Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.Personel Pengamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
2.Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai Sertifikat Kompetensi yang diberi tugas serta tanggung jawab di bidang pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan.
3.Manajer Keamanan Penerbangan adalah personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keamanan.
4.Instruktur Keamanan Penerbangan adalah orang yang mempunyai lisensi dari Direktur Jenderal dan memiliki kewenangan dari tanggung jawab dalam memberikan materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
5.Inspektur Keamanan Penerbangan Internal adalah orang yang mernpunyai kompetensi untuk melakukan pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan di Operator Penerbangan.
6.Personel Pengevaluasi (checker) adalah personel keamanan penerbangan yang ditetapkan dan diberi wewenang oleh Direktur Jenderal untuk membantu perpanjangan lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.
7.Daerah Keamanan Terbatas adalah daerah-daerah di sisi udara di ban dar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi dan dilakukan langkah -langkah pengendalian keamanan, dimana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan.
BAB I KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM PENDIDlKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL. Menetapkan
8.Sisi Darat adalah daerah-daerah tertentu dan gedung- gedung di Bandar Udara selain Daerah Keamanan Terbatas dan daerah terkendali yang dilakukan langkah- langkah keamanan.
9.Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya.
10.Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
11.Pemeriksaan Latar Belakang adalah pemeriksaan identitas seseorang dan pengalaman sebelumnya, termasuk riwayat kriminal dan informasi terkait indikasi terpapar kegiatan terorisme yang relevan untuk menilai orang tersebut.
12.Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha.
13.Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan un tuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
14.Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
15.Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/ atau pos dengan memungut pembayaran.
16.Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara Perhubungan Udara.
24.Direktorat adalah Direktorat yang membidangi keamanan penerbangan.
JenderalDirektoratadalahJenderal23. Direktorat pengendalian keamanan terhadap barang sejenis.
19.Operator Penerbangan adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Regulated Agent, Pengirim Pabrikan (Known Consignor), dan Badan Hukum yang mendapat Pendelegasian.
20.Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
21.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
22.Direktur adalah Direktur yang membidangi keamanan penerbangan.
melakukanuntukConsignor)(KnownPabrikan
17.Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia yang berusaha di bidang agen kargo, freightforwarderpengelola pergudangan, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat atau bidang lainnya, yang disertifikasi Direktur Jenderal yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan dan/ atau pengendalian keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim.
18.Pengirim Pabrikan (Known Consignor) adalah Badan Hukum Indonesia yang mendapat sertifikat Pengirim mitrawicara berdasarkan perj anjian bilateral dan/ atau multilateral dan disetujui oleh Pernerintah . Republik Indonesia.
Pasa13 Ruang lingkup program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional mengatur:
a.seluruh entitas yang terkait dengan keamanan penerbangan atau yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan pener bangan;
b.persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi Inspektur Keamanan Penerbangan, personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan; dan pelaksanaannya lebih terarah, terkoordinasi, efektif dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengembangan wawasan personel keamanan penerbangan;
b.menyiapkan personel keamanan penerbangan yang terlatih, berwawasan dan memiliki kemampuan dalam menerapkan standar pelayanan keamanan yang menjarnin keselamatan penerbangan dalam kondisi normal maupun dalam menghadapi ancaman yang meningkat; dan
c.memberikan pedoman untuk proses seleksi dan pelatihan staf yang terlibat dalam keamanan penerbangan dengan menetapkan berbagai tanggung jawab.
penerbangan agarpelatihan personel keamanan Pasa12 Tujuan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional meliputi:
a.memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan BABII TUJUANDANRUANGLINGKUP
25.Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
KeamananInstrukturLisensi Penerbangan;
h.menerbitkan Penerbangan;
PengamananPersonelg. terselenggaranya Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berwenang untuk:
a.menyusun, mengembangkan, melaksanakan, dan mempertahankan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional dengan mengacu pada Program Keamanan Penerbangan Nasional;
b.menetapkan materi pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
c.menetapkan persyaratan, kriteria, seleksi, dan perekrutan personel keamanan penerbangan;
d.menetapkan standar dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
e.menetapkan persyaratan penzman berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
f.menetapkan standar kompetensi bagi personel keamanan penerbangan;
menerbitkan Lisensi terhadap Pasa14 bertanggung jawabJenderal(1) Direktur BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
c.tanggung jawab entitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan terhadap personel keamanan penerbangan dan orang perseorangan selain personel keamanan penerbangan.
Pasa16
(1)Kepala Kantor mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan di wilayah kerjanya.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor berwenang un tuk:
penerbangan dari luar negeri; dan
e.melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
pengakuan keamananpelatihansertifikat rekomendasisuratd. memberikan (endorsement) Pasa15
(1)Direktur mernpunyai tugas dan tanggung jawab memastikan terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur berwenang untuk:
a.melakukan verifikasi persyaratan perizinan berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan Personel Pengamanan Penerbangan dan Instruktur Keamanan Penerbangan;
b.menerbitkan surat hasil verifikasi persyaratan penzman berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan Personel Pengamanan Perierbangan dan Instruktur Keamanan Penerbangan;
c.mengesahkan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan perubahannya;
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. sanksidankorektiftindakanmemberikanJ.
1.melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
dan Pasal 7
(1)Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara bertanggungjawab untuk:
a.menyediakan personel keamanan penerbangan sesuai dengan kebutuhan;
b.mempekerjakan personel keamanan penerbangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/ atau Lisensi;
c.menyusun, melaksanakan, dan mengernbangkan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal yang merupakan bagian dari program keamanan bandar udara yang mengacu pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
d.mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personel keamanan penerbangan;
e.mendukung kegiatan praktek kerja lapangan guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
f.memastikan badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara memenuhi dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;
a.melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
b.memberikan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (avsec awareness) dalam rangka penerbitan pas bandar udara yang diterbitkan oleh Kantor Otoritas;
c.melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; dan
d.melaporkan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal.