 6
e.FIDS 34 Fasilitas yang a. ATM 4 memberi nilai
b.Mushola 1 tambah
c.Nursery room 1
d.Tenant 1
e.Restoran 2
f.Smoking room 1
g.Taka 10
h.Internet/ wifi 1 Fasilitas pembelian tiket 1. (mandiri) - J. Charging station 1
k.Fasilitas air minum 2
1. 1.Lounge eksekutif 2 J. TV 12
2. 2.Pelayanan Jasa Jasa a. Landasan 1 Pendaratan, pendaratan Landas Hubung Penempatan dan pesawat udara b. (Taxiway) 2 Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) Jasa a. Apron (Flexible) - penempatan
b.Apron (Rigid) 1 pesawat udara Jasa a. Apron 1 penyimpanan pesawat udara
1. 3.Pelayanan Jasa Fasilitas a. Landasan 1 Penggunaan penambahan
b.Taxiway 2 Bandar Udara di jam pelayanan Luar Jam operasi ban dar
c.Apron 2 Operasi Bandar udara d. Apron Flood Light 2 Udara
e.r/w edge light 64
f.t/x edge light 46
g.PAPI System 8
h.Tuming Area 10
1. 1.Aproach Light 45
2. 4.Pelayanan Jasa Fasilitas a. Landasan 1 Penggunaan penggunaan
b.Taxiway 2 Bandar Udara bandar udara Alternatif Alternatif
c.Apron 2 (Alternate (Alternate d. Apron Flood Light 2 E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing, Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-5 sebagai berikut: Aerodrome) Aerodrome) e. r/w edge light 64
f.t/x edge light 46
g.PAPI System 8
h.Turning Area 10
l.Aproach Light 45
1. 5.Pelayanan Jasa Fasilitas Pemakaian garbarata
a.garbarata 2 Garbarata
1. 6.Pelayanan Jasa Fasilitas a. Check-in Counter Desk 12 Pemakaian pemakaian
b.Timbangan 12 Tempat tempat Pelaporan pelaporan
c.Baggage Conveyor Belt 4 Keberangkatan ke berangka tan
1. 7.Pelayanan Jasa Fasilitas kargo a. Gudang Kargo 1 Kargo dan Pos dan pos Pesawat Udara pesawat udara b. X-Ray Kargo 1
2. 8.Pelayanan Jasa Fasilitas a. Umum 4 Penggunaan Ruangan
b.Resto/ Cafe 4 Sarana dan Prasarana di
c.Airline 8 Bandar Udara d. Non Penerbangan 4 berdasarkan Tugas dan
e.Lahan 3 Fungsi
1. 9.Izin masuk a. Kamera 1 daerah terbatas Fasilitas dan daerah Pembuatan keamanan Pas
b.Mesin Cetak Pas 1 terbatas Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan.Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/ satker.Apakah pada unit/ satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/ fungsional) . Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel- 6 sebagai berikut: F. PENGAWASANINTERNAL
1. 1.SD 1
2. 2.SLTP
3. 3.SMA 49
4. 4.D-I
5. 5.D-II 1
6. 6.D-III 9 Tenaga SDM Bandara terdiri dari berbagi jenjang keahlian dan disiplin ilmu lainnya, sebagai berikut: 1. Unit/Barker Pelayanan : Tabel- 5 Jumlah dan Kompotensi SDM Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan.Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada until satker untuk jenis layanan tertentu saat ini.Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM. Sete1ah itu se1anjutnya hasilnya dituangkan dalam alatbantu pencatatan pada Tabel- 7 sebagai berikut: G. PENANGANANPENGADUAN,SARANDANMASUKAN internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk 1 layanan. Pengawasan Internal Tabel- 6 Kantor Unit Penye1enggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong I=: ro ..!:4 ;:l C/) ro :;E I=: ro "d I=: ro @ t'-- W ex) I C"l ........ V ,.0 ~
7. 1.Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Rangkaian kegiatan penumpang mulai dari masuk ke terminal sampai dengan naik ke pesawat terbang dan rangkaian kegiatan penumpang mulai dari turun dari pesawat terbang sampai meninggalkan terminal- Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorongsebagaiberikut : BABIV STANDAR PELAYANAN Memberikan pelayanan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan penyewaan dibidang elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta sipil dan lingkungan bandar udara yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf UPBU Kelas I Domine Eduard Osok - Sorongharus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, UPBU Kelas I Domine Eduard Osok- Sorongakan: 1.Meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan yang diarahkan untuk mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan;
8. 2.Mengembangkankemampuan dan kernandirian sumber daya pembiayaan;
9. 3.Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif;
10. 4.Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Bandar Udara dan Instansi terkait. Pimpinan dan seluruh staf UPBUDomineEduard Osok - Sorong bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari. H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN Keuangan Nomor Per tan Administratif
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
1. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
1. 1.Dasar Hukum
2. 1.Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas
3. 2.Mempunyai kartu identitas / passport / KITAS
4. 3.1010s pemeriksaan security Persyaratan Pelayanan 2. Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan 1ayanan Umum; L Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332); m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012.
a.Pemeriksaan Penumpang dan BagasiProduk6. Sesuai dengan peraturan tarif PNBPj BLUBiayaj tarif5. Sesuai dengan PM. 178 Tahun 2015Jangka waktu Penyelesaian 4 B. PROSEDUR KEDATANGANDOMESTIK A.PROSEDUR KEBERANGKATANDOMESTIK prosedur dan Sistem, mekanisme 3. dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan.
1. 9.Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang
2. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong
3. 2.Pegawai Bandara yang Memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
4. 3.Pegawai Bandara yang Memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya 2Wrapping13 15012 Trolley 15011 Tempat Duduk 110 Counter Desk Bea Cukai 19 Counter Desk imigrasi 48 Baggage Conveyor Belt 127 Timbangan 126 Check in Counter Desk 15 Body Scanner 34 Hand Held Metal Detector internal 33 Walk Through Metal Detector 42 Baggage X-Ray Kompetensi Pelaksana 8. 41 Cabin X-Ray prasarana, darr/ atau fasilitas
5. 7.Sarana,
b.Pelayanan Chek:In
c.Karantina Kesehatan
d.Imigrasi Kedatangan
e.Pelayanan Bea dan Cukai
f.Ruang Tunggu Keberangkatan
g.Pelayanan bagasi Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard keamanan Osok (DEO) Sorongmenjamin bahwa semua pengguna jasa dan akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit keselamatan Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) pelayanan Sorong dengan baik, semua jerns kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorongmemberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan sesuai PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.
1. 13.Jaminan •..•....•........J1.1rrilah i < ••··.·..•••..·.75·.··.• S2 1
2. 7.D-1V/SI 14
3. 6.D-1II 9
4. 5.D-II 1
5. 4.D-1
6. 3.SMA 49 .i Nor·.·.)PENtJIDft(A.N, }&U:M:EAH·.·..·•·•
7. 1.SD 1
8. 12.Jaminan pelayanan
9. 2.SLTP
10. 11.Jumlah Pelaksana
11. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 ten tang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 ten tang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lernbaran Ne
1. 1.Dasar Hukum
2. 2.Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U). Rangkaian kegiatan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara. Udara Domine Eduard Osok (DEO) Soronguntuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
3. 14.Evaluasi l.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. kinerja
4. 2.Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. Pelaksana
5. 1.MemilikiIjin Route
6. 2.MemilikiSlot Time
7. 3.Memilikiizin terbang (Flight Approuab
8. 2.Persyaratan Pelayanan Republik Indonesia Nomor 4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
1. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor8); J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119jPMK.05j2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
1. 1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pe1ayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012. 45 1 1 2 1 2 1 Landasan 2 Taxiway 3 Apron 4 AFLS 5 Apron Flood Lights 6 Wind Direction Indicator
1. 2.Jasa Penempatan Pesawat Udara
2. 3.Jasa Penyimpanan Pesawat Udara prasarana, dan/ atau fasilitas
3. 7.Sarana, Pelayanan
4. 6.Produk 1. Jasa Pendaratan Pesawat Udara
5. 5.Biayajtarif Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
6. 4.Jangka Sesuai dengan SOPAMC. waktu Penyelesaian
7. 3.Sistem, mekanisme dan prosedur Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.
8. 13.Jaminan
l.SD 1
1. 2.SLTP
2. 3.SMA 49
3. 4.D-I
4. 5.D-II 1
5. 6.D-III 9
6. 7.D-IV Sl 14
7. 8.S2 ......•••...;,Jui1:l1ah.·.•.··.•····•·············
8. 12.Jaminan pelayanan
9. 11.Jumlah pelaksana
10. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan. internal
11. 9.Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang
12. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong
13. 2.Pegawai Bandara yagn memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
14. 3.Pegawai Bandara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya Kompetensi Pelaksana 8. Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerb baran Ne blik Indonesia
1. 1.Dasar Hukum
2. 3.Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara. Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan prasarana bandar udara namun pelaksanaannya di luar jam operasi bandar udara.
3. 2.Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.kinerja Pelaksana l.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.14. Evaluasi dan pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor keselamatan Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok pelayanan (DEO) Sorong dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Soronguntuk menjamm keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong. Eduard Osok (DEO) Sorongmenjamin bahwa semuakeamanan /
4. 1.MemilikiIjin Route
5. 2.MemilikiSlot Time
6. 3.Memilikiizin terbang (Flight Approvals
7. 4.Memenuhi syarat operasi bandar udara
8. 2.Persyaratan Pelayanan Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4616);
i.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor8); J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; L Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012.
1. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong
2. 2.Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
3. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang Kompetensi Pelaksana 8. 1 Landasan 1 2 Taxiway 2 3 Apron 1 4 AFLS 1 5 Apron Flood Lights 45 6 Wind Direction Indicator 2 Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara prasarana, darr/atau fasilitas
4. 7.Sarana, Produk Pelayanan 6. Sesuai dengan Tarif PNBP/BLUBiayaJtarif5. Sesuai dengan SOP AMCJangka waktu Penyelesaian 4. AIRLINE BEROPERASI KEPALA BANDARA FA AIRLINE TIDAK UNIT KERJA TERKAIT dan prosedur
5. 3.Sistem, mekanisme Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorongmenjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara
6. 1.KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara. .•.....••....•..;.Jufulah···.·· 1S28.
7. 147.D-IV Sl 9D-III6.
8. 5.1D-II D-I4.
9. 3.49SMA SLTP2.
10. 12.Jaminan Pelayanan
11. 13.Jaminan keamanan ;4
12. 11.SD ·····.No·····:.PENDIDII0\:N·.f .'. .---.:: ..::" ..,: ,. - " ,'
13. 11.Jumlah pelaksana
14. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan. internal
15. 9.Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya
16. 1.Dasar Hukum Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang dan Kineria Instansi Pemerintah
1. 4.Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternate Aerodrome) l.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
2. 2.Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
3. 14.Evaluasi kinerja Pelaksana Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Soronguntuk menjamm keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong. dan keselama tan pelayanan ,It PROSES TIDAK .. ... -~ , I AIRLINE BEROPERASI I 1 UNIT KERJA TERKAIT J~::::::::::.;1L-__K_E_PA_L_A---,B.---A_N_D_A_RA__ ---,1 '" \~ A_]R_L~IN-E----~I~~/~-----~J~ '" MULA] dan prosedur
4. 3.Sistem, mekanisme
5. 1.Memiliki Ijin Route
6. 2.Memiliki Slot Time
7. 3.Memiliki izin terbang (Flight Approvals
8. 4.Memenuhi syarat operasi bandar udara
9. 2.Persyaratan Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
10. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119jPMK.05j2007 ten tang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
1. 1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012.
1. 1.KP 39 Tahun 2015 ten tang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara. Pengawasan internal
2. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong
3. 2.Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
4. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya Kompetensi Pelaksana 1 Landasan 1 2 Taxiway 2 3 Apron 1 4 AFLS 1 5 Apron Flood Lights 45 6 Wind Direction Indicator 2 Pelayanan Jasa Pengunaan Bandara Alternatif 9. 8.
5. 6.Produk Pelayanan
6. 7.Sarana, prasarana, dan Zatau fasilitas Biayaj tarif5.
7. 4.Jangka waktu Sesuai dengan SOP AMC Penyelesaian Sesuai dengan Tarif PNBPj BLU 1.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
8. 2.Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
9. 14.Evaluasi kinerja Pelaksana Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
10. 1.KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.
11. 13.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
12. 1.SD 1
13. 2.SLTP
14. 3.SMA 49
15. 4.D-I
16. 5.D-II 1
17. 6.D-III 9
18. 7.D-IV SI 14
19. 8.S2 ..........•........Jurnlah .':
20. 12.Jaminan pelayanan pelaksana Jumlah11.
21. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan ....·....··1 Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4616);
1. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor8); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119jPMK.05j2007 tan Administratif Pen
1. 1.Dasar Hukum
2. 5.Pelayanan Jasa Pernakaian Garbarata dibandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku Pelayanan
3. 6.Produk Pelayanan dalam rangka penggunaan fasilitas garbarata
4. 5.Biayajtarif Sesuai dengan Tarif PNBPjBLU
5. 4.J angka Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya waktu Penyelesaian I UNBOARDlNGfBOARDING I _i ~ l OPERATOR J GARBARATA '---.-----" W I UNIT KERJA TERKAIT I<;:•.•..•......• j (AMC) I ~_ ~ ~--------~ ~ l AIRLINE I ~ KEPALA BANDARA I MULAl dan prosedur
6. 3.Sistem, mekanisme 2) Permohonan diajukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat, email, dan atau fax. Pelayanan
7. 2.Persyaratan 1) Penggunajasa harus berbadan hukum. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. 1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012.
1. 7.D-1V 81 9D-II16. 1D-II5. D-1
2. 3.SMA 49 >Ncr\ PENblbIKAN"· .10MLAH····.··.··.···
3. 1.SD 1
4. 2.SLTP 14 4.
5. 11.Jumlah Pelaksana
6. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamm kualitas (quality assurance) produk layanan. Pengawasan internal 9. Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
7. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya
8. 7.Sarana, prasarana, dany atau fasilitas
9. 8.Kompetensi 1. Pelaksana 2. Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong dalam menerapkan PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik baran N blik Indonesia Tahun 2009
1. 1.Dasar Hukum
2. 6.Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan
3. 2.Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. l.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. kinerja Pelaksana
4. 14.Evaluasi keamanan Osok (DEO)Sorong menjamin bahwa semua pengguna jasa dan akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara keselamatan Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong dengan pelayanan baik, semua jerns kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara DomineEduard Osok (DEO)Sorong. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard13. Jaminan
5. 1.Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorongmemberikankepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 1 •••. ·•• _..... i' •• JumHih·.·.·., •.••••·(i ......••.75 .,·.•..·.....-:':
6. 12.Jaminan pelayanan
7. 8.S2 1 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4616);
1. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor8); J. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
1. 1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012. /
1. 2.Persyaratan Tersedianya check in counter yang sesuai standar pelayanan Pelayanan assurance) produk layanan.
2. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong
3. 2.Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
4. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan darr/atau pelatihan dibidangnya
5. 9.Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan internal dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality 43 Conveyor Belt 122 Timbangan Kompetensi Pelaksana 8. 121 Meja Check-In darr/atau fasilitas prasarana,
6. 7.Sarana,
7. 6.Produk Penyediaan fasilitas Check-In Counter Pelayanan
8. 5.Biaye./ tarif Sesuai dengan tariff PNBP/BLU Sesuai dengan PM 89 Tahun 2015 1C'1 t\, CHECK IN COUNTER n Jangka waktu Penyelesaia 4. UNIT KERJA TERKAIT ~ . L-- ----.-- __J ->- L...-__ --,,.-- __ __I AIRLINE MULAI dan prosedur
9. 3.Sistem, mekanisme 1.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.14. Evaluasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong. pelayanan n dan keselamata keamanan
10. 13.Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong memberikan kepastian pe1ayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
11. 12.Jaminan pelayanan S28. 14D-IV Sl7. 9D-III6. 1D-II5. D-I4. 49SMA
12. 2.SLTP 1 3.
