DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 149 Tahun 2015

Nomor: 149
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta melalui Peraturan

b.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pad a Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU)wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya; Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: PM 149 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANANPADA BALAIPENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASILAUT(BPPTL)JAKARTA MENTERIPERHUBUNGAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 2 Mengingat STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDlKAN DAN PELATIHANTRANSPORTASILAUT(BPPTL)JAKARTA. TENTANGPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05j2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615). 3 Menetapkan Pasa14 (I) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta. Pasa13 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015. Pasa12 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya ztarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan Zatau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat me1alui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Manajemen dibidang Transportasi Laut. 4 KE~~n Ht:UMDANKSLN ___________t.___. Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1542 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa15

(2)Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan. 5 1 Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis, yang secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pengernbangan SDM Perhubungan Laut. Adapun tugas pokok Kantor BPPTL Jakarta adalah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Manajernen dibidang Transportasi Laut. Oleh karena itu, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta didirikan sebagai salah satu cara dalarn rneningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai yang bekerja dibidang transportasi laut, agar tercipta pegawai yang handal dalarn memberikan pelayanan kepada rnasyarakat. Menyadari hal itu, rnaka pelayaran sebagai salah satu transportasi penyelenggaraannya harus ditata dalarn satu kesatuan transportasi nasional secara terpadu, dinarnis dan marnpu rnengadaptasi kernajuan didepan dalarn mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seirnbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayaran angkutan demi keselarnatan dalarn pelayaran. Pentingnya pelayaran yang rnernpengaruhi sernua aspek kehidupan bangsa dan negara serta sernakin rneningkatnya kebutuhan jasa angkutan mobilitas rnanusia dan barang di dalam negeri serta dari dan ke luar negeri, sebagai tujuan, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pernerataan pernbangunan serta hasil-hasilnya. Hal ini tertuang dalarn Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sis tern yang terdiri dari atas angkutan perairan, Kepelabuhan, keselarnatan dan kearnanan, serta perlindungan lingkungan maritim (Pasal 1 ayat 1). Negara Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai Negara kepulauan yang terdiri beribu pulau terletak memanjang di garis khatulistiwa diantara dua Benua dan dua Sarnudera, oleh karena itu mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam rangka rnemantapkan perwujudan wawasan nusantara dan meningkatkan ketahanan Nasional, serta mernperat hubungan an tara bangsa. A. LATARBELAKANG PENDAHULUAN Maksud disusunnya Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan Transportasi Laut Jakarta yaitu untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada msyarakat secara merata dan berkeadilan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolak ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di setiap jenis dan jenjang profesi kepelautan serta kegiatan non Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan penggunajasa layanan. B. MAKSUDDANTUJUAN Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan program-program yang telah dicanangkan tersebut, BPPTLJakarta memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telahdiamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang pelayanan publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pimpinan dan Staf BPPTLJakarta tak terkecuali wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan tanpa diskriminasi yang didasarkan atas Standar Pelayanan tersebut.

1.Persyaratan
2.Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3.Jangka Waktu Penyelesaian
4.Biaya / Tarif
5.Produk Pelayanan
6.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Balai Pendidikan dan Transportasi Laut Jakarta dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas, perlu proses Pendidikan dan Pelatihan secara teratur dan terarah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan yang disusun meliputi beberapa indikator antara lain: Apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi, Kantor BPPTL Jakarta cukup komprehensif dalam melakukan kegiatan diklat untuk meningkatkan kualitas SDM sub sektor Perhubungan Laut, karena selain melaksanakan diklat teknis fungsional untuk para PNS dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, juga dapat memberikan pelayanan kepada BUMN/instansi terkait yang memerlukan ilmu pengetahuan dibidang teknis fungsional dan manajemen transportasi laut. Hal ini terkait dengan implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran NasionaL I3
5.Pengguna pelayanan adalah seluruh masyarakat yaitu seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun Badan Hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pu blik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4.Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional, sehingga proses dapat dilakukan denganlancar, efektif dan efisien.
3.Penanggungjawab pelayanan adalah KepalaBalai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL).
2.Pelaksana pelayanan adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Diklat, dan dibantu oleh pejabatjpegawai lainyang terlibat dalam pelaksanaan Diklat.
1.Unit pelayanan yang menyelenggarakan Diklat Teknis Transportasi Laut di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL).

