MEMUTUSKAN Menetapkan 4 Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 KEPAt~~U:M ANKSLN SRILESTARIRA Salinan sesuai dengan aslinya YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1160 ttd MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tangga16 Agustus 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal5 1 Maksud disusunnya Standar Pelayanan BP2IP Sorong untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis dan jenjang profesi kepelautan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan penggunajasa diklat. Maksud
1.Maksud dan Tujuan Standar Pelayanan yang disusun memiliki indikator- indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.
Penyediaan sumber daya manusia dibidang kepelautan sesuai dengan standar Internasional adalah merupakan tugas pokok dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan tingkat dasar dan menengah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat. Guna wewujudkan proses pendidikan dan pelatihan secara teratur dan terarah agar menghasilkan lulusan yang berkualitas maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Kepelautan di BP2IP Sorong. A. LATARBELAKANG PENDAHULUAN BAB I STANDAR PELAYANANPADABALAIPENDIDIKAN DAN PELATIHANILMU PELAYARAN(BP2IP) SORONG LAMPlRANPERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM 114 TAHUN 2015 TANGGAL : 3 Agustus 2015 2
1.Dasar Hukum
2.Persyaratan
3.Sistem,Mekanismedan Prosedur
4.Jangka Waktu Penyelesaian
5.Biayaj'tarif
6.Produk Pelayanan
7.Sarana, Prasarana, darr/atau Fasilitas
8.KompetensiPelaksana
9.Pengawasan Internal
10.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11.Jumlah Pelaksana
12.J aminan Pelayanan
13.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14.Evaluasi KinerjaPelaksana Yangpelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :
1.Diklat Pelaut Pembentukan Tk. IV;
2.Diklat Pelaut Peningkatan;
3.Diklat Pelaut Pemutakhiran;
4.Pembelajaran Praktek Simulator;
5.Diklat KeterampilanKhusus Pelaut.
Ruang lingkup Standar Pelayanan penyelenggaraan diklat kepelautan di BP2IPSorongmeliputi :
2.Ruang Lingkup Tujuan disusunnya Standar Pelayanan BP2IP Sorong adalah untuk mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal dengan mengutamakan customer satisfaction (kepuasan Pelanggan).
Tujuan 3
8.Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
7.Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
6.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5.Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
4.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilain kualitas pelayanan sebagai kewajiaban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3.Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
2.Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
1.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang- undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, darr/ atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, darr/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan: A. Pengertian PENGERTIAN,PRINSIPDANKOMPONENSTANDARPELAYANAN BAB II 4
1.Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar peneyelenggaan pelayanan.
Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi: Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik. C. Komponen
7.Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dn perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
6.Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
5.Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
4.Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
Pelayanan dengan melibatkan untuk mem bahas bersama dasar komitmen atau hasil
3.Partisipatif. Penyusunan Standar masyarakat dan pihak terkait mendapatkan keselarasan atas kesepakatan.
2.Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pe1ayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
1.Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti , mudah didikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip: B. Prinsip 5
14.Evaluasi kinerja pe1aksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.
13.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
12.Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
11.Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksananaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9.Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
8.Kompotensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7.Sarana, prasarana, darr/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompokrentan.
6.Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
5.Biaya/ tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan Iatau memperoleh pe1ayanan dari penyelenggarayang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggaradan masyarakat.
4.Jangka waktu penye1esaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pe1ayanan.
3.Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
2.Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
6 Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu , maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SP), Standar Teknis Sektor, Standar Operting Procedures SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). 7 Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:
a.Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
b.Jenis pelayanan,produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
c.Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
d.Sarana prasarana dan anggaran;
e.Jumlah dan kompetensi SDM;
f.Pengawasan internal;
g.Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
h.Sistemjaminan pelayanan danjaminan keamanan; dan
1.Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitaa/ kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi; mernpelajari, mencerrnati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan darr/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.
Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, an tara lain meliputi: IDENTIFlKASI KONDISI SAATINI BAB III 8 BP2IP Sorong mempunyai tugas PM. 84 melaksanakan pendidikan dan Tahun 2014 pelatihan di bidang kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya BP2IP Sorong menyelenggarakan fungsi:
1.Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan
2.Pelaksanaan pemberian materi perkuliahan, pembelajaran dan praktek- praktek di laboratorium, simulator dan bengkel serta praktek kerja lapangan
3.Pengembangan kurikulum, sistem dan metode serta sumber-sumber pembelajaran
4.Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran;
5.Pelaksanaan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan;
6.Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
7.Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan;
8.Pengelolaan unit penunjang BP2IP'
1.Tugas dan Fungsi Tabel- 1 Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan Hasil Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan disajikan dalam tabel sebagai berikut :
A. IDENTIFlKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGANDAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN 9 Hasil Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait disajikan dalam tabel sebagai berikut : Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unitjSatker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unitj satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unitjinstansi yang bersangkutan. B. IDENTIFIKASIJENIS PELAYANAN,PRODUK PELAYANAN,MASYARAKAT DANPIHAKTERKAIT
9.Pengembangan Sistem Manaiemen Mutu BP2IP.
2.Kewenangan Diklat Pelaut menengah dan PM. 84 menyelenggarakan dasar yang terdiri atas: Tahun 2014 jenis pelayanan 1. Diklat Pelaut Pembentukan Tk. IV;
2.Diklat Pelaut Peningkatan;
3.Diklat Pelaut Pemutahiran;
4.Pembe1ajaran Praktek Simulator;
5.Diklat Keterampilan Khusus Pelaut.
3.InstansijUnitjSatker BPSDM dalam hal ini Setban yang terkait dengan dan Pusbang Laut penyelenggaraan Pelayanan 10
1.DP-IV ANT/ATT IV PK a. Perusahaan BPSDM Pembentukan 02/BPSDMP- pelayaran dalam hal
a.Bidang 2013 b. Syahbandar ini Setban Keahlian c. Adpel dan Nautika d. BPSDM Pusbang Bidang Laut, Keahlian perusahaan Teknika
2.DP- ANT/ATT IV PK.Ol/BPSDM a. Perusahaan BPSDM Peningkatan P- 2013 pelayaran dalam hal DP - IV b. Syahbandar Inl Setban Peningkatan c. Adpel dan (ANT/ATT) d. BPSDM Pusbang
e.Pelindo Laut, perusahaan DP-V ANT/ATTV a. Perusahaan pe1ayaran Peningkatan pelayaran (ANT/ATT) b. Syahbandar
c.Adpel
d.BPSDM
e.Pelindo
3.OP- a. DP- PK03/BPSOM- a. Perusahaan BPSOM Pemutakhiran ANT/ATTIV 2013 pelayaran dalam hal OP- b. Syahbandar ini Setban ANT/ATTIV c. Adpel dan pemutakhir d. BPSDM Pusbang an e. Pelindo Laut, manajernen perusahaan DP- pelayaran ANT/ATTV . DP- ANT/ATTV pemutakhir an Manajemen OP Pemutahira n-PTBD/ PTBM Unit/Batker Pelayanan J enis Pelayanan Tabel- 2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait 11 Pembelajaran Praktek Simulator
5.Diklat 1. Basic PM No. 52 a. Perusahaan BPSDM Keterampilan Safety Tahun 2007 pelayaran dalam hal Khusus Pelaut Training b. Syahbandar 1n1 Setban (DKKP) (BST) c. Adpel dan
2.Proficiency d. BPSDM Pusbang Survival e. Pelindo Laut, Craft and perusahaan Rescue pelayaran Boats (PSCRB)
3.Medical Elementary First Aid (MEFA)
4.Advance Fire Fighting (AFF)
5.Basic Oil & Chemical Tanker (BaCT)
6.BST Kapal Layar Motor (BST - KLM)
7.ROC GMDSS
8.Bridge Resource Management (BRM) Pemutahiran- RDJNKj RDJM BPSDM dalam hal im Setban dan Pus bang Laut, perusahaan pelayaran SMK PelayaranSKB Tiga Menteri No:
KM.41 j 2003- 5jU/KB/2003 -KEP.208 A/MEN/2003 tentang Quality Standard
a.Bid.
Keahlian Nautika
b.Bid.
keahlian Tehnika 4. 12 Resource Management (ERM)
10.RADAR Simulator Training (RS) 11.ARPA Simulator Training (AS) l2.GOC GMDSS
13.Medical Care on Board (MC)
14.Ship Security Officer (SSO)
15.Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)
16.Savety Awareness Training (SAT)
17.Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operation (AOTCO)
18.Advanced Liquified Gas TankerCarg o Operations (ALGTCO) 13 Hasil Identifikasi Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya dan Waktu disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini. C. IDENTIFlKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN,BIAYADAN WAKTU
19.Able Seafarer Deck
20.Able Seafarer Engine
21.Rating Deck
22.Rating
If) ...-l CIJ ....-! l() ~ 27 Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan. Hasil Identifikasi Sarana, Prasarana dan Anggaran disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang digunakan unit/ satker /Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan. Beberapa jumlah anggaran belanja/ biaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pada semua produk layanan dalam tahun anggaran yang lalu dan tahun yang bersangkutan. D. IDENTIFIKASISARANA,PRASARANADANANGGARAN 28 (Rp lsi kondisi 361.980.000) saat ini dan sumber anggaran JENIS, JUMLAH, KAPASITAS:
1.Ruang Perkantoran 10 unit
2.Gedung PMMKTaruna 1 unit
3.Ruang kelas 15 kelas @ 30 orang
4.Ruang Perpustakaan 1 unit @ 30 orang
5.Kapal Latih BP2IP Sorong 1 unit
6.Gedung laboratorium :
a.Lab. Bahasa 1 unit kap.30 orang
b.Lab. Bahari 1 unit kap.30 orang
c.Lab. Automatic Control 1 unit kap. 30 orang
d.Lab. Generator /listrik 1 unit kap. 30 orang
e.Lab. Komputer 1 unit kap. 30 orang
f.Lab. Sea Survival 1 unit kap.30 orang
g.Lab. Fire Fighting 1 unit kap.30 orang
h.Lab. Ship Operation 1 unit kap.30 orang
1.Lab. Bengkel 1 unit kap.30 orang J. Lab. Menjangka Peta 1 unit kap. 30 orang
7.Ruang Simulator (masing2 unit@30) SHIP ANALYTIC/INSS/ METI:
1.Simulator. Radar / Arpa (METI)
2.Simulator. Bridge Full Mision
3.Simulator.Engine Full Mision
4.Simulator.GMDSS (INSS) DPIV Pembentukan:
a.Bidang Keahlian Nautika
b.Bidang Keahlian Teknika 1.
Tabel- 4 Sarana Prasarana dan Anggaran 29 (Rp lsi kondisi 905.300.000) saat ini dan sumber anggaran JENIS, JUMLAH, KAPASITAS
1.Ruang Perkantoran 26 unit
2.Gedung PMMK 1 unit
3.Ruang kelas 2 kelas30
4.Ruang Perpustakaan 1 unit kap.30 orang
3.a. DP - V Peningkatan:
1.Bid. Keahlian Nautika
2.Bid.
Keahlian Teknika (Rp lsi kondisi 429.550.000) saat ini dan sumber anggaran JENIS, JUMLAH, KAPASITAS
1.Ruang Perkantoran 26 unit
2.Gedung PMMK 1 unit
3.Ruang kelas 2 kelas 30
4.Ruang Perpustakaan 1 unit kap.30 orang
5.Kapal Latih BP2IP Sorong 1 unit
6.Gedung laboratorium :
a.Lab. Bahasa 1 unit kap.30 orang
b.Lab. Bahari 1 unit kap.30 orang
c.Lab. Automatic Control 1 unit kap. 30 orang
d.Lab. Generator /listrik 1 unit kap. 30 orang
e.Lab. Komputer 1 unit kap. 30 orang
f.Lab. Sea Survival 1 unit kap.30 orang
g.Lab. Fire Fighting 1 unit kap.30 orang
h.Lab. Ship Operation 1 unit kap.30 orang
1.Lab. Bengkel 1 unit kap.30 orang J. Lab. Menjangka Peta 1 unit kap. 30 orang
7.Ruang Simulator (masing2 unit@30) SHIP ANALYTIC;lNSS; METI:
a.Simulator. Radar / Arpa (METl)
b.Simulator. Bridge Full Mision
c.Simulator.Engine Full Mision
d.Simulator.GMDSS (INSS)
2.a. DP IV Peningkatan:
1.Bid.
Keahlian Nautika
2.Bid.
Keahlian Teknika
8.Ruang Asrama Taruna 54 kamar @ 8 orang 30
5.Kapal Latih BP2IP Sorong 1 unit
6.Gedung laboratorium :
a.Lab. Bahasa 1 unit kap.30 orang
b.Lab. Bahari 1 unit kap.30 orang
c.Lab. Automatic Control 1 unit kap. 30 orang
d.Lab. Generator /Iistrik 1 unit kap. 30 orang
e.Lab. Komputer 1 unit kap. 30 orang
f.Lab. Sea Survival 1 unit kap.30 orang
g.Lab. Fire Fighting 1 unit kap.30 orang
h.Lab. Ship Operation 1 unit kap.30 orang
1.Lab. Bengkel 1 unit kap.30 orang J. Lab. Menjangka Peta 1 unit kap. 30 orang
7.Ruang Simulator (masing2 unit@30) SHIP ANALYTIC/INSS/ METI:
a.Simulator. Radar / Arpa (METI)
b.Simulator. Bridge Full Mision
c.Simulator .Engine Full Mision
d.Simulator.GMDSS (INSS)
3.DPIV 1. Ruang Perkantoran 26 unit (Rp lsi kondisi Pemutakhiran : 2. Gd PMMK 1 unit 100.360.000) saat ini dan
a.Bid. Keahlian 3. Ruang kelas 2 unit kap. 30 sumber Nautika orang anggaran
b.Bid. Keahlian 4. Ruang Perpustakaanl unit Teknika kap. 60 orang DPV 1. Ruang Perkantoran 26 unit (Rp lsi kondisi Pemutakhiran: 2. Gd PMMK 1 unit 226.240.000) saat ini dan
a.Bid. Keahlian 3. Ruang kelas 2 unit kap. 30 sumber Nautika orang anggaran
b.Bid. Keahlian 4. Ruang Perpustakaan 1 unit Teknika kap. 60 orang 31 Able Seafarer 1. Ruang Perkantoran 26 unit (Rp.
2.Gd PMMK 1 unit 151.220.000)
3.Ruang kelas 2 unit kap. 30 orang
4.Ruang Perpustakaan1 unit kap. 60 orang Rating Seafarer 1. Ruang Perkantoran 26 unit
2.Gd PMMK 1 unit
3.Ruang kelas 2 unit kap. 30 orang
4.Ruang Perpustakaanl unit kap. 60 orang
4.Pembelajaran a. Bidang Keahlian Nautika (Rp lsi kondisi Praktek 1. Navigation Aids 75.420.000) saat ini dan Simulator dan Equipment sim. sumber Kerjasama 2. Ship anggaran
a.Bid. Keahlian Operation Laboratory Nautika 3. Radar Simulator
b.Bid. Keahlian 4. Training Ship Teknika b. Bidang Keahlian Teknika
1.Control Laboratory
2.Generator Laboratory
3.E/R Graphic Simulator
4.Training Ship
5.Diklat • Ruang Kelas DKKP4 kelas (Rpl.364.56 lsi kondisi Keterampilan @30 0.000) saat ini dan Khusus Pelaut • Sarana penunjang kelas sumber (DKKP): a. LCD projector anggaran
1.Basic Safety b. Papan tulis Training • Sarana perlengkapan (BST) Pemadam Kebakaran:
2.Proficiency a. Fireman outfit Survival b. Tabung pemadam Craft and kebakaran (Portable Fire Rescue Extinguiser jenis air, Boats busa, bubuk kimia (PSCRB) kering dan CO2
3.Medical c. Fire Hose Elementary d. Fire Nozzle First Aid e. Breating Apparatus (MEFA) f. Smoke Chamber
4.Advance Fire g. Pompa pemadam dan Fighting Hydrant (AFF) h. Fire Ground
5.Basic Oil & i. Portable vhf radio Chemical • Open lifeboat Tanker • Totally enclosed lifeboat (BOCT) • Rescue boat • Rubber boat 32
6.BST Kapal • Inflatable Liferaft Layar Motor • Life Jacket (BST - KLM) • Life Buoy
7.ROC GMDSS • Immersion suit
8.Bridge • Perlengkapan Sekoci (sesuai SOLAS 74/86) Resource • Search and Rescue (SART) Management • Anatomy Kit (BRM) • Resuscitator Kit
9.Engine Room • Bandage berbagai Type Resource Management • Papan Bidai patah tulang (ERM) belakang
10.RADAR • Kotak P3K lengkap Simulator (masing2 jumlahnya 1 set) Training (RS) • Anatomy Kit 1 set 11.ARPA • Resuscitator Kit 1 set Simulator • Bandage berbagai Type Training (AS) • Papan Bidai patah tulang
12.GOC GMDSS belakang
13.Medical Care • Ship medical care unit on Board • Kotak P3K lengkap (MC) • GMDSS simulator dan
14.Ship Real Equipment:
Security a. Satu set MF/HF dan Officer (SSO) dan dua set VHF
15.Electronic transceiver dgn DSC Chart control receiver Display and b. Satu set Epirb dan Information SART System c. Satu set NAVTEXdan (ECDIS) active antena
16.Savety d. Satu set INMARSAT-A, Awareness BdanC Training e. Satu set Accumulator (SAT) utk Radio dengan
17.Advanced battery charger Training for f. Satu buah PC utk Oil Tanker Simulasi pengoperasian Cargo Inmarsat dan DSC / Operation NBDP (AOTCO) g. Satu set UPS
18.Advanced • Video Cassette Player Liquified Gas about GMDSS Tanker • IMO Publication/ SMCP Cargo • ITU Publication Operations • Electronic Navigation (ALGTCO) Simulator • Recording / playback facility for debriefing 33 • Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) • Selection of multimedia instructional resources to be submitted for course approval • ECDIS equipment • Bridge Simulator with ECDIS (desirable) • Paper Chart (for exercise area) • Video Cassette Player about the use of ECDIS • IMO REFERENCE / instructor manual IMC 1.27 • Arpa Simulator 1 set • Real Radar beserta scanner 1 set • Meja peta beserta peta yg sesuai dgn peralatan menjangka peta 2 set • Plotting chart / X-Y plotter 1 buah • Radar ploting sheet • Video cassette player sesuai jumlah peserta ten tang arpa / radar • IMO reference • A turbo generator 1 buah • Instructor manual/ IMO refrerence • AIS 1 set • Ship security alert system • Lighting/ penerangan un tuk inspeksi • GMDSS equipment • Close circuit television • Automatic instruction detection device (burglar alarm) • Metal detector/explosive detector • Baggage screening equipment/ model • Container X-ray devices / model 34 • General alarm • General arrangement plan untuk jenis kapal roro, car carrier, general cargo, passenger dan jenis lainya • Video cassette player about SSO/SAT (masing- masing jumlahnya 1 set)
1.Ruang Perkantoran 26 unit lsi kondisi Able Seafarer
2.Gd PMMK1 unit saat ini dan
6.(Deck and
3.Ruang Kelas 2 kelas @ 30 sumber Engine)
4.Sarana penunjang kelas anggaran
a.LCD projector
b.Papan tulis (whiteboard)
1.Ruang Perkantoran 26 unit (Rp3.614.63 lsi kondisi Rating Seafarer
2.Gd PMMK 1 unit 0.000) saat ini dan
7.(Deck and
3.Ruang Kelas 2 kelas @ 30 sumber Engine)
4.Sarana penunjang kelas anggaran
a.LCD projector
b.Papan tulis (whiteboard) 35 I 2 Ahli II 1 1 Nautika III 8 Tingkat IV 2 Ahli II 2 Teknika III 10 Tingkat :\/ii2j'::~i!:}~ ,::::::::::::~.
a.DP Pemutak hiran ANT/ ATTIV b.DP Pemutak hiran ANT / ATTV
c.Able Seafarer Deck / Engine • DP • DP Peningkatan:
a.ANT / ATTIV
b.ANT / ATTV Tenaga instruktur / pengajar sebanyak 43 orang baik PNS maupun tenaga pengajar luar terdiri dari berbagi jenjang keahlian kepelautan dan disiplin ilmu lainnya, sebagai berikut:
1.Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah min D III dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasi nya.
2.instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pe1autANT III atau ATT III .
• DPIV Pembentuk an 1. Unit/ Satker Pelayanan : Tabel- 5 Jumlah dan Kompotensi SDM Setelah dilakukan pengamatan, pene1itian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan. Hasil Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM disajikan dalam tabel sebagai berikut : Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanaan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing. E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM 36 6. 4. 5. S-2 4 S-l/D-IV 26 D-JII 1 D-I SMAjSTM 2 SMP 3. 2.
3.Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANTII atau ATTII .
4.Doserr/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapalocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW.
5.Doserr/ Instruktur untukmata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasional level selama 1 tahun.
-)N9!:]!l;;jFi~ijpJRj~~:H,,,_-Q,g~~~H/i 1. .DKKP • Pembelajaran Praktek Simulator
d.Rating Seafarer Deck / Engine 37
6.Dosenj Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijasah kompetensi pelaut ANT III or ATTIII, tetapi wajib memiliki profesij kualifikasi sesuai bidangnya.
7.Dosenj Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.
8.Dosenj Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasik an simulator yang digunakannya 38 Dosenj instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dasen/ instruktur semor.
