Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pernyataan dicabut dan tidak berlakunya atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian ~erhubungan; MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 28 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTANPERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 56 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIANJENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGANUNIT PELAKSANATEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARATKEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENTERI PERHUBUNGAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 724 ASEP N. MULYANA ttd. PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 BUDI KARYA SUMADI ttd. MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pera turan Men teri mi m ulai ber laku pad a tanggal diundangkan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1080), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 56 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Menetapkan
Membuka PDF…