DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2024

Nomor: 24
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian serta lokasi Kantor UPBU Rendani.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kinerja pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersil, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani;
b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42A Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani; MENTER! PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTER! PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 24 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASIDAN TATAKERJA KANTORUNIT PENYELENGGARABANDARUDARA RENDANI MENTERIPERHUBUNGAN Pasal 2

(1)Kantor UPBU Rendani merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Um um.
(2)Kantor UPBU Rendani sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur J enderal.
(3)Kantor UPBU Rendani sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dipimpin oleh Kepala.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang transportasi.
3.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara
4.Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang selanjutnya disebut Kantor UPBU adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan pada Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARABANDARUDARARENDANI. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815); Menetapkan Pasal 5

(1)Susunan organisasi Kantor UPBU Rendani terdiri atas:
1. a.Subbagian Keuangan dan Tata Usaha;
2. b.Seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat;
3. c.Seksi Pelayanan dan Kerja Sama;
4. d.Satuan Pemeriksaan Intern; dan
5. e.Kelompok jabatan fungsional. BABIII SUSUNANORGANISASI

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor UPBU Rendani menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan rencana dan program, rencana strategi bisnis, dan rencana bisnis dan anggaran;
b.pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar Bandar Udara, serta fasili tas pen un j ang;
c.pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar Bandar Udara, serta fasilitas penunjang;
d.pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara serta penyusunan jadwal penerbangan;
e.pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo, serta barang berbahaya dan senjata;
f.pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan, dan keterti ban di lingkungan kerj a, pelaksanaan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan, dan pelayanan darurat Bandar Udara;
g.pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara;
h.pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan Bandar Udara; L pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang, serta pengelolaan dan pengendalian higiene dan sanitasi; J. pelaksanaan pemeriksaan in tern;
k.pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
1. 1.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

Kantor UPBU Rendani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial dan dikecualikan pengelolaan keuangannya.

Pasal 7

(1)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pemeriksa yang menjalankan tugas pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kepala; dan
2. b.anggota.

Pasal 6

(1)Subbagian Keuangan dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan Bandar Udara, serta evaluasi dan pelaporan.
(2)Seksi Teknik, Operasi, Kemanan dan Pelayanan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar Bandar Udara, fasilitas penunjang, pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara, penyusunan jadwal penerbangan, dan penyiapan penyusunan rencana induk Bandar Udara (RIBU) dan aerodrome manual, pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat Bandar Udara, penyusunan program keamanan Bandar Udara, program penanggulangan keadaan darurat, dan rencana kontijensi.
(3)Seksi Pelayanan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasili tas terminal pen um pang, kargo dan pen un j ang serta pengelolaan dan pengendalian higiene dan sanitasi, pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal Bandar Udara, informasi penerbangan, pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar Udara.
(2)Bagan susunan organisasi Kantor UPBU Rendani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1)Kepala Kantor UPBU Rendani menyampaikan laporan kepada Direktur J enderal.

Pasal 11

(1)Kantor UPBU Rendani harus menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPBU Rendani.
(2)Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kantor UPBU Rendani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 10

Kantor UPBU Rendani dalam melaksanakan tugas dan fungsinya se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 9

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor UPBU Rendani sesuai dengan bidang keahlian dan keteram pilan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(4)Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

Pasal 8

Di lingkungan Kantor UPBU Rendani dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3)Kepala Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Satuan Pemeriksaan Intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(4)Kepala dan anggota Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…