Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2015
- Nomor
- 30
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 28
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan, L Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4075);
5295); Menetapkan
MEMUTUSKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN.
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
4 -o-
S. Pengujian (test) adalah uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan penerbangan atau tindakan keamanan penerbangan dengan simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum.
Sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil pemeriksaan.
( 1) Pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan :
Pemeriksaan sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
Hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja ditindaklanjuti Direktur kepada unit kerja yang bertanggungjawab terhadap evaluasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan mengusulkan untuk dikenakan sanksi administratif.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)