Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2015
- Nomor
- 142
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 51 TAHUN 2012 TENTANG SUBSIDI ANGKUTANORANG DENGAN KERETA API TENTANG NOMOR: PM 142 TAHUN 2015 PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIPERHUBUNGAN
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api, diubah sebagai berikut: Pasall Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 51 TAHUN 2012 TENTANG SUBSIDI ANGKUTAN ORANGDENGANKERETAAPI. MEMUTUSKAN:
BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/ atau Badan Usaha yang melaksanakan penyelenggaraan Subsidi Angkutan Perintis Perkeretaapian wajib melaksanakan pencatatan penyaluran biaya penyelenggaraan subsidi angkutan perintis kereta api sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota menugaskan BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/ atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis kereta api.
Perhitungan subsidi angkutan perintis kereta api dihitung berdasarkan jumlah biaya pengoperasian ditambah keuntungan maksimum 10% (sepuluh persen) dikurangi jumlah pendapatan yang diperoleh.
Biaya pengoperasian subsidi angkutan perintis kereta api terdiri atas biaya modal, biaya operasi, biaya perawatan dan biaya mobilisasi.
SRILESTARIRAH U Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 1989032 001 sal1nl Sesuai dengan aslinya KepI rBir~Uk _dan KSLN YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1463 ttd MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta Pad a tanggal 30 September 2015 IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tangga125 September 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)