Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 186 Tahun 2015
- Nomor
- 186
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. - 2~ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
10* Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/62/V/2004 tentang Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan sebagimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/131/VII/2007; Menetapkan
MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN (DESIGNATED) PENYELENGGARA PENGUJIAN KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN.
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1) fasilitas pemeriksaan fisik; 2) fasilitas pemeriksaan laboratorium; 3) fasilitas pemeriksaan mata; 4) fasilitas pemeriksaan audiometri; 5) fasilitas pemeriksaan jantung; 6) fasilitas pemeriksaan paru; 7) fasilitas pemeriksaan radiologi; 8) fasilitas pemeriksaan EEG; 9) fasilitas pemeriksaan gigi; 10) fasilitas pemeriksaan kesehatan jiwa;
1) memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan/atau izin praktek; 2) memiliki masa kerja minimum 5 (lima) tahun sebagai dokter; 3) telah mengikuti on the job training di Balai Kesehatan Penerbangan; 4) memiliki pengetahuan tentang regulasi penerbangan sipil; dan 5) telah mengikuti training/seminar tentang kedokteran penerbangan.
( 1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diterima secara lengkap, akan dilakukan tinjauan lokasi dan evaluasi kelengkapan administrasi, subtansi, dan teknis oleh Tim dari Direktorat Jenderal dan Ikatan Dokter Indonesia.
~ 8-
Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:
Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
Dokter penguji kesehatan personel (Designated Medical Examiner/DME) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
c, memberikan rekomendasi hasil pengujian kesehatan personel kepada Direktur Jenderal Cq. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
Sarana dan fasilitas pengujian kesehatan personel yang dimiliki oleh badan usaha angkutan udara tidak dapat ditunjuk sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel*
Membuka PDF…
Undang-Undang