MEMUTUSKAN:
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
,~-... Salin an sesuai dengan aslinya T BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 562 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2021 BUDI KARYASUMADI ttd MENTERI PERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2021 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganInIMenteriperaturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan internasional atas objek pesawat udara.
b.Ketentuan Peraturan Menteri ini berlaku juga terhadap pesawat udara tanpa awak dengan bobot di atas 25 kg atau pesawat udara tanpa awak yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara
a.Peraturan ini menjelaskan ketentuan pendaftaran pesawat udara sesuai Bab VII Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara dan Bab IX Kepentingan Internasional atas Objek Pesawat Udara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Sub Bagian A memuat pengaturan mengenai ketentuan umum yang mencakup pengertian atas istilah yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini. Sub Bagian B mengatur ketentuan tentang persetujuan pengadaan pesawat udara. Sub Bagian C mengatur ketentuan tentang sertifikat pendaftaran pesawat udara. Sub Bagian D mengatur ketentuan tentang sertifikat pendaftaran pesawat udara bagi pabrik dan dealer pesawat udara.
47.1 Ruang Lingkup mengatur ketentuan tentang kepentinganSub Bagian E LAMPIRAN PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN NOMORPM 26 TAHUN2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN KESELAMATANPENERBANGANSIPIL BAGIAN47 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 47) TENTANG PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (AIRCRAFT REGISTRATION) . T! didaftarkannya Pesawat Udara yang dikeluarkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
f.IDERA (Irrevocable De-registration and Export Request Authorization) adalah kuasa untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor yang tidak dapat ditarik kembali.
g.Debitur adalah pihak yang diberikan:
1.penjaminan (granted) oleh debitur (chargor) berdasarkan kesepaka tan penjaminan (security agreement);
2.penguasaan oleh seseorang (vested in a person) yang bertindak sebagai penjual (conditional seller) berdasarkan kesepakatan reservasi (title reservation agreement);
3.penguasaan oleh seseorang yang bertindak sebagai penyewa (lessor) berdasarkan kesepakatan leasing (leasing agreement) .
buktiadalahUdaraPesawate. 47.3 Definisi Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
a.Operator Pesawat Udara adalah pemegang sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate), pemegang sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating certificate), atau pemegang sertifikat operator pesawat udara tanpa awak (remotely piloted aircraft operator certificated).
b.Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karen a gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
c.Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.
d.Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft System/RPAS) adalah pesawat udara yang dikendalikan dari jarak jauh dimana stasiun kendali jarak jauh, jaringan kendali dan komando yang dibutuhkan, dan komponen lainnya sesuai dengan desain tipe.
Sertifikat Pendaftaran 47.35 Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara
a.Persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara ditentukan oleh 47.31 Pencatatan Pendaftaran Pesawat Udara Sipil Direktur Jenderal melakukan pencatatan pendaftaran pesawat udara sipil berisi informasi tentang Pesawat Udara yang terdaftar di Indonesia, antara lain:
a.nomor pendaftaran;
b.tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan;
c.model pesawat udara menurut pembuat;
d.nomor seri pesawat udara;
e.tahun pembuatan pesawat udara;
f.nama dan alamat pemilik pesawat udara;
g.nama dan alamat operator pesawat udara;
h.nama dan alamat pemberi sewa (jika ada); dan
1.tanggal penerbitan sertifikat pendaftaran pesawat udara.
47.17 Jangka Waktu dan Perpanjangan Persetujuan Pengadaan
a.Persetujuan pengadaan Pesawat Udara berlaku selama 6 (enam) bulan.
b.Perpanjangan persetujuan pengadaan Pesawat Udara hanya dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali disertai alas an perpanJ angan.
h.Kreditur adalah pihak yang terdiri dari:
1.penenma hak jamman kebendaan (chargee) dalam perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (security agreement) ;
2.penjual bersyarat (conditional seller] dalam perjanjian pengikatan hak bersyarat (title reservation agreement); atau
3.pemberi sewa guna usaha (lessor) dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement).
1.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
J. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. pemeriksaan oleh Direktur Jenderal dan ditetapkan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.bukti kepemilikan pesawat udara asli atau salinan yang dilegalisir oleh notaris publik, penjual (seller) atau instansi yang mengeluarkan;
2.bukti penghapusan tanda pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain;
3.salinan bukti asuransi Pesawat Udara;
4.persetujuan pengadaan Pesawat Udara; dan
5.memenuhi ketentuan persyaratan batas USIa Pesawat Udara yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
b.Bukti kepemilikan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 antara lain:
1.bill of sale;
2.hibah;
3.hadiah;
4.affidavit of ownership;
5.putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
6.bentuk lainnya yang disetujui oleh Direktur Jenderal.
c.Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a angka 4 dan angka 5 dikecualikan untuk pendaftaran Pesawat Udara Tanpa Awak.
d.Dalam hal pendaftar bukan pemilik Pesawat Udara, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pendaftar harus menyampaikan salinan bukti penguasaan Pesawat Udara.