13. 1.SD 1
14. 11.Jumlah Pelaksana
15. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
1. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Kementerian Pe Lembaran Dasar Hukum 1.
2. 7.Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. Pelaksana Sesuai dengan tariff PNBPjBLU Sesuai dengan SOP terminal Kargo I JASA POS DAN KARGO (SLA) J _i ~ Biayajtarif5. PROSES -~ , I TIDAK ..... Jangka waktu Penye1esaian 4. I UNIT KERJA TERKAIT 1.~·:::::::::.;1 KEPALA BANDARA I ~ I PENGELOLA JASA :I<IE~~---'"'1/,\ ~ MULAl dan prosedur Sistem, mekanisme 3. Tersedianya terminal kargoPersyaratan Pelayanan 2. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119jPMK.05j2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
1. 1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012. /
1. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan. Pengawasan internal 9.
2. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sarong
3. 2.Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating perala tan yang masih berlaku
4. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya Kompetensi Pelaksana 8. 1X-Ray Kargo3 12 Timbangan 1 1Gudang Kargo Penyediaan fasilitas terminal Kargo prasarana, darr/atau fasilitas
5. 7.Sarana, Produk Pelayanan 6. NO? i\'PENDlniKAN".) ':":,:':':,:'.::". JUJ\i1EAH ,.... ,. Jumlah ·"'::;,:'i'::.':',:· :':,/:':::'>:::: 11. •. 1" .•• ·
6. 1.SD 1 Pelaksana
7. 2.SLTP -
8. 3.SMA 49
9. 4.D-I -
10. 5.D-II 1
11. 6.D-III 9
12. 7.D-IV/SI 14
13. 8.S2 1 < :/..:. ;;:;:Jumlah, ;.~..:.~:;:~'::;~// ,</75/; ;;;!:;(:
14. 12.Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard pelayanan Osok (DEO) Sorongmemberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan stan dar pelayanan
15. 13.Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard keamanan Osok (DEO) Sorong menjamin bahwa semua pengguna jasa dan akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara keselamatan Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dengan pelayanan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong untuk menjamm keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
16. 14.Evaluasi lPenilaian DP3 oleh atasan langsungnya. kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. Pelaksana Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4616);
1. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor8); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor75);
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
1. 1.Peraturan Menteri Nomor PM 40 Tahun
2. 1.Dasar Hukum
3. 8.Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sesuai dengan perjanjian/kontrak kerjasama TIDAK ...''t..- :;....<' PROSES 7~ I PERJANJIAN SEWA (SLA) I t ~ n I UNIT KERJA TERKAIT I.~·.·.·.·.·.·.·..:..;:j KEPALA BANDARA I ~ I PENGELOLA JASA 11...:<""-------., ~ MULAI Jangka waktu Penyelesaia 4. dan prosedur
4. 3.Sistem, mekanisme
5. 5.Biayay tarif Sesuai dengan tariff PNBP/BLU 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012.
1. 2.Persyaratan Tersedianya sarana dan prasarana Pelayanan dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan. internal
2. 9.Pengawasan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang
3. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO)Sorong
4. 2.PegawaiBandar Udara yang memilikilisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
5. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pelatihan dibidangnya 5 Konsesiatas pengusahaan lahan parkir Ipenyimpanan kendaraan bermotor 4 1 Konsesi atas pengusahaan lahan dan ruangan 13 Konsesi atas Pengusahaan Pengisian BBMPesawat 162 Lahan 27Ruangan 1 1
d.Penggunaan traktor pendorong pesawat/ push back tractor
c.Shooting film, pemotretan dan promosi
b.Konsesi a) Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (Fuel Through Put) b) Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan c) Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor d) Konsesi penyewaan space iklan yang disewakan kembali
a.Sewa tanah dan ruangan Kompetensi Pelaksana prasarana, dan Zatau fasilitas 8.
