KETENTUAN PENUTUP Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 1 Juli 2014 MENTERIPERHUBUNGAN ttd Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 4 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 919 DR. UMAR ~ IS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 24 TAHUN 2014 TENTANG PENATAUSAHAAN HIBAH LANGSUNG 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1--------------...,. Pemberian No. Register 1 1 --------- Persetujuan Pembukaan 1 Rek. Pemerintah Lainnya • - - - - - - - - - - - - - - _I .-------------- Pengesahan Revisi 1 1 nTPA 11 •• Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung, dilaksanakan melalui pengesahan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Pengesahan pendapatan dan belanja tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
1.Pengajuan permohonan nomor register;
2.Pengajuan persetujuan pembukaan rekening;
3.Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA; dan
4.Pengesahan pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung.
B. DOKUMEN SUMBER Dokumen sumber yang dibutuhkan terkait dengan hibah langsung bentuk uang, adalah:
1.Dokumen Induk:
a.Perjanjian hibah/dokumen yang dipersamakan beserta perubahan perjanjian.
b.Ringkasan perjanjian hibah dan rencana penarikanlrealisasi hibah.
B. DOKUMEN SUMBER Dokumen sumber yang dibutuhkan terkait dengan hibah langsung bentuk uang, adalah:
1.Dokumen Induk:
a.Perjanjian hibah/dokumen yang dipersamakan beserta perubahan perjanjian.
b.Ringkasan perjanjian hibah dan rencana penarikan/realisasi hibah.
c.Nomor register hibah.
2.Dokumen sumber transaksi dan dokumen pendukung:
a.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
b.SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung).
c.SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung).
d.SP3HL (Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung).
e.SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung).
f.SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung).
g.SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).
f.Rekening Koran.
Secara rinci tahapan pengesahan pendapatan dan belanja hibah langsung dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.Pengajuan Nomor Register Proses permohonan register merupakan proses pendaftaran hibah yang diajukan oleh KantorlSatker melalui Sekretaris Jenderal (secara berjenjang) kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya akan diberikan nomor register. Nomor register merupakan nomor unique yang diberikan oleh Ditjen Pengelolaan Utang dalam rangka membedakan satu hibah dengan hibah yang lainnya. Proses register hibah merupakan entry point untuk memasukkan hibah dalam mekanisme APBN, tanpa adanya nomor register akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah selanjutnya.
Permohonan register dilakukan tidak hanya untuk hibah yang berasal dari luar negeri tetapi juga dilakukan untuk hibah yang berasal dari dalam negeri. Satu perjanjian hibah/dokumen yang dipersamakan hanya memiliki satu nomor register. Dalam hal perjanjian tersebut terdapat lebih dari satu Kementerianl Lembaga yang menerima hibah, maka salah satu dari Kementerian/Lembaga ditunjuk sebagai Executing Agency yang akan mengajukan proses registrasi ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). Nomor registrasi yang telah diterbitkan oleh DJPU dapat digunakan oleh KantorlSatker untuk tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah 2 selanjutnya. Oleh karena itu koordinasi antara Kementerian/Lembaga sebagai Executing Agency (EA) dengan Kementerian/Lembaga lain sebagai Project Implementing Unit (PIU) mutlak diperlukan. Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nomor register adalah sebagai berikut :
a.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada Eselon I terkait, dilampiri :
1) perjanjian hibah (grant agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan; dan 2) ringkasan hibah (grant summary).
b.Permohonan Register Hibah beserta dokumen pendukung disampaikan oleh Eselon I kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan.
c.Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan menyampaikan permohonan registrasi hibah ke Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Negara.
d.Selanjutnya DJPU memberikan nomor register kepada Kementerian Negara/Lembaga.
e.Nomor register dari DJPU disampaikan secara berjenjang kepada KantorlSatker selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penerimaan nomor register di masing-masing jenjang/tingkatan.
Bagan Alur Kerja (Flowchart) Permohonan Nomor Register Hibah Langsung : KPA ESELON I SEKJEN (cq. BIRO OIT. EAS OJPU KET PERENCANAAN) [ Mulai 1 ~ Dokumen Pe~anjian WHibah Langsung ~ Mengajukan permohonan Menerima permohonan registrasi hibah disertai registrasi hibah beserta Max.3 HK dok. pendukung ke E-I dok. pendukung ~ (Hari Kerja) Mengajukan permohonan Max.3 HKregistrasi hibah disertai dok. pendukung ke SETJEN ~ Permohonan .r registrasi hibah dan dok.pe~ -,t Mengajukan permohonan registrasi ~ Menerima usulan I Max.3 HKhibah disertai dok. - pendukung ke DJPU Registrasi hibah 1 Menerima Dokumen hibah Memberi Nomor yang telah Diberi Nomor ~ Register. dan Mengirimkan ke Register 5ekjen Kemenhub -JI II Copy dan kirim Dokumen 7 hibah yang Telah Dilleri Max.3 HK Nomor Register \It Menerima dokumen Menerima dokumen yang ./ yangtelah diberi nomor ~~ Dokumen hibah yang Telah telah diberi nomor register I' register dan Diberi Nomor Register menyampaikan ke KPA Dokumen hibah yang Telah - Diberi Nomor Register "I Copy ( 1 5elesai Ii, COpy, ARSIP ~ ----- ARSIP - y Nomor register yang telah diperoleh dari DJPU merupakan dasar pengajuan IJIn pembukaan rekening dan pencantuman nomor register ke dalam Dokumen Anggaran (DIPA). Tidak diperkenankan pengajuan revisi DIPA tanpa nomor registrasi yang diberikan oleh DJPU. Dalam pengajuan nomor register ke DJPU yang harus diketahui adalah:
a.Pemberian nom or register tidak berdasarkan negara pemberi hibah tetapi berdasarkan jumlah perjanjian hibah, misalnya: hibah dari World Bank yang 4 diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebanyak 5 perjanjian hibah yang berbeda, maka pengajuan nomor registrasi kepada DJPU sebanyak 5 hibah dan akan diberikan 5 nomor register.
b.Pemberian nomor register tidak didasarkan atas bentuk hibah, misalnya dalam satu perjanjian hibah, pemberi hibah akan memberikan hibah berupa uang, barang dan jasa, maka pemberian nomor register hibah tidak didasarkan pada bentuk hibah tersebut.
c.Pemberian nomor register hibah tidak diberikan atas dasar lamanya waktu penarikan hibah, misalnya: dalam satu perjanjian hibah ditentukan akan diterima dalam waktu 5 tahun (multiyears), maka Kementerian/Lembaga tidak perlu untuk mengajukan register setiap tahunnya, cukup satu kali saja untuk satu perjanjian hibah.
Terkait dengan proses pengesahan atas penyerahan aset yang dilakukan KlL kepada pemerintah daerah, tidak perlu dilakukan proses permohonan nomor register. Setelah pengajuan nomor register disetujui, KantorlSatker penerima hibah mengajukan pembukaan rekening, dengan proses sebagai berikut:
a.KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada Eselon I terkait dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang dengan dilampiri:
1) Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan 2) Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir.
b.Surat permohonan tersebut diteruskan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima, untuk selanjutnya diajukan permohonan pembukaan rekening kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan Direktur Jenderal Perbendaharaan selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.
c.Apabila permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan pembukaan rekening maka DJPB akan mengirimkan surat penolakan kepada Sekretaris Jenderal yang ditembuskan kepada KPA Satker terkait.
d.Bila permohonan pembukaan rekening telah disetujui, maka akan dibuat surat persetujuan atas pembukaan rekening yang dikirimkan ke Sekretaris Jenderal dan ditembuskan untuk KPA Satker yang bersangkutan.
e.KPA membuka rekening setelah menerima surat dari DJPB dan kemudian membuat laporan pembukaan rekening yang dikirimkan ke DJPB, 5 ditembuskan ke Eselon I serta Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penerimaan laporan pembukaan rekening di masing-masing jenjang/tingkatan.
f.Daftar rekening yang dikelola KantorlSatker dilaporkan kepada Eselon I yang kemudian diteruskan ke Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan setiap Semester dan Tahunan.
g.Daftar Rekening kemudian diarsip dan dikompilasi Biro Keuangan dan Perlengkapan yang kemudian disampaikan kepada DJPB c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap Semester dan Tahunan.
Ketentuan lain terkait pengelolaan rekening hibah, sebagai berikut :
a.Hibah yang diterima oleh KantorlSatker harus ditampung dalam rekening hibah, terpisah dengan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan;
b.Rekening hibah merupakan Rekening Lainnya sehingga proses pengajuan pembukaan rekening mengikuti ketentuan yang berlaku;
c.Persetujuan atas Rekening Hibah dapat dilakukan sesudah rekening dibuka;
d.Pengelolaan rekening hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran KantorlSatker berkenaan yang dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
e.Rekening hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuannya sebagaimana alur diatas;
Rekening hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup dan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau yang dipersamakan. Bagan Alur Kerja (Flowchart) Pembukaan Rekening Hibah : Sekjen (cq. Kepala Biro Keu. & Perlengkapan) Tembusan Surat PersetuJuan Teruskan Permohonan dilampirl Sum Pemyataan Penaunaan Rekenlnl -----, I I I, I Surat PersetujuanI I, I,1 _ Lapor Daftar Rekenlnl (Berbentuk Surat) 5ekjen (cq. Kepala Blro Keu. & Perlen ka an Setiap Semester danTahunan Max.3HK (Hari Kerja)
3.Penyesuaian Pagu Hibah dalam DIPA Hibah yang diperoleh dari pemberi hibah berupa uang, wajib dilakukan penyesuaian pagu belanja dalam DIPA kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
Penyesuaian pagu yang dimaksud adalah sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan. Hibah langsung yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA dipreses melalui mekanisme revisi sesuai ketentuan yang berlaku. KantorlSatker dapat menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA. Alur pengajuan revisi DIPA sebagai berikut :
a.KPA mengajukan usulan revisi DIPA kepada Pejabat Eselon I terkait, selanjutnya Pejabat Eselon 1 terkait mengajukan usulan revisi DIPA kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal;
b.Usulan revisi harus disertai dengan penjelasan dan data dukungyang lengkap, terdiri dari :
1) Surat usulan Revisi Anggaran; 2) Matriks perubahan (semula-menjadi); 3) SPT JM yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I; 4) SPT JM Kuasa Pengguna Anggaran; 5) ADK RKA-KIL DIPA Revisi; 6) Pendukung data lainnya.
c.Usulan Revisi DIPA dibahas di Sekretariat Jenderal dalam hal ini Sire Keuangan dan Perlengkapan bersama dengan Sire Perencanaan, Ditjen/Sadan dan Unit Kerja terkait;
d.Sekretaris Jenderal setelah melakukan pembahasan/penilaian usulan revisi DIPA selanjutnya mengusulkan kepada Dirjen Anggaran;
e.Direktorat Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
f.DIPA Revisi yang telah selesai disetujui oleh DJA, DJA akan mengunggah ADK RKA-KIL DIPA Revisi untuk memperbaharui database;
g.Setelah di-upload, server akan memberikan notifikasi persetujuan revisi dan menerbitkan kode digital stamp baru;
h.DJA menerbitkan surat persetujuan revisi yang dilampiri notifikasi sistem;
i.Eselon I menerima persetujuan revisi dari DJA dan melaksanakan kegiatan sesuai persetujuan revisi;
j.Penyesuaian POK akibat perubahan/pergeseran OIPA agar diusulkan oleh KPA kepada Eselon I terkait.
Kantor/Satker Eselon I Sekjen Irjen Biro Keuangan& Biro Perencanaan DJA Keterangan Perlengkapan I Mulai 1 I ~ i\II I ~~ Terima Dokumen Relisi Usulan I DIPA Jr \I; I I 1 BuatSU.. I I Mengusulkan Revisi Pengantar I ~ I Max.5HK Terima (Hari Ke~a)DIPA 1/ I Usulan Terima Terima Terima I Max.5HK Teruskan \1/ Usulan Usulan Usulan Usulan II f /II 1 1/--/ Asli I su~usutan -------~-- _______ J I J I JeVlSlanpan Tembusan din dotumen Koordinasi Pembahasan I I 7 Pembahasan I Usulan RevisiI Pembahasan I r Pembahasan Usulan Revisi I ~ Usulan Revi!i Usulan Revi!i " \JI I Ij\ ~ Pembahasan I Terima I Usulan I .. ~ r Pencetakan l Mengusulkan Hasil DHP RKA-K/l II Peni~~ Usu~n I Pembahasan W Max.5HK RevisiDWA I r Uploadke l 5erver RKA-K/l <? 1 -1 I Notifikasi dari Sislem: Va • Persetu~an 11M I • Kode Digital Stamp yang baru Mengusulkan I .,[, RevisiDIPA ! Terima dan Copy I Dalam hal pagu DIPARevisi r beruball : • Cetak DIPA Induk J I • Pengesahan DIPA Induk DIPARevisi I W T DIPARevisi I Sural Persetu~an ~ I Revisi dilampiri t \l; nolifikasi Lr 1 Terima Usulan 1 Terima DIPA Revii I(Copy) --f Kirim Revi91 I 11 T IUsulan& Dakumen !CekKe~n~~ 7 I ~ Usul Penyesuaiil'l ~P W I ~ I L-- ! Mengusulkan ~ f Penyesuaian POK I~ Y I Celak dan Kirim l I POK Revisi I I 1I I ~ r 5ele~ 1
4.Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang dan Belanja Yang Bersumber dari Hibah Langsung Dana hibah yang diperoleh dari donor dibelanjakan sesuai dengan peruntukan yang tertuang dalam perjanjian hibah. Dalam hal revisi DIPA belum dilakukan, KantorlSatker dapat melakukan belanja yang akan akan disahkan dalam akun 52 (belanja barang) dan 53 (belanja modal).
Bagan Alur Kerja (Flowchart) Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang : v Pengajuan SP2HL dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Pengesahan Hibah Langsung yang bersumber dari Luar Negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima dan belanja yang bersumber dari hibah langsung yang bersumber dari luar negeri sebesar yang telah dibelanjakan pad a tahun anggaran berjalan, SP2HL diajukan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
b.Pengesahan Hibah Langsung yang bersumber dari Dalam Negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima dan belanja yang bersumber dari hibah langsung yang bersumber dari luar negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan, SP2HL diajukan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
c.Atas penerimaan hibah langsung bentuk uang dalam valuta asing, nilai SP2HL diisi dengan nilai ekuivalen rupiahnya. Dalam pengisian uraian keperluan pengesahan pada SP2HL agar dituliskan juga nilai pendapatan hibah dalam bentuk valuta asing.
Proses pengajuan pengesahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
a.KPA mengajukan SP2HL beserta dokumen pendukung kepada KPPN, yang terdiri dari:
1) Copy rekening atas Rekening Hibah; 2) SPTMHL; 3) SPTJM; 4) Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
b.Apabila pengajuan SP2HL tersebut tidak memenuhi persyaratan KPPN akan mengirimkan surat penolakan kepada PAlKPA bersangkutan.
c.KPPN membuat SPHL atas SP2HL yang telah disetujui, dan mengirimkan SPHL kepada DJPU dan PAlKPA terkait.
d.KPA melakukan input SPHL ke dalam aplikasi dan melaporkan dalam Laporan Keuangan.
5.Pelaporan Keuangan Pelaksanaan belanja yang sumber dananya berasal dari hibah, diwajibkan melaporkan belanja tersebut dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Apabila terdapat sisa saldo dana dalam rekening, maka wajib disajikan dalam neraca sebagai kas lainnya yang berasal dari hibah.
6.Batas Waktu Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Bentuk Uang
a.Pengajuan Register Hibah oleh KantorlSatker kepada Eselon I terkait selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Perjanjian Hibah diterima.
b.Pengajuan Register Hibah oleh Eselon I kepada Sekretaris Jenderal selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan register hibah KantorlSatker diterima.
c.Pengajuan Register Hibah oleh Sekretaris Jenderal kepada DJPU selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan register hibah Eselon I diterima.
d.Register hibah yang telah disetujui DJPU disampaikan Sekretaris Jenderal kepada Eselon I selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah register tersebut diterima.
e.Register hibah yang telah disetujui DJPU disampaikan Eselon I kepada KantorlSatker selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah register tersebut diterima.
f.Pengajuan pembukaan rekening hibah oleh KantorlSatker kepada Eselon I selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari ke~a usulan pengajuan rekening diterima.
g.Pengajuan pembukaan rekening hibah oleh Eselon I kepada Sekretaris Jenderal selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah usulan pengajuan rekening diterima.
h.Pengajuan pembukaan rekening hibah oleh Sekretaris Jenderal kepada Direktur Pengelolaan Kas DJPB selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah usulan pengajuan rekening diterima diterima.
i.Usulan pembukaan rekening yang telah disetujui disampaikan Sekretaris Jenderal kepada Eselon I selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah surat persetujuan diterima.
j.Usulan pembukaan rekening yang telah disetujui disampaikan Eselon I kepada KantorlSatker selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah surat persetujuan diterima.
k.Pengajuan revisi DIPA hibah oleh KantorlSatker kepada Eselon I selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja surat persetujuan diterima.
I. Pengajuan revisi DIPA hibah oleh Eselon I kepada Sekretaris Jenderal selambat-Iambatnya 5 (Iima)hari kerja setelah surat persetujuan diterima. m.Pengajuan revisi DIPA hibah oleh Sekretaris Jenderal kepada DJPB selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah surat persetujuan diterima.
n.Pengesahan pendapatan dilakukan KantorlSatker selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan setelah uang diterima dari donor.
o.Pengesahan belanja selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan setelah uang digunakan.
7.Pengembalian Sisa Uang Yang Bersumber Dari Hibah Apabila terdapat sisa dana yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang, maka perlakuan terhadap sisa tersebut adalah:
a.Sisa Dana Hibah Dikembalikan Kepada Donor.
b.Sisa Dana Hibah Disetor Ke Kas Negara.
c.Digunakan Pada Tahun Anggaran Berikutnya.
Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.Sisa Dana Dikembalikan Kepada Donor Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang, dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
Ketentuan umum pengembalian dana hibah kepada donor: 1) Dalam hal dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan: a) Pada saat pengajuan pengesahan (SP2HL), untuk pendapatan hibah disahkan sebesar nilai netto-nya (sejumlah realisasi hibah yang diterima dikurangi yang dikembalikan). Sedangkan belanja yang dibiayai dari hibah disahkan sebesar realisasi belanja tersebut. b) Sisa dana kemudian disetorkan langsung kepada Pemberi hibah. c) Transaksi pengembalian dana hibah kepada Pemberi Hibah cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. lIustrasi : Pada tahun 2012 Satker X menerima hibah sebesar Rp. 100.000.000,-. Dari dana tersebut direalisasikan sebesar Rp. 80.000.000,-, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 20.000.000,-. Hal-hal yang dilakukan Satker X adalah melakukan revisi DIPA Belanja sebesar Rp. 80.000.000,-. SP2HL yang diajukan adalah sebesar Rp. 80.000.000,- untuk belanjanya dan sebesar Rp. 80.000.000,- untuk pendapatannya. Kemudian sisa dana sebesar Rp. 20.000.000,- dikembalikan ke donor tanpa penerbitan SP4HL, dan pengembalian sisa dana ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2) Dalam hal dana hibah telah dilakukan pengesahan pendapatan: a) Satker mengajukan SP4HL kepada KPPN sebesar jumlah yang dikembalikan ke donor dengan dilampiri copy rekening atas hibah, copy Bukti Transfer kepada Pemberi Hibah dan SPTJM. b) Tanggal/tahun penerbitan SP4HL adalah disesuaikan dengan tahun pengembalian kedonor (sesuai bukti transfer). lIustrasi : Pada tahun 2012 Satker X menerima hibah sebesar Rp. 100.000.000,-. Dari dana tersebut direalisasikan sebesar Rp. 80.000.000,-, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 20.000.000,-. Satker telah melakukan pengesahan belanja (diterbitkan SP2HL) sebesar Rp. 80.000.000,- dan pengesahan pendapatan sebesar Rp. 100.000.000,-. Hal-hal yang dilakukan Satker X menerbitkan SP4HL sebesar Rp. 20.000.000,- yang diberi tanggal sesuai tanggal pengembalian kepada donor.
b.Sisa Dana Disetor Ke Kas Negara Ketentuan umum penyetoran sisa dana hibah ke kas negara:
1) Dalam hal dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan: a) Pada pengajuan SP2HL, pendapatan dicatat sebesar netto-nya (pendapatan hibah dicantumkan sama dengan jumlah belanja yang bersumber dari hibah yang telah direalisasikan). b) Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan SSBP dengan kode akun 431xxx (sama dengan kode pendapatan yang ada di SP2HL). c) Copy SSBP dikirim ke DJPU. lIustrasi : Pada tahun 2012 Satker X menerima hibah sebesar Rp. 100.000.000,-. Dari dana tersebut direalisasikan sebesar Rp. 80.000.000,-, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 20.000.000,-. Hal-hal yang dilakukan Satker X adalah melakukan revisi DIPA Belanja sebesar Rp. 80.000.000,-. SP2HL yang diajukan adalah sebesar Rp. 80.000.000,- untuk belanjanya dan sebesar Rp. 80.000.000,- untuk pendapatannya. Kemudian sisa dana sebsar Rp. 20.000.000,- disetorkan ke Bank Persepsi, dan pengembalian sisa dana ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 2) Dalam hal dana hibah telah dilakukan pengesahan pendapatan: a) Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan SSBP dengan kode akun 431xxx (sama dengan kode pendapatan yang ada di SP2HL). b) Copy SSBP dikirim ke DJPU. c) Kemudian untuk keperluan pembukuan maka Satker wajib membuat SP4HL dengan dilampiri copy SSBP. d) Dokumen SP4HL juga harus disampaikan ke DJPU. e) Tanggal dan tahun pada SP4HL dan SP3HL sama dengan tahun pada SSBP. Ilustrasi : Pada tahun 2012 Satker X menerima hibah sebesar Rp. 100.000.000,-. Dari dana tersebut direalisasikan sebesar Rp. 80.000.000,-, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 20.000.000,-. Satker telah melakukan pengesahan belanja (diterbitkan SP2HL) sebesar Rp. 80.000.000,- dan pengesahan pendapatan sebesar Rp. 100.000.000,- Hal-hal yang dilakukan Satker X menyetorkan Rp. 20.000.000,- ke Bank Persepsi dengan SSBP dan menerbitkan SP4HL sebesar Rp. 20.000.000,- yang diberi tanggal sesuai tanggal pengembalian kepada donor.
c.Sisa Hibah Dipergunakan di Tahun Berikutnya Apabila sisa dana hibah tidak dikembalikan ke donor atau tidak disetorkan ke Kas Negara (masih di rekening Kementerian/Lembaga), sisa dana hibah langsung dapat digunakan pada tahun berikutnya dengan mengajukan Revisi DIPA pada tahun berikutnya.
