DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 186 Tahun 2015

Nomor: 186
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menter i Perhubungan tentang Penunj ukan {Designated) Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. - 2~ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 38/OT 002/Phb-83 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation Safety Regulation Part 67) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan; 10* Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/62/V/2004 tentang Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan sebagimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/131/VII/2007;

Menetapkan

11.Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 303 Tahun 2012 tentang Standar Peneriksaan dan Pengujian Personel Penerbangan. MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN (DESIGNATED) PENYELENGGARA PENGUJIAN KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2.Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel, adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.
3.Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan yang selanjutnya disebut Sertifikat Kesehatan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kesehatan personel penerbangan.
4.Dokter penerbangan adalah dokter pengawas (Medical Assesor/MA) dan dokter penguji kesehatan (Medical Examiner /ME).
5.Dokter pengawas (Medical Assesor/MA) adalah dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan dan atau dokter Flight Surgeon yang memiliki kualifikasi dan pengalaman di bidang kesehatan penerbangan yang diberi tugas dan fungsi oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pengawasan dan sebagai konsultan terhadap dokter penguji kesehatan.
6.Dokter penguji kesehatan personel penerbangan (Designated Medical Examiner/DME) adalah dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan (Sp.KP) atau dokter Flight Surgeon (FS) yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan penerbangan untuk melakukan pengujian kesehatan.
7.Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan adalah Balai Kesehatan Penerbangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal dan Badan Hukum Indonesia yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengujian kesehatan personel penerbangan.
8.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan fisik dan mental terhadap kesehatan personel penerbangan berdasarkan standar kesehatan yang ditentukan,
9.Pengujian kesehatan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan fisik dan mental terhadap kesehatan personel penerbangan berdasarkan standar kesehatan yang ditentukan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya persyaratan kesehatan (status aeromedis) sehingga dapat diterbitkan sertifikat kesehatan personel penerbangan.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
11.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
12.Kepala Balai Kesehatan adalah Kepala Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
13.Balai Kesehatan Penerbangan adalah unit pelaksana teknis di bidang kesehatan penerbangan di lingkungan Kementerian Perhubungan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

(1)Balai Kesehatan Penerbangan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel.
(2)Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kesehatan Penerbangan berwenang untuk melakukan penetapan sertifikat kesehatan personel.

Pasal 3

(1)Badan Hukum Indonesia dapat menyelenggarakan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi hasil pengujian kesehatan personel.
(2)Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang kesehatan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat surat keputusan penunjukan sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel dari Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Untuk mendapatkan surat keputusan penunjukan sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), badan hukum harus:
1. a.memenuhi syarat administrasi, substansi, dan teknis;
2. b.mengajukan permohonan sebagai penyelenggara pengujian kesehatan personel kepada Direktur Jenderal, dan mengisi form Checklist Audit Designated sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.Modal setor minimal Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan bukti setoran bank atau laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar;
2. b.NPWP;
3. c.Izin Usaha;
4. d.AD/ART atau Struktur Organisasi;
5. e.Sertifikat Kepemilikan;
6. f.Sertifikat AMDAL;
7. g.Sertifikat ISO;
8. h.Staf Administrasi.
(3)Persyaratan subtansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Izin praktek penyelenggara pengujian kesehatan;
2. b.Sistem informasi kesehatan.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.Sarana pengujian kesehatan personel yang terpisah gedung dengan sarana pemeriksaan orang sakit.
2. b.Fasilitas yang terdiri dari: 1) fasilitas pemeriksaan fisik; 2) fasilitas pemeriksaan laboratorium; 3) fasilitas pemeriksaan mata; 4) fasilitas pemeriksaan audiometri; 5) fasilitas pemeriksaan jantung; 6) fasilitas pemeriksaan paru; 7) fasilitas pemeriksaan radiologi; 8) fasilitas pemeriksaan EEG; 9) fasilitas pemeriksaan gigi; 10) fasilitas pemeriksaan kesehatan jiwa;
3. c.Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengujian kesehatan personel.
4. d.Dokter Penguji kesehatan personel (Designated Medical Examiner/DME), yaitu dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan (Sp.KP) atau dokter Flight Surgeon (FS) yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan penerbangan untuk melakukan pengujian kesehatan, yang memenuhi kriteria: 1) memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan/atau izin praktek; 2) memiliki masa kerja minimum 5 (lima) tahun sebagai dokter; 3) telah mengikuti on the job training di Balai Kesehatan Penerbangan; 4) memiliki pengetahuan tentang regulasi penerbangan sipil; dan 5) telah mengikuti training/seminar tentang kedokteran penerbangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 5

( 1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diterima secara lengkap, akan dilakukan tinjauan lokasi dan evaluasi kelengkapan administrasi, subtansi, dan teknis oleh Tim dari Direktorat Jenderal dan Ikatan Dokter Indonesia.

(2)Surat Keputusan Penunjukan sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel ditetapkan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dilakukan peninjauan lokasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, subtansi, dan teknis secara lengkap. ~ 8-

Pasal 6

Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a.menyelenggarakan kegiatan Pengujian Kesehatan Personel yang dilakukan oleh lebih dari satu tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang dokter penguji kesehatan personel (Designated Medical Examiner/ DME);
b.mematuhi ketentuan dan peraturan kesehatan penerbangan;
c.mematuhi Standard Operational Procedure (SOP) di bidang pengujian kesehatan personel yang telah ditetapkan;
d.menyerahkan hasil laporan pemeriksaan dan pengujian personel kepada Direktur Jenderal Cq. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
e.melakukan pelayanan secara adil dan tanpa diskriminasi;
f.melaporkan apabila terjadi perubahan tenaga medis yang bertanggung jawab;
g.melakukan pemuktahiran sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel secara berkala; dan
h.melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Cq. Balai Kesehatan Penerbangan apabila terdapat perubahan dalam bidang pelayanan dan fasilitas.

Pasal 7

Dokter penguji kesehatan personel (Designated Medical Examiner/DME) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

a.melakukan pemeriksaan kesehatan personel;
b.melakukan pengujian kesehatan personel; c, memberikan rekomendasi hasil pengujian kesehatan personel kepada Direktur Jenderal Cq. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
d.menyampaikan laporan bulanan hasil pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel kepada Direktur Jenderal Cq, Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;

Pasal 8

Sarana dan fasilitas pengujian kesehatan personel yang dimiliki oleh badan usaha angkutan udara tidak dapat ditunjuk sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel*

Pasal 9

(1)Surat Keputusan Penunjukan Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel tersebut melakukan penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian kesehatan terhadap personel.
(2)Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun,
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pertimbangan untuk menjadi dasar melanjutkan penunjukan Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel,

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menter i Perhubungan tentang Penunj ukan {Designated) Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. - 2~ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 38/OT 002/Phb-83 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation Safety Regulation Part 67) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan; 10* Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/62/V/2004 tentang Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan sebagimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/131/VII/2007;

Menetapkan

11.Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 303 Tahun 2012 tentang Standar Peneriksaan dan Pengujian Personel Penerbangan. MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN (DESIGNATED) PENYELENGGARA PENGUJIAN KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2.Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel, adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.
3.Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan yang selanjutnya disebut Sertifikat Kesehatan adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kesehatan personel penerbangan.
4.Dokter penerbangan adalah dokter pengawas (Medical Assesor/MA) dan dokter penguji kesehatan (Medical Examiner /ME).
5.Dokter pengawas (Medical Assesor/MA) adalah dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan dan atau dokter Flight Surgeon yang memiliki kualifikasi dan pengalaman di bidang kesehatan penerbangan yang diberi tugas dan fungsi oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pengawasan dan sebagai konsultan terhadap dokter penguji kesehatan.
6.Dokter penguji kesehatan personel penerbangan (Designated Medical Examiner/DME) adalah dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan (Sp.KP) atau dokter Flight Surgeon (FS) yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan penerbangan untuk melakukan pengujian kesehatan.
7.Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan adalah Balai Kesehatan Penerbangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal dan Badan Hukum Indonesia yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengujian kesehatan personel penerbangan.
8.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan fisik dan mental terhadap kesehatan personel penerbangan berdasarkan standar kesehatan yang ditentukan,
9.Pengujian kesehatan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan fisik dan mental terhadap kesehatan personel penerbangan berdasarkan standar kesehatan yang ditentukan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya persyaratan kesehatan (status aeromedis) sehingga dapat diterbitkan sertifikat kesehatan personel penerbangan.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
11.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
12.Kepala Balai Kesehatan adalah Kepala Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
13.Balai Kesehatan Penerbangan adalah unit pelaksana teknis di bidang kesehatan penerbangan di lingkungan Kementerian Perhubungan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

(1)Balai Kesehatan Penerbangan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel.
(2)Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kesehatan Penerbangan berwenang untuk melakukan penetapan sertifikat kesehatan personel.

