Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016
- Nomor
- 154
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan ten tang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 154 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASIDANTATAKERJA BALAIPENGELOLATRANSPORTASIDARAT MENTERIPERHUBUNGAN
B. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
tentang Negara
5468);
BAB I KEDUDUKAN,TIPOLOGI, TUGAS, DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLATRANSPORTASIDARAT. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam surat nomor B/3923.1/M.PANRB/11/2016 tanggal 30 November 2016.
1296);
Menetapkan Memperhatikan Pasa14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPTDTipe A menyelenggarakan fungsi: Pasa13 BPTD Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, dan au dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Paragraf Pertama Tugas dan Fungsi BPTDTipe A Tipologi BPTD terdiri atas:
Pasa12 Bagian Kedua Tipologi
Pasa16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPTDTipe B menyelenggarakan fungsi:
BAB I
BPTD Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Paragraf Kedua Tugas dan Fungsi BPTDTipe B
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPTDTipeCmenyelenggarakanfungsi:
ParagrafKetiga Tugas dan Fungsi BPTDTipeC
Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
pelaksanaan urusan tata
BABII SUSUNANORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi BPTDTipe A danDanaud. Seksi Transportasi Sungai, Penyeberangan Perintis; dan
Bagian Kedua Susunan Organisasi BPTDTipe B lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dari/ atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi BPTD Tipe C pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi adminitratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB),pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/ atau antarkota antarprovinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
BAB III SATUAN PELAYANAN Pasa116
BAB III
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. padapenyeberanganpelabuhanpenyelenggara Pasa122 Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
Setiap un sur di lingkungan BPTD dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPTD maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pasa120 Kepala BPTD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPTD.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen