DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2024

Nomor: 22
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian serta lokasi Kantor UPBU Haluoleo.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kinerja pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersil, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haluoleo;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haluoleo sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42A Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Haluoleo; MENTER! PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTER! PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 22 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASIDAN TATAKERJA KANTORUNIT PENYELENGGARABANDARUDARA HALUOLEO MENTERIPERHUBUNGAN

Pasal 2

( 1) Kantor UPBU Haluoleo merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan um um.

(2)Kantor UPBU Haluoleo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur J enderal.
(3)Kantor UPBU Haluoleo sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dipimpin oleh Kepala.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
3.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
4.Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang selanjutnya disebut Kantor UPBU adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersil. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARABANDARUDARAHALUOLEO. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815); - 2 Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 5

( 1) Susunan organisasi Kantor UPBU Haluoleo terdiri atas:

a.Subbagian Keuangan dan Tata Usaha;
b.Seksi Teknik dan Operasi;
c.Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat;
d.Seksi Pelayanan dan Kerja Sama;
e.Satuan Pemeriksaan Intern; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional. BABIII SUSUNANORGANISASI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor UPBU Haluoleo menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan rencana dan program, rencana strategi bisnis, dan rencana bisnis dan anggaran;
b.pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar Bandar Udara, serta fasilitas penunjang;
c.pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar Bandar Udara, serta fasilitas penunjang;
d.pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara serta penyusunan jadwal penerbangan;
e.pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo, serta barang berbahaya dan senjata;
f.pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, pelaksanaan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan, dan pelayanan darurat Bandar Udara;
g.pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara;
h.pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan Bandar Udara; L pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasili tas terminal penumpang, kargo dan penunjang, serta pengelolaan dan pengendalian higiene dan sanitasi; J. pelaksanaan pemeriksaan in tern;
k.pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
1. 1.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

Kantor UPBU Haluoleo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, kegiatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan pada Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial dan dikecualikan pengelolaan keuangannya.

Pasal 7

(1)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pemeriksa yang menjalankan tugas pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kepala; dan
2. b.anggota.

Pasal 6

(1)Subbagian Keuangan dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pcnyelenggaraan Bandar Udara, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Seksi Teknik dan Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar Bandar Udara, fasilitas penunjang dan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara, penyusunan jadwal penerbangan, dan penyiapan penyusunan rencana induk Bandar Udara dan aerodrome manual.
(3)Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat Bandar Udara, penyusunan program keamanan Bandar Udara, program penanggulangan keadaan darurat, dan rencana kontijensi.
(4)Seksi Pelayanan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo, dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian higiene dan sanitasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal Bandar Udara, informasi penerbangan, pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara.
(2)Bagan susunan organisasi Kantor UPBU Haluoleo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Kantor UPBU Haluoleo harus menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPBU Haluoleo.
(2)Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kantor UPBU Haluoleo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 10

Kantor UPBU Haluoleo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 9

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor UPBU Haluoleo sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis be ban kerj a.
(4)Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…