DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2024

Nomor: 27
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, tugas tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, jenis dan klasifikasi tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, standar kompetensi dan kualifikasi tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, persyaratan dan prosedur sertifikasi tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, buku sertifikat dan tanda pengenal tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian, kenaikan tingkat perpanjangan dan penggantian buku sertifikat tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian serta sanksi administratif

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian; MENTER! PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTER! PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR PM 27 TAHUN2024 TENTANG PERSYARATAN,KUALIFIKASI,DAN SERTIFIKASITENAGAPELAKSANA PEMBANGUNANPRASARANAPERKERETAAPIAN MENTERIPERHUBUNGAN

Pasal 1

Daiam Peraturan Ivienteriini yang dimaksud dengan:

1.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2.Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian adalah sumber daya manusia yang bekerja di bidang pembangunan dan rehabilitasi prasarana Perkeretaapian, meliputi sumber daya manusia kontraktor dan sumber daya manusia konsultan prasarana Perkeretaapian.
3.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
5.Kualifikasi adalah keterampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian.
6.Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian.
7.Sertifikat Kecakapan adalah bukti kecakapan sebagai Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian.
8.Sertifikat Keahlian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkeretaapian.
10.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan Perkeretaapian. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN, KUALIFIKASI, DAN SERTIFIKASI TENAGA PELAKSANA PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

(1)Jenis pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri a tas:
1. a.bidang jasa konsultansi konstruksi; dan
2. b.bidang Pekerjaan Konstruksi.
(2)Bidang jasa konsultansi konstruksi dan bidang Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pekerjaannya meliputi:
1. a.jalur dan bangunan kereta api; dan
2. b.fasilitas operasi kereta api.
(3)Bidang jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi:
1. a.pekerjaan pengkajian;
2. b.perencanaan;
3. c.perancangan;
4. d.pengawasan; dan/ atau
5. e.manajemen penyelenggaraan.

BAB III

JENIS DAN KLASIFIKASI TENAGA PELAKSANA PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

(1)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian bertugas melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana perkeretaapian.
(2)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Kompetensi berdasarkan bidangnya dan Kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian yang melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib memiliki Sertifikat Kecakapan atau Sertifikat Keahlian dalam bentuk buku sertifikat yang diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
(4)Dalam melaksanakan tugas Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian wajib menunjukkan buku sertifikat dan tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
(5)Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB II

TUGAS TENAGA PELAKSANA PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 5

(1)Klasifikasi Kecakapan Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian bidang jasa konsultansi konstruksi terdiri atas:
1. a.tenaga bidang jasa konsultansi konstruksi jenjang 5; dan
2. b.tenaga bidang jasa konsultansi konstruksi jenjang 6.
(2)Klasifikasi Keahlian Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian bidang jasa konsultansi konstruksi terdiri atas:
1. a.tenaga bidang jasa konsultansi konstruksi jenjang 7;
2. b.tenaga bidang jasa konsultansi konstruksi jenjang 8; dan
3. c.tenaga bidang jasa konsultansi konstruksi jenjang 9.
(3)Tenaga bidang jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) terdiri atas:
1. a.perencana;
2. b.pengawas; dan
3. c.manajemen konstruksi.
(4)Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.perencana bangunan gedung dan stasiun paling rendah memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 6;
2. b.perencana j alan rel paling rendah memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 6;
3. c.perencana terowongan paling rendah memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 8;
4. d.perencana jembatan paling rendah memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 6; dan
5. e.Perencana fasilitas operasi memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 6, 7, atau 8.
(5)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi: ·
1. a.pengawas bangunan gedung dan stasiun memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 5, 6, atau 7;
2. b.pengawas jalan rel memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 5, 6, atau 7;

Pasal 4

(1)Jenjang Kualifikasi dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
(2)Setiap jenjang Kualifikasi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja, atau pengalaman kerja.
(4)Bidang Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi pekerjaan fisik pembangunan prasarana perkeretaapian.

