Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2024
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
1676);
1126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 203);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
BAB II
Setiap Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menggunakan prasarana perkeretaapian harus membayar Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian.
BAB III FORMULA PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA
BAB III
TACKA = GTKA x KMKA x satuan biaya penggunaan prasarana KA x faktor prioritas penggunaan prasarana
1) barang aneka; 2) kiriman pos; dan 3) jenazah.
1) barang curah; 2) barang cair; 3) muatan yang diletakkan di atas palet; 4) kaca lembaran; 5) barang yang memerlukan fasilitas pendingin; 6) tumbuhan dan hewan hidup; 7) kendaraan; 8) alat berat; 9) barang dengan berat tertentu; 10) peti kemas; dan 11) batu bara.
Perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang bukan milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dapat berpedoman pada formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri ini. BAB IV EVALUASI BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
BAB IV
BAB V VERIFIKASI
BAB V
Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung biaya penggunaan prasarana perkeretaapian, meliputi data realisasi:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)