DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2024

Nomor: 31
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan penilaian sistem keselamatan perkeretaapian, dan objek pelaksanaan penilaian sistem keselamatan perkeretaapian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanMenteri Perhubungan tentang Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian;1. Pasal 17 ayat

(3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Norn or 56 Tahun 2009 ten tang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369); 6. Peraturan Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG PENILAIAN SISTEM KESELAMATAN PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian untuk mewujudkan penyelenggaraan Perkeretaapian yang selamat dan aman. BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN SISTEM KESELAMATAN PERKERETAAPIAN 3

(1)Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian harus dilakukan terhadap:a. Prasarana Perkeretaapian; b. Sarana Perkeretaapian; dan c. sumber daya manusia Perkeretaapian.
(2)Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretapian sebagaimanadimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam tahap: a. perencanaan; b. pembangunan atau pengadaan; dan . . c. persrapan pengoperas1an.
(3)Setiap Prasarana Perkeretapian, Sarana Perkeretapian, dan sumber daya manusia Perkeretaapian wajib dilakukanPenilaian Sistem Keselamatan Perkeretapian pada saat:a. sebelum dioperasikan untuk pertama kali; dan/ a tau b. terjadi perubahan spesifikasi teknis Prasarana Perkeretapian dan Sarana Perkeretaapian.
(4)Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b terdiri dari:a. persyaratan umum; b. ukuran; c. kinerja; dan d. gambar teknis Prasarana Perkeretapian atau Sarana Perkeretaapian.

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN SISTEM KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

Pasal 4

( 1) Dalam ha! tertentu, setiap Prasarana Perkeretapian dan Sarana Perkeretaapian dapat dilakukan penilaian sistem keselamatan.

(2)Hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)apabila:a. terjadi peristiwa luar biasa hebat pada Prasarana Perkeretapian dan Sarana Perkeretaapian; dan/atau b. adanya permintaan untuk dilakukan Penilaian SistemKeselamatan Perkeretapian.
(3)Peristiwa luar biasa hebat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a meliputi kecelakaan Kereta Api atau kecelakaan lain yang menimbulkan korban jiwa dan/ a tau kerugian material serta terganggunya operasional Kereta Api.
(4)Permintaan untuk dilakukan Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud padaayat
(2)huruf b, merupakan permintaan tertulis dari instansi pemerintah dan/ a tau Penyelenggara Perkeretaapian untuk dilakukan penilaian sistem keselamatan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk tim penilai sistem keselamatan Perkeretaapian yang terdiri atas:a. auditor Perkeretaapian; dan/atau b. inspektur Perkeretaapian.
(2)Tim penilai sistem keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(3)Tim penilai sistem keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)bertugas melakukan identifikasi, analisa, evaluasi risiko, pengendalian risiko kecelakaan pada penyelenggaraan perkeretaapian.
(4)Direktur Jenderal dapat melibatkan instansi/lembaga dan/atau pihak lain yang memiliki keahlian dan bidang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretapian dalam tim penilai sistem keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).
(5)Keahlian dan bidang kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)meliputi: a. jalur dan bangunan Kereta Api; b. fasilitas operasi Kereta Api; c. Sarana Perkeretaapian; d. lalu lintas dan angkutan Kereta Api; e. sumber daya manusia Perkeretaapian; f. sistem manajemen keselamatan Perkeretaapian;atau g. keahlian lain sesuai dengan lingkup penilaian sistem keselamatan.

Pasal 6

(1)Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretapapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)dilakukan berdasarkan permohonan dari:a. Penyelenggara Perkeretaapian; atau b. instansi pemerintah.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengajukan permohonan Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian terhadap Prasarana Perkeretaapian dengan melampirkan kelengkapan paling sedikit berupa:a. dokumen perencanaan; b. dokumen pembangunan; dan c. dokumen rencana persiapan pengoperasian.
(3)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengajukan permohonan Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian terhadap Sarana Perkeretaapian dengan melampirkan kelengkapan paling sedikit berupa:a. dokumen perencanaan; b. dokumen pengadaan; dan c. dokumen rencana persiapan pengoperasian.
(4)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengajukan permohonan Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian terhadap sumber daya manusia Perkeretaapian dengan melampirkan kelengkapan dokumen paling sedikit berupa:a. sertifikat kecakapan/keahlian; dan b. tanda bukti telah mengikuti pelatihan, penyegaran, seminar, atau lokakarya di bidang Perkeretaapian atau kegiatan sejenisnya.
(5)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat
(3), dan ayat
(4)harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

