Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 120 Tahun 2015
- Nomor
- 120
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan; Menimbang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAANDANAALOKASIKHUSUS SUB BIDANG KESELAMATANTRANSPORTASIDARATDAN SUB BIDANG TRANSPORTASIPERKOTAAN DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 120 TAHUN 2015 MENTERIPERHUBUNGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG KESELAMATANTRANSPORTASI DARATDANSUB BIDANGTRANSPORTASIPERKOTAAN. MEMUTUSKAN:
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113) 11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514); 12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244); 13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 ten tang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392); 14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226); 15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228); 16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 ten tang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834); Menetapkan Fasilitas keselamatan jalan dan transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) harus sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan yang berlaku. Pasa13
J. Zona Selamat Sekolah (Z08S);
Pasa12 Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan yang selanjutnya disebut DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan keselamatan transportasi darat dan transportasi perkotaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
(I) Dalam pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, untuk mendapatkan hasil yang efektif Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan kajian dan peninjauan lapangan.
(2)Pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Transportasi Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
(1)Pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Transportasi Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditempatkan untuk mendukung pelayanan transportasi perkotaan sesuai dengan kewenangannya. Pasa15
danj'atau
Pasa14
Pasa19 Berdasarkan laporan Gubernur, Bupati, atau Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri Perhubungan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat dan Sub Bidang Transportasi Perkotaan setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Pasa18
Pasa17
dandicabutDarat,Keselamatan Transportasi dinyatakan tidak berlaku.
PasallO
Salinan sesuai dengan aslinya KEPAL,.t..B]R H.UfUM DAN KSLN ( f lfo 1"'~ ,if (f t~ SRI LESTARI RAH!AYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1219 YASONNA H_ LAOLY ttd MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Agustus 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri In! dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(IJ <>... 0. Z II> :=a :: g ~ 8. ~ (Jl (IJ co ~ c § e- El <> '1:l <>.., :S:'1:lc... ~ ::s ~ g c o s 3Pl :: ;;:: ~g_ --l 2'S ""'0II> ~, -0 ~ ~C} Al ... '0 e. co c...Oj j:! ~, £~ III ~(IJ '1:l A1:;: <> \0 'O~ ~ 2'!!. (Jl ... 0 § ~iil § ~S :: .... c...:;' os, 0 c .., ~ £~ § ,_. 0:=1 ._. ~~ Al <> :: en' ~c III ..... *§ [1, to -~ ~ ,_. :; O(Jl ~ W :>;"Pl II> A11ll(Jl (Jl ~ fa, ~ r1> (J) o.§c ::l °r1> el,_. o 0. ' W ° ~ § §cr' > ;>;: '1:l0:: ~ ~ .j> 2' I (\) 0> Ul'" 2, i§ C c el, :>;" 0 § .... ::l ;?~§ .j> 0 S::s ... cr > ~,O' 0. .... (Jl Z ..... :;:: 0. ::0 M :u ., t"l Z :: - to 3! 'd £!3 C t1J ~c: >+ :=.; ::l(f) 0. Z ::0 (.JI - -l> (.oJ 1\:1 - ~ 1\:1 .... 0 - ...... - .... 0 'U 'U 'U'U 'U 'U 'UUl 'U 'U ~ ~ ~ ~ n> C1> n> ~ ~ §. ~:;.: tl:J n> ;:l ;:l ;:l ~ ~ ~~ ~ ;:l ~ ~. :;.: ::0C1> C1> C1> C1>., ., 8: ~ ..... tl:J 0- 0' § I en ;:l G3 II> s Z::;: §' § ~ 'd ~ e § g ~ § :>;' 0 o ~ ~.§ ;:l i:i >- ~ § ~ Z Ul (/) ~ ...,§ I::;! [ ;.'!. ~ r::: s:: ~ 'U ;g g ~ ~ ~ ~ C1> '1:l 0. ~. ;:l to W CII § ~ ~ ~ III ~ ~ ~ ~ ~~. ~. § ~ t::I ~. ~ fD ~ 0::1. ::1. § ~ (/) III 0. ~ Ul §:::. :::. ~ ~ 0 ~ ~ Ul :;.: ~ [ fD E S a ~ ~ 0 ~.§ ~. § III ~ Ei:: ;:l C1> ~ II> ~ l:I ~ t:f 0- ~
R ~ ~ ~ Pi § 8 l:I:: ~. C!9, r::: III ~
t1,9, § § so ~ ~ 83 ... t:f so1::;1 en ~ ~ ~ l:I § ~ § fD en en co ;3 ] ~g :§ ~ g ~. ... III ~ .. III ~ l:I (.oJ (.oJ ;:l ;:l o 0 S S o 0., ., ".1-..) :-'
Membuka PDF…