Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2015
- Nomor
- 23
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial;
Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENINGKATANFUNGSI PENYELENGGARAPELABUHAN PADAPELABUHANYANGDIUSAHAKANSECARA KOMERSIAL TENTANG NOMOR PM 23 TAHUN 2015 PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA MENTERIPERHUBUNGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENINGKATAN FUNGSI PENYELENGGARA PELABUHAN PADA PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL. MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM Penyelenggara Pelabuhan wajib melaksanakan peningkatan fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan. Pasa12 BAB II PENINGKATANFUNGSI PENYELENGGARAPELABUHAN JenderalDirekturadalah15. Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
( 1) Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pe1abuhan menyusun dany atau melakukan tinjau ulang dan mengusulkan penetapan Rencana Induk Pe1abuhan, serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa14
BAB II
Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan, Penyelenggara Pelabuhan mengatur, mengendalikan, membina, dan mengawasi penyandaran kapal dan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dituangkan dalam sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
PasalS
Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan memberikan arahan, bimbingan, penyuluhan, pendidikan pelatihan dan sertifikasi serta perizinan di bidang Kepe1abuhanan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan Pelabuhan kepada masyarakat pengguna jasa Kepelabuhanan.
Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia me1alui pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif dan berkelanjutan di bidang manajemen pe1abuhan, manajemen angkutan laut dan pengetahuan kontraktual atau perjanjian, serta melalui pendidikan dan pelatihan teknis lainnya.
Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pe1abuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Pelabuhan lainnya yang melakukan kegiatan pengusahaan Pelabuhan berupa penyediaan danl atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka melaksanakan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan melakukan upaya-upaya peningkatan kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Pelabuhan dan Zatau Terminal berupa:
Pasa110 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pelabuhan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
BABV KETENTUANPENUTUP
BABIV SANKSIADMINISTRATIF Untuk penguatan fungsi Penyelenggaraan Pelabuhan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan meliputi:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)