c.RUANGLINGKUP 4 sebagai pedoman mencapai tujuan bahan pelajaran serta cara yang digunakan pemyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.
1. 9.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan
2. 8.Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penye1enggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
3. 7.Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar pelayanan.
4. 6.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. 5.Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar pelayanan.
6. 4.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kuali tas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. 3.Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. 2.Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-rnata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. 1.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. A. PENGERTIAN PENGERTIAN, DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
10. 6.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. 5.Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan danditerima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
12. 4.BiayaZtarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus darr/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan an tara penyelenggara dan masyarakat.
13. 3.Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
14. 2.Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
15. 1.Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun adminis tra tif. Komponen yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta adalah sebagai berikut : Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur - unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam system dan proses penyelenggaraan pelayanan pu blik. B. KOMPONEN
16. 11.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. 10.Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pengajar, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, penamping in struktur , fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 6 Namun, sampai saat ini BPPTL Jakarta baru menjalankan 24 jenis diklat sesuai Tupoksi (Aparatur Perhubungan), yaitu sebagaimana tercantum dalam matriks dibawah ini: BPPTLJakarta memiliki 76 jenis diktat teknis fungsional terdiri dari 43 jenis diktat untuk Aparatur dilingkungan Kementerian Perhubungan dan 33 jenis diktat yang boleh diikuti oleh umum/rnasyarakat. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.416jBPSDM.P - 2014 Tentang Kurikulum Silabi, Persyaratan Administrasi Dan Akademik Bagi Peserta Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta.
18. 2.Identifikasi Kondisi Penyelenggaraan Pelayanan Saat ini. Adapun tugas dan fungsi dari Tim Standar Pelayanan tersebut yaitu untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan peyelenggaraan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dibidang transportasi laut. Keanggotaan Tim Standar Pelayanan terdiri atas: Kepala Satuan Kerja Penyelenggara, Pelaksana yang membidangi jenis pelayanan, termasuk perwakilan dari petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa pelayanan (front liner).
19. 1.Pembentukan Tim Agar penyusunan standar pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penyusunan standar pelayanan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut : A. PENYIAPANRANCANGANSTANDARPELAYANAN IDENTIFIKASIKONDISISAATINI a:! roO:;s: ro ro .....l .;.J a:! .....l .;.J ro .....l .;.J Zo:r: ......tl-< ......tH ......tl-< ~'") ro a:! a:! ro a:! a:! 0..0.. ~ 0..0.. ~ 0..0.. ~ r.il ~CQ~ ~CQ~ ~o:l~0.. --...... --...... ~ ...... ....... ..... ...... ..... Q) Q) H Q) H0.. _ 0.. a:! 0.. a:! ~ l.{)8C"l0:: 08..c1 l.{)S.c t---ro"""< OOa:!l.O l.Oa:!l.O C"l '"") --......~ C'l'"")C0 C0,"")l.{) 0 l.{) 0 o:r:- .o t--- r-, :;;...0 """ C"l l.O o:r:O ......0 .t--- .t--- ·0 ~....;. p.C"l p.l.O o..t--- O::l.{) 0::C0 0::00 r.il O::ZZ~ f@ 't 't 't ~ ::>~<a o:r:E= +.J t::l +.J t::l .;.J t::lrJ) Q -:>< ...... ......z E-<f-'ZE-< ~ a:!...t: a:!...t: a:!...t: zo:r:r.il::>o:r:o:r: ...........l .c Q .c Q .c Q ~Clrg~aZS::>Ck: ..... ;3 ..... ;3 ..... ;3 .....l 0 .....l 0 .....l 0 r.il o::r.ilr.il~ ~~ ~ ~ k: ~ o..~~:s U5 o z , , , , I I I I -< ;J "d c(\j 0.. (\j ~ H M (\j (\j Q) ~ § ~E-< ;J (/l M..D M~..c: .....~ ;J ~ (\j (\j ~(\j.£:""" (\j+-'..o ..!:4"dH;J ~ (\j H Q) ...... Q) (\j Q) ;J Q) E-<COp.......J p..:;Sco <:t lJ) o Z ;::Jro C)~ d::s: (\j (\j.....J 2 z~ (\j.....J.;....> ......t:H cat:@ ~'J (\j (\j o..p.. ~ 0.. c, ~ ril ~co~ ~co~0.... ;:J -...... -...... ,...... ...... ....... .,.... ~ Q) H Q) H o..(\j o..(\j ~ lJ)S..c: If)S..c: ~ Q(\jlf) <j-(\jC\l C\I....,Cf') ...-i'"")C\I ~- lJ) If) <:t C\I ><0 <:t Cf') ~o ......0 • ...-i .If) ro~ o..<:t o..t-- O::t-- ~Cf') ~ o::z ~ g t: t: ~ ;::J;=2~Q ~~ rJ) Q ->< ...... -j..J t::$ -j..J t::$ ......z E-tE-tzE-t ;;a (\j~ (\j~ z~~;:J~~"""...:1 ..c: o ..c: u ~Cl;gro6zsiiO:: ....8 .....8 .....J0 .....J0 f:il o::f:ilril~ f:il ~ ~~ o....~~~ ~E-t ...:1 (/) I I I I I !:! cd I-. CIS "0 !:! CIS .c ~o:l >Or./) r./) cd 11,) ........ ~~ I.() o Z 0 Z '" ::>co o~ cdo~ cd....J-I-> Z<t: al5:~~'"') Z 0.0.. ~ Cil ~o:l~0.. ........... ;:J .............. ~ 11,) I-.
20. 0.cd ~ I1)S...c: <::tcdO N'"")<::t 0 ~O .-i 00 <t:0 • .-i......0 0.11)CO"";" P:::t-- Cil ~Z ~ ~ ~ ::;E ::>~ZCl ~~ +-' erJ) CI <t:; -:;:... ...... -Z E-<E-<ZE-< ~ cd..s:: Z~Cil::><~ ............l ...c: o ..... ~ ~CI~CQa~5~&1 ....J 0 (l;) ~~~>- ~E-< k; ~ P-._ j Ci5 00 o z I I II I , I I I '-< , I I I I , I , ..... e....., ~ 8 \U....., lj....., (/) 1:: ~ 0 ,...... o z o z ~ +-' a:l ..!x: ~eo ~ ~-.,...., ~......t ~ ....... E-< E-<o.. 0... H 0... 8 a:l Z ta Z a:l CCl a:l CCl t> wQ WE-< ~ L{) .-i .-i I I I I I I I I ~ 0 -+-0 U ~ [;~ ~& r;~ ,._, ~ ~ ~ (/)-+-0 (/) (/) ~~ (V') .-i I I I I I 1 tI I I I o ~ L{) o z o Z I I Ii • ~ II II I I t I I o Z :::>m elcc; ell$ cU.....:,2 cU cU Zcc; cU .....:,~ cU.....:,~ -tH -tH -tH ~>-:l cU cU cU (1j cU cU 0., c, ~ P.. c, ~ 0., 0... ~ (i1 ~CO~ ~CO~ ~CO~0... ........._ ........._ ........._ ~ ............ ....... ..... ....... ..... (L) H (L) H (L) H o.,cU o.,cU o.,cU ~ L()S..c L()S..c oS..c O\cUL() L()cUCO ..q-cU..q- .-<'J(Y) '-<'"")('\1 (Y)'"")L() CC;- L() L() 0 0\ ..q- ('\I ;>-<0 \0 L() COCC;O _0 .(Y) .0\ • ......t m....:.- P........t 0.,('\1 o.,<:t O:::L() 0:::\0 0::: CO (i1 0:::2 ~ eI 1: 1: 1: :;E :::>~~Cl ~F (/) Cl ........._:>-< ....... ~ c:l 4-' c:l ~ c:l -z E-<t-<ZE-< ~ cU~ cU~ cU~ ZCC;(i1:::>CC;CC;_....l ..c t.) ..c c ..c t.) ~Cl~m6z5:::>0::: ..... ~ ..... ~ ..... ~ .....:,0 .....:,0 .....:,0 (i1 O:::~~~ ~~ ex:: tt: tt::;E 0.._ <: ..... .....:1 (/) lJ) ~ o C'l o z I II I 1 I If) o N N .0 !~5 I II I I co - ff) t$ z; 0 ~~ o ~z 't3 0;5 §'E o~ g:~ t$ t$ cJ56 ..-! r- 01 0 Z - o Z 0 Z ::Jrtl 00( o~ cO .....:l .s Zo( -t~ ~"") cO ro 0.. 0... ,.!:4 (il ~m~0.. ......_ ::J ............ ~ (]) ~ 0.. cO ~ I.{)S...Q ",,"roO ......'"')(\1 0(- ffij ~g ~ .... ::l"d _0 ffi .....::l rtl-.:- . 5 s 1&"~;flJj o ('I) Z N I I I I I I I I , Ql \j 0 CJ ~ ~ s; 0 .'t:! \j ;:! -e <:j- C"l o Z ~co O~ o[$: ro.....:12 ro ro....:l+-' Z~ -tH -tH~'"':l ro ro ro ro Z 0.. 0... ,.!l::l 0.. 0... ,.!l::l ril ~~~ ~~~0... -..... -..... ~ ......... ,.... ............. ~ Q) H Q) H o..ro o..ro ~ l{)S..c l{)S..c C"lro.-l <:j-roC"l .-I'"")C"l .-I'"":lC"l ~~ 0 0 l{) :>-to <:j- ('I) ~O ~l{)......0 ·00 CO.....:- 0..C"l o..<:j- ~~ ~('I) ril ~Z ~ ~ 1:: 1:: ~ ;:>~~Q <e:~ rJ) Cl -;>< ......4-J tj +-' tj ......Z E-<t-<ZE-< ~ ro...l:.: ro...l:.: Z<e:ril;:>« ..........:l ..c u ..c u ~Q~CQaZS~~ ..... ;3 ..... ;3 ....:l 0 .....:10 ril ~~~;S ~~ ~ ~ ~ 0..._ < ...... ....:l rJ) 00 .-I o Z .....-I TIDAK lUlU$: Mengundurkan diri - Afektif TIDAK MEMENUHI SYARAT 20 10 PENUTUPAN DIKLAT & PEMBAGIAN STIPP 7. PELAKSANAAN PROSES BElAJAR MENGAJAR, UJIAN,PKl&SEMINAR PENERIMAAN ATK,PERLENGKAPAPAN BElAJAR & PENEMPATAN 4. PENDATAAN& PENETAPAN CALPES
21. 3.LULUS/MEMENUHI SYARAT L RAPAT P€NENTUAN &PEMANGGILAN CAPES MULAI Tidak lulus: Mala Pelajaran FLOW CHART SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR SAAT INI PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BPPTL) JAKARTA 21 Pemberian ATK dan Perlengkapan belajar termasuk penempatan kamar/ akomodasi bagi peserta diklat
22. 5.PENERIMAANATK, PERLENGKAPANBELAJAR DAN PENEMPATANKAMAR Pendataan bagi calon peserta yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar penetapan oleh Kepala Balai Diklat Transportasi Laut sebagai peserta diklat
23. 4.PENDATAANDAN PENETAPANCALONPESERTA Hasil pemeriksaan bagi calon peserta :
a.Apabila lulus /rnemenuhi syarat dilanjutkan dengan proses berikutnya
b.Apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke Ditjen Perhubungan Laut
1. 3.LULUS / MEMENUHI SYARAT
a.Keputusan Pengangkatan / Kepangkatan terakhir sebagai PNS
b.Surat kesehatan dari Dokter
c.FC Ijazah umum terakhir yang dilegalisir
d.FC Ijazah pelaut yang dilegalisir (Khusus diklat yang mensyaratkan pelaut)
e.FC STIPP sesuai yang dipersyaratkan (bila ada)
f.Surat pengantar dad Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum DJPL
g.Biodata calon peserta
h.Surat pernyataan mengikuti diklat Pemeriksaan atas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta diklat meliputi an tara lain:
1. 2.SELEKSI ADMINISTRASICALONPESERTA Pemanggilan Calon Peserta merupakan proses pemanggilan atas hasil rapat, yang dibuat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepada UPT atau Instansi calon peserta yang memenuhi syarat administrasi Rapat Penentuan Calon Peserta merupakan rap at koordinasi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Terkait dan BPPTL dalam rangka membicarakan tentang persyaratan peserta, jadwal pelaksanaan dan lain - lain yang dianggap perIu.
2. 1.RAPATPENENTUANDAN PEMANGGILANCALONPESERTA KETERANGANFLOWCHART 22 Upacara Penutupan diklat secara resrm oleh Pejabat yang berwenang, dihadiri oleh :
a.Inspektur Upacara
b.Peserta Diklat
c.Penyelenggara Diklat
d.Undangan
1. 10.PENUTUPANDIKLAT Merupakan hasil rapat evaluasi sebagai dasar pemberian STIPP.
2. 9.LULUS Apabila peserta diklat tidak lulus karena mengundurkan diri, dan pelanggaran efektif maka peserta tersebut wajib mengulang dari proses awal. Jika peserta tidak lulus pada mata pelajaran tertentu, maka peserta tersebut cukup melakukan ujian ulang (kembali pada point nomor 7).
a.Sekretaris Direktorat J enderal Perhubungan Laut Cq Kabag. Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
b.Direktorat Terkait
c.Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
d.Tenaga Pengajar
e.Penyelenggara Diklat Rapat evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan kelulusan dan predikat peserta atas hasil belajar yang diperoleh, dihadiri oleh :
1. 8.RAPATEVALUASI Proses belajar-mengajar yang dilaksanakan oleh peserta dengan tenaga pengajar yang meliputi :
a.Ceramah
b.Diskusi
c.Tanyajawab
d.Ujian
e.Kertas Kerja Perorangan (KKP)
f.PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan Kertas Kerja Ke1ompok (KKK)
g.Seminar
1. 7.PELAKSANAANPROSES BELAJAR-MENGAJAR,UJIAN, PKL, SEMINAR Upacara pembukaan diklat secara resmi oleh pejabat yang berwenang (Kepala Badan Diklat Perhubungan}, dihadiri oleh :
a.Inspektur Upacara
b.Peserta Diklat
c.Penyelenggara Diklat
d.Undangan
1. 6.PEMBUKAANDIKLAT I 23
2. 3.SDM, adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dalam hal ini, BPPTL satu- satunya Balai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dibidang transportasi laut.
3. 2.Peralatan, adalah bendaj alat yang dipakai untuk mencapai tujuan.
4. 1.PeraturanjRegulasi, adalah Sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orangjIembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Seperti yang diketahui bersama, Indonesia sebagai Contracting Government (anggota) dari International Maritime Organization (IMO). Sebagai anggota, Indonesia perlu meratifikasi Undang - UndangjKonvensi IMO. Konsekuensi dari ratifikasi yang dilakukan adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai pelaksana Competent Authorithy dari Konvensi IMO periu menyiapkan kebutuhan sesuai yang disyaratkan, yaitu : B. Pelaksanaan 76 Jenis Diklat Teknis Fungsional
5. 1.Persyaratan
6. 2.Sistem, Mekanisme dan Prosedur
7. 3.Jangka Waktu Penyelesaian
8. 4.BiayajTarif
9. 5.Produk Pelayanan
10. 6.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Penyusunan materi dari tiap komponen standar pelayanan, disamping mendasarkan hasil identifikasi dan analisis dari kondisi riiI mengenai unsur dan fungsi manajemen tersebut, juga perlu memperhatikan perkembangan kemajuan teknologi, tuntutan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan prospek kemampuan Penyelenggara kedepan, selanjutnya dilakukan perumusannya sesuai dengan komponen sebagai berikut: Berdasarkan catatan data dari hasil identifikasi terhadap unsur-unsur dan fungsi manajemen tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis, perhitungan, dan menjadi bahan pertimbangan untuk keperluan penyusunan masing-masing komponen rancangan standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan. A. Standar Pelayanan PENYUSUNANSTANDARPELAYANAN BABIV 24 Adapun produk layanan, persyaratan layanan dan mekanisme prosedur kegiatan layanan tercantum di dalam matrik dibawah lUI: Dengan disahkannya SK Menteri Perhubungan Nomor SK. 416 j BPSDM.P- 2014 Tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Kurikulum Silabi, Persyaratan Administrasi Dan Akademik Bagi Peserta Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta sudah melaksanakan 24 jenis diklat. Cakupan Kurikulum Silabus BPPTL bukan hanya terbatas pada lingkungan PNS saja, tapi juga sampai semua elemen terkait transportasi laut, misalnya Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan dan anggotanya, Asosiasi TKBM dan anggotanya, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat dan anggotanya, Asosiasi Tally dan anggotanya, Asosiasi INSA dan anggotanya, Asosiasi Keagenan dan anggotanya, pengelola pelabuhan khusus, pengelola transportasi darat, ASDP, dan sindikasij kelompok yang berkaitan dengan ESDMdan kemaritiman. Sampai dengan tahun 2015, dalam SK Kepala Pusdiklat Perhubungan Laut Nomor SK. 054 / DL.002 j PDL-2007 tanggal 06 Maret 2007, tentang Kurikulum Silabi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Transportasi Laut,BPPTL telah melaksanakan 7 jenis diklat. Dengan peserta dad lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan beberapa Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan fungsi sebagai regulator, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perlu menetapkan Standard Operation Procedure pada setiap kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Oleh karena itu, maka diperlukan SDM yang handal dalam menetapkan maupun menerapkan Peraturan sesuai dengan ketentuan. Melihat hal tersebut, maka BPPTLperlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan pada setiap Undang-Undangj Konvensi IMOyang telah diratifikasi oleh Indonesia. Lf) (\1 I I I I I I '~ ~ (Ij Z g ~ ::J ~ ~ ~~ -e § (Ij §t~-< 0.. b.O Q;;... I-< Q) I=l §CO ~j E-< ::J I/.l b.O,.Cl b.O§ o...~ .....§ ::J §~0... ]"dil I=l ::J Q) ..... Q) &~E-<COo... 0 Z "¢ L{) l{) C'l C0 .L{) &~ o z , I , I J I I J I J ~ § ~ ~ "d "d § § .0 ,.0 ~p:j ~< ~(/) ~(/) iLl CiS (/) CiS ~g ~g 1.0 t--. CiS....:l ~ CiS .~ CiS....:l i cab:~ 1t~ fro.. ~ iLl 0... ~p:j"") ~p:j"") ...... ...... iLl iLl 0.. 0.. l/) ~O ..... ~ ~ fO .~¢ ¢ ~ C'\l "") -.......s:: Cf) "") -.......s:: 0 l/) ,......; CO CO 0 • ....-! .\0 &~ o......-! O:::t--. 1:: 1::: ~,g ~,g ..s:: u ..c: o .....8 .....8 ....:l 0 ....:l 0 fi; fi; CiS -l-' ;j ,.0 ~ -e..... ...... ~ Z "d -e 1-0 Z iLl -l-' < .!X: ~ 0 "d ....:l ..... r::L1 ~ 0.. "d Z ~ ~ ,.!:l iLl (/) ;s § 0.0 a: §0::: r::L1 1-0 iLl 0.. -l-' iLl .!X: ...... CiS 1-0 ;j to , <- :;....0 <0 ......0 p:j--:- o Z I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ....., I.... I.... e 2 2 ...., o o ~ (l) (l) 8 ~ ~ ..E; (l) .......... c:! .g ~ .g ~ U5 t: C3 ~ c:! ~ ~~h ~h 0 00 Q\ ...-i o z ;:Joo ()<e: 0:s: (Ij (Ij (Ij Z<e: (Ij.....l...... (Ij.....l...... (Ij .....l...... <e:'J '"at: a '"at: a '"at: a z fro.. ~ frP.. ~ fro.. ~ril P.. ~co'J ~oo'J ~co'J ;:J - ...-< ,_. ~ (I) (I) (I) 0.. 0.. 0.. ~ ~ § ~.~ ~ § ~.~ o § '¢ ..... 01 Lf)a N 'J-...c: N'J_...c: C"? 'J -...c: <e:- Lf) 0 0 ::;...0 01 t-- N <e:0 e- C"? C"? ......0 ·N . ....; ·00co.....:.. &~ 0.01 o.....-i ~t-- O:::t- ril o:::z ~ g t: t: ~ ;:J~~O <~ t: ~zO E-<z->-3 ...... c:! ...... c:! ...... c:! (Ij..t: (Ij..t: (Ij..t: Z<e:ril~<e:<e:t:.....l_ ...c:o ...c: o ...c:u ~o~coaz5;:J0::: ..... ~ ..... ~ ..... ~ .....la .....la .....la ril O:::EI3~~ ~~ fi: fi: fi: ~ 0.._ <e: ...... ...J ifJ o z U'u ...... gil) (\) (3 (3 ~ ~el 8 ....., ~ (\) (\) (/) (1)....., ~ II) II) ~~...... ~ C\1 ...-< ~ I I I o t-- 00 ·00 o..~ 0:::\0 -<- ;:.-.0 -<0 ......0 CO""':" o ('f) o z ~ ~ro ~ ~eo ~ .S :-;:l ~ E-<P.. P-. ~ P-. ~ Z r/J Z I-< rn cO o:l I1.l wO WE-< '<t" l1) M ...-i I I I I I I t I I I I I lI I I I I I I I "i:' a -+-> o ~ ~~ ~& ~~ -.. ~ (\) ~ V}-+-> V} V} ~~ co ...-i o '<t" If) If) o o .0\ &~ I I I I I I I I I I I I I I I I I-.. @ ~ § 0 CI'J...., @~ C) Q) @"O 5} '@ (.) gz@ .E; (/) IV C..c: (/) Q) IV~ .!l ::J CI'J 'E ;@ v(/)~ ~,o :c: ;>,::Jo.. c,.Eg 0 ~~ c ~ c;j IV IV ...... d:~~ 0..p.,0 I.D f:'-. 00 r-( .-l .-t o z o Z ::>00 " d<J:: d~ cO cO cO Z< cO....:!..... cO ....:!..... cO ....:!..... ~'"":l ~6::@ ~6::@ ~6::@ C:il fro.. ~ fro.. ~ fro.. ~ 0.. ~!!l""') ~OO'"":l ~oo""') ::> ....... ....... - ~ IV IV IV 0.. 0.. 0.. ~ ~ ~ ~'~ ~ ~ ~'~ ;f § '(h '~ .-l ""')...........r:: .......""')-<, ..r:: t") ""') ...........r:: <J::- l{) l{) 0 :>-<0 0'\ ~ 01 <J::o I.D l{) 00 _0 ,t") ,0'\ • .-l CO""':" o...-l ~~ ~~~l{) C:il ~z ~ d :E ::>;2~Q ~~ ~ ~ ~ r:/) Q -:>-<- ..... c:! ...... c:! .....,g .....z E-<E-<ZE-< ;2 cO.s.: CI'J.s.: z<C:il::><I:!<J::_....:! ..c: C) ..r:: C) cO C) ;2Q~ooazS::>~ ..... ~ ..... ~ :S 3 ....:!0 ....:!0 ....:!0 C:il ~C:ilC:il< p.,ril ti:; ti:; ti:; :E o..~~~ ~E-< ....:! r:/) o z I I I I I I I~ rc ca g. ~ § § § l-< r§ ~ ~ OIJS 5b (l) il) () () ~ ~ ~ Q) Q) (l) c, p...p... 0\ 0 ~ C'l , , I ~, , , <- :><0 <0 ......0 CQ-':" o z o z I I I I I I (I) '"!j 8 ~ ..... l-.. B..... '"!j ~ ~ ~ C\I o 11) (V) • ex) &~ Z i:' ..!:l :::.:::o::r:: 0 ~.~ ;:JZ t Q) Qo::r:: Q) ...t: o~ §< ...... ~ ~....:i I: ~ P-.r:Ll rQ. 0 ...... -I: P-. ro V1 ...... S S:~ 0 l{) 1.0 Z N ('l I I I II j I , I J I II I I I I I o z I I I I I II I I J I til I I Ittl I o ('() o ;Z; I ,-<I I I II I I I I I et::- >-<0 et::0 ......0 p:)""":" If) 0'\ If) --p..O:: '":let:: o:I: COO ~M o z z < I-< Z 4)...., ~ ~ 0 :s '0 ~ .~ C:r.l .~ 0.. .0'0 Z § 1i1 E5 .~ -£ ~ ~ r./) ~ 5 § o..bJ) a: .~ § ~ r:Ll ~!J0.. ~ ] ...., ...., CfJ ro 0... I-< ;:1 Q o: I I I I I I1 1 1 o z o z o z o::l ~ m ...., cO ~ 0.0 Q ..... ~E-< ~~ ~~ o Q Cl)CI) ...... :::ao..:=: ex) (") o z I I I I I I I I I I I ...... §:; §:; ME-< ME-< ] § j § 5b~ 5b~ MEl MEl § 8 § 8 c: p p p II) II) II) il) a.. 0.. 0.. a.. 0'1 0 (Y') '<t o Z ~I!l ~ 8~ (lj.....:l-S (lj .....4 -S Zc::c: ~'J Cilb:~ Cilb:~ ril fro.. ~ fro.. ~ 0.. :::c!1!l'J :::c!1!l'J ~ _ ...... _....... ~ o..~ 0..0::: 'Jc::c: 'Jc::c: c::c: lJ):I: lJ)::r:: ~ (Y')lJ) '<tOO I"'"'iC'l .-101 >:0 L{) § § (Y') ~ ..... c::c:O ° o..'"d ......0 .1.0 § (lj ;:1 Ill"';" o..(Y') 'V El 0::"", :?:B~ f:tl Z c.:J :::s Ct:zzc::c: z;:- 't 't Ct:J ::>~c::c:Cl_~E-< oj..) Cj oj..) Cj ......~Clf-<E-<ZE-<><~ (lj"c (lj"c Z f:tl::>~~ ...........:1 ..c: U ...c: U ~ai§lIlazs~O::: .....3 .... 3 .....:I 0 ....:l 0 CJ;J O:::~~>: ~~ r.r:: r.t: :::s a.._ c::c: ....... ....:l Ct:J I I I I o Z I I I I I, , , I I I ..... ..... §:; b.OE-< ] § Sn~ b.OS § ~ f:: f:: tU tU 0..0... ~ <;f" o z ::>CO g~ ro ro Z<t: ro ....:1 +-' ro .....:l ~ <t:>-:> ~~~ ].5:~z fro.. ~~ tUo.. 0... ~lXl'J ~m>-:> ::> -- ~ 0.. 0..0::: 'J >-:>< < If)'>tCZ o::r: is ~C\l<t: Mt--. ~ _::r: C\lM ;SO' § § § § <0 -a~ -a~ .....0 § ro ::l § ro ::l CO""':" t S t S ~~12 I~:E 12 Cil O:::Z ~ d ~ ::>~~Cl ~~ 1:: 1:: rJ) Cl -:;... ...... ~,g +-' Cj .....z E-<E-<~E-< ~ ro..t: Z<t:W::><t: .........:1 ..c U ..s:: U ~Q~lXlaZ5i5:O::: ..... ~ ....8 .....:l 0 .....:l 0 W 0:::~~;S ~~ Ci: ~ ~ 0.._ <t: ..... ....:1 rJ) Z (.\) ~<e: g> ;::JZ a~ ~ ~O<e: ~....:1 (.\) o..ril ~ 0.. 'e ;:3 ~~ 0 ('I) Z .q- g ;::Jro d-< ds: ro....:1.s Z«:: ;2"") ~~~ ril fr 0.. 7J 0.. ~ro"") ;::J --0..0::: ~ "")<e: ~ o:I: .--II.() ("1('1) z ~~ .;....I ~~ q Q>o G' <l) ~:s <l) q (/J S S <l) q <l) P..f;i1 •.... b.Oo~.;....I M 0... ..... <l) 0.. § ~~&~ 0 '¢ ;Z; 7 0 z ::Jro 0< o~ cU~_g z< ~"":l t\1t~ r:il ~P.. ~ P.. ~ro"":l ~ --oz 0...< "":l:r: ~ 0 ...-io;:t ...-i(\l o Z I I I I I I I I I ...... ...... 1il ~ b..O c:..... E-< ~ "0 ~ 0.- .o ~ I I I ~ :::>p-:) (jc:t: (j~ C\1 C\1.....:l ~Zc:t: C\1 .....:l .._, ~'"") ~ b: ~ aJb:~ ril fr 0.. '@ fro.. ~ 0.. ~P-:)'"") ~ro'"") t> -02 0.. ~ o..c:t: '"") '""):r: o5S02 ~ 0 8....-1c:t:~....-I C")l{) ....-I _:r: c:t:- ~ ~ ~ ~ :;:...0 -a;a -a;a c:t:0......0 ~ C\1 ~ ~ C\1 ~ p-:)-':" ~ S E S I~ ;:a ] 1~~12 ri1 Z (j ~ ~zzc:t: Z;:- "t "t rJ) ;:l~c:t:o_c:t:t-< .._, Cl .._, Cl ......ZaE-<E-<ZE-<:;:...~ cU~ ro~ Zc:t:ri1:::>c:t:c:t: ...........:l ..c: (.) ..c: o ~Q~roaZS:::>~ ......8 .....8 .....:1 0 .....:1 0 ri1 ~ri1rilc:t: 0..ri1 Et: Et: ~ o.-rQ~~ ~E-< .....:l rJ) o Z ~ ::J(Yl '- CJ.:t:: CJ~ cd cd~.sZ.:t:: cd~ ...... ~'J <tit@ '@t@ J:il fro.. ~ fro.. ~ c, :::aCO'J :::aCO'J ~ -...... I--< -...... ...... p...0::: 0..0::: 'J-< 'J.:t:: ~ O:I: O:I: 0000 t--.O 1.000 r-iC'? .:t::- § § § § >-<0 ~ ...... ~ ...... .:t::0 o..'U o..'U ......0 § \0 ;j § \0 ;j CO""':'" t S t S ~~~ I~:B ~ P:) Z 0 :;E O:::ZZ-< Z~ 1: 1: rJ) ::J~<Q-......-<E-< ......tl ......tl .....ZQE-<t-'ZE-<>-<~ ro..t:: cd..t:: Z.:t::P:)~.:t::-< ......~ ,.q 0 ,..0 0 ;2Q~coaZ5~0::: ...... ~ ..... ~ ~ 0 ~ 0 P:) o:::fi3rJ~ ~~ k: k: :;E o..~ -< ..... ~ rJ) o z --o..~ "'")« o::c (\111) ..-l(\1 o z o If) ,-<, , z ~ ;::ac:t:: ~ ~z ~ i:;) Q;:i ~ 0c:t:: ~CL::.....:l o..lJ:l ..... 9.. 0.. .S; ~ 0 ('.l z I.{') o z; ~ o:l ~ 0........., ~ \3 '\:l'\::: \3 0 ~~ ~ ~ .§ £ 'r:: '\:l ~ § (") IJ) 0 z :::>co d-< d~ cO z-< cO ......:l 4-J ~>-:l nlb:~ r£1 fro... ~ 0.. ~CO>-:l ~ -5:; ~ 0...< >-:l::c ~ 0 (Y)<;t -N -<- § ~ =<8 -a:.a ......0 ~ cO ~ co......:.- t S ~~] z ~ii ..... ~ 5< .: ..... it) c:l o=< Cj)~ D ~....:l .: (\l (\l o..w ..... ~ 9.,c:l .: 0... .s § ·t t3~ ~ 0 <;t lJ) z lJ) lJ) I I I z ~<r:: ...., ::>z ~ o<r:: III o~ f: O:::.....l () III._ C) p.,ril ....,Ij P... .~ ~ .s~ 0 1.0 Z l() t-- IJ) o z I I o z r:o <xi co ~..... 9.- .~ tj s; (\.) ~ ·s...., ~ 8 00 If) z ~<r.: s~z a~ t::S ~ 0<r.: CI) O:::.....:l ~ o..~ ........, 0.. 'I:: ~ ° 0'1 Z t!) I I II I I Z ~~ ~< 'j..> C/) O~ ~~....:l o..[i] ~ 0.. .8- V5 0 0 Z \.0 ~ ~o:l "- 0< 0f3 ell z< CU....,l ..... ~'"") '"at~ Cil fro.. ~ 0.. ~ro'"") ::> -....... ...... ~ 0..P::: '"")< < If)::r:: f3 ('llf) ..-I('l <- ~ ~ ;;...0 i~<0 .....0 ~ ell ;:1 ro~ tl S I~:a ] Cz.l Z 0 ~ p:::Zz< z,- t: (J) ~;2c:x::0-.......<E-< ....., Cj .....Z0E-<~ZE-<;;...~ ro..t: Z<r:xl::>« ......~ ...c o ~Cl~roaZS::>P::: ..... ;:l ~ 0 Cil ~f2~~ ~~ ii:; ~ 0.._ < ..... ~ (J) co io o z z; ~ ~~ .~ ::J<t: ()) Q:>-t I: 0<t: ~0::::....:1 o-'t:i\ 0 0-. e-> Ij o 0 ~ Z \0 o \.0 z ~~ .....,'\3 0< tj ~ ~ ,,_, .... <:\) 0:;.... ~ c:c; E: ~:s E: ~ 9. o...~ tj 0 0 '\3..t:::~ 0... ~ II) ~ ~~~ 0 Cf) Z 1.0 1-0 Q) ~ o '1j .~ '1j z '&~ ~<l.'! ~ § ~~ ~ J:: J:: o~ (U·2 0 E: .~ ~ O:::....:l tl ~ C,) • ..., o..Cil o ;::!...., 0.. '\j .....,~ .~ s s ss ~~d:..s 0 <:t Z \0 Z :::.::o:t: ::JZ C/) Q~ c3 ~:J "C:! o..ril ~ 0.. Ij -..... 0 0 L() Z \.0 Z ~~ ;:JZ &5·~ 0-< O~ ~.....:l .-lj IU '\3UIU o..~ ~ ;:::! ~ 0.. c:i '\3 ..... :-;:;t2~ Oo..~ 0 \D Z \D I I II I I '~ I I z ::a < ~z E: .~ 0< o~ ~....:l ~ ~ o..r:il -.. .: 0.. o ..... I,;. 0) ...., ~ ~~ 0 ['-. Z \0 L{) \.0 z ~~~ ~~ .,.., .......... Q:>< ·t o~ Q ~....:l t:u P-.fil ~ c, 't ~ 0 00 Z \0 z ~-< ~~..., ::>z 0-< ~ ~ ~ o~ lj l::: l::: CI)~(\.) ~.....:l ,.cl::t;:n o..w ....,2 lj 0.. ~·s I:: (\.)I::~ :t:ril 0 0'1 Z -o !Xl Z l-. 0 :::a < f/) ~z ~ a>S so f/) ~:5 oo:t:: ~ 0..1J;:l .: 0.. 'I:: ~ 0 0 z ('00.. o z I I I I II II I I I I Jt I I I cO cO cO cO~"'" cO ....:l ..... cO ....:l ..... 'ib:;a 'ita 'ib:;a fro.. ~ fro.. ~ fro.. ~ ~co'J ~co'J ~co'J ...__~ ...__ ....... ...__~ 0..0::: 0..-< 'J-< 0..-< 'J::r:: o::r:! 'J:::c: I.J") I.J") ...... I.J")O 0('.. co- -01 0101 § § § § ...__ i:s i:s 0 eo § cO ;:1 § cO ;:1 N §.....S t a ·0 ~2 &~ !... ~~ I~~~ 0 1:: 1:: 1:: ..... c:! ..... c:! ..... c:! cO,s: cO..s:: cO..s:: ..c: o ..c: o ..c: o .....3 .....3 .....3 ....:l 0 ....:l 0 ....l 0 G.: G.: G.: o z I I I I I I I I I I I I I ca -+-' ~ g ....l :::aE-< bJ:l§ §CJ ~MI-<J:-... ...... ~ 00.Q~ In ::s 00..0 .... Sn :?: .... ::s ~ <ti .Q-¬~~..o

