Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2016
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
Pasal 1
INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG,DAN BEKASI. REPUBLIKPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN
1666);
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/4760/M.PANRB/ 12/2015 tangga131 Desember 2015;
MEMUTUSKAN: Menetapkan Memperhatikan Pasa13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPTJ menyelenggarakan fungsi:
Pasa12 BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. BPTJ terdiri atas:
BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasa14 Tangerang, dan Bekasi;
J. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, KementerianfLembaga dan Pemerintah Daerah;
dadtransportasikegiatanprogramrencana Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum "dan IndukRencanadalamtransportasikegiatan
Pasa16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ.
Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
Pasa18 Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPTJ.
Bagian Hukum terdiri atas:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, perjanjian, dan pemberian pertimbangan serta advokasi hukum di lingkungan BPTJ. manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan BPTJ.
Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan Subbagian melakukan (I)
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)