Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2023
- Nomor
- 29
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6022);
761);
MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
BAB II TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI
BAB II
Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dihitung jika:
Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:
Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian. Bagian Kedua Tahap Penyusunan Formasi
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
Membuka PDF…