Pasal 6

(1)Klasifikasi Kecakapan Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian bidang Pekerjaan Konstruksi, terdiri a tas:
1. a.tenaga bidang Pekerjaan Konstruksi jenjang 2;
2. b.tenaga bidang Pekerjaan Konstruksi jenjang 3;
3. c.tenaga bidang Pekerjaan Konstruksi jenjang 4;
4. d.tenaga bidang Pekerjaan Konstruksi jenjang 5; dan
5. e.tenaga bidang Pekerjaan Konstruksi jenjang 6.
(2)Klasifikasi Keahlian Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian bidang Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas:
1. a.tenaga bidang Pekerjaan Konstruksi jenjang 7; dan
2. b.tenaga bidang Pekerjaan Konstruksi jenjang 8.
(3)Tenaga bidang Pekerjaan Konstruksi sebagaimana rlimqlc~11r1 nqrlq q·u!:lt (1 \ ,..:lqn !:IU!:lt (!)\ tPrrl1r1 rlar1 · ----------- -- -- .r ------ --..1 -- - \~I ----- --..1 -- - \-I' -- - --- - -~- - '
1. a.pelaksana umum;
2. b.penyelia;
3. c.manajer lapangan; dan
4. d.manajer proyek.
(4)Pelaksana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 2 atau 3.
(5)Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki klasifikasi sertifika t j enj ang 4 a tau 5.
(6)Manajer lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 6.
1. c.pengawas terowongan memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 6, 7, atau 8;
2. d.pengawas jembatan memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 5, 6, atau 7; dan
3. e.pengawas fasilitas operasi memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 5, 6, atau 7.
(6)Manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c, meliputi:
1. a.manajemen konstruksi bangunan gedung dan stasiun memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 6, 7, atau 8;
2. b.manajemen konstruksi jalan rel memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 6, 7, atau 8;
3. c.manajemen konstruksi terowongan memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 6, 7, atau 8;
4. d.manajemen konstruksi jembatan memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 6, 7, a tau 8; dan
5. e.manajemen konstruksi fasilitas operasi memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 6, 7, atau 8.
(7)Persyaratanjabatan perencana, pengawas dan manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sesuai dengan persyaratan jabatan masing- masing dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian bidang jasa konsultansi perencana bangunan gedung dan stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan bangunan gedung dan stasiun;
2. b.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
3. c.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja serta lingkungan;
4. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
5. e.merumuskan alur perencanaan bangunan gedung dan stasiun;
6. f.merencanakan sistem manajemen risiko dalam pembangunan prasarana perkeretaapian;
7. g.menerapkan siklus perencanaan (plan), pelaksanaan (do}, pemeriksaan (check}, pengerjaan (action) dalam manajemen, pelaksanaan, eek, dan tindakan koreksi;
8. h.menyusun standar pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
9. i.membuat desain struktur bangunan gedung dan stasiun; J. menyusun spesifikasi teknis pekerjaan;
10. k.membuat desain geoteknik dan pekerjaan tanah;
  1. 1.melakukan evaluasi dan tindakan koreksi;
11. m.menyusun estimasi biaya dan jadwal Pekerjaan Konstruksi bangunan gedung dan stasiun; dan
12. n.menyusun laporan akhir perencanaan bangunan gedung dan stasiun.
(2)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian bidang jasa konsultansi perencana jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
(7)Manajer proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memiliki klasifikasi sertifikat jenjang 7 atau 8.
(8)Persyaratan pelaksana umum, penyelia, manajer lapangan, dan manajer proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan jalan rel;
2. b.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
3. c.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
4. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
5. e.merumuskan alur perencanaan teknikjalan rel;
6. f.menganalisis hasil survei dan pemetaan dalam trase jalan rel;
7. g.membuat desain geometri jalan rel;
8. h.membuat desain struktur jalan rel;
9. r.menyusun spesifikasi teknis pekerjaan; J. melakukan desain geoteknik dan pekerjaan tanah;
10. k.melakukan evaluasi dan tindakan koreksi;
  1. 1.menyusun estimasi biaya dan jadwal Pekerjaan Konstruksi jalan rel; dan
11. m.menyusun laporan akhir perencanaan jalan rel.
(3)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian bidang jasa konsultansi perencana terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan terowongan;
2. b.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
3. c.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja dan lingkungan pada kegiatan perencanaan terowongan;
4. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
5. e.merencanakan pekerjaan persiapan perencanaan terowongan;
6. f.merencanakan draft gambar detail bangunan dan instalasi;
7. g.merencanakan metode pekerjaan terowongan;
8. h.menyusun spesifikasi teknis pekerjaan terowongan; dan
9. i.membuat laporan akhir perencanaan terowongan.
(4)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian bidang jasa konsultansi perencana jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan jembatan;
2. b.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
3. c.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja dan lingkungan pada kegiatan perencanaan jembatan;
4. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
5. e.merencanakan pekerjaan persiapan perencanaan jembatan;
6. f.merencanakan draft gambar detail bangunan dan instalasi;
7. g.merencanakan pekerjaan jalan pendekat ( oprit);
8. h.merencanakan pekerjaan pondasi jembatan;
9. i.merencanakan pekerjaan bangunan bawahjembatan; J. merencanakan pekerjaan bangunan atas jembatan standar;
10. k.merencanakan pekerjaan bangunan atas jembatan non standar;
  1. 1.merencanakan spesifikasi teknis pekerjaanjembatan; dan
11. m.menyusun laporan akhir perencanaan jembatan.
(5)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian bidang jasa konsultansi perencana fasilitas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan fasilitas operasi kereta api;
2. b.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
3. c.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan;
4. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
5. e.melaksanakan pengumpulan data perancangan fasilitas operasi kereta api;
6. f.melakukan tugas sebagai asisten desain fasilitas operasi kereta api;
7. g.membuat perancangan desain fasilitas operasi kereta api;
8. h.menyusun spesifikasi teknis fasilitas operasi kereta api;
  1. 1.melakukan pengawasan pengumpulan data dan informasi mengenai pekerjaan fasilitas operasi kereta api; J. . melakukan pengawasan pekerjaan persiapan pelaksanaan fasilitas operasi kereta api;
9. k.melakukan reviu desain fasilitas operasi kereta api;
  1. 1.memeriksa administrasi rencana pelaksanaan pekerjaan fasilitas operasi kereta api;