39 Auditor internal sebanyak 5 yang bersertifi kat internal audit Sorong Unit/ satker Pelayanan Tabel- 6 Pengawasan Internal Hasil Identifikasi Pengawasan Internal disampaikan dalam tabel sebagai berikut: Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unity aatker.Apakah pada unitysatker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan te1ah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk orgamsasi (struktural/ fungsional). F. PENGAWASANINTERNAL 40 Hasil Identifikasi terdapat Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan disajikan dalam tabel sebagai berikut : Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karen a itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unit/ satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM. G. PENANGANANPENGADUAN,SARANDANMASUKAN 43 Bagi unit pelayanan yang memiliki Standar pelayanan, kegiatan identifikasi dapat dilakukan dengan mempelajari dan meneliti Standar Pelayanan yang ada. Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk diidentikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem maupun simbol-simbol yang dapat memberikan konstribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan. I. IDENTIFlKASIASPEK LAIN
1.Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2.Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3.Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif
4.Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Pelayaran dan instansi terkait.
5.Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf Pengajar Pimpinan dan seluruh staf BP2IP Sorong bertekad untuk melaksanakan kebijakan mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari - hari.
Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf BP2IP Sorong harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001 versi terbaru serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan terse but, BP2IP Sorong akan : Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sesuai standar mutu nasional dan internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan. H. IDENTIFIKASIJAMINANLAYANANDANJAMINANKEAMANAN 44 Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP)Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
a.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
c.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
d.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4502);
e.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4609);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5668);
g.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
Dasar Hukum 1
1.Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Pembentukan TK IV Diklat Pembentukan Keahlian Pelaut adalah diklat pembentukan kompetensi keahlian pelaut yang terdiri dari jenjang keahlian pelaut tingkat IV, tingkat V dan DKKP bagi peserta diklat di BP2IP Sorong.
Sebutan lain Diklat Pembentukan Keahlian Pelaut adalah Diklat Awal. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan BP2IP Sorong sebagai berikut : STANDARPELAYANAN BABIV 45 Pendaftaran melalui BP2IP Sorong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :
1.Lulusan min SLTP
2.Usia min. 15 tahun, dan max. 22 tahun.
3.Tinggi badan min.lS8 em untuk pria dan 154 em untuk wanita
4.Lulus seleksi penerimaan ealon taruna.
Persyaratan Pelayanan 2
h.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat;
1.Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor: PK02jBPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STeW 1978 Amandemen 2010;
j.Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162jHK-208jIX/DIKLAT- 10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92jPMK.05/2011 tentang Reneana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
1.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 20jPB/2012 tentang Pedoman Teknis Reneana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .
46 JENIS, JUMLAH, KAPASITAS:
1.Ruang Perkantoran 10 unit
2.Gedung PMMKTaruna 1 unit
3.Ruang kelas 15 kelas @ 30 orang
4.Ruang Perpustakaan 1 unit @ 30 orang
5.Kapal Latih BP2IP Sorong 1 unit
6.Gedung laboratorium :
a.Lab. Bahasa 1 unit kap.30 orang
b.Lab. Bahari 1 unit kap.30 orang
c.Lab. Automatic Control 1 unit . 30
a.ljazah ANTj AIT IV Sarana, prasarana, dan j at au fasilitas Produk 7.
6. DP - IV PEMBENTUKAN (Biaya pendaftaran Rp.1.580.000 dst).
a.Semester I (Rp.22.645.000)
b.Semester II (Rp. 12.490.000)
c.Semester III (Rp. 13.880.000)
d.Semester IV (Rp. 13.315.000)
e.Semester V (Rp. 2.100.000)
f.Semester IV .2.100.
Biayaj tarif5. 1.206 Jampel 1.064 J 1.248 Jampel 976 Jampel DP - IV PEMBENTUKAN(6 Semester)
a.Bidang Keahlian Nau tika • Pembelajaran Teori • Pembelajaran Praktek
b.Bidang Keahlian Teknika • Pembelajaran Teori • Praktek Jangka waktu penyelesaian 4.
Tjdak Tldak Sistem, mekanisme, dan prosedur 47
1.Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)
2.Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan was Internal Pengawasan internal 9.
PERSYARATANINSTRUKTUR
1.Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah min D IIIdan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.
2.Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANTIII atau ATTIII .
3.Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANTII atau ATTII .
4.Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan beratj daya 3,000 GT atau 3,000 kW .
5.Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasionallevel selama 1 tahun.
6.Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijasah kompetensi pelaut ANTIII atau ATTIII, tetapi wajib memiliki profesij kualifikasi sesuai bidangnya.
7.Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMOmodel course 6.09 dan IMOModel Course 3.12.
8.Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.
9.Instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah wasan dosen instruktur senior.
Kompetensi Pelaksana 8.
d.Lab. Generator jlistrik 1 unit kap. 30 orang
e.Lab. Komputer 1 unit kap. 30 orang
f.Lab. Sea Survival 1 unit kap.30 orang
g.Lab. Fire Fighting 1 unit kap.30 orang
h.Lab. Ship Operation 1 unit kap.30 orang
i.Lab. Bengkel 1 unit kap.30 orang
j.Lab. Menjangka Peta 1 unit kap. 30 orang
7.Ruang Simulator (masing2 unit @30) SHIP ANALYTICjINSSj METI :
1.Simulator.Radarj Arpa (METI)
2.Simulator.Bridge Full Mision
3.Simulator.Engine Full Mision
4.Simulator.GMDSS (INSS)
8.Asrama Taruna 54 kamar 48
5.SMA STM 1D-IU3.
26S-ljD-IV D-I4. 2 2.
