Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 128 Tahun 2016
- Nomor
- 128
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam. Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; objektivitas,meningkatkanbahwa untuk lebiha.Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATANPEGAWAI NEGERI SIPIL DALAMJABATAN DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN danPemindahanPengangkatan,Wewenang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
1012);
Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
BAB I KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATANPEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATANDILINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN.
Menetapkan professional, efektif dan efisien.
tugas jabatannya secarapelaksanaandalam
BABIII RUANGLINGKUP Pasa12
BAB II MAKSUDDANTUJUAN
Pasa15
1) menduduki pangkat Pembina Utama Muda golongan / ruang IV/ c untuk pemangku .Jabatan Eselon I.a setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; Pasa14 Jenis mutasi jabatan terdiri dari:
BABIV JENIS, KETENTUANDANPERSYARATANMUTASI JABATAN
Jabatan Eselon lI.b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 5) menduduki pangkat Penata Tk. I golongan / ruang IIII d untuk pemangku J abatan Eselon Ill.a setara dengan Jabatan Administrator; 6) menduduki pangkat Penata golongarr/ ruang III/e untuk pemangku Jabatan Eselon IILb setara dengan Jabatan Administrator; 7) menduduki pangkat Penata Muda Tk. I golongan/ruang IlI/b untuk pemangku .Jabatan Eselon IV.a setara dengan Jabatan Pengawas; 8) menduduki pangkat Penata Muda golonganj ruang IIIj a untuk pemangku Jabatan Eselon IV.b setara dengan .Jabatan Pengawas; 9) menduduki pangkat Pengatur Tk. I golonganj ruang III d untuk pemangku Jabatan Eselon V.a setara dengan Jabatan Pelaksana.
1) minimal SLTA/Sedcrajat untuk menduduki jabatan eselon V.a setara dengan jabatan pelaksana; 2) minimal Strata 1I Diploma IV untuk menduduki jabatan eselon II.aj jabatan Pembina pemangku pangkat IV[e. untuk menduduki golongan / ruang 4) 2) menduduki pangkat Pembina Tk. I golonganj ruang IVIb untuk pemangku Jabatan Eselon I.b setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 3) menduduki pangkat Pembina Tk. I golonganj ruang IVIb untuk pemangku Jabatan Eselon Il.a setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; eselon II.b setara dengan jabatan pimpman tinggi, jabatan eselon Ill.a/ jabatan eselon IIl.b setara dengan jabatan administrator, jabatan eselon IV.a/ jabatan eselon IV.a setara dengan jabatan pengawas.
J. tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin;
Surat Keterangan bermaterai yang menyatakan bahwa PNS tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang dalam proses dan/atau h. diberhentikan dari jabatan baik bersifat tetap atau semen tara;
J. memenuhi kode etik PNS; dan
dan danj atau
Pasa18 Periode mutasi reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara berkala setiap bulan Maret dan bulan September setiap tahun. Pasa17 Mutasi Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan pada periode mutasi reguler dan periode mutasi khusus. BABV PERIODE MUTASI JABATAN Pasa16 Pelaksanaan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selain memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan kebutuhan organisasi dan kelas jabatan serta tidak mengakibatkan penurunan tingkat jabatarr/ jenjang eselonering. diberhentikan dari jabatan baik bersifat tetap atau sementara, tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara, tidak sedang mengajukan upaya administratif sebagai akibat penjatuhan hukuman disiplin, dan memenuhi kode etik PNS yang disahkan oleh atasan langsung dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB II
BABVI POLAMUTASIJABATAN Pasal 10 Perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja di1aksanakan secara teratur sebagaimana ketentuan da1am Pasal 5 sampai dengan paling lama 5(lima) tahun untuk setiap jabatan.
persyaratan sebagai calon pemangku jabatan yang meliputi proyeksi untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan, promosi dan rotasi. data Unit dan menyiapkan Pusat dan ketentuan Biro Kepegawaian dan Organisasi proyeksi penempatan PNS Kantor Pelaksana Teknis yang memenuhi Pasal 15 BABVII MEKANISMEMUTASIJABATAN
Pelaksanaan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 memperhatikan formasi jabatan yang tersedia dan kebutuhan organisasi serta tidak menempatkan kembali seorang pejabat dalam tingkatan dan posisi jabatan yang sama pada unit kerja yang sarna.
(I) Promosi PNS atau pengisian lowongan jabatan eselon La dan jabatan eselon 1.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya serta jabatan eselon Il.a dan jabatan eselon II.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan melalui seleksi secara terbuka.
PNS kurang dari 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun tidak dirotasi ke jabatan atau unit kerja lain. BABIX KETENTUANLAIN-LAIN
BABVIII PEMBEBASANDALAMJABATAN Pasa123 Penurunan jabatan (demosi) dilaksariakan dalam hal tidak berkinerja dengan baik, melanggar kode etik, pemberian hukuman disiplin atau terdapat perampingan organisasi. Pasa122
Membuka PDF…