Mekanisme pengembalian sisa uang yang bersumber dari hibah sebagai berikut:
a.KPA mengajukan SP4HL kepada KPPN, dengan dilampiri:
1) Copy rekening atas Rekening Hibah; 2) Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan 3) SPTJM.
b.KPPN membuat dan mengirimkan SP3HL kepada DJPU dan KPA terkait SP4HL yang telah disetujui.
c.SP3HL diinput oleh KPA yang bersangkutan sebagai dasar pengurangan saldo kas dari hibah. Saldo kas dari hibah tidak boleh bernilai negatif.
Bagan Alur Kerja (Flowchart) Pengembalian Sisa Uang yang Bersumber dari Hibah Langsung Bentuk Uang : Dokumen Perjanjianl Pendapatan / Belanja Hibah Terirna Pengajuan SP4HL (KOP SURAT) KEMENTERIAN I LEMBAGA
1.Nama Hibah I Grant
2.Nilai Hibah I Grant
3.Mata Uang
4.Nomor Hibah I Grant
6.Tanggal Penandatanganan
7.Kementerian Lembaga Penerima I ExecutingAgency
8.Implementing Agency / Beneficiary dan Kode Satker (bisa lebih dari satu)
a.Nama
b.Alamat
c.Kode Satker
d.Nomor Telepon I Faximile
e.E-mail
9.Donor/Pemberi Hibah
a.Negara
b.Alamat
c.Nomor Telepon I Faximile
d.E-mail 10.. Pembiayaan o Lembaga Multilateral o Lembaga Swasta o Lainnya:
o Lembaga Bilateral o Perorangan
11.Jenis Pembiayaan (Grant Purpose)
12.Jenis Hibah
13.Penarikan Hibah
a.Tatacara Penearikan
b.Rencana Penarikan I Disbursement Plan No. Penarikan TglIBlnlThn
1.I
2.II
3.III
4.IV
5.V
6.dst Due DPL 0 Reksus
c.Diterushibahkan 83~======K=e=p=a=da======= ~=========N==ila=i========~ (KOP SURAT) KEMENTERIAN I LEMBAGA Lampiran Hal Yth. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: (1.a) Tentang (1.b.) , dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan nomor register hibah untuk proyekl kegiatan (2) 'yang berasal dari donor .............. (3) .
Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :
1.Dokumen Perjanjian Hibah (Grant Agreement) I dokumen lain yang dipersamakan;
2.Ringkasan Hibah (Grant Summary) Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.
.. (5) , (6) . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. .(7) . .. . .. . .. . ... ... .. . .. . .. . .. . .. ..(8) . NIP . PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH Nomor Uraian (1.a) Diisi dengan Nomor PMK terkait hibah yang berlaku pada saat pengajuan nomor register (1.b) Diisi tentang PMK terkait hibah yang berlaku pada saat pengajuan nomor register
(2)Diisi nama proyek I kegiatan hibah sesuai Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan
(3)Diisi nama Negara I Lembaga Pemberi Hibah
(4)Diisi nama dan alamat Instansi beserta nomor telepon I fax Pemohon nomor register hibah
(5)Diisi lokasi Pemohon nomor register hibah
(6)Diisi tanggal surat permohonan nomor register hibah
(7)Diisi jabatan penandatangan surat permohonan nomor register hibah, dapat diisi Sekretaris Jenderal Kementerian I Lembaga atau Kepala Satuan Kerja penerima hibah
(8)Diisi nama dan NIP Pejabat penandatangan surat permohonan nomor register hibah
(9)Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat permohonan nomor register hibah, termasuk kepada Unit pada Kementerian I Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Keuangan Kementerian I Lembaga.
v Nemer Klasifikasi Lampiran Perihal Kepada Yth. . 1) di ......................... 2)
1.Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nerner : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelelaan Rekening Milik Kernenterian Negara/Lernbaga/Kanter/Satuan Kerja, dengan ini karni rnenyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat karni tanggal 3) Nemer .4) hal perrnintaan persetujuan pernbukaan rekening, untuk rnenggunakan rekening yang dibuka atas nama jabatan, yaitu rekening 5) pada 6) hanya untuk keperluan 7).
2.Dernikian disarnpaikan untuk dapat dirnaklurni.
.............................. 8) NiP . Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Kepada Yth. .. 1) di ......................... 2)
1.Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nornor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kernenterian Negara/Lernbaga/KantorlSatuan Kerja, dengan ini karni mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening ....................................... 3) pada 4) untuk keperluan 5).
2.Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.
............ 6) NiP . PElUNJUK PENGISIAN SURAl PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING Nomor Uraian
(1)Diisi:
a.Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Kantor/Satuan Kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau
b.Kepala KPPN untuk Kantor/Satuan Kerja yang dibayar melalui KPPN
(2)Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN.
(3)Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran).
(4)Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/Kantor Pos Giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(5)Diisi:
a.Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau
b.Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau
c.Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar- benar diperlukan untuk Kantor/Satuan Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(6)Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 1/ Nemer Klasifikasi Lampiran Perihal : Permehenan Persetujuan atas Rekening yang sudah dibuka.
Kepada Yth 1) di ......................... 2)
1.Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nemer: 57/PMK.05/2007 tentang Pengelelaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/KanterlSatuan Kerja, dengan ini dilaperkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, kami telah melakukan pembukaan rekening 3) pada .4) dengan nemer rekening ............................ 5) untuk keperluan 6).
2.Sehubungan dengan hal tersebut dimehen agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya.
3.Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih .
..............................7) NI P . PElUNJUK PENGISIAN SURAl PERSETUJUAN PEMBUKAAN ATAS REKENING YANG SUDAH DIBUKA Nomor Uraian
(1)Diisi:
a.Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Kantor/Satuan Kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau
b.Kepala KPPN untuk Kantor/Satuan Kerja yang dibayar melalui KPPN
(2)Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN.
(3)Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran).
(4)Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/Kantor Pos Giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(5)Diisi : nomor rekening yang telah dibuka sebelumnya berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
(6)Diisi:
a.Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau
b.Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau
c.Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar- benar diperlukan untuk Kantor/Satuan Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(7)Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran r Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal Kepada Yth. . 1) di ......................... 2)
1.Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : IPMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/KantorlSatuan Kerja, dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan tanggal ......................... 3), Nomor .4), kami telah melakukan pembukaan rekening 5) pad a ............................. 6) dengan nomor rekening 7) untuk keperluan 8).
2.Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.
.............................. 9) NiP . PETUNJUK PENGISIAN SURA T LAPORAN PEMBUKAAN REKENING Nomor Uraian
(1)Diisi:
a.Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau
b.Kepala KPPN untuk Kantor/Satuan Kerja yang dibayar melalui KPPN
(2)Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN.
(3)Disi : tanggal surat persetujuan Menteri Keuangan.
(4)Diisi : nomor surat persetujuan Menteri Keuangan.
(5)Disi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran).
(6)Diisi : Bank Indonesia/nama bank umum/Kantor Pos Giro dimana akan dibuka rekening tersebut.
(7)Diisi : nom or rekening yang telah dibuka
(8)Diisi:
a.Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau
b.Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau
c.Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar- benar diperlukan untuk Kantor/Satuan Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(9)Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran f No. Kantor/Satuan Kementerian BA- Jenis Nomor Nama Rek. Atas Bank/Kantor Jumlah Kerja Negara/Lembaga Es.l Rekening Rekening Rekening Nama Pos Uang (giro/deposito)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGAI KANTORISATUAN KERJA Nomor Uraian
(1)Diisi : Nomor urut
(2)Diisi : Nama KantorlSatuan Kerja
(3)Disi : Nama Kementerian Negara/Lembaga
(4)Diisi : Kode Bagian Anggaran - Eselon I
(5)Disi : Jenis Rekening (giro atau deposito)
(6)Diisi: Nomor Rekening, Misalnya 502.000.000
(7)Diisi : Nama Rekening, Misalnya Bendahara Umum Negara
(8)Diisi: Nama Pemilik Rekening, Misalnya Menteri Keuangan
(9)Diisi : Nama Bank atau Kantor Pos, Dimana rekening berada, Misalnya Bank Indonesia
(10)Diisi : Jumlah saldo pad a rekening tersebut (dalam rupiah atau valuta asing) pada saat dilaporkan v SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR : .
1.Kode Satuan Kerja
2.Uraian Satuan Kerja
3.Kegiatan/Output
4.No. Grant/Register Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bertanggungjawab terhadap : *) 1 P· (1) d . t (2) b R (3) . enenmaan engan nomor regis er se esar p .
2.Belanja terkait hibah sebagaimana butir 1, sebesar Rp (4) atas beban DIPA Nomor (5) dengan akun (6)
3.Pengembalian sisa hibah bentuk uang kepada Donor sebesar Rp (7) Hingga ditandatangani SPT JM ini seluruh penerimaan hibah telah diajukan pengesahannya dan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan telah kami penuhi.
Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara atas belanja sebagaimana angka 2, kami bersedia untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Rekening Kas Negara. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Pengguna Anggaranl Kuasa Pengguna Anggaran, Nama (9) NIP (10) Keterangan: *) SPT JM untuk penerbitan SP2HL dan MPHL menggunakan uraian pada nomor (1) dan (2) saja. SPT JM untuk penerbitan SP4HL menggunakan uraian pad a nomor (3) saja. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL) NOMOR (1) TANGGAL (2) Menyatakan bahwa saya atas nama: Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Satker Nomor dan Tanggal DIPA Nomor dan Tanggal SP Pengesahan : (xxx) (3) : (xx) (4) : (xxxxxx) (5) : (6) : (7) bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa (8) yang diterima langsung dari : Pemberi Hibah Tanggal & Nomor Perjanjian Hibah Nomor Register Nilai Hibah/Komitmen Hibah : (9) : (10) : (11) : (12) tan a melalui KPPN den an rincian seba ai berikut : Realisasi Bulan Ini Bukti-bukti terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja (25) untuk kelengkapan adminstrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Pengguna Anggaranl Kuasa Pengguna Anggaran, Nama (27) NiP (28) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH DAN BELANJA LANGSUNG TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL) Diisi nomor SPTMHL Diisi tan al SPTMHL Diisi kode dan uraian Kementerian/Lemba a Diisi kode dan uraian Eselon I Diisi kode dan uraian Satuan Ker"a Untuk hibah bentuk uang, diisi nomor dan tanggal DIPA. Untuk hibah bentuk Baran IJasalSurat Berhar a ,diisi tidak ada DIPA Untuk hibah bentuk uang, diisi nomor dan tanggal SP Pengesahan, Untuk
(7)hibah bentuk Baran IJasa/Surat Berhar a ,diisi tidak ada SP Pen esahan Diisi bentuk hibah langsung yaitu: Hibah bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat 8 Berhar a 9 Diisi nama emberi hibah
(10)Diisi tanggal dan nomor Perjanjian Hibah/Grant Agreementldokumen yang di ersamakan/Nomor BAST Diisi nomor re ister Diisi nilai hibah atau nilai yang disepakati sesuai Perjanjian Hibah/Grant A reement Diisi akun enda atan hibah sesuai den an Ba an Akun Standar Dikoson kan Diisi realisasi Diisi realisasi Diisi realisasi Dikoson kan Diisi akun belan'a sesuai Ba an Akun Standar Untuk hibah bentuk uang diisi pagu anggaran belanja yang bersumber dari
(20)hibah Ian sun ,Untuk hibah bentuk baran I'asalsuratlberhar a dikoson Diisi realisasi belan'a terkait hibah Ian sun s.d. Bulan lalu Diisi realisasi belan'a terkait hibah Ian sun untuk bulan ini Diisi realisasi belan'a terkait hibah Ian sun s,d, Bulan ini Untuk hibah bentuk uang diisi sisa pagu belanja. Untuk hibah bentuk barangl Jasa/Surat Berhar a dikoson kan Diisi uraian 25 Satker Diisi kota tempat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan
(26)tanggal enerbitan SPTMHL Diisi Nama Pen una An aran/Kuasa Pen una An aran Diisi NIP Pen una An aran/Kuasa Pen una An aran SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG Tanggal (2) Nomor '" (3) Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara '" (4) Agar mengesahkan pendapatan dan I atau belanja terkait hibah sejumlah :
Saldo awal Rp (5) Pendapatan Hil Rp '" (6) Belanja terkait IRp '" (7) Saldo akhir Rp (8) Untuk Periode Triwulan : (9) DasarPengesahan: .......... (11) Tahun Anggaran: (10) Kewenangan Nama Satker xx xxxxxxxxxxxxx(12) Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon I, Program xx.xx.xxx.xx.xx (13) Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja xxxx.xx.xx.xx.xx (14) xx I xx (15) xxxxxxx (16) PENDAPATAN BA/Unit Eselon II Lokasi I Akun I Satker xXX.xX.xX.xxxxXX.xxxxxx (20)xxxxxx (17) (18) Jumlah Belanja (19) Kepada Yaitu a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM - l.OOJ.••·U23Q),O ••]-7 ...J ... (27) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL) Nomor Uraian
(1)Diisi uraian Kementerian NegaralLembaga
(2)Diisi tanggal diterbitkan SP2HL
(3)Diisi nomor SP2HL
(4)Diisi uraian KPPN yang melakukan pengesahan, diikuti kode KPPN
(5)Diisi saldo awal hibah langsung
(6)Diisi jumlah pendapatan hibah langsung yang telah diterima
(7)Diisi jumlah belanja terkait Hibah
(8)Diisi jumlah saldo awal dengan selisih antara pendapatan hibah dengan belanja terkait hibah
(9)Diisi periode triwulan
(10)Diisi Tahun Anggaran
(11)Diisi dasar diterbitkannya SP2HL misalnya : Nomor UU APBN, nomor dan tanggal DIPA, atau dokumen penerimaan dan pengeluaran lainnya
(12)Diisi kode satker (6 digit), kode kewenangan (2 digit), serta nama Satker penerima hibah
(13)Diisi kode Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Eselon I, Program
(14)Diisi jenis Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja
(15)Diisi sumber dana dan cara penarikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Kode (10) Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD) : untuk hibah langsung bentuk uang yang berasal dari dalam negeri dan kode cara penarikan (-).
2.Kode (11) Hibah Langsung Luar Negeri (HLL) : untuk hibah langsung bentuk uang yang berasal dari luar negeri dan kode cara penarikan (-).
