DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Permenhub ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenhub Nomor 35 Tahun 2021.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara memerlukan penyesuaian untuk dapat menampung kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
6.Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 582);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 582), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib mengajukan permohonan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan kepada Direktur Jenderal.
(2)Pengajuan permohonan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat permohonan yang menyebutkan Rute Penerbangan, jenis dan tipe pesawat, jumlah frekuensi penerbangan, dan rencana jadwal penerbangan yang memuat:
  1. 1.nomor penerbangan;
  2. 2.waktu keberangkatan dan kedatangan;
  3. 3.hari penerbangan; dan
  4. 4.periode efektif penerbangan;
2. b.rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) dari pengelola slot;
3. c.dokumen utilisasi penerbangan dan rotasi diagram Pesawat Udara yang dioperasikan;
4. d.daftar personel penerbang dan personel kabin;
5. e.rencana penerapan tarif Angkutan Udara Niaga Berjadwal pelayanan kelas ekonomi; dan
6. f.dalam hal terdapat kerjasama dalam bentuk code share, melampirkan bukti kerja sama code share.
(3)Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4)Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Penetapan pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat dilakukan perubahan berupa:
1. a.perubahan frekuensi, berupa:
  1. 1.penambahan frekuensi; atau
  2. 2.pengurangan frekuensi.
2. b.perubahan lainnya yang disebabkan adanya perubahan:
  1. 1.tipe pesawat;
  2. 2.nomor penerbangan;
  3. 3.waktu keberangkatan dan kedatangan;
  4. 4.hari operasi penerbangan;
  5. 5.periode efektif penerbangan; atau
  6. 6.kerja sama Angkutan Udara Niaga dalam bentuk code share.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan kepada Direktur Jenderal.
(3)Pengajuan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat permohonan perubahan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan yang menyebutkan Rute Penerbangan, jenis dan tipe pesawat, jumlah frekuensi penerbangan, dan rencana jadwal penerbangan yang memuat:
  1. 1.nomor penerbangan;
  2. 2.waktu keberangkatan dan kedatangan;
  3. 3.hari penerbangan; dan
  4. 4.periode efektif penerbangan.
2. b.rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) dari pengelola slot untuk penambahan frekuensi penerbangan, perubahan tipe pesawat, nomor penerbangan, waktu keberangkatan dan kedatangan, hari operasi penerbangan;
3. c.utilisasi penerbangan dan rotasi diagram Pesawat Udara yang dioperasikan untuk penambahan frekuensi penerbangan;
4. d.daftar personel penerbang dan personel kabin untuk penambahan frekuensi penerbangan; dan
5. e.konfirmasi pengembalian alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) dari pengelola slot untuk pengurangan frekuensi penerbangan.
(4)Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).
(5)Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.

3.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib melaksanakan penerbangan sesuai dengan jadwal penerbangan yang tercantum dalam Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan.
(2)Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib melakukan penjualan dan menerbitkan Tiket penerbangan sesuai dengan jadwal penerbangan yang tercantum dalam Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri.
(3)Badan usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal dilarang melakukan penjualan Tiket sebelum Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri diterbitkan.

4.Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C, Pasal 34D, dan Pasal 34E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam melaksanakan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib menyusun rencana terbang (flight plan) sesuai Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan

Pasal 34B

(1)Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan monitoring atas Pelaksanaan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal setiap 14 (empat belas) hari kalender pada semua bandar udara yang berada dalam wilayah kerjanya.
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rute penerbangan yang:
1. a.hanya dilayani oleh 1 (satu) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal; dan/atau
2. b.terdapat kerja sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
(3)Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada setiap akhir periode monitoring.
(4)Laporan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.rute dan nomor penerbangan (keberangkatan);
2. b.jumlah penerbangan yang seharusnya dilayani sesuai dengan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan;
3. c.jumlah penerbangan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dikarenakan alasan komersial dan/atau faktor manajemen Badan Usaha Angkutan Udara; dan
4. d.jumlah persentase (%) penerbangan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dikarenakan alasan komersial dan/atau faktor manajemen Badan Usaha Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada huruf c.
(5)Direktur Jenderal melakukan evaluasi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.
(6)Tata cara pelaporan pelaksanaan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34C

