Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2015
- Nomor
- 122
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM; 62 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM. 62 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN TENTANG NOMOR: PM 122 TAHUN 2015 PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIPERHUBUNGAN 2
3
PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 62 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian, diubah sebagai berikut:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 62 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BlAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN. MEMUTUSKAN: 4 Berat Rangkaian KA berdasarkan Stamformasi ditambah Berat Muatan (GT). GTKA TACTotal = Total Biaya Penggunaan Prasarana yang dibebankan terhadap 1 (satu) kali perjalanan KA (Rp) di seluruh DaopjDivre. = Total Biaya Penggunaan Prasarana yang dibebankan terhadap 1 (satu) kali perjalanan KA (Rp). Keterangan: TAC KA = [ GT KA x ~ KM KA, x TAC Daop/Divre ;, ] X r, i=1 11 TAe TOl(li = I TAC KA, Faktor Prioritas Penggunaan Prasarana (Fp) ditentukan berdasarkan tingkat prioritas yang meliputi kelas pelayanan dan / atau bobot beban, ditetapkan bernilai maksimal 0,75 (nol koma tujuh puluh lima). Rumus: B. PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN PER KA
5 Sal~t: se~;Jde. ngan aslinya Kef ~:' -~td KSLN SRILESTARlRAH Pembina Utama Muda (IV/ c) NIP. 19620620 198903 2001 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONE~IA, ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1292 Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Agustus 2015 MENTERIPERHUBUNGAN ttd IGNASIUSJONAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2015 Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II = Faktor Prioritas Penggunaan, yang besarnya maksimal 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) maksimal 0,75 (nol koma tujuh puluh lima). Biaya Penggunaan Prasarana per GTKM pada masing-masing Daop/Divre (Rp/GT-KM). TAe . Daop/DlVre = Panjang Lintasan KA pada masing-masing Daop/Divre (Rp/GT-KM).
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)