1.S-2 4 III 10 2 II Ahli Teknika Tingkat 2I IV 8III 1II Ahli Nautika Tingkat 2I 1 •·••"••'i·,·,·:}..1?NI§,, "...,••• iKEAHLIANi .•'.",••••PE:GAUri'.'••':
11 Jumlah pelaksana Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 49
1.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya
2.Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review 14
1.Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan
2.Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran
3.Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala
4.Prosedur Keadaan Darurat
5.24'am
1.ISO 9001 -2008
2.STew 1978 dan 50 Dasar Hukum 1 Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP)Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
a.Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b.Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
d.Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
e.Peraturan Pemerintab Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 20, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
f.Peraturan Pemerintab Nomor 11 Tabun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
g.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tabun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
h.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tabun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tabun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat;
1.Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK.Ol/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STew 1978 Amandemen 2010;
J. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT- 10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan; Diklat Pelaut Peningkatan adalah Diklat peningkatan kompetensi keahlian pelaut yang terdiri jenjang keahlian pelaut tingkat IV, V, dan DKKP bagi peserta diklat di BP2IP Sorong.
2.Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Peningkatan 51 Tldak 3.
Tldak
b.DP V Peningkatan
1.Telah mengkuti pemutakhiran Able Seafarer
2.Masa layar min 24 bulan Pendaftaran melalui BP2IP Sorong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :
a.DP IV Peningkatan
1.Pemilik ijazah ANT j ATT V
2.masa layar 30 bulan Persyaratan Pelayanan 2
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92jPMK.05j2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
1.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 20jPBj2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .
52 Tldak
a.DP - IV Peningkatan • Jurusan Nautika (Rp. 37.850.000) • Jurusan Teknika (Rp. 40.020.000)
b.DP - V Peningkatan • Jurusan Nautika (Rp. 17.440.000) • Jurusan Teknika (Rp. 17.150.500)
5.Biayajtarif DP - IV Peningkatan
a.Jurusan Nautika (42 minggu).
• Pembelajaran Teori 1.046 Jampel • Pembelajaran Praktek : 618 Jampel
b.Jurusan Tehnika (44 minggu).
• Pembelajaraan Teori : 1.112 Jampel • Pembelajaran Praktek : 588 Jampel 2) DP - V Peningkatan
a.Jurusan Nautika (14 minggu).
• Pembelajaran Teori : 410 Jampel • Pembelajaran Praktek : 190 Jampel
b.Jurusan Tehnika (14 minggu).
• Pembelajaran Teori : 420 Jampel • Pemb aran Praktek: 180 J Tldak 4. 53
1.DP - PENINGKATAN
a.DP - IV Peningkatan JENIS, JUMLAH, KAPASITAS
1.Ruang Perkantoran 10 unit
2.Gedung PMMK 1 unit
3.Ruang kelas 2 kelas 30
4.Ruang Perpustakaan 1 unit kap.30 orang
5.Kapal Latih BP2IP Sorong 1 unit
6.Gedung laboratorium :
a.Lab. Bahasa 1 unit kap.30 orang
b.Lab. Bahari 1 unit kap.30 orang
c.Lab. Automatic Control 1 unit kap. 30 orang
d.Lab. Generatorjlistrik 1 unit kap. 30 orang
e.Lab. Komputer 1 unit kap. 30 orang
f.Lab. Sea Survival 1 unit kap.30 orang
g.Lab. Fire Fighting 1 unit kap.30 orang
h.Lab. Ship Operation 1 unit kap.30 orang
1.Lab. Bengkel 1 unit kap.30 orang
j.Lab. Menjangka Peta 1 unit kap. 30 orang
7.Ruang Simulator (masing2 unit @30) SHIP ANALYTICjINSSj METI :
a.Simulator. Radar j Arpa (METI)
b.Simulator. Bridge Full Mision
c.Simulator. Engine Full Mision
d.Simulator.GMDSS (INSS)
b.DP - V Peningkatan JENIS, JUMLAH, KAPASITAS
1.Ruang Perkantoran 10 unit
2.Gedung PMMK 1 unit
3.Ruang kelas 2 kelas 30
4.Ruang Perpustakaan 1 unit kap.30 orang
5.Kapal Latih BP2IP Sorong 1 unit
6.Gedung laboratorium :
a.Lab. Bahasa 1 unit kap.30 orang
b.Lab. Bahari 1 unit kap.30 orang
c.Lab. Automatic Control 1 unit kap. 30 orang
d.Lab. Generator jlistrik 1 unit kap. 30 orang
e.Lab. Komputer 1 unit kap. 30 orang
f.Lab. Sea Survival 1 unit kap.30 orang
g.Lab. Fire Fighting 1 unit kap.30 orang
h.Lab. Ship Operation 1 unit kap.30 orang
1.Lab. Bengkell unit kap.30 orang
j.Lab. Menjangka Peta 1 unit kap. 30 orang
7.Ruang Simulator (masing-masing unit @30) SHIP ANALYTICjINSSj METI :
a.Simulator .Radar j Arpa (METI)
b.Simulator. Full Mision
7.Sarana, prasarana, danjatau fasilitas
1.DP - IV PENINGKATAN
a.Sertifikat keahlian pelaut ANTj ATI - IV
b.Sertifikat pengukuhan ANTj ATT - IV
2.DP - V PENINGKATAN
a.Sertifikat keahlian pelau t ANTj ATT - V
b.Sertifikat ANT ATT - V
6.Produk Pelayanan 54 Ya
1.Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)
2.Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Internal 10 Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Pengawasan internal 9 PERSYARATANINSTRUKTUR
1.Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah SI/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.
2.Dosen / instruktur untuk mata kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANTIII atau ATTIII .
3.Dosen/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANTII atau ATTII .
4.Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW .
5.Dosen/ Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasionallevel selama 1 tahun.
6.Doserr/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijasah kompetensi pelaut ANT III atau ATT III, tetapi wajib memiliki profesiJ kualifikasi sesuai bidangnya.
7.Dosen / Instruktur pengajar mat a kuliah profesi wajib memiliki TOT IMOmodel course 6.09 dan IMOModel Course 3.12.
8.Dosen/ Instruktur simulator te1ah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.
9.Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mata kuliah profesi sebagai asisten dibawah dosen instruktur senior.
Kompetensi Pelaksana 8.
c.Simulator. Engine Full Mision
d.Simulator.GMDSS 55 14 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya
2.Evaluasi pencapaian sasaran mutu mela1ui Manajemen Review
1.Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan
2.Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran
3.Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala
4.Prosedur Keadaan Darurat
5.24'am Jaminan keamanan dan keselamatan an 13
1.ISO 9001 -2008
2.Komite Akreditasi Nasional (KAN)
3.STew 1978 dan
1.S-2 4
2.S-1 D-IV 26
3.D-III 1
4.D-I
5.SMA STM 2 10III 2 Ahli Teknika Tingkat II 2 8III 1 Ahli Nautika Tingkat 1II IV I 2 Jaminan pelayanan 11 Jumlah Pelaksana Evaluasi kinerja Pelaksana 12 56 Landasan hukum yang cligunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai beriku t :
a.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
d.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);
e.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
g.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pe1aporan Keuangan Badan Layanan Umurn;
h.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat;
1 Dasar Hukum URAIANjNO KOMPONEN Diklat pelaut pemuktakhiran adalah kegiatan proses pembelajaran dalam rangka penyesuaian keterampilan pelaut dan keahlian pelaut untuk Pemilik Sertifikat Kompotensi Keterampilan Pelaut dan Keahlian pelaut berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional STew 1978 dan amandemennya agar memiliki Keterampilan atau Keahlian dan kecakapan serta pengakuannya unktuk melaksanakan fungsi tertentu sesuai dengan kedudukan, tingkat tangung jawab, ukuran Gross Tonnage (GT) kapal, ukuran kilowatt (KW)mesin penggerak utama, di Kapal Niaga pada daerah pelayaran tertentu sesuai STeW 198 Amandemen 2010.
3.Standar Pe1ayanan Penyelenggaraan Diklat Pelaut Pemutakhiran 57
3.Sistem, mekanisme, dan prosedur Pendaftaran melalui BP2IP Sorong dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapipersyaratan-persyaratan, meliputi :
1.DP IV
2.DPV
3.AbleSeafarer
i.Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STew 1978 Amandemen 2010;
J. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/IX/DIKLAT- 10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
k.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
1.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan KerjaBadan Layanan Umum .
2.Persyaratan Pelayanan 58 NO KOMPONEN DRAIAN/
4.Jangka 1) DP IV Pemutakhiran waktu Jurusan Nautika :
penyelesaian • Pembelajaran Teori 16 Jampel • Pembelajaran Praktek : 2 Jampel Jurusan Teknika : • Pembelajaraan Teori 20 Jampel • Pembelajaran Praktek : o Jampel 2) DP IV Pemutakhiran Manajemen Jurusan Nautika : • Pembelajaran Teori 17 Jampel • Pembelajaran Praktek : 17 Jampel Jurusan Teknika : • Pembelajaraan Teori 14 Jampel • Pembelajaran Praktek : 18 Jampel 3) DP V Pemutakhiran Jurusan Nautika : • Pembelajaran Teori 6 Jampel • Pembelajaran Praktek : o Jampel Jurusan Teknika : • Pembelajaraan Teori 8 Jampel • Pembelaj aran Praktek : o Jampel 4) DP V Pemutakhiran Manajemen Jurusan Nautika: • Pembelajaran Teori 12 Jampel • Pembelajaran Praktek : 11 Jampel Jurusan Teknika: • Pembelajaraan Teori 17 Jampel • Pembelaj aran Praktek : 11 Jampel 5) Able Seafarer Pemutakhiran Jurusan Deck: • Pembelajaran Teori 6 Jampel • Pembelajaran Praktek : o Jampel Jurusan Engine: • Pembelajaraan Teori : 6 Jampel • Pembelajaran Praktek: 0 Jampel 6) Rating Seafarer Pemutakhiran Rating Deck: • Pembelajaran Teori : 4 Jampel • Pembelajaran Praktek: 0 Jampel Rating Engine : • Pembelajaraan Teori : 4 Jampel • Pembelajaran Praktek : 0 Jampel 59 NO KOMPONEN URAIAN/
5.Biaya/ tarif a. DP-IV Pemutakhiran • Jurusan Nautika (Rp. 1.325.000} • Jurusan Teknika (Rp. 1.295.000)
b.DP-IV Pemutakhiran Manajemen • Jurusan Nautika (Rp. 1.253.000) • Jurusan Teknika (Rp. 1.236.000)
b.DP-V Pemutakhiran • Jurusan Nautika (Rp. 1.026.000) • Jurusan Teknika (Rp. 820.000)
c.DP-V Pemutakhiran Manajemen • Jurusan Nautika (Rp. 1.131.000} • Jurusan Teknika (Rp. 1.179.000)
c.Able Seafarer Pemutakhiran Deck / Engine (Rp. 620.000)
d.Rating Seafarer Pemutakhiran Deck j Engine (Rp. 620.000}
6.Produk DP - PEMUTAKHIRAN Pelayanan a. DP IV Pemutakhiran
b.DP V Pemutakhiran
c.Able Seafarer Pemutakhiran
d.Rating Seafarer Pemutakhiran
7.Sarana, a. DP - IV Pemu takhiran prasarana, 1. Ruang Perkantoran 10 unit dan /atau 2. Gd PMMK 1 unit fasilitas 3. Ruang kelas 2 kelas kap. 30 orang
4.Ruang Perpustakaan 1 unit kap. 30 orang
b.DP - V Pemutakhiran
1.Ruang Perkantoran 10 unit
2.Gd PMMK 1 unit
3.Ruang kelas 2 kelas kap. 30 orang
4.Ruang Perpustakaan 1 unit kap. 30 orang
c.Able Seafarer
1.Ruang Perkantoran 10 unit
2.Gd PMMK 1 unit
3.Ruang kelas 2 kelas kap. 30 orang
4.Ruang Perpustakaan 1 unit kap. 30 orang
d.Rating Seafarer
1.Ruang Perkantoran 10 unit
2.Gd PMMK 1 unit
3.Ruang kelas 2 kelas kap. 30 orang
4.Ruang Perpustakaan 1 unit kap. 30 orang
8.Kompetensi PERSYARATANINSTRUKTUR Pelaksana 1. Untuk mata kuliah umum harus memiliki ijasah SI/ D IV, S2 dan hanya mengajar mata kuliah sesuai spesialisasinya.