Pasal 3

(1)Badan Hukum Indonesia dapat menyelenggarakan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi hasil pengujian kesehatan personel.
(2)Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang kesehatan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat surat keputusan penunjukan sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel dari Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Untuk mendapatkan surat keputusan penunjukan sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), badan hukum harus:
1. a.memenuhi syarat administrasi, substansi, dan teknis;
2. b.mengajukan permohonan sebagai penyelenggara pengujian kesehatan personel kepada Direktur Jenderal, dan mengisi form Checklist Audit Designated sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.Modal setor minimal Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan bukti setoran bank atau laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar;
2. b.NPWP;
3. c.Izin Usaha;
4. d.AD/ART atau Struktur Organisasi;
5. e.Sertifikat Kepemilikan;
6. f.Sertifikat AMDAL;
7. g.Sertifikat ISO;
8. h.Staf Administrasi.
(3)Persyaratan subtansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Izin praktek penyelenggara pengujian kesehatan;
2. b.Sistem informasi kesehatan.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.Sarana pengujian kesehatan personel yang terpisah gedung dengan sarana pemeriksaan orang sakit.
2. b.Fasilitas yang terdiri dari: 1) fasilitas pemeriksaan fisik; 2) fasilitas pemeriksaan laboratorium; 3) fasilitas pemeriksaan mata; 4) fasilitas pemeriksaan audiometri; 5) fasilitas pemeriksaan jantung; 6) fasilitas pemeriksaan paru; 7) fasilitas pemeriksaan radiologi; 8) fasilitas pemeriksaan EEG; 9) fasilitas pemeriksaan gigi; 10) fasilitas pemeriksaan kesehatan jiwa;
3. c.Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengujian kesehatan personel.
4. d.Dokter Penguji kesehatan personel (Designated Medical Examiner/DME), yaitu dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan (Sp.KP) atau dokter Flight Surgeon (FS) yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan penerbangan untuk melakukan pengujian kesehatan, yang memenuhi kriteria: 1) memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan/atau izin praktek; 2) memiliki masa kerja minimum 5 (lima) tahun sebagai dokter; 3) telah mengikuti on the job training di Balai Kesehatan Penerbangan; 4) memiliki pengetahuan tentang regulasi penerbangan sipil; dan 5) telah mengikuti training/seminar tentang kedokteran penerbangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 5

(2)Surat Keputusan Penunjukan sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel ditetapkan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dilakukan peninjauan lokasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, subtansi, dan teknis secara lengkap. ~ 8-

Pasal 6

Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a.menyelenggarakan kegiatan Pengujian Kesehatan Personel yang dilakukan oleh lebih dari satu tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang dokter penguji kesehatan personel (Designated Medical Examiner/ DME);
b.mematuhi ketentuan dan peraturan kesehatan penerbangan;
c.mematuhi Standard Operational Procedure (SOP) di bidang pengujian kesehatan personel yang telah ditetapkan;
d.menyerahkan hasil laporan pemeriksaan dan pengujian personel kepada Direktur Jenderal Cq. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
e.melakukan pelayanan secara adil dan tanpa diskriminasi;
f.melaporkan apabila terjadi perubahan tenaga medis yang bertanggung jawab;
g.melakukan pemuktahiran sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel secara berkala; dan
h.melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Cq. Balai Kesehatan Penerbangan apabila terdapat perubahan dalam bidang pelayanan dan fasilitas.

Pasal 7

Dokter penguji kesehatan personel (Designated Medical Examiner/DME) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

a.melakukan pemeriksaan kesehatan personel;
b.melakukan pengujian kesehatan personel; c, memberikan rekomendasi hasil pengujian kesehatan personel kepada Direktur Jenderal Cq. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
d.menyampaikan laporan bulanan hasil pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel kepada Direktur Jenderal Cq, Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;

Pasal 8

Sarana dan fasilitas pengujian kesehatan personel yang dimiliki oleh badan usaha angkutan udara tidak dapat ditunjuk sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel*

Pasal 9

(1)Surat Keputusan Penunjukan Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel tersebut melakukan penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian kesehatan terhadap personel.
(2)Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun,
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pertimbangan untuk menjadi dasar melanjutkan penunjukan Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 186 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009