Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 149 Tahun 2015
- Nomor
- 149
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta melalui Peraturan
Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: PM 149 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANANPADA BALAIPENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASILAUT(BPPTL)JAKARTA MENTERIPERHUBUNGAN
2 Mengingat STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDlKAN DAN PELATIHANTRANSPORTASILAUT(BPPTL)JAKARTA. TENTANGPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN
MEMUTUSKAN:
3 Menetapkan Pasa14 (I) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta. Pasa13 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015. Pasa12 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya ztarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan Zatau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat me1alui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Manajemen dibidang Transportasi Laut. 4 KE~~n Ht:UMDANKSLN ___________t.___. Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1542 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa15
5 1 Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis, yang secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pengernbangan SDM Perhubungan Laut. Adapun tugas pokok Kantor BPPTL Jakarta adalah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Manajernen dibidang Transportasi Laut. Oleh karena itu, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta didirikan sebagai salah satu cara dalarn rneningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai yang bekerja dibidang transportasi laut, agar tercipta pegawai yang handal dalarn memberikan pelayanan kepada rnasyarakat. Menyadari hal itu, rnaka pelayaran sebagai salah satu transportasi penyelenggaraannya harus ditata dalarn satu kesatuan transportasi nasional secara terpadu, dinarnis dan marnpu rnengadaptasi kernajuan didepan dalarn mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seirnbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayaran angkutan demi keselarnatan dalarn pelayaran. Pentingnya pelayaran yang rnernpengaruhi sernua aspek kehidupan bangsa dan negara serta sernakin rneningkatnya kebutuhan jasa angkutan mobilitas rnanusia dan barang di dalam negeri serta dari dan ke luar negeri, sebagai tujuan, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pernerataan pernbangunan serta hasil-hasilnya. Hal ini tertuang dalarn Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sis tern yang terdiri dari atas angkutan perairan, Kepelabuhan, keselarnatan dan kearnanan, serta perlindungan lingkungan maritim (Pasal 1 ayat 1). Negara Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai Negara kepulauan yang terdiri beribu pulau terletak memanjang di garis khatulistiwa diantara dua Benua dan dua Sarnudera, oleh karena itu mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam rangka rnemantapkan perwujudan wawasan nusantara dan meningkatkan ketahanan Nasional, serta mernperat hubungan an tara bangsa. A. LATARBELAKANG PENDAHULUAN BAB I STANDARPELAYANANPADABALAIPENDIDIKANDAN PELATIHAN TRANSPORTASILAUT(BPPTWJAKARTA LAMPlRANPERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM 149 TALfUN 2015 TANGGAL : 1 Oktober 2015 2 Tujuan disusunnya Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta guna pemahaman dan keseragaman dalam Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan yang menjadi tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta sertakegiatan non Pendidikandan Pelatihan untuk mendukung layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Maksud disusunnya Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan Transportasi Laut Jakarta yaitu untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada msyarakat secara merata dan berkeadilan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolak ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di setiap jenis dan jenjang profesi kepelautan serta kegiatan non Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan penggunajasa layanan. B. MAKSUDDANTUJUAN Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan program-program yang telah dicanangkan tersebut, BPPTLJakarta memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telahdiamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang pelayanan publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pimpinan dan Staf BPPTLJakarta tak terkecuali wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan tanpa diskriminasi yang didasarkan atas Standar Pelayanan tersebut.
Balai Pendidikan dan Transportasi Laut Jakarta dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas, perlu proses Pendidikan dan Pelatihan secara teratur dan terarah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan yang disusun meliputi beberapa indikator antara lain: Apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi, Kantor BPPTL Jakarta cukup komprehensif dalam melakukan kegiatan diklat untuk meningkatkan kualitas SDM sub sektor Perhubungan Laut, karena selain melaksanakan diklat teknis fungsional untuk para PNS dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, juga dapat memberikan pelayanan kepada BUMN/instansi terkait yang memerlukan ilmu pengetahuan dibidang teknis fungsional dan manajemen transportasi laut. Hal ini terkait dengan implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran NasionaL I3
A. PENGERTIAN PENGERTIAN, DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN BAB II 5
Komponen yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta adalah sebagai berikut : Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur - unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam system dan proses penyelenggaraan pelayanan pu blik. B. KOMPONEN
6 Namun, sampai saat ini BPPTL Jakarta baru menjalankan 24 jenis diklat sesuai Tupoksi (Aparatur Perhubungan), yaitu sebagaimana tercantum dalam matriks dibawah ini: BPPTLJakarta memiliki 76 jenis diktat teknis fungsional terdiri dari 43 jenis diktat untuk Aparatur dilingkungan Kementerian Perhubungan dan 33 jenis diktat yang boleh diikuti oleh umum/rnasyarakat. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.416jBPSDM.P - 2014 Tentang Kurikulum Silabi, Persyaratan Administrasi Dan Akademik Bagi Peserta Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta.
Adapun tugas dan fungsi dari Tim Standar Pelayanan tersebut yaitu untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan peyelenggaraan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dibidang transportasi laut. Keanggotaan Tim Standar Pelayanan terdiri atas: Kepala Satuan Kerja Penyelenggara, Pelaksana yang membidangi jenis pelayanan, termasuk perwakilan dari petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa pelayanan (front liner).
A. PENYIAPANRANCANGANSTANDARPELAYANAN IDENTIFIKASIKONDISISAATINI BAB III CJ z ::>~ CJo:r: a:! roO:;s: ro ro .....l .;.J a:! .....l .;.J ro .....l .;.J Zo:r: ......tl- ~ o:r:o:r: ...........l .c Q .c Q .c Q ~Clrg~aZS::>Ck: ..... ;3 ..... ;3 ..... ;3 .....l 0 .....l 0 .....l 0 r.il o::r.ilr.il~ ~~ ~ ~ k: ~ o..~~:s U5 o z , , , , I I I I - ......t:H cat:@ ~'J (\j (\j o..p.. ~ 0.. c, ~ ril ~co~ ~co~0.... ;:J -...... -...... ,...... ...... ....... .,.... ~ Q) H Q) H o..(\j o..(\j ~ lJ)S..c: If)S..c: ~ Q(\jlf) Or./) r./) cd 11,) ........ ~~ I.() o Z 0 Z '" ::>co o~ cdo~ cd....J-I-> Z ~ZCl ~~ +-' erJ) CI - ~E- wQ WE- m elcc; ell$ cU.....:,2 cU cU Zcc; cU .....:,~ cU.....:,~ -tH -tH -tH ~>-:l cU cU cU (1j cU cU 0., c, ~ P.. c, ~ 0., 0... ~ (i1 ~CO~ ~CO~ ~CO~0... ........._ ........._ ........._ ~ ............ ....... ..... ....... ..... (L) H (L) H (L) H o.,cU o.,cU o.,cU ~ L()S..c L()S..c oS..c O\cUL() L()cUCO ..q-cU..q- .- - ~~Cl ~F (/) Cl ........._:>- CC;CC;_....l ..c t.) ..c c ..c t.) ~Cl~m6z5:::>0::: ..... ~ ..... ~ ..... ~ .....:,0 .....:,0 .....:,0 (i1 O:::~~~ ~~ ex:: tt: tt::;E 0.._ -to ~~Q « ..........:l ..c u ..c u ~Q~CQaZS~~ ..... ;3 ..... ;3 ....:l 0 .....:10 ril ~~~;S ~~ ~ ~ ~ 0..._ -3 ...... c:! ...... c:! ...... c:! (Ij..t: (Ij..t: (Ij..t: Z o ~ ~~ ~& ~~ -.. ~ (\) ~ V}-+-> V} V} ~~ co ...-i o ' ,::Jo.. c,.Eg 0 ~~ c ~ c;j IV IV ...... d:~~ 0..p.,0 I.D f:'-. 00 r-( .-l .-t o z o Z ::>00 " d ....... ....... - ~ IV IV IV 0.. 0.. 0.. ~ ~ ~ ~'~ ~ ~ ~'~ ;f § '(h '~ .-l ""')...........r:: .......""')- - ;2~Q ~~ ~ ~ ~ r:/) Q -:>- ~ ..... ~ ..... ~ :S 3 ....:!0 ....:!0 ....:!0 C:il ~C:ilC:il - :0 L{) § § (Y') ~ ..... c::c:O ° o..'"d ......0 .1.0 § (lj ;:1 Ill"';" o..(Y') 'V El 0::"", :?:B~ f:tl Z c.:J :::s Ct:zzc::c: z;:- 't 't Ct:J ::>~c::c:Cl_~E- ~~ ...........:1 ..c: U ...c: U ~ai§lIlazs~O::: .....3 .... 3 .....:I 0 ....:l 0 CJ;J O:::~~>: ~~ r.r:: r.t: :::s a.._ c::c: ....... ....:l Ct:J I I I I o Z I I I I I, , , I I I ..... ..... §:; b.OE- CO g~ ro ro Z -:> ~~~ ].5:~z fro.. ~~ tUo.. 0... ~lXl'J ~m>-:> ::> -- ~ 0.. 0..0::: 'J >-:> tCZ o::r: is ~C\l ~~Cl ~~ 1:: 1:: rJ) Cl -:;... ...... ~,g +-' Cj .....z E- ;::JZ a~ ~ ~O o G' p-:) (jc:t: (j~ C\1 C\1.....:l ~Zc:t: C\1 .....:l .._, ~'"") ~ b: ~ aJb:~ ril fr 0.. '@ fro.. ~ 0.. ~P-:)'"") ~ro'"") t> -02 0.. ~ o..c:t: '"") '""):r: o5S02 ~ 0 8....-1c:t:~....-I C")l{) ....-I _:r: c:t:- ~ ~ ~ ~ :;:...0 -a;a -a;a c:t:0......0 ~ C\1 ~ ~ C\1 ~ p-:)-':" ~ S E S I~ ;:a ] 1~~12 ri1 Z (j ~ ~zzc:t: Z;:- "t "t rJ) ;:l~c:t:o_c:t:t- c:t:c:t: ...........:l ..c: (.) ..c: o ~Q~roaZS:::>~ ......8 .....8 .....:1 0 .....:1 0 ri1 ~ri1rilc:t: 0..ri1 Et: Et: ~ o.-rQ~~ ~E- - - co d- -:l nlb:~ r£1 fro... ~ 0.. ~CO>-:l ~ -5:; ~ 0... -:l::c ~ 0 (Y) z ~ o C/) O~ ~~....:l o..[i] ~ 0.. .8- V5 0 0 Z \.0 ~ ~o:l "- 0 -....... ...... ~ 0..P::: '"") « ......~ ...c o ~Cl~roaZS::>P::: ..... ;:l ~ 0 Cil ~f2~~ ~~ ii:; ~ 0.._ -t I: 0 Ij o 0 ~ Z \0 o \.0 z ~~ .....,'\3 0 z 0- S so f/) ~:5 oo:t:: ~ 0..1J;:l .: 0.. 'I:: ~ 0 0 z ('00.. o z I I I I II II I I I I Jt I I I cO cO cO cO~"'" cO ....:l ..... cO ....:l ..... 'ib:;a 'ita 'ib:;a fro.. ~ fro.. ~ fro.. ~ ~co'J ~co'J ~co'J ...__~ ...__ ....... ...__~ 0..0::: 0..- z 0 2:o...~ ...... t> 0.. E- 0) d~ 0.... 0.... 0.... d~ 0) cO o::l cO 0) cO z~ cO;..> cO.;..I cO;..> ~'J 7il ~ 7il ~ 7il ~ ~ fr~ fr'@ fr'@ 0... ~'J :::t::') ~'J ...... ::> 0.. 0.. -0::: ~ 'J 'J 0.. ~5Z ol'--OZ 'J::C ~('\1~ f2~~ ('\11.[) ('1)0 ......-::c "'""'-::t: \.0 ...... - -~- 0 0 - :;.....0 § OC> § 0)"":" &~ &~ '11) I- ;2 c:l ......~0E- ~~-......l ..c: C,) ..s:: C,) ..s:: C,) ;2ogsooC3zSa:O::: ..... ~ ..... ~ ..... ~ ......l0 ......l0 .-l 0 ~ O:::~~< ~ ~ ~ ~ ~ o....~~~ ~E-< .-l If) o z 1 t I I I I I I I I , z ~-:r:: k (l) ~Z ~ ~ .: 0< .,_, ~ U ~ O~ (l) I;j Q ~ ~.....:t cJi (l)o..(:tl .: ~ .~0.. (l) .,_, ..... .....,\:;') .... .... ..I::) .: I;j I;j '::t::~ ~ ~ 0 Z \0 I:'-- O'J I t I I I I I I I ( I I o Z ..-4 I TIDAK LULUS: - Mengundurkan diri - Afektif TIOAK MEMENUHI SYARAT 75 10 PENUTUPAN DIKLAT s PEMBAGIAN STIPP ~ ~ PELAKSANAAN PROSES aEWAR MENGAJAR, UJlAN,PKL&SEMINAR 5. PENERIMAAN ATK,PERLENGKAPAPAN BeWAR & PENEMPATAN 4. PENDATAAN s PENETAPAN CALPES
RAPAT PENENTUAN &PEMANGGILAN CAPES MULAI TIdak Lulus: Mata Pelajaran STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) FLOW CHART SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PADA BALAI PENDIDlKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BPPTL) JAKARTA 76 Pemberian ATK dan Perlengkapan belajar termasuk penempatan kamar J akomodasi bagi peserta diklat
Apabila peserta diklat tidak lulus karena mengundurkan diri, dan pelanggaran afektif maka peserta tersebut wajib mengulang dari proses awal.
Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan Juga mengoptimalkan keberhasilan program-program yang telah dicanangkan terse but, BPPTL Jakarta memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik.
Balai Pendidikan dan Transportasi Laut Jakarta dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas, perlu proses Pendidikan dan Pelatihan seeara teratur dan terarah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan yang disusun meliputi beberapa komponen an tara lain: PENUTUP BABV
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)