menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasiltasi (FAL) Udara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3482);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Menetapkan
11.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelengaraan Bandar Udara Umum;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443);
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1237);
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 61 TAHUN 2015 TENTANG FASILITASI (FAL) UDARA. Pasal I Ketentuan BAB III huruf F dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: F. Instansi Yang Bertanggung Jawab Terhadap Bidang Keimigrasian di Bandar Udara:
1.menerbitkan dokumen perjalanan serta memastikan bahwa mesin dokumen perjalanan terbaca sesuai dengan ketentuan doc 9303;
2.menemukenali dan tidak menerbitkan dokumen perjalanan kepada orang yang identitas atau dokumennya tidak sesuai;
3.melakukan koordinasi dengan pihak keamanan bandara, untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam dokumen perjalanan akan meningkatkan Fasilitasi (FAL) dan keamanan penumpang;
4.mengecek validitas dan masa berlaku dokumen perjalanan pada titik kontrol perbatasan;
5.melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang datang dan berangkat;
6.menerapkan, mengoordinasikan, dan meng update pelaksanaan sistem pengawasan keimigrasian untuk mencegah dan/atau menanggulangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkotika, dan penyebaran penyakit menular berbahaya melalui pintu lalu lintas orang di bandar udara;
7.memastikan bahwa kartu embarkasi dan debarkasi sesuai dengan standar format Annex 9 ICAO;
8.menemukenali dan mencegah perjalanan orang yang dokumen perjalanannya tidak sesuai karena dapat menimbulkan ancaman bagi penerbangan;
9.saling berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan untuk melindungan perbatasan negara dari akibat negatif imigrasi ilegal;
10.membantu Penyelenggara Angkutan Udara dalam pemeriksaan dokumen perjalanan;
11.menginformasikan kepada Penyelenggara Angkutan Udara terkait persyaratan kedatangan, transit dan keberangkatan penumpang;
12.pada kasus kecelakaan penerbangan, segera menerima secara sementara, para ahli yang diperlukan untuk melakukan pencarian, penyelamatan,investigasi kecelakaan dan perbaikan atau penyelamatan pesawat udara sesuai Annex 12 dan 13 ICAO, tanpa harus melampirkan dokumen lainnya selain paspor;
13.jika visa dipersyaratkan bagi ahli yang akan menginvestigasi kecelakaan pesawat udara, memberikan Visa on Arrival atau memfasilitasi ahli tersebut saat kedatangan;
14.memastikan bahwa ketentuan yang ada dalam dokumen Annex 9 diterapkan terkait dengan orang yang tidak diijinkan masuk dan orang yang dikembalikan;
15.menyediakan layanan selama jam kerja tanpa dikenakan biaya kepada Penyelenggara Angkutan Udara;
16.berpartisipasi dalam Komnasfal dan pertemuan FAL terkait; dan
17.melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2018 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1505 mi dengan aslinya ■’ALA BfKO HUKUM DJI H., SH. DESS Utama Madya (IV/d) 1651022 199203 1 001