(16)Diisi nomor register
(17)Diisi akun belanja sesuai akun-akun belanja yang telah ada pada revisi DIPA
(18)Diisi jumlah rupiah masing-masing akun belanja
(19)Diisi total rupiah jumlah belanja terkait hibah
(20)
1.Diisi kode Bagian Anggaran dan Eselon I : 999.02; kode lokasi 01.51; kode akun pendapatan: Kode Akun yang Khusus digunakan dalam SP2HL ; dan kode Satker : 960186
2.Kode Akun yang khusus digunakan dalam Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), sebagai berikut KodeAkun Uraian 431131 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan 431132 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - LembagalBadan Usaha 431133 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah 431139 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya 431231 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan 431232 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang Bilateral 431233 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang Multilateral 431239 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya Nomor Uraian
(21)Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pendapatan hibah
(22)Diisi total rupiah jumlah pendapatan hibah
(23)Diisi uraian keperluan pengesahan
(24)Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SP2HL (sama seperti poin 2)
(25)Diisi tanda tangan Pejabat Penandatangn SPM
(26)Diisi nama dan NIP/NRP Pejabata Penandatangan SPM
(27)Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi SPM FORMAT SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SPHL) SURAT PENGESAHAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NomorSP2HL Tanggal Satker ... ... ... ... ... .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. .. KPPN (4) ....................................................... Tanggal (5) ....................................................... Nomor ./ ./ (6) Tahun Anggara : (7) Saldoawal Rp.
Pendapatan Hibah Rp. Belanja Terkait Hibah Rp. SaldoAkhir Rp. (8) ........................... , (10) Kepala Seksi Bank I Giro Pos I Bendum ...... '" (11) NIP (12) ............................... " '" (13) NIP (14) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SPHL) Nomor Uraian
(1)Diisi nomor SP2HL
(2)Diisi tanggal SP2HL
(3)Diisi uraian satker sesuai yang ada pada SP2HL
(4)Diisi kode dan uraian KPPN
(5)Diisi tanggal diterbitkan SPHL
(6)Diisi Nomor dengan susunan nomor penerbitan SPHUkode KPPN/kode bank
(7)Diisi Tahun Anggaran
(8)SaldoAwal diisi sesuai SP2HL Pendapatan Hibah diisi sesuai SP2HL Belanja Terkait Hibah diisi sesuai SP2HL SaldoAkhir diisi sesuai SP2HL
(9)Diisi uraian SPHL sesuai dengan yang tercantum pada SP2HL
(10)Diisi kota tempat KPPN dan tanggal penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung
(11)Diisi Nama Kepala Seksi Pencairan Dana
(12)Diisi NIP Kepala Seksi Pencairan Dana
(13)Diisi Nama Kepala Seksi Bank/Giro Pos/Bendum
(14)Diisi NIP Kepala Seksi Bank/Giro Pos/Bendum KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA .... (1) SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG Tanggal ........... (2) Nomor .................................. (3) Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ............. (4) Agar mengesahkan pengembalian pendapatan hibah sejumlah :
1.Sisa Hibah Rp.................................... (5)
2.Pengembalian Pendapatan Hibah Rp.................................... (6)
3.Saldo akhir Rp .................................... (8) Tahun .............. (8) DasarPengesahan: Satker Kewenangan Nama Satker .......... (9) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx(10) Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon I, Program xx.xx.xxx.xx.xx (11) Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja xxxx. xx. xX.xx. xx (12) Sumber Dana I Cara Penarikan : xx I xx (13) Nomor Register xxxxxxx (14) PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BA I Unit Eselon II Lokasi I Akun I Jumlah Uang Satker
(15)xxx.xx.xx.xx.xxxxxx.xxxxxx .................................... (16) Jumlah Pengembalian .................................... (17) Kepada Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya Yaitu ................................................................................... (18) ... '" ............... '" ... , ............................... (19) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM ..... (20) - ....................................................................
NIP I NRP ................................................ (21) loOOl.••U!30lo0 •.•3-7 ..... ' ... (22) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL) Nomor Uraian
(1)Diisi uraian Kementerian Negara/Lembaga
(2)Diisi tanggal diterbitkan SP4HL
(3)Diisi nomor SP4HL
(4)Diisi uraian KPPN yang melakukan pengesahan, diikuti kode KPPN
(5)Diisi sisa uang dari hibah yang akan dikembalikan ke donor
(6)Diisi jumlah pengambalian pendapatan hibah
(7)Diisi selisih antara sisa hibah dengan pengembalian hibah
(8)Diisi Tahun Anggaran
(9)Diisi dasar diterbitkannya SP4HL misalnya : Nomor UU APBN, nomor dan tanggal DIPA, atau dokumen penerimaan dan pengeluaran lainnya
(10)Diisi kode satker (6 digit), kode kewenangan (2 digit), serta nama Satker penerima hibah
(11)Diisi kode Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Eselon I, Program
(12)Diisi jenis Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja
(13)Diisi sumber dana dan cara penarikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Kode (10) Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD) : untuk hibah langsung bentuk uang yang berasal dari dalam negeri dan kode cara penarikan (-).
2.Kode (11) Hibah Langsung Luar Negeri (HLL) : untuk hibah langsung bentuk uang yang berasal dari luar negeri dan kode cara penarikan (-).
(14)Diisi nomor register
(15)Diisi kode Bagian Anggaran dan Eselon I , kode lokasi, Akun, dan kode satker, dengan ketentuan :
1.Untuk pengembalian tahun anggaran berjalan diisi: 999.02.01.51.431xxx.960186 Kode Akun menggunakan kode akun yang sama dengan kode akun yang digunakan pada saat menerima hibah langsung
2.Untuk pengembalian tahun anggaran lalu : kode BA, Eselon I, kode lokasi, dan kode Satker merujuk pada Satker penerbit SP4HL dengan akun 311911
(16)Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pendapatan hibah
(17)Diisi total rupiah jumlah pendapatan hibah
(18)Diisi uraian keperluan pengesahan, yaitu : Pengembalian Hibah Langsung bentuk uang kepada Pemberi Hibah sesuai bukti setor tanggal ........... Nomor ............
(19)Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SP4HL (sama seperti poin 2)
(20)Diisi tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM MENTERIPERHUBUNGAN ttd E.E. MANGINDAAN DR. UMAR Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196302201989031 001 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 24TAHUN 2014 TENTANG PENATAUSAHAAN HIBAH LANGSUNG 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASAISURAT BERHARGA ,--------------- 1 Pemberian No . Rellister :
1 --------- 1-------------1 1 Persetujuan .. • 1_ ::n~e~a!:~n_~:a~j~ _I Pengesahan pendapatan dan pencatatan belanja/pengeluaran dalam pengelolaan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1.Penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumen pendukung lainnya;
2.Pengajuan permohonan nomor register;
3.Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga ke OJPU;
4.Pencatatan hibah bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN.
Apabila telah terdapat Perjanjian Hibah, maka pengajuan nomor register dapat dilakukan mendahului penandatanganan BAST. B. DOKUMEN SUMBER Ookumen sumber yang dibutuhkan terkait dengan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga, adalah:
1.BAST (Berita Acara Serah Terima);
2.SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga);
3.MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga);
4.Persetujuan MPHL-BJS (Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga);
5.SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung);
6.SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).