2.Doserr/ instruktur untuk mat a kuliah profesi pada level operasional harus memiliki sertifikat pelaut ANTIII atau ATTIII.
3.Doserr/ instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki sertifikat pelaut ANTII atau ATT II .
4.Dosen / Instruktur untuk mata kuliah profesi memiliki pengalaman berlayar selama 2 tahun di kapal ocean going dengan berat/ daya 3,000 GT atau 3,000 kW .
60 Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan Pelanggan
1.Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)
2.Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Internal
5.Dosen / Instruktur untuk mata kuliah profesi pada level manajemen harus memiliki pengalaman mengajar pada operasionallevel selama 1 tahun.
6.Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memiliki ijasah kompetensi pelaut ANTIII atau ATTIII, tetapi wajib memiliki profesi/ kualifikasi sesuai bidangnya.
7.Doserr/ Instruktur pengajar mata kuliah profesi wajib memiliki TOT IMO model course 6.09 dan IMO Model Course 3.12.
8.Doserr/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.
9.Dosen/ instruktur baru harus memiliki TOT IMO Model Course 6.09 dan selama 12 bulan mengajar mat a kuliah profesi sebagai asisten dibawah pengawasan dosen / instruktur senior.
10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
9.Pengawasan internal 61
1.Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan
2.Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran
3.Pemeliharaan MesinUji secara berkala
4.Prosedur Keadaan Darurat
5.Security 24 jam
1.ISO 9001 -2008
2.STeW 1978 dan Amandemennya IV 10III 2 Teknika Tingkat
1.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya
2.Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui ManajernenReview
14.Evaluasi kinerja Pelaksana II Ahli
13.Jaminan keamanan dan kese1amatan pelayanan 2I
12.Jaminan pelavanan
5.8MA/8TM 2 IV
13.D-III
2.8-1/D-N 26 j:N.~~jfE~Nm,jRX~~J&kt~~r
1.8-2 4 III 8 1 Nautika Tingkat
4.D-I II 1 Ahli I 2
11.Jumlah pelaksana URAIANjNO KOMPONEN 62 Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
a.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
d.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
e.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
g.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
h.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat;
1 Dasar Hukum URAIANjNO KOMPONEN Pembelajaran Prktek Simulator dan Kerjasama adalan pelatihan yang diberikan kepada lembaga pendidikan swasta yang telah mendapat pengakuan untuk menye1enggarakan Diklat Kepelautan namun belum memiliki sarana Laboratorium dan Simulator yang dipersyaratkan. Pelatihan In! diselenggarakan sebelum Taruna / peserta Diklat melaksanakan praktek laut.
4.Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pembelajaran Praktek Simulator 63 Per~~~ ·.,"·...KEAHLIAN'".,.·,"',' '.••••X<:PELAUT ••'.'.,."·""·"'··'
11.Jumlah pelaksana Mengacu pada prosedur ISO 9001:2008 Tentang Keluhan
10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 77 NO KOMPONEN URAIAN/
12.Jaminan 1. ISO 9001 -2008 pelayanan 2. STew 1978 dan Arnandernenn_ya
13.Jaminan 1. Penerirnaan Tamu di ruangan pelayanan keamanan 2. Penyediaan Sistern Pemadam Kebakaran dan 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala keselamatan 4. Prosedur Keadaan Darurat pelavanan 5. Security_24 jam
14.Evaluasi 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya kinerja 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajernen Pelaksana Review 78 Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 KEPA~I7ItK M DANKSLN SRI LESTARI Salin an sesuai dengan aslinya IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2015 SP sebagai hak konstitusional sehingga menjadi prioritas dalam pereneanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan pengembangan pelayanan kepada peserta didik selalu meningkatkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa pendidikan dan pelatihan.
Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan diharapkan dapat menjadi aeuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan diklat. Hal yang belum tereantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku. Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan diklat pembentukan dan teknis ilmu pelayaran merupakan bentuk pelayanan yang selama mi telah dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong. Standar Pelayanan merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dieanangkan sebagai standar teknis dalam pelayanan diklat yang sangat berpengaruh dalam peneapaian mutu lulusan yang senantiasa dikembangkan (update) disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sesuai ketentuan. PENUTUP BABV