Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2016
- Nomor
- 116
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 116 TAHUN 2016 TENTANG PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAy) DI PELABUHAN UTAMABELAWAN, PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK, PELABUHAN UTAMATANJUNG PERAK, DAN PELABUHAN UTAMAMAKASSAR MENTERIPERHUBUNGAN
Mengingat
966);
760);
1012); Pasa12
PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) DI PELABUHAN UTAMA BELAWAN, PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK, PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK, DAN PELABUHAN UTAMAMAKASSAR. TENTANG MEMUTUSKAN: MENTERI PERHUBUNGANPERATURAN Menetapkan Pasal 3
(1), tidak berlaku un tuk:
Pasa17 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2015 tentang Pemindahan Barang YangMelewatiBatas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Tanjung Priok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1201), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa16 Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteriini. Pasa15 Pemilik barang/kuasanya atau Badan Usaha Pelabuhan selaku operator terminal petikemas yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa14 Dalam hal barang belum melewati batas waktu penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) namun Yard Occupancy Ratio/YORtelah melampaui batas standar utilisasi fasilitas sebesar 65% (enam puluh lima per seratus), Otoritas Pelabuhan memerintahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan selaku operator terminal petikemas untuk memindahkan barang ke luar lapangan penumpukan terminal (lini 1) dan berkoordinasi dengan Bea dan Cukai. Salinan sesuai dengan aslinya ~PJIRt .HUKUM, SRILESTAIDRAHi:u Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1429 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tangga122 September 2016 BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 21 September 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasa18 Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)