1. 7.Sarana, Produk Pelayanan 6. 1.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya.
2. 2.Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
3. 14.Evaluasi kinerja Pe1aksana pelayanan n dan keselamata keamanan
4. 13.Jaminan
l.SO 1
1. 2.SLTP
2. 3.SMA 49
3. 4.0-1
4. 5.D-II 1
5. 6.0-111 9
6. 7.D-IV SI 14
7. 8.S2 1 ..........•....•.•J umlah
8. 12.Jaminan pelayanan
9. 11.Jumlah pelaksana
10. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan NomorKeuangan tentan
a.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor3687);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
d.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
e.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4616);
i.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
k.Peraturan Menteri 119 PMK.05 2007
1. 1.Dasar Hukum Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut:
2. 9.Ijin Masuk Daerah Terbatas dan Keamanan Terbatas
3. 4.Jangka waktu Sesuai dengan SOP PAS Bandara Penyelesaian - Bandara Sural ~ Perjanjian Sewa Menyewa Penerbitan Pas Pemohon mengikuti security awarness Persyaratan lengkap Mengajukan pennohonan pas bandara kepada Kepala UPBUdengan melenzkapi dokumen ~emohon ~ ~dan prosedur Sistem, mekanisme 3.
4. 1.Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja
5. 2.Daftar riwayat hidup
6. 3.Identitas diri (KTP,Paspor atau KITAS)
7. 4.Background check dari kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)kecuali bagi pegawai instansi pemerintah dan pegawai badan usaha milik negara; dan
8. 5.SK Pegawai atau kontrak kerja
9. 2.Persyaratan Pelayanan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. 1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
m.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
n.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
o.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012.
1. 10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (quality assurance) produk layanan. Pengawasan internal 9.
2. 1.Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong
3. 2.Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku
4. 3.Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan danj atau pelatihan dibidangnya 15 Mesin cetak PAS 24 Warna background 23 Kursi 12 Meja Kamera 11 Kompetensi Pelaksana danjatau fasilitas prasarana, 8.
5. 7.Sarana, Tanda izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas Sesuai dengan tariff PNBPjBLU Produk Pelayanan Biayaj tarif 6. 5. Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pe1ayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan pelayanan pengoperasian bandar udara. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku. Standar Pelayanan (SP) yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar pelayanan pengoperasian bandar udara.SP sebagai hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran.Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan standar pe1ayanan yang diberikan kepada pengguna jasa selalu meningkat. BABV PENUTUP .. :,..:... ,:._ .. -., ... ..I'ENDibtkAN JUMLAHNO>
6. 11.Jumlah
l.SD - pelaksana 2. SLTP 1
1. 3.SMA 100
2. 4.D-I -
3. 5.D-II -
4. 6.D-III 22
5. 7.D-IV/Sl 28
6. 8.S2 1 ..'. ....... . ·.Jurrilah· ...·.·..· 152 ':
7. 12.Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard pelayanan Osok (DEO) Sorong memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan
8. 13.Jaminan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard keamanan Osok (DEO) Sorong menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor Unit dan Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) keselamatan Sorong dengan baik, semua jerus kegiatan akan pelayanan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang te1ah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong untuk menjamm keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor Unit Penye1enggara Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
9. 14.Evaluasi l.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. Pelaksana ····"·,,·..·...."1····'· SRI LESTARI RAHA U Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 UKUM Salin an sesuai dengan aslinya BUDI KARYA SUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pe1aksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar wajib berpedoman pada petunjuk teknis ini.Apabila penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pe1ayanan yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan kepada pelaksana agar dikenakan sanksi administrasi. Penggunaan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005