KETENTUANUMUM BAB I PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTA! PASOK (SUPPLY CHAIN) KARGODAN POS YANGDIANGKUTDENGAN PESAWATUDARA. MEMUTUSKAN:
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
4.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
Menetapkan 3
13.Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
12.Pemeriksaan Keamanan ( Security Screening) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang (prohibited items) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
11.Daerah Terbatas (Restricted Area) adalah daerah-daerah tertentu di bandar udara atau di area Regulated Agent/Pengirim Pabrikan (known shipper/known consignor) di mana penumpang dan/ atau non-penumpang memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu.
10.Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara atau di dalam area Regulated Agent/Pengirim Pabrikan (known shipper/known consignor) yang diidentifikasi sebagai daerah beresiko tinggi untuk digunakan kepentingan penerbangan, penyelenggara bandar udara dan kepentingan lain dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
9.Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia, fasilitas dan prosedur.
8.Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
7.Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
6.Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/ atau multilateral dan disetujui Pemerintah Republik Indonesia.
5.Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/ atau pos dengan memungut pembayaran.
4
23.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
22.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.
2 1. Barang Berbahaya ( dangerous goods) adalah barang a tau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
20.Daerah keamanan terbatas Known Consignor adalah daerah-daerah tertentu di luar daerah keamanan terbatas bandar udara di dalam area Known Consignor yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko untuk digunakan kepentingan pengendalian keamanan kargo dan pos dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
19.Daerah keamanan terbatas Regulated Agent adalah daerah-daerah tertentu di luar daerah keamanan terbatas bandar udara di dalam area Regulated Agent yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko untuk digunakan kepentingan pengendalian keamanan kargo dan pos, dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
18.Pengendalian jalan masuk (access controls adalah tindakan guna mencegah masuknya orang, kendaraan, kargo dan pos yang tidak sah.
1 7. Regulated Agent adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, freight fowarder atau bidang lainnya yang disertifikasi Menteri Perhubungan yang melakukan kegiatan bisnis dengan badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari Pengirim .
16.Pengirim Pabrikan (known shipper/known consignor) adalah Badan Hukum Indonesia yang disertifikasi Menteri Perhubungan untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap barang produksinya secara regular dan sejenis untuk dikirim melalui badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing.
15.Surat Muatan Udara (airway bilij adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo.
14.Barang pos untuk selanjutnya disebut pos adalah kantung atau wadah lain yang berisi himpunan surat pos dan atau paket pos untuk dipertukarkan.
5
(1)Orang perseorangan, kendaraan, kargo atau pos yang akan memasuki daerah keamanan terbatas bandar udara, daerah keamanan terbatas Regulated Agent, atau daerah keamanan terbatas Pengirim Pabrikan (known shipper/known consignor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 clan 3 harus dilakukan pemeriksaan keamanan.