(1)Pemohon mengajukan permohonan Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretapian sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 kepada Direktur Jenderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2), ayat
(3), dan ayat
(4).
(3)Tim penilai sistem keselamatan Perkeretaapian melakukanpemeriksaan terhadap permohonan dan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
(4)Dalam ha! kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum lengkap, tim penilai sistem keselamatan Perkeretaapian memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan persyaratan.
(5)Apabila pemohon tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)pemohon wajib mengajukan kembali permohonan Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian.

Pasal 8

Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima secara lengkap, paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, tim penilai sistem keselamatan Perkeretaapianmelakukan: a. penilaian dokumen sistem keselamatan Perkeretaapian; dan/atau b. penilaian lapangan sistem keselamatan Perkeretaapian.

Pasal 9

(1)Penilaian dokumen sistem keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8

huruf a meliputi kegiatan:a. identifikasi risiko; b. analisa risiko; c. evaluasi risiko; dan d. pengendalian risiko.

(2)Jdentifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan proses identifikasi untuk menentukan bahaya yang mungkin akan terjadi.
(3)Analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan proses penilaian terhadap risiko yang telahteridentifikasi, untuk menetapkan level atau status risikonya.
(4)Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan kegiatan membandingkan tingkat risiko yangdiestimasi dengan kriteria tingkat risiko yang sudah ditetapkan sebelumnya.
(5)Pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d merupakan tindakan yang paling efektifyang akanditerapkan untuk memperkecil risiko.

Pasal 10

(1)Penilaian lapangan sistem keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8

huruf b dilaksanakan terhadap:a. Prasarana Perkeretaapian; b. Sarana Perkeretaapian; dan/ atau c. sumber daya manusia Perkeretaapian.

(2)Penilaian lapangan terhadap Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi: a. proteksi terhadap sistem transportasi kereta api; b. ruang untuk personil dan penumpang; c. identifikasi lokasi; d. jalan rel; e. ruang untuk Sarana Perkeretaapian; f. pekerjaan tanah dan struktur bawah jalan rel; g. pekerjaan tanah dan struktur di atas jalan rel; h. terowongan kereta api dan bangunan Kereta Api yangserupa; 1. keselamatan untuk personil dan penumpang di stasiun; J. keselamatan penumpang di peron; k. emplasemen stasiun; I. fasilitas pengendalian stasiun; m. evakuasi stasiun; n. pencegahan kebakaran; o. keselamatan sistem instalasi listrik bagi personil dan penumpang; p. manajemen sistem instalasi listrik; q. interaksi sistem instalasi listrik; r. pembentukan rule, jarak aman, dan pengendalian; s. kondisi penurunan kinerja sistem persinyalan; t. keselamatan pengoperasian dan pengendalian; dan/atau u. keselamatan pengguna jalan dan Kereta Api.
(3)Penilaian lapangan terhadap Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi: a. keselamatan untuk personil di tempat perawatansarana; b. integritas struktur konstruksi Kereta Api; c. interior Kereta Api; d. akses naik dan turun (keluar/masuk); e. komunikasi Kereta Api; f. sistem traksi Kereta Api; g. pengaturan kecepatan Kereta Api; h. sistem penggerak Kereta Api; 1. kompatibilitas dengan sistem persinyalan; j. kompatibilitas dengan infrastruktur prasarana; dan/atau k. kompatibilitas dengan sistem instalasi listrik.
(4)Penilaian lapangan terhadap sumber daya manusia Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:a. kompetensi di bidang Perkeretaapian; b. kompetensi lainnya yang relevan; c. pendidikan dan pelatihan; d. beban kerja; dan/atau e. penugasan personil.

Pasal 11

(1)Tim penilai sistem keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…