DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2015

Nomor: 142
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api serta menjamin keberlangsungan dan percepatan penyelenggaraan angkutan perintis kereta api, sebagai bentuk kewajiban Pemerintah dalam mernberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perIu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 51 TAHUN 2012 TENTANG SUBSIDI ANGKUTANORANG DENGAN KERETA API TENTANG NOMOR: PM 142 TAHUN 2015 PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIPERHUBUNGAN

(4)Dalam hal saran a dan / atau prasarana perkeretaapian berasal dari Pemerintah Daerah dan pembiayaan subsidi angkutan perintis kereta api yang bersumber dari APBN, maka terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menerima penugasan untuk menye1enggarakan angkutan perin tis kereta api.
(3)Penyelenggaraan subsidi angkutan perintis kereta api yang pendanaannya bersumber dari APBN, maka penetapan lintas pelayanan angkutan perintis dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota belum menyediakan subsidi angkutan perintis kereta api, Menteri dapat membantu penyediaan pembiayaan subsidi angkutan perintis kereta api.
(1)Subsidi angkutan perin tis diberikan kepada penyelenggara sarana kereta api atas dasar penugasan dad pemerintah atau pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara at au Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

1.Keten tuan Pasal 11 diu bah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api, diubah sebagai berikut: Pasall Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 51 TAHUN 2012 TENTANG SUBSIDI ANGKUTAN ORANGDENGANKERETAAPI. MEMUTUSKAN:
5.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113); BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/ atau Badan Usaha yang melaksanakan penyelenggaraan Subsidi Angkutan Perintis Perkeretaapian wajib melaksanakan pencatatan penyaluran biaya penyelenggaraan subsidi angkutan perintis kereta api sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pasal 18

6.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut : Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota menugaskan BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/ atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis kereta api.

Pasal 15

5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai beriku t : Perhitungan subsidi angkutan perintis kereta api dihitung berdasarkan jumlah biaya pengoperasian ditambah keuntungan maksimum 10% (sepuluh persen) dikurangi jumlah pendapatan yang diperoleh.

Pasal 14

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14berbunyi sebagai berikut : Biaya pengoperasian subsidi angkutan perintis kereta api terdiri atas biaya modal, biaya operasi, biaya perawatan dan biaya mobilisasi.

Pasal 13

3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai beriku t :

(2)Dalam hal penyelenggaraan subsidi angkutan perintis kereta api didanai oleh APBN, maka tarif angkutan perintis kereta api ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

(1)Dalam rangka penugasan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis kereta api, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menetapkan tarif angkutan perintis sesuai kewenangannya.

2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: SRILESTARIRAH U Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 1989032 001 sal1nl Sesuai dengan aslinya KepI rBir~Uk _dan KSLN YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1463 ttd MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta Pad a tanggal 30 September 2015 IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tangga125 September 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api serta menjamin keberlangsungan dan percepatan penyelenggaraan angkutan perintis kereta api, sebagai bentuk kewajiban Pemerintah dalam mernberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perIu

Menetapkan

(4)Dalam hal saran a dan / atau prasarana perkeretaapian berasal dari Pemerintah Daerah dan pembiayaan subsidi angkutan perintis kereta api yang bersumber dari APBN, maka terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menerima penugasan untuk menye1enggarakan angkutan perin tis kereta api.
(3)Penyelenggaraan subsidi angkutan perintis kereta api yang pendanaannya bersumber dari APBN, maka penetapan lintas pelayanan angkutan perintis dilakukan oleh Menteri.
(2)Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota belum menyediakan subsidi angkutan perintis kereta api, Menteri dapat membantu penyediaan pembiayaan subsidi angkutan perintis kereta api.
(1)Subsidi angkutan perin tis diberikan kepada penyelenggara sarana kereta api atas dasar penugasan dad pemerintah atau pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara at au Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

1.Keten tuan Pasal 11 diu bah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api, diubah sebagai berikut: Pasall Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 51 TAHUN 2012 TENTANG SUBSIDI ANGKUTAN ORANGDENGANKERETAAPI. MEMUTUSKAN:
5.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113); BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/ atau Badan Usaha yang melaksanakan penyelenggaraan Subsidi Angkutan Perintis Perkeretaapian wajib melaksanakan pencatatan penyaluran biaya penyelenggaraan subsidi angkutan perintis kereta api sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pasal 18

6.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut : Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota menugaskan BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/ atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis kereta api.

Pasal 15

5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai beriku t : Perhitungan subsidi angkutan perintis kereta api dihitung berdasarkan jumlah biaya pengoperasian ditambah keuntungan maksimum 10% (sepuluh persen) dikurangi jumlah pendapatan yang diperoleh.

Pasal 14

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14berbunyi sebagai berikut : Biaya pengoperasian subsidi angkutan perintis kereta api terdiri atas biaya modal, biaya operasi, biaya perawatan dan biaya mobilisasi.

Pasal 13

3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai beriku t :

(2)Dalam hal penyelenggaraan subsidi angkutan perintis kereta api didanai oleh APBN, maka tarif angkutan perintis kereta api ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

(1)Dalam rangka penugasan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis kereta api, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menetapkan tarif angkutan perintis sesuai kewenangannya.

2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: SRILESTARIRAH U Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 1989032 001 sal1nl Sesuai dengan aslinya KepI rBir~Uk _dan KSLN YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1463 ttd MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta Pad a tanggal 30 September 2015 IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tangga125 September 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 18

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 18

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2009