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASITENAGA PELAKSANA PEMBANGUNAN PRASARANAPERKERETAAPIAN

Pasal 8

(1)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian bidang jasa konsultansi pengawas bangunan gedung dan stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan bangunan gedung dan stasiun;
2. b.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
3. c.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan;
4. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
5. e.menerapkan sistem manajemen risiko dalam pembangunan bangunan gedung dan stasiun;
6. f.menerapkan siklus perencanaan (plan}, pelaksanaan (do}, pemeriksaan (check}, pengerjaan (action) dalam manajemen perencanaan, pelaksanaan, eek, dan tindakan koreksi;
7. g.melakukan pengawasan sesuai standar pelaksanaan bangunan gedung dan stasiun;
8. h.melakukan pengawasan pekerjaan geometri bangunan gedung dan stasiun;
  1. 1.melakukan pengawasan pekerjaan struktur bangunan gedung dan stasiun; J. memahami spesifikasi teknis pekerjaan bangunan gedung dan stasiun;
9. k.melakukan pengawasan pekerjaan geoteknik dan pekerjaan tanah;
  1. 1.melakukan evaluasi dan tindakan koreksi;
10. m.memahami estimasi biaya dan jadwal Pekerjaan Konstruksi bangunan gedung dan stasiun; dan
11. n.menyusun laporan akhir pengawasan bangunan gedung dan stasiun.
(2)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian jasa konsultansi pengawas jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b harus memenuhi standar Kompetensi yang terdiri atas:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan jalan rel;
2. b.memahami spesifikasi teknis pekerjaan jalan rel;
3. c.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
4. m.mengawasai pelakasanaan pekerjaan persiapan fasilitas operasi kereta api;
5. n.mengawasi pelaksanaan pekerjaan instalasi fasilitas operasi kereta api; dan
6. o.menyusun laporan akhir perencanaan fasilitas operasi kereta api.
7. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan;
8. e.menerapkan sis tern manajemen keselamatan perkeretaapian;
9. f.menerapkan sistem manajemen risiko dalam pembangunan jalan rel;
10. g.menerapkan siklus perencanaan (plan), pelaksanaan (do}, pemeriksaan (check}, pengerjaan (action) dalam manajemen perencanaan, pelaksanaan, eek, tindakan koreksi;
11. h.melakukan pengawasan pekerjaan geometri jalan rel;
12. i.melakukan pengawasan pekerjaan struktur jalan rel; J. melakukan pengawasan pekerjaan geoteknik dan pekerjaan tanah;
13. k.melakukan evaluasi dan tindakan koreksi;
  1. 1.memahami estimasi biaya dan jadwal Pekerjaan Konstruksi jalan rel; dan
14. m.menyusun laporan akhir perencanaan jalan rel.
(3)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian jasa konsultansi pengawas terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan terowongan;
2. b.memahami spesifikasi teknis pekerjaan;
3. c.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
4. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan dalam setiap pengawasan pekerjaan;
5. e.menerapkan sis tern manajemen keselamatan perkeretaapian dalam setiap pengawasan pekerjaan;
6. f.melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai pengawasan pekerjaan struktur bangunan terowongan;
7. g.melakukan pengawasan pekerjaan struktur bagunan terowongan;
8. h.membuat rencana anggaran biaya dan jadwal pekerjaan; L melakukan evaluasi dan tindakan koreksi; dan J. menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan terowongan.
(4)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian jasa konsultansi pengawas jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5) huruf d harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan jembatan;
2. b.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
3. c.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan;