47.37 Pemohon Permohonan pendaftaran pesawat udara dapat diajukan oleh pemilik atau pihak yang diberi kuasa yang dapat memenuhi persyaratan pendaftaran. Direktur Jenderal.
b.Persetujuan tanda pendaftaran yang sudah dihapuskan dari data pendaftaran pesawat udara sipil dapat digunakan kembali.
dilakukansetelahdidaftarkan 47.39 Persyaratan Pendaftaran
a.Pesawat Udara dapat 47.47 Penghapusan Tanda Pendaftaran Tanda pendaftaran pesawat udara dapat dihapus dengan ketentuan:
a.Adanya permohonan penghapusan oleh pemilik, operator atau pihak yang diberi kuasa apabila sesuai dengan kondisi:
1.sewa guna usaha telah berakhir sesuai jangka waktu 47.45 Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran
a.Sertifikat pendaftaran berlaku selama 3 (tiga) tahun.
b.Permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran dapat diajukan oleh:
1.operator Pesawat Udara; atau
2.pemilik atau yang diberi kuasa dalam hal operator Pesawat Udara sudah tidak aktif.
c.Perpanjangan sertifikat pendaftaran dapat diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1.salin an bukti kepemilikan pesawat udara;
2.dalam hal pemohon bukan pemilik Pesawat Udara maka harus menyampaikan bukti penguasaan pesawat udara yang masih berlaku;
3.salinan bukti asuransi pesawat udara;
4.pemenuhan ketentuan persyaratan batas USIa pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri;
5.salinan sertifikat pendaftaran; dan
6.salinan sertifikat kelaikudaraan.
d.Perpanjangan sertifikat pendaftaran tidak dapat diajukan untuk Pesawat Udara yang tidak bisa mempertahankan sertifikat kelaikudaraan selama 3 tahun berturut turut.
47.43 Sertifikat Pendaftaran
a.Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat pendaftaran kepada pemohon setelah terpenuhinya persyaratan pendaftaran.
b.Sertifikat pendaftaran bukan merupakan bukti kepemilikan Pesawat Udara.
c.Direktur Jenderal hanya menuliskan informasi nama pemilik dan alamat tentang kepemilikan Pesawat Udara pada sertifikat pendaftaran.
memenuhi persyaratan, akan diterbitkan surat keterangan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon;
c.adanya permohonan penghapusan tanda pendaftaran dari kreditur dalam lingkup kepentingan internasional terhadap objek pesawat udara dengan penetapan tindakan sementara dari pengadilan;
d.adanya permohonan penghapusan tanda pendaftaran dari pihak yang telah dimenangkan oleh putusan arbitrase atau putusan pengadilan dalam hal terjadi cedera janji (wanprestasi);
secara perjanjian;
2.sewa guna usaha telah diakhiri sesuai kesepakatan di luar j angka waktu perj anj ian;
3.akan didaftarkan di negara lain;
4.pesawat udara rusak berat akibat kecelakaan;
5.pesawat udara tidak digunakan lagi secara permanen;
6.pesawat udara secara sengaja dirusak atau dibuang; atau
7.akan didaftarkan di operator lain.
b.Adanya permohonan penghapusan tanda pendaftaran dari pemegang IDERA dalam hal terjadi cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa pesawat udara tanpa putusan pengadilan, dengan ketentuan:
1.pihak yang diberi kuasa (authorized party) atau pihak yang ditunjuk (certified designee) dapat mengajukan permohonan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara kepada Direktur Jenderal;
2.pihak yang diberi kuasa (authorized party) atau pihak yang ditunjuk (certified designee) dapat mengajukan permohonan sertifikat kelaikudaraan untuk ekspor (export certificate of airworthiness) sebelum mengajukan permohonan penghapusan tanda pendaftaran;
3.Direktur Jenderal melakukan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara paling lama 5 (lima) hari kerja sesuaipersyaratan dan diterima setelah permohonan me menu hi pera turan perundang -undangan lengkap dan benar.
4.Permohonan penghapusan tanda pendaftaran yang telah 47.53 Penggan tian Sertifika t Pendaftaran
a.Apabila sertifikat pendaftaran hilang, dicuri atau rusak maka pemilik atau operator dapat mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan menyebutkan alasan penggantian dan bukti yang dipersyaratkan sebagai berikut:
47.49 Penerbitan Ulang Sertifikat Pendaftaran
a.Sertifikat Pendaftaran akan diterbitkan ulang, apabila terdapat perubahan:
1.pemilik;
2.nama pemilik; atau
3.alamat pemilik;
b.Perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, harus dilaporkan ke Direktur Jenderal dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
1.pemenuhan persyaratan pendaftaran sesuai dengan Butir 47.39 huruf a angka 1, angka 3, angka 5, dan huruf d untuk perubahan pemilik;
2.pemenuhan persyaratan pendaftaran sesuai Butir 47.39 huruf a angka 3, angka 5, dan huruf d, disertai dengan salinan akta peru bahan nama pemilik un tuk peru bahan nama pemilik; atau
3.pemenuhan persyaratan pendaftaran sesuai Butir 47.39 huruf a angka 3, angka 5, dan huruf d, disertai dengan salin an akta perubahan alamat pemilik untuk perubahan alamat pemilik.
