DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 114 Tahun 2015

Nomor: 114
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong melalui Peraturan Menteri Perhubungan.
b.bahwa dalam rangka penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU perlu ditetapkan Standar Pelayanan; Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU)wajib menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, STANDARPELAYANANPADABALAIPENDIDlKAN DAN PELATIHANILMU PELAYARAN(BP2IP) SORONG DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG . NOMOR: PM 114 TAHUN 2015 PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN 2

Mengingat

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANdan RB) Nomor 36 Tahun 2012 dan Penyempurnaannya yaitu Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1931);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
10.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pendidikan, Ujian Negara dan Sertifikasi Kepelautan;
9.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ten tang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3

(2)Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.
(1)Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pe1ayaran (BP2IP) Sorang yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sarong. Pasal 4 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015. Pasa13 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Dasar Hukum, Persyaratan Pelayanan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Penyelesaian, BiayajTarif, Produk Pelayanan, Sarana, Prasarana danj atau Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan. Pasa12 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong merupakan pedoman yang wajib dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan pada tingkat dasar dan menengah. Pasal 1 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANANPADA BALAIPENDIDIKANDAN PELATIHANILMU PELAYARAN(BP2IP) SORONG

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan 4 Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 KEPAt~~U:M ANKSLN SRILESTARIRA Salinan sesuai dengan aslinya YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1160 ttd MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tangga16 Agustus 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 5 1 Maksud disusunnya Standar Pelayanan BP2IP Sorong untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis dan jenjang profesi kepelautan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan penggunajasa diklat. Maksud

1.Maksud dan Tujuan Standar Pelayanan yang disusun memiliki indikator- indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Penyediaan sumber daya manusia dibidang kepelautan sesuai dengan standar Internasional adalah merupakan tugas pokok dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat. Guna wewujudkan proses pendidikan dan pelatihan secara teratur dan terarah agar menghasilkan lulusan yang berkualitas maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Kepelautan di BP2IP Sorong. A. LATARBELAKANG PENDAHULUAN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong melalui Peraturan Menteri Perhubungan.
b.bahwa dalam rangka penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU perlu ditetapkan Standar Pelayanan; Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU)wajib menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, STANDARPELAYANANPADABALAIPENDIDlKAN DAN PELATIHANILMU PELAYARAN(BP2IP) SORONG DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG . NOMOR: PM 114 TAHUN 2015 PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN 2

Mengingat

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANdan RB) Nomor 36 Tahun 2012 dan Penyempurnaannya yaitu Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1931);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
10.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pendidikan, Ujian Negara dan Sertifikasi Kepelautan;
9.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ten tang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3

(2)Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.
(1)Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pe1ayaran (BP2IP) Sorang yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sarong. Pasal 4 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015. Pasa13 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Dasar Hukum, Persyaratan Pelayanan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Penyelesaian, BiayajTarif, Produk Pelayanan, Sarana, Prasarana danj atau Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, Jumlah Pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan. Pasa12 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong merupakan pedoman yang wajib dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan pada tingkat dasar dan menengah. Pasal 1 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANANPADA BALAIPENDIDIKANDAN PELATIHANILMU PELAYARAN(BP2IP) SORONG

Menetapkan

1.Maksud dan Tujuan Standar Pelayanan yang disusun memiliki indikator- indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Penyediaan sumber daya manusia dibidang kepelautan sesuai dengan standar Internasional adalah merupakan tugas pokok dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat. Guna wewujudkan proses pendidikan dan pelatihan secara teratur dan terarah agar menghasilkan lulusan yang berkualitas maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Kepelautan di BP2IP Sorong. A. LATARBELAKANG PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 114 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2007

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 31 Tahun 2007

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 1997