Pasal 9

(1)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian jasa konsultansi manajemen konstruksi bangunan gedung dan stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan bangunan gedung dan stasiun;
2. b.memahami spesifikasi desain dan metode pelaksanaan pekerjaan;
3. d.menerapkan sistem manajernen keselamatan perkeretaapian;
4. e.mengawasi pekerjaan persiapan konstruksi jembatan;
5. f.mengawasi pekerjaan oprit (jalan pendekat);
6. g.mengawasi pekerjaan pondasi;
7. h.mengawasi pekerjaan bangunan bawah jembatan;
8. i.mengawasi pekerjaan bangunan atas jembatan standar; J. mengawasi pelaksanaan pekerjaan bangunan atas jembatan non standar;
9. k.mengawasi pekerjaan bangunan pelengkap, pengaman;
  1. 1.mengawasi pekerjaan pemeliharaan jembatan;
10. m.mengawasi pekerjaan rehabilitasi jembatan;
11. n.mengevaluasi dan tindakan koreksi; dan
12. o.membuat laporan akhir pengawasan jembatan.
(5)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian jasa konsultansi pengawas fasilitas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e harus memenuhi standar Kompetensi yang terdiri atas:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait fasilitas operasi kereta api;
2. b.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
3. c.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan;
4. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
5. e.melakukan pengawasan pengumpulan data dan informasi mengenai pekerjaan fasilitas operasi kereta api;
6. f.melakukan reviu desain fasilitas operasi kereta api;
7. g.memeriksa administrasi rencana pelaksanaan pekerjaan fasilitas operasi kereta api;
8. h.mengawasi pelaksanaan pekerjaan instalasi fasilitas operasi kereta api; dan
9. i.membuat laporan akhir pengawasan fasilitasi operasi perkeretaapian.
10. c.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
11. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan dalam setiap desain perencanaan;
12. e.mengaplikasikan keahlian bidang bangunan gedung dan stasiun serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
13. f.menerapkan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian dalam setiap desain perencanaan;
14. g.menguasai konsep teoritis pengetahuan di bidang pembangunan gedung dan stasiun kereta api secara umum dan khusus dengan menggunakan pengetahuan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah;
15. h.mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
  1. 1.melakukan pemeriksaan gambar kerja sebelum dilaksanakan pekerj aan; J. memahami konsep desain pondasi dangkal;
16. k.memahami konsep desain pondasi dalam;
  1. 1.memahami konsep desain struktur baja bangunan gedung sesuai dengan gambar rencana;
17. m.memahami konsep desain struktur beton bertulang bangunan gedung dan gambar rencana;
18. n.memahami konsep desain pekerjaan struktur beton komposit bangunan gedung dan gambar rencana;
19. o.memahami konsep desain pekerjaan struktur beton pracetak bangunan gedung dan gambar rencana;
20. p.melakukan evaluasi dan tindakan koreksi terhadap proses pekerjaan; dan
21. q.menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi bangunan gedung dan stasiun.
(2)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian jasa konsultansi manajemen konstruksi jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan konstruksi jalan rel;
2. b.memahami spesifikasi desain dan metode pelaksanaan pekerjaan;
3. c.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
4. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan dalam setiap desain perencanaan;
5. e.mengaplikasikan keahlian bidang jalan rel dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.memberikan solusi dalam penyelesaian masalah terkait pembangunan jalan rel;
7. g.mengevaluasi kinerja kontraktor dalam pelaksanaan pembangunan jalan rel;
8. h.memahami konsep teoritis pengetahuan di bidang pembangunan jalan rel secara umum dan khusus dengan menggunakan pengetahuan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah;
9. i.memberikan keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan J. menyusun laporan akhir pekerjaan manajernen konstruksi jalan rel.
(3)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian jasa konsultansi manajemen konstruksi Terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan Peraturan Perundang- undangan yang terkait dengan konstruksi terowongan;
2. b.memahami spesifikasi desain dan metode pelaksanaan pekerj aan;
3. c.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
4. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan dalam setiap desain perencanaan;
5. e.mengaplikasikan keahlian bidang terowongan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.memberikan solusi dalam penyelesaian masalah terkait pembangunan terowongan;
7. g.mengevaluasi kinerja kontraktor dalam pelaksanaan pembangunan terowongan;
8. h.memahami konsep teoritis pengetahuan di bidang pembangunan terowongan secara umum dan khusus dengan menggunakan pengetahuan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah;
9. i.memberikan keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan J. menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi terowongan.
(4)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian jasa konsultansi manajemen konstruksi jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan konstruksi jembatan;
2. b.memahami spesifikasi desain dan metode pelaksanaan pekerjaan;
3. c.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
4. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan dalam setiap desain perencanaan;
5. e.mengaplikasikan keahlian bidang jembatan dan memanfaat ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.memberikan solusi dalam penyelesaian masalah terkait pembangunan jembatan;
7. g.mengevaluasi kinerja kontraktor dalam pelaksanaan pembangunan jembatan;
8. h.memahami konsep teoritis pengetahuan di bidang pembangunan jembatan secara umum dan khusus dengan menggunakan pengetahuan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah;
9. i.memberikan keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan J. menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi jembatan.
(5)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian jasa konsultansi manajemen konstruksi fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf e harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan fasilitas operasi kereta api;
2. b.memahami spesifikasi desain dan metode pelaksanaan pekerjaan;
3. c.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
4. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan dalam setiap desain perencanaan;
5. e.mengaplikasikan keahlian bidang fasilitas operasi kereta api dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.memberikan solusi dalam penyelesaian masalah terkait pembangunan fasilitas operasi kereta api;
7. g.mengevaluasi kinerja kontraktor dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas operasi kereta api;
8. h.memahami konsep teoritis pengetahuan di bidang pembangunan fasilitas operasi kereta api secara um um dan khusus dengan menggunakan pengetahuan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah; perkeretaapian;
9. h.melaksanakan pekerjaan tanah; dan
10. i.melaksanakan pekerjaan pengelasan.
(2)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pekerjaan Konstruksi penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan di bidang perkeretaapian dan jasa konstruksi;
2. b.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
3. c.menerapkan sistem manejemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
4. d.menerapkan sis tern manajemen keselamatan perkeretaapian;
5. e.melakukan pekerjaan persiapan pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
6. f.membuat draft gambar detail pekerjaan prasarana perkeretaapian; dan
7. g.melaksanakan pekerjaan struktur prasarana perkeretaapian.
(3)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pekerjaan Konstruksi manajer lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c harus memenuhi standar Kompetensi yang terdiri atas:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan di bidang perkeretaapian dan jasa konstruksi; prasaranastrukturg.