c.Setelah sertifikat pengganti diterbitkan, dalam waktu 20 (dua puluh) hari harus diserahkan kepada Direktorat J enderal.
mempertahankan sertifikat kelaikudaraan secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun dan apabila sertifikat pendaftaran tidak diperpanjang selama 3 (tiga) tahun sejak habis masa berlakunya. Direktorat Jenderal berdasarkan evaluasi akan menerbitkan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara. dapattidakudarapesawatoperatorhalDalame. 47.95 IDERA
a.Debitur dapat menerbitkan IDERA kepada kreditur untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor atas pesawat terbang at au helikopter yang telah memperoleh tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia;
b.IDERA yang diterbitkan telah diakui dan dicatat oleh Direktorat Jenderal dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak yang diberi kuasa (authorized party);
c.Di dalam IDERA memuat pihak yang memberi kuasa dan pihak yang diberi kuasa (authorized party). Pihak yang diberi kuasa dan kreditur yang berlainan negara dimana debitur mempunyai domisili di dalam wilayah hukum ijurisdictions Negara Indonesia.
47.93 Ruang Lingkup Pada Sub Bagian E ini mengatur ketentuan tentang kepentingan international atas objek pesawat udara.
a.Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul dari hak penguasaan terhadap obyek pesawat udara atas:
1.Perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (security agreement) ;
SUB BAGIANE KEPENTINGANINTERNASIONALATAS OBJEK PESAWATUDARA hak bersyarat (title reservation2. Perjanjian pengikatan agreement); danjatau
3.perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement).
b.Sesuai dengan ketentuan pada huruf a berlaku untuk debitur
1.surat keterangan kehilanganj dicuri dari instansi yang bertanggung jawab di bidang tersebut, dalam hal kehilanganj dicuri; atau
2.surat pernyataan kerusakan dengan melampirkan sertifikat pendaftaran yang rusak dalam hal rusak; dan
3.salinan sertifikat pendaftaran pesawat udara.
b.Direktur Jenderal akan menerbitkan sertifikat pendaftaran pengganti dan sertifikat pendaftaran sebelumnya tidak berlaku.
47.105 Pengesahan salinan formulir IDERA dan Surat Penunjukan Pihak yang Ditunjuk (Certified Designee Letter)
a.Perubahan nama dan/ atau alamat dari pihak yang diberi kuasa (authorized party) atau pihak yang ditunjuk (certified designee) harus dilaporkan secara tertulis oleh pihak yang diberi kuasa (authorized party) atau pihak yang ditunjuk (certified designee) kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan salinan dokumen korporasi yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
47.101 dihapus merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau helikopter sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam IDERA;
d.Pihak yang diberi kuasa (authorized party) dapat menunjuk pihak lain sebagai satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau helikopter. Selanjutnya, penunjukan pihak yang ditunjuk (certified designee) tersebut harus diakui dan dicatat oleh Direktur Jenderal dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak yang ditunjuk (certified designee);
e.Pihak yang ditunjuk (certified designee) merupakan pihak yang memiliki hubungan dengan pihak yang diberi kuasa (authorized party) berdasarkan perjanjian;
f.Jika perjanjian antara pihak yang ditunjuk (certified designee) dan pihak yang diberi kuasa (authorized party) telah berakhir, maka surat penunjukkan pihak yang ditunjuk (certified designee letter/ CDL) harus dibatalkan sesuai ketentuan tentang pembatalan surat penunjukkan pihak yang ditunjuk. Apabila pencatatan surat penunjukkan pihak yang ditunjuk telah dibatalkan maka pihak yang diberi kuasa (authorized party) kembali menjadi satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau helikopter sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam IDERA.
Salinan sesuai dengan aslinya BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN 47.107Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan international atas objek pesawat udara, tata cara pencatatan dan pembatalan IDERA, pencatatan dan pembatalan Certified Designee Letter, dan Pengesahan salinan formulir IDERA atau Certified Designee Letter akan diatur dalam pedoman teknis operasional dan petunjuk pelaksanaan.
b.Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan perubahan yang diminta oleh pemohon, dan selanjutnya surat dimaksud menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen IDERA atau surat penunjukan pihak yang ditunjuk (certified designee letter) ;
c.Terhadap formulir IDERA dan Surat Penunjukan Pihak yang Ditunjuk (certified designee letter) hilangy rusak, pihak yang diberi kuasa (authorized party) atau pihak yang ditunjuk (certified designee) harus mengajukan permohonan pengesahan salinan sesuai peraturan perundang-undangan;
d.Dengan adanya pencatatan kembali tersebut maka formulir IDERA dan surat penunjukan pihak yang ditunjuk (certified designee letter) lama dinyatakan tidak berlaku.