(1)(1) .... (1) (1) E-<o..Cl E-<o... I.{) 1.0 J:-... J:-... I 70 Dalam rangka mendukung program Kementerian Perhubungan, maka BPPTWakarta merencanakan untuk membuka program Diklat Peningkatan (DP) dan Diklat Keterampilan Pelaut (DKP). Program ini dilaksanakan dengan sasaran untuk menjadi anak buah kapal niaga yang sangat di butuhkan oleh perusahaan pelayaran nasional dan internasional dengan penghasilan yang menarik serta industri maritim lainnya. Hanya saja memang kapasitas kompetensi pelaut di Indonesia masih harus ditingkatkan, terutama untuk mengoperasikan kapal-kapal canggih dan berteknologi tinggi seperti tangker VLCC, VLGC, kapal offshore, hingga kapal untuk penunjang kegiatan pengeboran di laut. Saat ini, berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pe1aut di Indonesia mencapai sekitar 480.000 orang, tetapi kita masih kekurangan sekitar 15.000-20.000 pelaut lagi, terutama utk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Berdasarkan data Indonesian National Shipowners Association (INSA), saat ini jumlah kapal niaga nasional mencapi 12.774 unit atau tumbuh lebih dari 100% selama delapan tahun terakhir. Ini berarti setiap tahun ada tambahan hampir 1.000 kapal sehingga setiap tahun, dibutuhkan tambahan pelaut lebih dari 10.0000 orang. Kebutuhan pelayaran nasional terhadap pelaut sangat tinggi sejak Indonesia menerapkan kebijakan asas cabotage yang mewajibkan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal nasional. C. Pelaksanaan Diklat Peningkatan dan Diklat Keterampilan Pe1aut (DKP) Z :::t::~ ::>z 0< o~ ~.-l :> 2:o...~ ...... t> 0.. E-< ~ E-< Z Z <X:: < 0 z ...... ('\1 ('I) 1 I I I I 1 I I I I I • I I I I I I II I I I I I o ......l ......l ......l Z 5:: ~ ~::>0) d~ 0.... 0.... 0.... d~ 0) cO o::l cO 0) cO z~ cO;..> cO.;..I cO;..> ~'J 7il ~ 7il ~ 7il ~ ~ fr~ fr'@ fr'@ 0... ~'J :::t::') ~'J ...... ::> 0.. 0.. -0::: ~ 'J 'J 0.. <X:: OC>~5Z ol'--OZ 'J::C ~('\1~ f2~~ ('\11.[) ('1)0 ......-::c "'""'-::t: \.0 ...... - -~- 0 0 - :;.....0 <0 ('I) b.O ('I) b.O 0 b.O ......0 0'1 ~ OC> § OC> § 0)"":" &~ &~ '11) I-< I-< &00 I-< 0 0 0 ~ ~ d ~ O:::ZZ Z.-- 1:: 1:: 1:: r/). ::>;2<Q ........~E-< ~] .;..I c:l ;..> c:l ......~0E-<f-iZE-<:;.....~ cO..s: (.\j..s: Z ~::>~~-......l ..c: C,) ..s:: C,) ..s:: C,) ;2ogsooC3zSa:O::: ..... ~ ..... ~ ..... ~ ......l0 ......l0 .-l 0 ~ O:::~~< ~ ~ ~ ~ ~ o....~~~ ~E-< .-l If) o z 1 t I I I I I I I I , z ~-:r:: k (l) ~Z ~ ~ .: 0< .,_, ~ U ~ O~ (l) I;j Q ~ ~.....:t cJi (l)o..(:tl .: ~ .~0.. (l) .,_, ..... .....,\:;') .... .... ..I::) .: I;j I;j '::t::~ ~ ~ 0 Z \0 I:'-- O'J I t I I I I I I I ( I I o Z ..-4 I TIDAK LULUS: - Mengundurkan diri - Afektif TIOAK MEMENUHI SYARAT 75 10 PENUTUPAN DIKLAT s PEMBAGIAN STIPP ~ ~ PELAKSANAAN PROSES aEWAR MENGAJAR, UJlAN,PKL&SEMINAR 5. PENERIMAAN ATK,PERLENGKAPAPAN BeWAR & PENEMPATAN 4. PENDATAAN s PENETAPAN CALPES