Pasal 10

(1)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pekerjaan Konstruksi pelaksana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan di bidang perkeretaapian dan jasa konstruksi;
2. b.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
3. c.menerapkan sistem menejemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
4. d.menerapkan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
5. e.melakukan pekerjaan persiapan;
6. f.membuat draft gambar detail prasarana perkeretaapian; melaksanakan pekerjaan
7. r.memberikan keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan J. menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi fasilitas operasi.

Pasal 11

( 1) Kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

a.memiliki Sertifikat Kecakapan atau Sertifikat Keahlian sesuai bidangnya; dan
b.memiliki Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian.

(2)Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi oleh Menteri.
(3)Ketentuan mengenai akreditasi lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
1. b.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
2. c.menerapkan sistem menejemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
3. d.menerapkan sistem manajernen keselamatan perkeretaapian;
4. e.melakukan pekerjaan persiapan pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian; dan melaksanakan pekerjaan struktur prasarana perkeretaapian.
(4)Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pekerjaan Konstruksi manajer proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d harus memenuhi standar Kompetensi yang meliputi:
1. a.memahami dan menerapkan peraturan perundang- undangan di bidang perkeretaapian dan jasa konstruksi;
2. b.menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja;
3. c.menerapkan sistem manejemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
4. d.menerapkan sis tern manajemen keselamatan perkeretaapian;
5. e.mengendalikan pengumpulan data dan informasi mengenai pekerjaan prasarana perkeretaapian;
6. f.membuat rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan pekerjaan prasarana perkeretaapian;
7. g.memeriksa perhitungan prakiraan biaya dan jadwal pelaksanaan pekerjaan prasarana perkeretaapian; dan
8. h.menyusun laporan akhir pekerjaan prasarana perkeretaapian.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…