Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2015
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation); MENTERIPERHUBUNGAN PERATURANMENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR: PM. 17 TAHUN2015 TENTANG TARIFANGKUTANORANGDENGANKERETAAPI PELAYANANKELASEKONOMI UNTUKMELAKSANAKANKEWAJIBANPELAYANANPUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION) DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, 2 Setiap biaya tambahan selain yang diatur dalam Pasal 1 yang akan dijadikan komponen dari tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan terlebih dahulu.
Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk iuran dana pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 serta peraturan pelaksanaannya. Pasa12
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA A~ PELAYANANKELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK(PUBLIC SERVICE OBLIGATION). MEMUTUSKAN:
3 Salinan Sesuai dengan aslinya Ke# B~ H'tkuffi dan KSLN SRILESTARI~AYU Pembina Tk. I (IVIb) NIP. 19620620 1989032001 YASONNAH. LAOLY BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2015 NOMOR187 ttd MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Februari 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 30 Januari 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015. Pasa17 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 5 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa16 Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini. Pasa15 Dalam hal terdapat perubahan harga Bahan Bakar Minyak yang mengakibatkan perubahan biaya operasional, be saran tarif tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan besaran subsidi akan disesuaikan. Pasa14 4 NO JENIS ANGKUTAN/ LINTAS TARIF ·NAMA KERETA API (Rp/Orang) 1 2 3 4 I. KA ANTAR KOTA
Merak JayajPatas Merak-Angke 8.000 Merak/Banten Ekspres/Lokal 2. Cilamaya Ekspres /Cepat Purwakarta-Jakartakota 6.000 Purwakarta
5 sali~n Sesuai dengan aslinya KepIrBirrturm danKSLN SRILESTARlRA~AYU Pembina Tk. I (IVjb) NIP. 19620620 1989032001 IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN NO JENIS ANGKUTAN/ LINTAS TARIF NAMA KERETA API (Rp/Orang) 1 2 3 4
Walahar Ekspres j Ekonomi Jakartakota-Purwakarta 6.000 Lokal
SRI LESTARI AYU Pembina Tk. I ( ~ Ib) NIP. 19620620 198903 2 001 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN NO JENlIS ANGKUTAN! lLJINTAS TAmw NAMA KERlETA AlPlr Rp/ol1'all1l.g 1 2 3 4
Membuka PDF…