(1)Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (5) ditemukan adanya Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang melakukan pembatalan dan/atau pelaksanaan penerbangan yang tidak sesuai dengan lampiran Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan lebih dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen), Direktur Jenderal melakukan pengurangan frekuensi atau pencabutan rute penerbangan pada Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan tersebut.
(2)Setelah dilakukan pengurangan frekuensi atau pencabutan rute penerbangan pada Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola slot time mencabut slot time yang dilakukan pengurangan frekuensi atau pencabutan rute penerbangan.

Pasal 34D

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dapat mengajukan kembali Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan atau penambahan frekuensi penerbangan setelah 6 (enam) bulan sejak surat pengurangan frekuensi atau surat pencabutan rute penerbangan diterbitkan.

Pasal 34E

(1)Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib memenuhi hak-hak pengguna jasa angkutan udara yang terdampak atas pengurangan frekuensi penerbangan atau pencabutan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C, berupa pemberian kompensasi dan ganti kerugian.
(2)Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib menyampaikan pemberitahuan pembatalan penerbangan serta informasi proses pengembalian seluruh biaya jasa angkutan udara (refund ticket) atau pengalihan penerbangan kepada Pengguna Jasa paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah terbitnya surat pengurangan frekuensi penerbangan atau pencabutan rute penerbangan.
(3)Proses pengembalian seluruh biaya jasa angkutan udara (refund ticket) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.apabila pembelian Tiket dilakukan dengan transaksi tunai melalui kanal penjualan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal, maka Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib mengembalikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan pembatalan penerbangan, melalui mekanisme transfer; atau
2. b.apabila pembelian Tiket dilakukan melalui transaksi non tunai dengan kartu kredit, debet, atau metode pembayaran lainnya, maka Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib mengembalikan melalui transfer selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pembatalan penerbangan.
(4)Pengalihan penerbangan kepada Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
1. a.Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal tidak mengenakan biaya tambahan apabila terdapat peningkatan kelas pelayanan (up grading class); atau
2. b.apabila terjadi penurunan kelas atau sub class pelayanan wajib diberikan sisa uang kelebihan dari Tiket yang diberikan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 35 dihapus
  2. 6.Ketentuan Pasal 36 dihapus
  3. 7.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing wajib melakukan penjualan dan menerbitkan Tiket penerbangan sesuai dengan jadwal penerbangan yang tercantum dalam Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan luar negeri.
(2)Badan usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dilarang melakukan penjualan Tiket sebelum Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan luar negeri dan/atau penambahan frekuensi penerbangan luar negeri diterbitkan.

8.Ketentuan huruf f Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melaksanakan kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal, wajib:

a.menaati ketentuan teknis dan pengoperasian Pesawat Udara untuk pengangkutan penumpang atau penumpang dan Kargo/pos berjadwal;
b.melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, serta strata ekonomi dan sosial;
c.menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara meliputi data produksi (formulir ICAO Traffic Commercial Air Carriers), data asal tujuan (formulir ICAO On Flight Origin and Destination), pergerakan pesawat, penumpang, kargo dan pos pada rute yang dilayani (formulir ICAO Traffic by Flight Stage), termasuk ketepatan, keterlambatan dan pembatalan penerbangan serta tindak lanjut penyelesaian keluhan penumpang, data penggunaan Persetujuan Terbang (flight approval), setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal;
d.menyerahkan data keuangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal sesuai dengan formulir ICAO Financial Data Commercial Air Carriers, setiap akhir tahunnya kepada Direktur Jenderal untuk Badan Usaha Angkutan Udara Niaga nasional;
e.menyerahkan salinan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dan/atau Persetujuan Terbang (flight approval) kepada unit yang melakukan pemeriksaan rencana terbang (flight plan) setiap pelaksanaan penerbangan; dan
f.melaporkan data manifest penumpang dan kargo setiap keberangkatan pesawat udara (real time) kepada Direktur Jenderal melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah.
1. 9.Ketentuan huruf h Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara memerlukan penyesuaian untuk dapat menampung kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
6.Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 582);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 582), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib mengajukan permohonan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan kepada Direktur Jenderal.
(2)Pengajuan permohonan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat permohonan yang menyebutkan Rute Penerbangan, jenis dan tipe pesawat, jumlah frekuensi penerbangan, dan rencana jadwal penerbangan yang memuat:
  1. 1.nomor penerbangan;
  2. 2.waktu keberangkatan dan kedatangan;
  3. 3.hari penerbangan; dan
  4. 4.periode efektif penerbangan;
2. b.rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) dari pengelola slot;
3. c.dokumen utilisasi penerbangan dan rotasi diagram Pesawat Udara yang dioperasikan;
4. d.daftar personel penerbang dan personel kabin;
5. e.rencana penerapan tarif Angkutan Udara Niaga Berjadwal pelayanan kelas ekonomi; dan
6. f.dalam hal terdapat kerjasama dalam bentuk code share, melampirkan bukti kerja sama code share.
(3)Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4)Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Penetapan pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat dilakukan perubahan berupa:
1. a.perubahan frekuensi, berupa:
  1. 1.penambahan frekuensi; atau
  2. 2.pengurangan frekuensi.
2. b.perubahan lainnya yang disebabkan adanya perubahan:
  1. 1.tipe pesawat;
  2. 2.nomor penerbangan;
  3. 3.waktu keberangkatan dan kedatangan;
  4. 4.hari operasi penerbangan;
  5. 5.periode efektif penerbangan; atau
  6. 6.kerja sama Angkutan Udara Niaga dalam bentuk code share.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan kepada Direktur Jenderal.
(3)Pengajuan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat permohonan perubahan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan yang menyebutkan Rute Penerbangan, jenis dan tipe pesawat, jumlah frekuensi penerbangan, dan rencana jadwal penerbangan yang memuat:
  1. 1.nomor penerbangan;
  2. 2.waktu keberangkatan dan kedatangan;
  3. 3.hari penerbangan; dan
  4. 4.periode efektif penerbangan.
2. b.rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) dari pengelola slot untuk penambahan frekuensi penerbangan, perubahan tipe pesawat, nomor penerbangan, waktu keberangkatan dan kedatangan, hari operasi penerbangan;
3. c.utilisasi penerbangan dan rotasi diagram Pesawat Udara yang dioperasikan untuk penambahan frekuensi penerbangan;
4. d.daftar personel penerbang dan personel kabin untuk penambahan frekuensi penerbangan; dan
5. e.konfirmasi pengembalian alokasi ketersediaan waktu terbang (slot time) dari pengelola slot untuk pengurangan frekuensi penerbangan.
(4)Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).
(5)Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.

3.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib melaksanakan penerbangan sesuai dengan jadwal penerbangan yang tercantum dalam Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan.
(2)Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib melakukan penjualan dan menerbitkan Tiket penerbangan sesuai dengan jadwal penerbangan yang tercantum dalam Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri.
(3)Badan usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal dilarang melakukan penjualan Tiket sebelum Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri diterbitkan.

4.Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C, Pasal 34D, dan Pasal 34E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Pasal 34B

(1)Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan monitoring atas Pelaksanaan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal setiap 14 (empat belas) hari kalender pada semua bandar udara yang berada dalam wilayah kerjanya.
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rute penerbangan yang:
1. a.hanya dilayani oleh 1 (satu) Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal; dan/atau
2. b.terdapat kerja sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
(3)Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada setiap akhir periode monitoring.
(4)Laporan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.rute dan nomor penerbangan (keberangkatan);
2. b.jumlah penerbangan yang seharusnya dilayani sesuai dengan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan;
3. c.jumlah penerbangan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dikarenakan alasan komersial dan/atau faktor manajemen Badan Usaha Angkutan Udara; dan
4. d.jumlah persentase (%) penerbangan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dikarenakan alasan komersial dan/atau faktor manajemen Badan Usaha Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada huruf c.
(5)Direktur Jenderal melakukan evaluasi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.
(6)Tata cara pelaporan pelaksanaan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34C

(1)Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (5) ditemukan adanya Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang melakukan pembatalan dan/atau pelaksanaan penerbangan yang tidak sesuai dengan lampiran Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan lebih dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen), Direktur Jenderal melakukan pengurangan frekuensi atau pencabutan rute penerbangan pada Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan tersebut.
(2)Setelah dilakukan pengurangan frekuensi atau pencabutan rute penerbangan pada Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola slot time mencabut slot time yang dilakukan pengurangan frekuensi atau pencabutan rute penerbangan.

Pasal 34D

Pasal 34E

(1)Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib memenuhi hak-hak pengguna jasa angkutan udara yang terdampak atas pengurangan frekuensi penerbangan atau pencabutan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C, berupa pemberian kompensasi dan ganti kerugian.
(2)Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib menyampaikan pemberitahuan pembatalan penerbangan serta informasi proses pengembalian seluruh biaya jasa angkutan udara (refund ticket) atau pengalihan penerbangan kepada Pengguna Jasa paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah terbitnya surat pengurangan frekuensi penerbangan atau pencabutan rute penerbangan.
(3)Proses pengembalian seluruh biaya jasa angkutan udara (refund ticket) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.apabila pembelian Tiket dilakukan dengan transaksi tunai melalui kanal penjualan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal, maka Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib mengembalikan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan pembatalan penerbangan, melalui mekanisme transfer; atau
2. b.apabila pembelian Tiket dilakukan melalui transaksi non tunai dengan kartu kredit, debet, atau metode pembayaran lainnya, maka Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib mengembalikan melalui transfer selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pembatalan penerbangan.
(4)Pengalihan penerbangan kepada Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
1. a.Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal tidak mengenakan biaya tambahan apabila terdapat peningkatan kelas pelayanan (up grading class); atau
2. b.apabila terjadi penurunan kelas atau sub class pelayanan wajib diberikan sisa uang kelebihan dari Tiket yang diberikan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 35 dihapus
  2. 6.Ketentuan Pasal 36 dihapus
  3. 7.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing wajib melakukan penjualan dan menerbitkan Tiket penerbangan sesuai dengan jadwal penerbangan yang tercantum dalam Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan luar negeri.
(2)Badan usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dan perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing dilarang melakukan penjualan Tiket sebelum Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan luar negeri dan/atau penambahan frekuensi penerbangan luar negeri diterbitkan.

8.Ketentuan huruf f Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melaksanakan kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal, wajib:

a.menaati ketentuan teknis dan pengoperasian Pesawat Udara untuk pengangkutan penumpang atau penumpang dan Kargo/pos berjadwal;
b.melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, serta strata ekonomi dan sosial;
c.menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara meliputi data produksi (formulir ICAO Traffic Commercial Air Carriers), data asal tujuan (formulir ICAO On Flight Origin and Destination), pergerakan pesawat, penumpang, kargo dan pos pada rute yang dilayani (formulir ICAO Traffic by Flight Stage), termasuk ketepatan, keterlambatan dan pembatalan penerbangan serta tindak lanjut penyelesaian keluhan penumpang, data penggunaan Persetujuan Terbang (flight approval), setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal;
d.menyerahkan data keuangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal sesuai dengan formulir ICAO Financial Data Commercial Air Carriers, setiap akhir tahunnya kepada Direktur Jenderal untuk Badan Usaha Angkutan Udara Niaga nasional;
e.menyerahkan salinan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dan/atau Persetujuan Terbang (flight approval) kepada unit yang melakukan pemeriksaan rencana terbang (flight plan) setiap pelaksanaan penerbangan; dan
f.melaporkan data manifest penumpang dan kargo setiap keberangkatan pesawat udara (real time) kepada Direktur Jenderal melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah.
1. 9.Ketentuan huruf h Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut