Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2014
- Nomor
- 36
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGENAAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN. BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
BAB II
Pelayanan jasa kebandarudaraan merupakan pelayanan jasa terhadap pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:
BAB III STRUKTUR DAN GOLONGAN TARIF PENGUSAHAAN JASA KEBANDARUDARAAN
BAB III
Struktur tarif jasa kebandarudaraan merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kebandarudaraan yang diberikan oleh penyelenggara bandar udara.
1) dihitung dalam satuan ton berdasarkan berat pesawat udara maximum take off weight (MTOW), Aircraft Dimensions atau Length of Stay berdasarkan dokumen sertifikat pesawat udara bersangkutan; 2) dimensi pesawat udara (aircraft dimension/area occupied) dihitung berdasarkan lebar sayap pesawat udara (wing span); atau 3) kombinasi antara berat dan dimensi pesawat udara.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)