1.Penandatanganan BAST
a.Pimpinan KlUSatker penerima hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.
b.BAST paling kurang memuat:
1) Tanggal serah terima; 2) Pihak pemberi dan penerima hibah; 3) Tujuan penyerahan; 4) Nilai nominal; 5) Bentuk hibah; dan 6) Rincian harga per barang. Pengajuan registrasi penerimaan hibah langsung barang/jasalsurat berharga dilakukan jika belum ada registrasinya. Dalam hal sudah ada registrasinya, tahapan register tidak perlu dilakukan. Adapun proses pengajuan nomor register hibah langsung bentuk uang maupun barang/jasa/surat berharga tidak berbeda, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.KantorlSatker penerima hibah mengajukan surat permohonan registrasi hibah disertai dokumen pendukung kepada Unit Eselon I terkait selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen perjanjian hibah diterima;
b.Eselon I terkait meneruskan berkas permohonan registrasi hibah kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan registrasi dari KantorlSatker diterima, untuk selanjutnya diteruskan kepada DJPU c.q. Direktur Evaluasi dan Setelmen selambat-Iambatnya 3 (Tiga) hari kerja setelah permohonan registrasi dari UAPPAlB-EI diterima;
c.Surat permohonan nomor register dibuat sesuai dengan format sebagaimana ketentuan yang berlaku;
d.Permohonan nomor register dilampiri dengan:
1) Perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; 2) Ringkasan hibah.
e.Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada poin d. maka permohonan nomor register hibah dapat dilampiri dengan:
1) Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH), yang memuat: a) Tanggal serah terima; b) Pihak pemberi daan penerima; c) Tujuan penyerahan; d) Nilai nominal; e) Bentuk hibah; f) Rincian harga per barang.
f.Apabila permohonan registrasi hibah disetujui, maka DJPU akan memberikan nom or register kepada Kementerian Negara/Lembaga, dan disampaikan secara berjenjang kepada KantorlSatker selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penerimaan nom or register di masing-masing jenjang/tingkatan.
Bagan Alur Kerja (Flowchart) Permohonan Nomor Register Hibah Langsung: KANTOR/SATKER ESELON I SEKJEN (up. BIRO OIT. EAS OJPU KET PERENCANAAN) [ Mulai ] ~ D'''~'''''.f~] Hibah langsung - -t Mengajukan permohonan I••••• Menerima permohonan reglstrasi hibah disertai registrasi hibah beserta Max.3HK dok. pendukung ke E-I dok. pendukung r (Hari Kerja) Mengajukan permohonan Max.3HKregistrasi hibah disertai dok. pendukung ke SETJEN '" Permohonan " registrasi hibah dan dOk.P~ \11 Mengajukan permohonan registrasi H Menerima usulan Max.3HKhibah disertai dok. I- pendukung ke DJPU Registrasi hibah 1 Menerima Dokumen hibah Memberi Nomor yang telah Diberi Nomor ~ Register, dan Mengirimkan ke Register 5ekjen Kemenhub ~ 1/ CDpy clankirim Dokumen / Max.3HKhibah ya,. Telah Diberi Hornor Register '-It Menerima dokumen Menerima dokumen yang 1/ yang telah diberi nomor ~ Dokumen hibah yang Telah telah diberi nomor register I'" register dan Diberi Nomor Register menyampaikan ke KPA Dokumen hibah yang Telah to- Diberi Nomor Register \It \ Copy I-" r 5elesai \1, Copy ARSIP ~ I ARSiP IJ I' - I I I
a.KPA mengajukan SP3HL-BJS dalam rangkap 3 (tiga) kepada DJPU C.q.
Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, selambat-Iambatnya 1 (Satu) bulan setelah dokumen registrasi diterima, dengan dilampiri: 1) BAST; dan 2) SPTMHL: a) Cantumkan di dalam SPTMHL nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalam satuan mata uang Rupiah (konversi dari mata uang asing dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal BAST) yang diperoleh dari BAST/dokumen pendukung hibah lainnya ; b) Apabila dalam BAST atau dokumen pendukung hibah lainnya tidak terdapat nilai barang/jasa/surat berharga, Kepala Kantor penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima; c) Apabila Kepala Kantor penerima hibah tidak dapat melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima, Kepala Kantor dapat meminta KPKNL setempat untuk melakukan penilaian atas kewajaran nilai barang/jasa/surat berharga tersebut.
b.SP3HL-BJS yang disahkan oleh DJPU terdiri dari 3 (tiga) rangkapan:
1) lembar ke-1, untuk arsip Kementerian/Lembaga; 2) lembar ke-2, untuk dilampirkan pada pengajuan MPHL-BJS oleh masing- masing Kementerian/Lembaga atau KantorlSatker penerima hibah; 3) lembar ke-3, untuk arsip DJPU. Bagan Alur Kerja (Flowchart) Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga : PA/KPA DJPU Terlma Pengajuan SP3Hl-BJS
a.KantorlSatker penerima hibah mengajukan MPHL-BJS atas seluruh belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah dan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga baik dari luar negeri, maupun dari dalam negeri sebesar nilai barang/jasa/surat berharga seperti yang tercantum dalam SP3HL- BJS pada tahun anggaran berjalan, selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Persetujuan SP3HL-BJS diterima.
b.Batas waktu penyampaian memo pencatatan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
c.Atas belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah, KantorlSatker penerima hibah membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri:
1) SPTMHL; 2) SP3HL-BJS lembar kedua; dan 3) SPTJM.
d.Atas dasar MPHL-BJS, KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS dalam rangkap 3 (tiga):
1) lembar ke-1, untuk Kementerian terkait yang akan disampaikan berjenjang hingga ke KantorlSatker penerima hibah; 2) lembar ke-2, untuk DJPU c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri copy MPHL-BJS; dan 3) lembar ke-3, untuk arsip KPPN.
e.Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS, KPPN membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah dan Pendapatan Hibah.
f.Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS yang diterima dari KPPN, KantorlSatker penerima hibah membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
1.Apabila KantorlSatker selaku penerima hibah tidak dapat menghasilkan estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima, atas Pendapatan Hibah Langsung tidak diajukan permohonan nomor register dan tidak dilakukan pengesahan baik ke DJPU maupun ke KPPN.
2.Atas Pendapatan Hibah Langsung tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Bagan Alur Kerja (Flowchart) Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga : Dokumen Pengesahan, Pendapatan I Belanja Hlbah Terlma Pengajuan MPHL-BJS 1 Persetujuan MPHL-BJS 1 Persetujuan MPHL-BJS 2 Persetujuan MPHL-BJS Pelaksana hibah bentuk Barang/JasalSurat Berharga diwajibkan melaporkan hibah tersebut dalam Laporan Realisasi Anggaran pada aplikasi Sistem Akuntansi Instansi melalui Belanja Transaksi Non Kas oleh KantorlSatker penerima hibah. Apabila akun belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah diwajibkan mencatat barang persediaan dari hibah tersebut disajikan dalam neraca sebagai akun persediaan dan Belanja Jasa untuk pencatatan jasa dari hibah hanya disajikan pada LRA Belanja Transaksi Non Kas. Untuk akun belanja modal (53) untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah maka wajib disajikan dalam neraca sebagai akun aset tetap/aset lainnya yang berasal dari hibah. Adapun tatacara penyusunan laporan keuangan KantorlSatker mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Instansi. SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASAISURAT BERHARGA TANGGAL NOMOR . Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang - Kementerian Keuangan RI Cq. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa Barang/Jasa/Surat Berharga dengan rincian sebagai berikut : Penerima Hibah Bagian Anggaran/Eselon I : (2) Kode dan Nama Satker : (3) Pemberi Hibah Negara Donor : (4) Nama Donor : (5) Nama Proyek : (6) Nomor & Tgi Perjanjian Hibah : (7) Nilai Hibah : (8) Rincian Pendapatan Hibah Nomor register : (9) Nilai realisasi Hibah : (10) equivalen Rp (11) Bentuk Hibah : D Barang D Jasa Akun : (13) D Surat Berharga (12) Telah disahkan/dibukukan Tanggal (17) (14), (15) PAlKPA NAMA (18) NIP (19) KETERANGAN Diisikan Ko Surat Kementerian/Lemba a an men a"ukan Diisikan Kode dan Uraian Ba ian An aran dan Eselon I Diisikan Kode dan Uraian Satker Penerima Hibah Diisi Negara Pemberi Hibah Dalam hal Pemberi Hibah merupakan : * lembaga internasional dari luar negeri diisi lembaga internasional, * lemba a nasional dari dalam ne eri diisi lemba a nasional Diisikan Nama Pemberi Hibah Nama ro eklke iatan an dibia ai hibah Nomor dan tan al Per"an"ian Hibah Grant A reement Diisikan Nilai Komitmen/nilai ro ek an di er"an"ikan sesuai Diisikan nomor re ister dari DJPU Diisikan nilai realisasi hibah dalam valas (bila ada) sesuai Berita Acara Serah Terima Diisikan nilai realisasi hibah dalam ru iah sesuai Berita Acara Serah Terima Diberi tanda silan ada salah satu kotak sesuai bentuk hibah an diterima Diisikan kode akun pendapatan hibah yang diterima (dapat dilihat pad a Modul I Ba an Akun Standar
(14)Diisikan kota penerbit Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Baran IJasa/Surat Berhar a
(15)Diisikan tanggal penerbitan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Baran IJasa/Surat Berhar a Diisikan Nama dan NIP/NRP PAlKPA Diisi oleh DJPU Diisi oleh DJPU Diisi oleh DJPU PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASAISURAT BERHARGA FORMAT PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASAISURAT BERHARGA (PERSETUJUAN MPHL-BJS) * KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUKBARANG~ASNSURATBERHARGA Nemer MPHL-BJS Tanggal Satker ................................. (1) KPPN ................................. (2) Tanggal ................................. (3) Nemer Tahun Anggaran ................................... (4) ................................... (5) ................. ./ (6) ................................... (7) Telah disetujui pencatatan pendapatan Hibah dan belanja pencatatan Hibah sejumlah :
Pend~patan RP'I I BelanJa Rp. ........................................ (1 0) NiP (11) ........................................ (12) NiP (13) PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANGI JASAISURAT BERHARGA (PERSETUJUAN MPHL-BJS) NOMOR URAIAN PENGISIAN
(1)Diisi nom or MPHL-BJS
(2)Diisi tanggal MPHL-BJS
(3)Diisi kode dan uraian satker sesuai yang ada pada MPHL-BJS
(4)Diisi kode dan uraian KPPN
(5)Diisi tanggal diterbitkan Persetujuan MPHL-BJS
(6)Diisi nomor dengan susunan : nomor penerbitan MPHL-BJS/kode KPPN, tanpa kode bank
(7)Diisi Tahun Anggaran
(8)Diisi uraian Persetujuan MPHL-BJS sesuai dengan yang tercantum pad a MPHL-BJS
(9)Diisi kota tempat KPPN dan tanggal penerbitan MPHL-BJS
(10)Diisi Nama Kepala Seksi Pencairan Dana (11 ) Diisi NIP Kepala Seksi Pencairan Dana
(12)Diisi Nama Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
(13)Diisi NIP Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2014 MENTERIPERHUBUNGAN ttd E.E. MANGINDAAN Salinan sesuai denga KEPALA BIR DR. UMAR ARIS. SH. MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196302201989031 001 LAMPJRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 24 TAHUN 2014 TENTANG PENATAUSAHAAN HIBAH LANGSUNG 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Rekonsiliasi adalah pencocokan data antara satu sistem dengan sistem yang" lainnya dengan menggunakan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi hibah merupakan salah satu prosedur internal control untuk memastikan bahwa pendapatan hibah dan belanja hibah telah dicatat dengan besaran yang sama antara Bendahara Umum Negara dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Hibah Kementerian Perhubungan. Disamping itu, rekonsiliasi juga dilaksanakan antara:
1.DJPU selaku Unit akuntansi yang melaporkan pendapatan hibah dengan Kementerian Perhubungan C.q. Sekretaris Jenderal atas pendapatan hibah secara langsung berupa uang, barang dan jasa.
2.Pemberi Hibah dengan Kementerian Perhubungan C.q. Sekretaris Jenderal atas penerimaan hibah secara langsung.
3.Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan Eselon I Penerima Hibah atas Pendapatan dan Belanja bersumber dari Hibah Langsung.
B. DOKUMEN SUMBER REKONSILIASI
1.Ookumen Induk:
a) Perjanjian Hibah/dokumen yang dipersamakan beserta perubahan perjanjian; b) Ringkasan perjanjian hibah dan rencana penarikan/realisasi hibah; c) Nomor register hibah.
2.Dokumen sumber transaksi dan dokumen pendukung:
a) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); b) SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung); c) SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung); d) SP3HL (Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung); e) SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung); f) SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung); g) SPT JM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak); h) Rekening Koran; i) BAST (Berita Acara Serah Terima); j) SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga); k) MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa); I) Persetujuan MPHL-BJS (Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga). a) Perekaman dokumen sumber transaksi dan dokumen sumber pendukung; b) Proses perekaman tersebut menghasilkan register transaksi untuk diverifikasi dengan dokumen sumbernya, sehingga seluruh transaksi dipastikan sudah diproses sesuai dengan dokumen sumber yang ada. Disamping itu, petugas akuntansi/verifikasi keuangan melakukan penerimaan ADK dalam bentuk jurnal transaksi BMN. Selanjutnya dilakukan proses posting untuk menghasilkan buku besar. c) Laporan keuangan beserta Arsip Data Komputer (ADK) dikirim ke KPPN Khusus Jakarta VI untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data yang ada di KPPN. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Serita Acara Rekonsiliasi (BAR). BAR tersebut akan menjadi salah satu dokumen· dalam rekonsiliasi antara UAPA dengan o DJPU; d) Setiap bulan Kantor/Satker penerima hibah (UAKPA) melakukan pengiriman ADK, LRA, dan neraca ke tingkat UAPPA-E1 penerima hibah.
2.Tingkat KantorlSatuan Kerja Penerima Hibah (UAKPA) dengan Tingkat Eselon I Penerima Hibah (UAPPA-EI)
a) Pelaporan keuangan tingkat eselon I penerima hibah (UAPPA-E1) adalah Pelaporan keuangan bersumber dari hibah hasil penggabungan laporan keuangan tingkat Kantor/Satuan kerja penerima hibah (UAKPA) di bawah eselon I. b) Setiap triwulan UAPPA-E1 melakukan pengiriman ADK, LRA, dan Neraca ke tingkat UAPA untuk dilakukan penggabungan. c) UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi dengan KantorlSatker Penerima hibah langsung dibawah kendalinya. Serita Acara Rekonsiliasi hibah langsung tingkat Kantor/satuan kerja (UAKPA) dengan KPPN Khusus Jakarta VI Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu bahan rekonsiliasi pada tingkat UAPPA-E1. d) UAPPA-E1 melakukan penelusuran jika terdapat perbedaan data hasil proses rekonsiliasi. Apabila terdapat kesalahan, UAPPA-E1 menyampaikan kepada UAKPA untuk melakukan perbaikan dan mengirim ulang data perbaikan secara berjenjang. Selanjutnya UAPPA-E1 melakukan penggabungan ~Iang dan Pada hari ini , tanggal bulan tahun . setelah diselenggarakan rekonsiliasi data hibah antara Kode satker ............ yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dengan Eselon I yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-E1). Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-E1) menyampaikan Laporan Penarikan Hibah/biaya yang dibiayai dari hibah sebagai bahan rekonsiliasi berupa Laporan Realisasi hibah/rekening Koran periode bulan . sampai dengan bulan tahun . Selanjutnya Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) menyediakan data transaksi hibah berdasarkan SPHL, SP3HLSJS yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Sendahara Umum Negara. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Serita Acara Rekonsiliasi dengan Lampiran Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Serita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini. A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Nama Golongan NiP . Nama Golongan NiP . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2014 MENTERIPERHUBUNGAN Salinan sesuai denga KEPALA BIR DR. UMAR RIS. SH. MM. MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220198903 1 001