3.LULUS/MEMENUHI SVARAT 1. RAPAT PENENTUAN &PEMANGGILAN CAPES MULAI TIdak Lulus: Mata Pelajaran STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) FLOW CHART SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PADA BALAI PENDIDlKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BPPTL) JAKARTA 76 Pemberian ATK dan Perlengkapan belajar termasuk penempatan kamar J akomodasi bagi peserta diklat
5.PENERIMAANATK, PERLENGKAPANBELAJAR DAN PENEMPATANKAMAR Pendataan bagi calon peserta yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar penetapan oleh Kepala Balai Diklat Transportasi Laut sebagai peserta diklat
4.PENDATAANDAN PENETAPANCALONPESERTA Hasil pemeriksaan bagi calon peserta :

a.Apabila lulusJmemenuhi syarat dilanjutkan dengan proses berikutnya
b.Apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
1. 3.LULUS J MEMENUHI SYARAT
a.Keputusan Pengangkatan J Kepangkatan terakhir sebagai PNS
b.Surat kesehatan dari Dokter C. FC Ijazah umum terakhir yang dilegalisir
d.FC Ijazah pelaut yang dilegalisir (Khusus diklat yang mensyaratkan pelaut)
e.FC STIPP sesuai yang dipersyaratkan (bila ada)
f.Surat pengantar dari Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
g.Biodata calon peserta
h.Surat pernyataan mengikuti diklat Pemeriksaan atas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta diklat meliputi antara lain:
1. 2.SELEKSI ADMINISTRASICALONPESERTA Pemanggilan Calon Peserta merupakan proses pemanggilan atas hasil rapat, yang dibuat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepada UPT atau Instansi calon peserta yang memenuhi syarat administrasi Rapat Penentuan Calon Peserta merupakan rapat koordinasi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Terkait dan BPPTL dalam rangka membicarakan tentang persyaratan peserta, jadwal pelaksanaan dan lain-lain yang dianggap perlu.
2. 1.RAPATPENENTUANDAN PEMANGGILANCALONPESERTA KETERANGANFLOW CHART rI 77
a.Inspektur Upacara
b.Peserta Diklat
c.Penyelenggara Diklat
d.Undangan Upacara Penutupan diklat secara resmi oleh Pejabat yang berwenang, dihadiri oleh :
1. 10.PENUTUPANDIKLAT Merupakan hasil rapat evaluasi sebagai dasar pemberian STIPP.
2. 9.LULUS Jika peserta tidak lulus pada mata pelajaran tertentu, maka peserta tersebut cukup melakukan ujian ulang. Apabila peserta diklat tidak lulus karena mengundurkan diri, dan pelanggaran afektif maka peserta tersebut wajib mengulang dari proses awal.
a.Sekretaris Ditjen Hubla Cq Kabag. Kepegawaian dan Umum Ditjen Hubla
b.Direktorat Terkait
c.Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
d.Tenaga Pengajar
e.Penyelenggara Diklat Rapat evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan kelulusan dan predikat peserta atas hasil belajar yang diperoleh, dihadiri oleh :
1. 8.RAPATEVALUASI Proses belajar - mengajar yang dilaksanakan oleh peserta dengan tenaga pengajar yang meliputi :
a.Ceramah
b.Diskusi
c.Tanya jawab
d.Ujian
e.Kertas Kerja Perorangan (KKP)
f.PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan Kertas Kerja Kelompok (KKK)
g.Seminar
1. 7.PELAKSANAANPROSES BELAJAR - MENGAJAR,UJIAN, PKL, SEMINAR Upacara pembukaan diklat secara resmi oleh pejabat yang berwenang (Kepala Badan Diklat Perhubungan), dihadiri oleh :
a.Inspektur Upacara
b.Peserta Diklat
c.Penyelenggara Diklat
d.Undangan
1. 6.PEMBUKAANDIKLAT 78 KE~LAJO rKUMDANKSLN SRILESTARI 'HAYU Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 Jajaran BPPTL Jakarta wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan tanpa diskriminasi yang didasarkan atas Standar Pelayanan tersebut. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan Juga mengoptimalkan keberhasilan program-program yang telah dicanangkan terse but, BPPTL Jakarta memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik.
2. 1.Persyaratan;
3. 2.Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
4. 3.Jangka waktu penyelesaian;
5. 4.Biaya / Tarif;
6. 5.Produk Pelayanan; dan
7. 6.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Balai Pendidikan dan Transportasi Laut Jakarta dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas, perlu proses Pendidikan dan Pelatihan seeara teratur dan terarah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan yang disusun meliputi beberapa komponen an tara lain:

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pad a Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU)wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya; Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: PM 149 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANANPADA BALAIPENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASILAUT(BPPTL)JAKARTA MENTERIPERHUBUNGAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 2 Mengingat STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDlKAN DAN PELATIHANTRANSPORTASILAUT(BPPTL)JAKARTA. TENTANGPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05j2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615). 3 Menetapkan Pasa14 (I) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta. Pasa13 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015. Pasa12 Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya ztarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan Zatau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 1

(2)Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan. 5 1 Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis, yang secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pengernbangan SDM Perhubungan Laut. Adapun tugas pokok Kantor BPPTL Jakarta adalah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Manajernen dibidang Transportasi Laut. Oleh karena itu, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta didirikan sebagai salah satu cara dalarn rneningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai yang bekerja dibidang transportasi laut, agar tercipta pegawai yang handal dalarn memberikan pelayanan kepada rnasyarakat. Menyadari hal itu, rnaka pelayaran sebagai salah satu transportasi penyelenggaraannya harus ditata dalarn satu kesatuan transportasi nasional secara terpadu, dinarnis dan marnpu rnengadaptasi kernajuan didepan dalarn mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seirnbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayaran angkutan demi keselarnatan dalarn pelayaran. Pentingnya pelayaran yang rnernpengaruhi sernua aspek kehidupan bangsa dan negara serta sernakin rneningkatnya kebutuhan jasa angkutan mobilitas rnanusia dan barang di dalam negeri serta dari dan ke luar negeri, sebagai tujuan, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pernerataan pernbangunan serta hasil-hasilnya. Hal ini tertuang dalarn Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sis tern yang terdiri dari atas angkutan perairan, Kepelabuhan, keselarnatan dan kearnanan, serta perlindungan lingkungan maritim (Pasal 1 ayat 1). Negara Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai Negara kepulauan yang terdiri beribu pulau terletak memanjang di garis khatulistiwa diantara dua Benua dan dua Sarnudera, oleh karena itu mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam rangka rnemantapkan perwujudan wawasan nusantara dan meningkatkan ketahanan Nasional, serta mernperat hubungan an tara bangsa. A. LATARBELAKANG PENDAHULUAN Maksud disusunnya Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan Transportasi Laut Jakarta yaitu untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada msyarakat secara merata dan berkeadilan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolak ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di setiap jenis dan jenjang profesi kepelautan serta kegiatan non Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan penggunajasa layanan. B. MAKSUDDANTUJUAN Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan program-program yang telah dicanangkan tersebut, BPPTLJakarta memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telahdiamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang pelayanan publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pimpinan dan Staf BPPTLJakarta tak terkecuali wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan tanpa diskriminasi yang didasarkan atas Standar Pelayanan tersebut.

1.Persyaratan
2.Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3.Jangka Waktu Penyelesaian
4.Biaya / Tarif
5.Produk Pelayanan
6.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Balai Pendidikan dan Transportasi Laut Jakarta dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas, perlu proses Pendidikan dan Pelatihan secara teratur dan terarah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan yang disusun meliputi beberapa indikator antara lain: Apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi, Kantor BPPTL Jakarta cukup komprehensif dalam melakukan kegiatan diklat untuk meningkatkan kualitas SDM sub sektor Perhubungan Laut, karena selain melaksanakan diklat teknis fungsional untuk para PNS dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, juga dapat memberikan pelayanan kepada BUMN/instansi terkait yang memerlukan ilmu pengetahuan dibidang teknis fungsional dan manajemen transportasi laut. Hal ini terkait dengan implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran NasionaL I3
5.Pengguna pelayanan adalah seluruh masyarakat yaitu seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun Badan Hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pu blik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4.Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional, sehingga proses dapat dilakukan denganlancar, efektif dan efisien.
3.Penanggungjawab pelayanan adalah KepalaBalai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL).
2.Pelaksana pelayanan adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Diklat, dan dibantu oleh pejabatjpegawai lainyang terlibat dalam pelaksanaan Diklat.
1.Unit pelayanan yang menyelenggarakan Diklat Teknis Transportasi Laut di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL).

c.RUANGLINGKUP 4 sebagai pedoman mencapai tujuan bahan pelajaran serta cara yang digunakan pemyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.
1. 9.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan
2. 8.Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penye1enggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
3. 7.Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar pelayanan.
4. 6.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. 5.Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar pelayanan.
6. 4.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kuali tas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
7. 3.Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. 2.Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-rnata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. 1.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. A. PENGERTIAN PENGERTIAN, DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
10. 6.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. 5.Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan danditerima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
12. 4.BiayaZtarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus darr/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan an tara penyelenggara dan masyarakat.
13. 3.Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
14. 2.Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
15. 1.Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun adminis tra tif. Komponen yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta adalah sebagai berikut : Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur - unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam system dan proses penyelenggaraan pelayanan pu blik. B. KOMPONEN
16. 11.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. 10.Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pengajar, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, penamping in struktur , fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 6 Namun, sampai saat ini BPPTL Jakarta baru menjalankan 24 jenis diklat sesuai Tupoksi (Aparatur Perhubungan), yaitu sebagaimana tercantum dalam matriks dibawah ini: BPPTLJakarta memiliki 76 jenis diktat teknis fungsional terdiri dari 43 jenis diktat untuk Aparatur dilingkungan Kementerian Perhubungan dan 33 jenis diktat yang boleh diikuti oleh umum/rnasyarakat. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.416jBPSDM.P - 2014 Tentang Kurikulum Silabi, Persyaratan Administrasi Dan Akademik Bagi Peserta Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta.
18. 2.Identifikasi Kondisi Penyelenggaraan Pelayanan Saat ini. Adapun tugas dan fungsi dari Tim Standar Pelayanan tersebut yaitu untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan peyelenggaraan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dibidang transportasi laut. Keanggotaan Tim Standar Pelayanan terdiri atas: Kepala Satuan Kerja Penyelenggara, Pelaksana yang membidangi jenis pelayanan, termasuk perwakilan dari petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa pelayanan (front liner).
19. 1.Pembentukan Tim Agar penyusunan standar pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penyusunan standar pelayanan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut : A. PENYIAPANRANCANGANSTANDARPELAYANAN IDENTIFIKASIKONDISISAATINI a:! roO:;s: ro ro .....l .;.J a:! .....l .;.J ro .....l .;.J Zo:r: ......tl-< ......tH ......tl-< ~'") ro a:! a:! ro a:! a:! 0..0.. ~ 0..0.. ~ 0..0.. ~ r.il ~CQ~ ~CQ~ ~o:l~0.. --...... --...... ~ ...... ....... ..... ...... ..... Q) Q) H Q) H0.. _ 0.. a:! 0.. a:! ~ l.{)8C"l0:: 08..c1 l.{)S.c t---ro"""< OOa:!l.O l.Oa:!l.O C"l '"") --......~ C'l'"")C0 C0,"")l.{) 0 l.{) 0 o:r:- .o t--- r-, :;;...0 """ C"l l.O o:r:O ......0 .t--- .t--- ·0 ~....;. p.C"l p.l.O o..t--- O::l.{) 0::C0 0::00 r.il O::ZZ~ f@ 't 't 't ~ ::>~<a o:r:E= +.J t::l +.J t::l .;.J t::lrJ) Q -:>< ...... ......z E-<f-'ZE-< ~ a:!...t: a:!...t: a:!...t: zo:r:r.il::>o:r:o:r: ...........l .c Q .c Q .c Q ~Clrg~aZS::>Ck: ..... ;3 ..... ;3 ..... ;3 .....l 0 .....l 0 .....l 0 r.il o::r.ilr.il~ ~~ ~ ~ k: ~ o..~~:s U5 o z , , , , I I I I -< ;J "d c(\j 0.. (\j ~ H M (\j (\j Q) ~ § ~E-< ;J (/l M..D M~..c: .....~ ;J ~ (\j (\j ~(\j.£:""" (\j+-'..o ..!:4"dH;J ~ (\j H Q) ...... Q) (\j Q) ;J Q) E-<COp.......J p..:;Sco <:t lJ) o Z ;::Jro C)~ d::s: (\j (\j.....J 2 z~ (\j.....J.;....> ......t:H cat:@ ~'J (\j (\j o..p.. ~ 0.. c, ~ ril ~co~ ~co~0.... ;:J -...... -...... ,...... ...... ....... .,.... ~ Q) H Q) H o..(\j o..(\j ~ lJ)S..c: If)S..c: ~ Q(\jlf) <j-(\jC\l C\I....,Cf') ...-i'"")C\I ~- lJ) If) <:t C\I ><0 <:t Cf') ~o ......0 • ...-i .If) ro~ o..<:t o..t-- O::t-- ~Cf') ~ o::z ~ g t: t: ~ ;::J;=2~Q ~~ rJ) Q ->< ...... -j..J t::$ -j..J t::$ ......z E-tE-tzE-t ;;a (\j~ (\j~ z~~;:J~~"""...:1 ..c: o ..c: u ~Cl;gro6zsiiO:: ....8 .....8 .....J0 .....J0 f:il o::f:ilril~ f:il ~ ~~ o....~~~ ~E-t ...:1 (/) I I I I I !:! cd I-. CIS "0 !:! CIS .c ~o:l >Or./) r./) cd 11,) ........ ~~ I.() o Z 0 Z '" ::>co o~ cdo~ cd....J-I-> Z<t: al5:~~'"') Z 0.0.. ~ Cil ~o:l~0.. ........... ;:J .............. ~ 11,) I-.
20. 0.cd ~ I1)S...c: <::tcdO N'"")<::t 0 ~O .-i 00 <t:0 • .-i......0 0.11)CO"";" P:::t-- Cil ~Z ~ ~ ~ ::;E ::>~ZCl ~~ +-' erJ) CI <t:; -:;:... ...... -Z E-<E-<ZE-< ~ cd..s:: Z~Cil::><~ ............l ...c: o ..... ~ ~CI~CQa~5~&1 ....J 0 (l;) ~~~>- ~E-< k; ~ P-._ j Ci5 00 o z I I II I , I I I '-< , I I I I , I , ..... e....., ~ 8 \U....., lj....., (/) 1:: ~ 0 ,...... o z o z ~ +-' a:l ..!x: ~eo ~ ~-.,...., ~......t ~ ....... E-< E-<o.. 0... H 0... 8 a:l Z ta Z a:l CCl a:l CCl t> wQ WE-< ~ L{) .-i .-i I I I I I I I I ~ 0 -+-0 U ~ [;~ ~& r;~ ,._, ~ ~ ~ (/)-+-0 (/) (/) ~~ (V') .-i I I I I I 1 tI I I I o ~ L{) o z o Z I I Ii • ~ II II I I t I I o Z :::>m elcc; ell$ cU.....:,2 cU cU Zcc; cU .....:,~ cU.....:,~ -tH -tH -tH ~>-:l cU cU cU (1j cU cU 0., c, ~ P.. c, ~ 0., 0... ~ (i1 ~CO~ ~CO~ ~CO~0... ........._ ........._ ........._ ~ ............ ....... ..... ....... ..... (L) H (L) H (L) H o.,cU o.,cU o.,cU ~ L()S..c L()S..c oS..c O\cUL() L()cUCO ..q-cU..q- .-<'J(Y) '-<'"")('\1 (Y)'"")L() CC;- L() L() 0 0\ ..q- ('\I ;>-<0 \0 L() COCC;O _0 .(Y) .0\ • ......t m....:.- P........t 0.,('\1 o.,<:t O:::L() 0:::\0 0::: CO (i1 0:::2 ~ eI 1: 1: 1: :;E :::>~~Cl ~F (/) Cl ........._:>-< ....... ~ c:l 4-' c:l ~ c:l -z E-<t-<ZE-< ~ cU~ cU~ cU~ ZCC;(i1:::>CC;CC;_....l ..c t.) ..c c ..c t.) ~Cl~m6z5:::>0::: ..... ~ ..... ~ ..... ~ .....:,0 .....:,0 .....:,0 (i1 O:::~~~ ~~ ex:: tt: tt::;E 0.._ <: ..... .....:1 (/) lJ) ~ o C'l o z I II I 1 I If) o N N .0 !~5 I II I I co - ff) t$ z; 0 ~~ o ~z 't3 0;5 §'E o~ g:~ t$ t$ cJ56 ..-! r- 01 0 Z - o Z 0 Z ::Jrtl 00( o~ cO .....:l .s Zo( -t~ ~"") cO ro 0.. 0... ,.!:4 (il ~m~0.. ......_ ::J ............ ~ (]) ~ 0.. cO ~ I.{)S...Q ",,"roO ......'"')(\1 0(- ffij ~g ~ .... ::l"d _0 ffi .....::l rtl-.:- . 5 s 1&"~;flJj o ('I) Z N I I I I I I I I , Ql \j 0 CJ ~ ~ s; 0 .'t:! \j ;:! -e <:j- C"l o Z ~co O~ o[$: ro.....:12 ro ro....:l+-' Z~ -tH -tH~'"':l ro ro ro ro Z 0.. 0... ,.!l::l 0.. 0... ,.!l::l ril ~~~ ~~~0... -..... -..... ~ ......... ,.... ............. ~ Q) H Q) H o..ro o..ro ~ l{)S..c l{)S..c C"lro.-l <:j-roC"l .-I'"")C"l .-I'"":lC"l ~~ 0 0 l{) :>-to <:j- ('I) ~O ~l{)......0 ·00 CO.....:- 0..C"l o..<:j- ~~ ~('I) ril ~Z ~ ~ 1:: 1:: ~ ;:>~~Q <e:~ rJ) Cl -;>< ......4-J tj +-' tj ......Z E-<t-<ZE-< ~ ro...l:.: ro...l:.: Z<e:ril;:>« ..........:l ..c u ..c u ~Q~CQaZS~~ ..... ;3 ..... ;3 ....:l 0 .....:10 ril ~~~;S ~~ ~ ~ ~ 0..._ < ...... ....:l rJ) 00 .-I o Z .....-I TIDAK lUlU$: Mengundurkan diri - Afektif TIDAK MEMENUHI SYARAT 20 10 PENUTUPAN DIKLAT & PEMBAGIAN STIPP 7. PELAKSANAAN PROSES BElAJAR MENGAJAR, UJIAN,PKl&SEMINAR PENERIMAAN ATK,PERLENGKAPAPAN BElAJAR & PENEMPATAN 4. PENDATAAN& PENETAPAN CALPES
21. 3.LULUS/MEMENUHI SYARAT L RAPAT P€NENTUAN &PEMANGGILAN CAPES MULAI Tidak lulus: Mala Pelajaran FLOW CHART SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR SAAT INI PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BPPTL) JAKARTA 21 Pemberian ATK dan Perlengkapan belajar termasuk penempatan kamar/ akomodasi bagi peserta diklat
22. 5.PENERIMAANATK, PERLENGKAPANBELAJAR DAN PENEMPATANKAMAR Pendataan bagi calon peserta yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar penetapan oleh Kepala Balai Diklat Transportasi Laut sebagai peserta diklat
23. 4.PENDATAANDAN PENETAPANCALONPESERTA Hasil pemeriksaan bagi calon peserta :
a.Apabila lulus /rnemenuhi syarat dilanjutkan dengan proses berikutnya
b.Apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke Ditjen Perhubungan Laut
1. 3.LULUS / MEMENUHI SYARAT
a.Keputusan Pengangkatan / Kepangkatan terakhir sebagai PNS
b.Surat kesehatan dari Dokter
c.FC Ijazah umum terakhir yang dilegalisir
d.FC Ijazah pelaut yang dilegalisir (Khusus diklat yang mensyaratkan pelaut)
e.FC STIPP sesuai yang dipersyaratkan (bila ada)
f.Surat pengantar dad Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum DJPL
g.Biodata calon peserta
h.Surat pernyataan mengikuti diklat Pemeriksaan atas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta diklat meliputi an tara lain:
1. 2.SELEKSI ADMINISTRASICALONPESERTA Pemanggilan Calon Peserta merupakan proses pemanggilan atas hasil rapat, yang dibuat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepada UPT atau Instansi calon peserta yang memenuhi syarat administrasi Rapat Penentuan Calon Peserta merupakan rap at koordinasi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Terkait dan BPPTL dalam rangka membicarakan tentang persyaratan peserta, jadwal pelaksanaan dan lain - lain yang dianggap perIu.
2. 1.RAPATPENENTUANDAN PEMANGGILANCALONPESERTA KETERANGANFLOWCHART 22 Upacara Penutupan diklat secara resrm oleh Pejabat yang berwenang, dihadiri oleh :
a.Inspektur Upacara
b.Peserta Diklat
c.Penyelenggara Diklat
d.Undangan
1. 10.PENUTUPANDIKLAT Merupakan hasil rapat evaluasi sebagai dasar pemberian STIPP.
2. 9.LULUS Apabila peserta diklat tidak lulus karena mengundurkan diri, dan pelanggaran efektif maka peserta tersebut wajib mengulang dari proses awal. Jika peserta tidak lulus pada mata pelajaran tertentu, maka peserta tersebut cukup melakukan ujian ulang (kembali pada point nomor 7).
a.Sekretaris Direktorat J enderal Perhubungan Laut Cq Kabag. Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
b.Direktorat Terkait
c.Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
d.Tenaga Pengajar
e.Penyelenggara Diklat Rapat evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan kelulusan dan predikat peserta atas hasil belajar yang diperoleh, dihadiri oleh :
1. 8.RAPATEVALUASI Proses belajar-mengajar yang dilaksanakan oleh peserta dengan tenaga pengajar yang meliputi :
a.Ceramah
b.Diskusi
c.Tanyajawab
d.Ujian
e.Kertas Kerja Perorangan (KKP)
f.PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan Kertas Kerja Ke1ompok (KKK)
g.Seminar
1. 7.PELAKSANAANPROSES BELAJAR-MENGAJAR,UJIAN, PKL, SEMINAR Upacara pembukaan diklat secara resmi oleh pejabat yang berwenang (Kepala Badan Diklat Perhubungan}, dihadiri oleh :
a.Inspektur Upacara
b.Peserta Diklat
c.Penyelenggara Diklat
d.Undangan
1. 6.PEMBUKAANDIKLAT I 23
2. 3.SDM, adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dalam hal ini, BPPTL satu- satunya Balai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dibidang transportasi laut.
3. 2.Peralatan, adalah bendaj alat yang dipakai untuk mencapai tujuan.
4. 1.PeraturanjRegulasi, adalah Sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orangjIembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Seperti yang diketahui bersama, Indonesia sebagai Contracting Government (anggota) dari International Maritime Organization (IMO). Sebagai anggota, Indonesia perlu meratifikasi Undang - UndangjKonvensi IMO. Konsekuensi dari ratifikasi yang dilakukan adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai pelaksana Competent Authorithy dari Konvensi IMO periu menyiapkan kebutuhan sesuai yang disyaratkan, yaitu : B. Pelaksanaan 76 Jenis Diklat Teknis Fungsional
5. 1.Persyaratan
6. 2.Sistem, Mekanisme dan Prosedur
7. 3.Jangka Waktu Penyelesaian
8. 4.BiayajTarif
9. 5.Produk Pelayanan
10. 6.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Penyusunan materi dari tiap komponen standar pelayanan, disamping mendasarkan hasil identifikasi dan analisis dari kondisi riiI mengenai unsur dan fungsi manajemen tersebut, juga perlu memperhatikan perkembangan kemajuan teknologi, tuntutan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan prospek kemampuan Penyelenggara kedepan, selanjutnya dilakukan perumusannya sesuai dengan komponen sebagai berikut: Berdasarkan catatan data dari hasil identifikasi terhadap unsur-unsur dan fungsi manajemen tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis, perhitungan, dan menjadi bahan pertimbangan untuk keperluan penyusunan masing-masing komponen rancangan standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan. A. Standar Pelayanan PENYUSUNANSTANDARPELAYANAN BABIV 24 Adapun produk layanan, persyaratan layanan dan mekanisme prosedur kegiatan layanan tercantum di dalam matrik dibawah lUI: Dengan disahkannya SK Menteri Perhubungan Nomor SK. 416 j BPSDM.P- 2014 Tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Kurikulum Silabi, Persyaratan Administrasi Dan Akademik Bagi Peserta Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL)Jakarta sudah melaksanakan 24 jenis diklat. Cakupan Kurikulum Silabus BPPTL bukan hanya terbatas pada lingkungan PNS saja, tapi juga sampai semua elemen terkait transportasi laut, misalnya Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan dan anggotanya, Asosiasi TKBM dan anggotanya, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat dan anggotanya, Asosiasi Tally dan anggotanya, Asosiasi INSA dan anggotanya, Asosiasi Keagenan dan anggotanya, pengelola pelabuhan khusus, pengelola transportasi darat, ASDP, dan sindikasij kelompok yang berkaitan dengan ESDMdan kemaritiman. Sampai dengan tahun 2015, dalam SK Kepala Pusdiklat Perhubungan Laut Nomor SK. 054 / DL.002 j PDL-2007 tanggal 06 Maret 2007, tentang Kurikulum Silabi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Transportasi Laut,BPPTL telah melaksanakan 7 jenis diklat. Dengan peserta dad lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan beberapa Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan fungsi sebagai regulator, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perlu menetapkan Standard Operation Procedure pada setiap kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Oleh karena itu, maka diperlukan SDM yang handal dalam menetapkan maupun menerapkan Peraturan sesuai dengan ketentuan. Melihat hal tersebut, maka BPPTLperlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan pada setiap Undang-Undangj Konvensi IMOyang telah diratifikasi oleh Indonesia. Lf) (\1 I I I I I I '~ ~ (Ij Z g ~ ::J ~ ~ ~~ -e § (Ij §t~-< 0.. b.O Q;;... I-< Q) I=l §CO ~j E-< ::J I/.l b.O,.Cl b.O§ o...~ .....§ ::J §~0... ]"dil I=l ::J Q) ..... Q) &~E-<COo... 0 Z "¢ L{) l{) C'l C0 .L{) &~ o z , I , I J I I J I J ~ § ~ ~ "d "d § § .0 ,.0 ~p:j ~< ~(/) ~(/) iLl CiS (/) CiS ~g ~g 1.0 t--. CiS....:l ~ CiS .~ CiS....:l i cab:~ 1t~ fro.. ~ iLl 0... ~p:j"") ~p:j"") ...... ...... iLl iLl 0.. 0.. l/) ~O ..... ~ ~ fO .~¢ ¢ ~ C'\l "") -.......s:: Cf) "") -.......s:: 0 l/) ,......; CO CO 0 • ....-! .\0 &~ o......-! O:::t--. 1:: 1::: ~,g ~,g ..s:: u ..c: o .....8 .....8 ....:l 0 ....:l 0 fi; fi; CiS -l-' ;j ,.0 ~ -e..... ...... ~ Z "d -e 1-0 Z iLl -l-' < .!X: ~ 0 "d ....:l ..... r::L1 ~ 0.. "d Z ~ ~ ,.!:l iLl (/) ;s § 0.0 a: §0::: r::L1 1-0 iLl 0.. -l-' iLl .!X: ...... CiS 1-0 ;j to , <- :;....0 <0 ......0 p:j--:- o Z I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ....., I.... I.... e 2 2 ...., o o ~ (l) (l) 8 ~ ~ ..E; (l) .......... c:! .g ~ .g ~ U5 t: C3 ~ c:! ~ ~~h ~h 0 00 Q\ ...-i o z ;:Joo ()<e: 0:s: (Ij (Ij (Ij Z<e: (Ij.....l...... (Ij.....l...... (Ij .....l...... <e:'J '"at: a '"at: a '"at: a z fro.. ~ frP.. ~ fro.. ~ril P.. ~co'J ~oo'J ~co'J ;:J - ...-< ,_. ~ (I) (I) (I) 0.. 0.. 0.. ~ ~ § ~.~ ~ § ~.~ o § '¢ ..... 01 Lf)a N 'J-...c: N'J_...c: C"? 'J -...c: <e:- Lf) 0 0 ::;...0 01 t-- N <e:0 e- C"? C"? ......0 ·N . ....; ·00co.....:.. &~ 0.01 o.....-i ~t-- O:::t- ril o:::z ~ g t: t: ~ ;:J~~O <~ t: ~zO E-<z->-3 ...... c:! ...... c:! ...... c:! (Ij..t: (Ij..t: (Ij..t: Z<e:ril~<e:<e:t:.....l_ ...c:o ...c: o ...c:u ~o~coaz5;:J0::: ..... ~ ..... ~ ..... ~ .....la .....la .....la ril O:::EI3~~ ~~ fi: fi: fi: ~ 0.._ <e: ...... ...J ifJ o z U'u ...... gil) (\) (3 (3 ~ ~el 8 ....., ~ (\) (\) (/) (1)....., ~ II) II) ~~...... ~ C\1 ...-< ~ I I I o t-- 00 ·00 o..~ 0:::\0 -<- ;:.-.0 -<0 ......0 CO""':" o ('f) o z ~ ~ro ~ ~eo ~ .S :-;:l ~ E-<P.. P-. ~ P-. ~ Z r/J Z I-< rn cO o:l I1.l wO WE-< '<t" l1) M ...-i I I I I I I t I I I I I lI I I I I I I I "i:' a -+-> o ~ ~~ ~& ~~ -.. ~ (\) ~ V}-+-> V} V} ~~ co ...-i o '<t" If) If) o o .0\ &~ I I I I I I I I I I I I I I I I I-.. @ ~ § 0 CI'J...., @~ C) Q) @"O 5} '@ (.) gz@ .E; (/) IV C..c: (/) Q) IV~ .!l ::J CI'J 'E ;@ v(/)~ ~,o :c: ;>,::Jo.. c,.Eg 0 ~~ c ~ c;j IV IV ...... d:~~ 0..p.,0 I.D f:'-. 00 r-( .-l .-t o z o Z ::>00 " d<J:: d~ cO cO cO Z< cO....:!..... cO ....:!..... cO ....:!..... ~'"":l ~6::@ ~6::@ ~6::@ C:il fro.. ~ fro.. ~ fro.. ~ 0.. ~!!l""') ~OO'"":l ~oo""') ::> ....... ....... - ~ IV IV IV 0.. 0.. 0.. ~ ~ ~ ~'~ ~ ~ ~'~ ;f § '(h '~ .-l ""')...........r:: .......""')-<, ..r:: t") ""') ...........r:: <J::- l{) l{) 0 :>-<0 0'\ ~ 01 <J::o I.D l{) 00 _0 ,t") ,0'\ • .-l CO""':" o...-l ~~ ~~~l{) C:il ~z ~ d :E ::>;2~Q ~~ ~ ~ ~ r:/) Q -:>-<- ..... c:! ...... c:! .....,g .....z E-<E-<ZE-< ;2 cO.s.: CI'J.s.: z<C:il::><I:!<J::_....:! ..c: C) ..r:: C) cO C) ;2Q~ooazS::>~ ..... ~ ..... ~ :S 3 ....:!0 ....:!0 ....:!0 C:il ~C:ilC:il< p.,ril ti:; ti:; ti:; :E o..~~~ ~E-< ....:! r:/) o z I I I I I I I~ rc ca g. ~ § § § l-< r§ ~ ~ OIJS 5b (l) il) () () ~ ~ ~ Q) Q) (l) c, p...p... 0\ 0 ~ C'l , , I ~, , , <- :><0 <0 ......0 CQ-':" o z o z I I I I I I (I) '"!j 8 ~ ..... l-.. B..... '"!j ~ ~ ~ C\I o 11) (V) • ex) &~ Z i:' ..!:l :::.:::o::r:: 0 ~.~ ;:JZ t Q) Qo::r:: Q) ...t: o~ §< ...... ~ ~....:i I: ~ P-.r:Ll rQ. 0 ...... -I: P-. ro V1 ...... S S:~ 0 l{) 1.0 Z N ('l I I I II j I , I J I II I I I I I o z I I I I I II I I J I til I I Ittl I o ('() o ;Z; I ,-<I I I II I I I I I et::- >-<0 et::0 ......0 p:)""":" If) 0'\ If) --p..O:: '":let:: o:I: COO ~M o z z < I-< Z 4)...., ~ ~ 0 :s '0 ~ .~ C:r.l .~ 0.. .0'0 Z § 1i1 E5 .~ -£ ~ ~ r./) ~ 5 § o..bJ) a: .~ § ~ r:Ll ~!J0.. ~ ] ...., ...., CfJ ro 0... I-< ;:1 Q o: I I I I I I1 1 1 o z o z o z o::l ~ m ...., cO ~ 0.0 Q ..... ~E-< ~~ ~~ o Q Cl)CI) ...... :::ao..:=: ex) (") o z I I I I I I I I I I I ...... §:; §:; ME-< ME-< ] § j § 5b~ 5b~ MEl MEl § 8 § 8 c: p p p II) II) II) il) a.. 0.. 0.. a.. 0'1 0 (Y') '<t o Z ~I!l ~ 8~ (lj.....:l-S (lj .....4 -S Zc::c: ~'J Cilb:~ Cilb:~ ril fro.. ~ fro.. ~ 0.. :::c!1!l'J :::c!1!l'J ~ _ ...... _....... ~ o..~ 0..0::: 'Jc::c: 'Jc::c: c::c: lJ):I: lJ)::r:: ~ (Y')lJ) '<tOO I"'"'iC'l .-101 >:0 L{) § § (Y') ~ ..... c::c:O ° o..'"d ......0 .1.0 § (lj ;:1 Ill"';" o..(Y') 'V El 0::"", :?:B~ f:tl Z c.:J :::s Ct:zzc::c: z;:- 't 't Ct:J ::>~c::c:Cl_~E-< oj..) Cj oj..) Cj ......~Clf-<E-<ZE-<><~ (lj"c (lj"c Z f:tl::>~~ ...........:1 ..c: U ...c: U ~ai§lIlazs~O::: .....3 .... 3 .....:I 0 ....:l 0 CJ;J O:::~~>: ~~ r.r:: r.t: :::s a.._ c::c: ....... ....:l Ct:J I I I I o Z I I I I I, , , I I I ..... ..... §:; b.OE-< ] § Sn~ b.OS § ~ f:: f:: tU tU 0..0... ~ <;f" o z ::>CO g~ ro ro Z<t: ro ....:1 +-' ro .....:l ~ <t:>-:> ~~~ ].5:~z fro.. ~~ tUo.. 0... ~lXl'J ~m>-:> ::> -- ~ 0.. 0..0::: 'J >-:>< < If)'>tCZ o::r: is ~C\l<t: Mt--. ~ _::r: C\lM ;SO' § § § § <0 -a~ -a~ .....0 § ro ::l § ro ::l CO""':" t S t S ~~12 I~:E 12 Cil O:::Z ~ d ~ ::>~~Cl ~~ 1:: 1:: rJ) Cl -:;... ...... ~,g +-' Cj .....z E-<E-<~E-< ~ ro..t: Z<t:W::><t: .........:1 ..c U ..s:: U ~Q~lXlaZ5i5:O::: ..... ~ ....8 .....:l 0 .....:l 0 W 0:::~~;S ~~ Ci: ~ ~ 0.._ <t: ..... ....:1 rJ) Z (.\) ~<e: g> ;::JZ a~ ~ ~O<e: ~....:1 (.\) o..ril ~ 0.. 'e ;:3 ~~ 0 ('I) Z .q- g ;::Jro d-< ds: ro....:1.s Z«:: ;2"") ~~~ ril fr 0.. 7J 0.. ~ro"") ;::J --0..0::: ~ "")<e: ~ o:I: .--II.() ("1('1) z ~~ .;....I ~~ q Q>o G' <l) ~:s <l) q (/J S S <l) q <l) P..f;i1 •.... b.Oo~.;....I M 0... ..... <l) 0.. § ~~&~ 0 '¢ ;Z; 7 0 z ::Jro 0< o~ cU~_g z< ~"":l t\1t~ r:il ~P.. ~ P.. ~ro"":l ~ --oz 0...< "":l:r: ~ 0 ...-io;:t ...-i(\l o Z I I I I I I I I I ...... ...... 1il ~ b..O c:..... E-< ~ "0 ~ 0.- .o ~ I I I ~ :::>p-:) (jc:t: (j~ C\1 C\1.....:l ~Zc:t: C\1 .....:l .._, ~'"") ~ b: ~ aJb:~ ril fr 0.. '@ fro.. ~ 0.. ~P-:)'"") ~ro'"") t> -02 0.. ~ o..c:t: '"") '""):r: o5S02 ~ 0 8....-1c:t:~....-I C")l{) ....-I _:r: c:t:- ~ ~ ~ ~ :;:...0 -a;a -a;a c:t:0......0 ~ C\1 ~ ~ C\1 ~ p-:)-':" ~ S E S I~ ;:a ] 1~~12 ri1 Z (j ~ ~zzc:t: Z;:- "t "t rJ) ;:l~c:t:o_c:t:t-< .._, Cl .._, Cl ......ZaE-<E-<ZE-<:;:...~ cU~ ro~ Zc:t:ri1:::>c:t:c:t: ...........:l ..c: (.) ..c: o ~Q~roaZS:::>~ ......8 .....8 .....:1 0 .....:1 0 ri1 ~ri1rilc:t: 0..ri1 Et: Et: ~ o.-rQ~~ ~E-< .....:l rJ) o Z ~ ::J(Yl '- CJ.:t:: CJ~ cd cd~.sZ.:t:: cd~ ...... ~'J <tit@ '@t@ J:il fro.. ~ fro.. ~ c, :::aCO'J :::aCO'J ~ -...... I--< -...... ...... p...0::: 0..0::: 'J-< 'J.:t:: ~ O:I: O:I: 0000 t--.O 1.000 r-iC'? .:t::- § § § § >-<0 ~ ...... ~ ...... .:t::0 o..'U o..'U ......0 § \0 ;j § \0 ;j CO""':'" t S t S ~~~ I~:B ~ P:) Z 0 :;E O:::ZZ-< Z~ 1: 1: rJ) ::J~<Q-......-<E-< ......tl ......tl .....ZQE-<t-'ZE-<>-<~ ro..t:: cd..t:: Z.:t::P:)~.:t::-< ......~ ,.q 0 ,..0 0 ;2Q~coaZ5~0::: ...... ~ ..... ~ ~ 0 ~ 0 P:) o:::fi3rJ~ ~~ k: k: :;E o..~ -< ..... ~ rJ) o z --o..~ "'")« o::c (\111) ..-l(\1 o z o If) ,-<, , z ~ ;::ac:t:: ~ ~z ~ i:;) Q;:i ~ 0c:t:: ~CL::.....:l o..lJ:l ..... 9.. 0.. .S; ~ 0 ('.l z I.{') o z; ~ o:l ~ 0........., ~ \3 '\:l'\::: \3 0 ~~ ~ ~ .§ £ 'r:: '\:l ~ § (") IJ) 0 z :::>co d-< d~ cO z-< cO ......:l 4-J ~>-:l nlb:~ r£1 fro... ~ 0.. ~CO>-:l ~ -5:; ~ 0...< >-:l::c ~ 0 (Y)<;t -N -<- § ~ =<8 -a:.a ......0 ~ cO ~ co......:.- t S ~~] z ~ii ..... ~ 5< .: ..... it) c:l o=< Cj)~ D ~....:l .: (\l (\l o..w ..... ~ 9.,c:l .: 0... .s § ·t t3~ ~ 0 <;t lJ) z lJ) lJ) I I I z ~<r:: ...., ::>z ~ o<r:: III o~ f: O:::.....l () III._ C) p.,ril ....,Ij P... .~ ~ .s~ 0 1.0 Z l() t-- IJ) o z I I o z r:o <xi co ~..... 9.- .~ tj s; (\.) ~ ·s...., ~ 8 00 If) z ~<r.: s~z a~ t::S ~ 0<r.: CI) O:::.....:l ~ o..~ ........, 0.. 'I:: ~ ° 0'1 Z t!) I I II I I Z ~~ ~< 'j..> C/) O~ ~~....:l o..[i] ~ 0.. .8- V5 0 0 Z \.0 ~ ~o:l "- 0< 0f3 ell z< CU....,l ..... ~'"") '"at~ Cil fro.. ~ 0.. ~ro'"") ::> -....... ...... ~ 0..P::: '"")< < If)::r:: f3 ('llf) ..-I('l <- ~ ~ ;;...0 i~<0 .....0 ~ ell ;:1 ro~ tl S I~:a ] Cz.l Z 0 ~ p:::Zz< z,- t: (J) ~;2c:x::0-.......<E-< ....., Cj .....Z0E-<~ZE-<;;...~ ro..t: Z<r:xl::>« ......~ ...c o ~Cl~roaZS::>P::: ..... ;:l ~ 0 Cil ~f2~~ ~~ ii:; ~ 0.._ < ..... ~ (J) co io o z z; ~ ~~ .~ ::J<t: ()) Q:>-t I: 0<t: ~0::::....:1 o-'t:i\ 0 0-. e-> Ij o 0 ~ Z \0 o \.0 z ~~ .....,'\3 0< tj ~ ~ ,,_, .... <:\) 0:;.... ~ c:c; E: ~:s E: ~ 9. o...~ tj 0 0 '\3..t:::~ 0... ~ II) ~ ~~~ 0 Cf) Z 1.0 1-0 Q) ~ o '1j .~ '1j z '&~ ~<l.'! ~ § ~~ ~ J:: J:: o~ (U·2 0 E: .~ ~ O:::....:l tl ~ C,) • ..., o..Cil o ;::!...., 0.. '\j .....,~ .~ s s ss ~~d:..s 0 <:t Z \0 Z :::.::o:t: ::JZ C/) Q~ c3 ~:J "C:! o..ril ~ 0.. Ij -..... 0 0 L() Z \.0 Z ~~ ;:JZ &5·~ 0-< O~ ~.....:l .-lj IU '\3UIU o..~ ~ ;:::! ~ 0.. c:i '\3 ..... :-;:;t2~ Oo..~ 0 \D Z \D I I II I I '~ I I z ::a < ~z E: .~ 0< o~ ~....:l ~ ~ o..r:il -.. .: 0.. o ..... I,;. 0) ...., ~ ~~ 0 ['-. Z \0 L{) \.0 z ~~~ ~~ .,.., .......... Q:>< ·t o~ Q ~....:l t:u P-.fil ~ c, 't ~ 0 00 Z \0 z ~-< ~~..., ::>z 0-< ~ ~ ~ o~ lj l::: l::: CI)~(\.) ~.....:l ,.cl::t;:n o..w ....,2 lj 0.. ~·s I:: (\.)I::~ :t:ril 0 0'1 Z -o !Xl Z l-. 0 :::a < f/) ~z ~ a>S so f/) ~:5 oo:t:: ~ 0..1J;:l .: 0.. 'I:: ~ 0 0 z ('00.. o z I I I I II II I I I I Jt I I I cO cO cO cO~"'" cO ....:l ..... cO ....:l ..... 'ib:;a 'ita 'ib:;a fro.. ~ fro.. ~ fro.. ~ ~co'J ~co'J ~co'J ...__~ ...__ ....... ...__~ 0..0::: 0..-< 'J-< 0..-< 'J::r:: o::r:! 'J:::c: I.J") I.J") ...... I.J")O 0('.. co- -01 0101 § § § § ...__ i:s i:s 0 eo § cO ;:1 § cO ;:1 N §.....S t a ·0 ~2 &~ !... ~~ I~~~ 0 1:: 1:: 1:: ..... c:! ..... c:! ..... c:! cO,s: cO..s:: cO..s:: ..c: o ..c: o ..c: o .....3 .....3 .....3 ....:l 0 ....:l 0 ....l 0 G.: G.: G.: o z I I I I I I I I I I I I I ca -+-' ~ g ....l :::aE-< bJ:l§ §CJ ~MI-<J:-... ...... ~ 00.Q~ In ::s 00..0 .... Sn :?: .... ::s ~ <ti .Q-¬~~..o

(1)(1) .... (1) (1) E-<o..Cl E-<o... I.{) 1.0 J:-... J:-... I 70 Dalam rangka mendukung program Kementerian Perhubungan, maka BPPTWakarta merencanakan untuk membuka program Diklat Peningkatan (DP) dan Diklat Keterampilan Pelaut (DKP). Program ini dilaksanakan dengan sasaran untuk menjadi anak buah kapal niaga yang sangat di butuhkan oleh perusahaan pelayaran nasional dan internasional dengan penghasilan yang menarik serta industri maritim lainnya. Hanya saja memang kapasitas kompetensi pelaut di Indonesia masih harus ditingkatkan, terutama untuk mengoperasikan kapal-kapal canggih dan berteknologi tinggi seperti tangker VLCC, VLGC, kapal offshore, hingga kapal untuk penunjang kegiatan pengeboran di laut. Saat ini, berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pe1aut di Indonesia mencapai sekitar 480.000 orang, tetapi kita masih kekurangan sekitar 15.000-20.000 pelaut lagi, terutama utk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Berdasarkan data Indonesian National Shipowners Association (INSA), saat ini jumlah kapal niaga nasional mencapi 12.774 unit atau tumbuh lebih dari 100% selama delapan tahun terakhir. Ini berarti setiap tahun ada tambahan hampir 1.000 kapal sehingga setiap tahun, dibutuhkan tambahan pelaut lebih dari 10.0000 orang. Kebutuhan pelayaran nasional terhadap pelaut sangat tinggi sejak Indonesia menerapkan kebijakan asas cabotage yang mewajibkan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal nasional. C. Pelaksanaan Diklat Peningkatan dan Diklat Keterampilan Pe1aut (DKP) Z :::t::~ ::>z 0< o~ ~.-l :> 2:o...~ ...... t> 0.. E-< ~ E-< Z Z <X:: < 0 z ...... ('\1 ('I) 1 I I I I 1 I I I I I • I I I I I I II I I I I I o ......l ......l ......l Z 5:: ~ ~::>0) d~ 0.... 0.... 0.... d~ 0) cO o::l cO 0) cO z~ cO;..> cO.;..I cO;..> ~'J 7il ~ 7il ~ 7il ~ ~ fr~ fr'@ fr'@ 0... ~'J :::t::') ~'J ...... ::> 0.. 0.. -0::: ~ 'J 'J 0.. <X:: OC>~5Z ol'--OZ 'J::C ~('\1~ f2~~ ('\11.[) ('1)0 ......-::c "'""'-::t: \.0 ...... - -~- 0 0 - :;.....0 <0 ('I) b.O ('I) b.O 0 b.O ......0 0'1 ~ OC> § OC> § 0)"":" &~ &~ '11) I-< I-< &00 I-< 0 0 0 ~ ~ d ~ O:::ZZ Z.-- 1:: 1:: 1:: r/). ::>;2<Q ........~E-< ~] .;..I c:l ;..> c:l ......~0E-<f-iZE-<:;.....~ cO..s: (.\j..s: Z ~::>~~-......l ..c: C,) ..s:: C,) ..s:: C,) ;2ogsooC3zSa:O::: ..... ~ ..... ~ ..... ~ ......l0 ......l0 .-l 0 ~ O:::~~< ~ ~ ~ ~ ~ o....~~~ ~E-< .-l If) o z 1 t I I I I I I I I , z ~-:r:: k (l) ~Z ~ ~ .: 0< .,_, ~ U ~ O~ (l) I;j Q ~ ~.....:t cJi (l)o..(:tl .: ~ .~0.. (l) .,_, ..... .....,\:;') .... .... ..I::) .: I;j I;j '::t::~ ~ ~ 0 Z \0 I:'-- O'J I t I I I I I I I ( I I o Z ..-4 I TIDAK LULUS: - Mengundurkan diri - Afektif TIOAK MEMENUHI SYARAT 75 10 PENUTUPAN DIKLAT s PEMBAGIAN STIPP ~ ~ PELAKSANAAN PROSES aEWAR MENGAJAR, UJlAN,PKL&SEMINAR 5. PENERIMAAN ATK,PERLENGKAPAPAN BeWAR & PENEMPATAN 4. PENDATAAN s PENETAPAN CALPES

3.LULUS/MEMENUHI SVARAT 1. RAPAT PENENTUAN &PEMANGGILAN CAPES MULAI TIdak Lulus: Mata Pelajaran STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) FLOW CHART SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PADA BALAI PENDIDlKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BPPTL) JAKARTA 76 Pemberian ATK dan Perlengkapan belajar termasuk penempatan kamar J akomodasi bagi peserta diklat
5.PENERIMAANATK, PERLENGKAPANBELAJAR DAN PENEMPATANKAMAR Pendataan bagi calon peserta yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar penetapan oleh Kepala Balai Diklat Transportasi Laut sebagai peserta diklat
4.PENDATAANDAN PENETAPANCALONPESERTA Hasil pemeriksaan bagi calon peserta :

a.Apabila lulusJmemenuhi syarat dilanjutkan dengan proses berikutnya
b.Apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
1. 3.LULUS J MEMENUHI SYARAT
a.Keputusan Pengangkatan J Kepangkatan terakhir sebagai PNS
b.Surat kesehatan dari Dokter C. FC Ijazah umum terakhir yang dilegalisir
d.FC Ijazah pelaut yang dilegalisir (Khusus diklat yang mensyaratkan pelaut)
e.FC STIPP sesuai yang dipersyaratkan (bila ada)
f.Surat pengantar dari Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
g.Biodata calon peserta
h.Surat pernyataan mengikuti diklat Pemeriksaan atas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta diklat meliputi antara lain:
1. 2.SELEKSI ADMINISTRASICALONPESERTA Pemanggilan Calon Peserta merupakan proses pemanggilan atas hasil rapat, yang dibuat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepada UPT atau Instansi calon peserta yang memenuhi syarat administrasi Rapat Penentuan Calon Peserta merupakan rapat koordinasi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Terkait dan BPPTL dalam rangka membicarakan tentang persyaratan peserta, jadwal pelaksanaan dan lain-lain yang dianggap perlu.
2. 1.RAPATPENENTUANDAN PEMANGGILANCALONPESERTA KETERANGANFLOW CHART rI 77
a.Inspektur Upacara
b.Peserta Diklat
c.Penyelenggara Diklat
d.Undangan Upacara Penutupan diklat secara resmi oleh Pejabat yang berwenang, dihadiri oleh :
1. 10.PENUTUPANDIKLAT Merupakan hasil rapat evaluasi sebagai dasar pemberian STIPP.
2. 9.LULUS Jika peserta tidak lulus pada mata pelajaran tertentu, maka peserta tersebut cukup melakukan ujian ulang. Apabila peserta diklat tidak lulus karena mengundurkan diri, dan pelanggaran afektif maka peserta tersebut wajib mengulang dari proses awal.
a.Sekretaris Ditjen Hubla Cq Kabag. Kepegawaian dan Umum Ditjen Hubla
b.Direktorat Terkait
c.Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
d.Tenaga Pengajar
e.Penyelenggara Diklat Rapat evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan kelulusan dan predikat peserta atas hasil belajar yang diperoleh, dihadiri oleh :
1. 8.RAPATEVALUASI Proses belajar - mengajar yang dilaksanakan oleh peserta dengan tenaga pengajar yang meliputi :
a.Ceramah
b.Diskusi
c.Tanya jawab
d.Ujian
e.Kertas Kerja Perorangan (KKP)
f.PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan Kertas Kerja Kelompok (KKK)
g.Seminar
1. 7.PELAKSANAANPROSES BELAJAR - MENGAJAR,UJIAN, PKL, SEMINAR Upacara pembukaan diklat secara resmi oleh pejabat yang berwenang (Kepala Badan Diklat Perhubungan), dihadiri oleh :
a.Inspektur Upacara
b.Peserta Diklat
c.Penyelenggara Diklat
d.Undangan
1. 6.PEMBUKAANDIKLAT 78 KE~LAJO rKUMDANKSLN SRILESTARI 'HAYU Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 Jajaran BPPTL Jakarta wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan tanpa diskriminasi yang didasarkan atas Standar Pelayanan tersebut. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan Juga mengoptimalkan keberhasilan program-program yang telah dicanangkan terse but, BPPTL Jakarta memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik.
2. 1.Persyaratan;
3. 2.Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
4. 3.Jangka waktu penyelesaian;
5. 4.Biaya / Tarif;
6. 5.Produk Pelayanan; dan
7. 6.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Balai Pendidikan dan Transportasi Laut Jakarta dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas, perlu proses Pendidikan dan Pelatihan seeara teratur dan terarah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan yang disusun meliputi beberapa komponen an tara lain:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 149 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005