DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2014

Nomor: 36
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu mengatur Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan dengan Peraturan Menteri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana tcJah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGENAAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2.Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
3.Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
4.Jasa Kebandarudaraan adalah jasa yang diberikan kepada pengguna jasa bandar udara oleh unit penyelenggara bandar udara umum atau Badan Usaha Bandar Udara.
5.Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
6.Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
7.Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
8.Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara asing yang telah mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melayani angkutan udara luar negeri.
9.Biaya per Unit (Cost per Unit) adalah biaya total penyelenggaraan masing-masing jenis pelayanan jasa kebandarudaraan dibagi total produksi selama periode tertentu.
10.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

Pasal 2

Pelayanan jasa kebandarudaraan merupakan pelayanan jasa terhadap pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:

a.fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
b.fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
c.fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
d.lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

Pasal 3

(1)Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberikan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara dikenakan tarif jasa kebandarudaraan.
(2)Tarif pelayanaan jasa kebandaraudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.tarif jasa pendaratan pesawat udara;
2. b.tarif jasa penempatan pesawat udara;
3. c.tarif jasa penyimpanan pesawat udara;
4. d.tarif jasa penumpang pesawat udara (JP2U);
5. e.tarif jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U);
6. f.tarif jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check - in counter); dan
7. g.tarif jasa pemakaian garbarata (aviobridge).

BAB III

STRUKTUR DAN GOLONGAN TARIF PENGUSAHAAN JASA KEBANDARUDARAAN

Pasal 4

Struktur tarif jasa kebandarudaraan merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kebandarudaraan yang diberikan oleh penyelenggara bandar udara.

Pasal 5

(1)Tarif jasa pendaratan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan jasa pendaratan pesawat udara yang dihitung sejak pesawat udara menggunakan fasilitas bandar udara untuk melakukan pendaratan sampai dengan posisi penempatan dan sejak pesawat udara meninggalkan posisi penempatan sampai dengan lepas landas.
(2)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa pendaratan pesawat udara yaitu :
1. a.satuan waktu dihitung untuk 1 (satu) kali pendaratan pesawat udara; dan
2. b.satuan ukuran, dihitung dalam satuan ton sesuai berat pesawat udara maximum take off weight (MTOW) berdasarkan dokumen sertifikasi pesawat udara yang bersangkutan.
(3)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa pendaratan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa tarif variabel dengan pengelompokan minimal charges dengan berat <20 ton.

Pasal 6

(1)Tarif jasa penempatan pesawat udara udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan jasa penempatan pesawat udara yang dihitung sejak pesawat udara diparkir (block on) sampai dengan pesawat udara meninggalkan tempat parkir (block off).
(2)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penempatan pesawat udara yaitu :
1. a.satuan waktu dihitung perjam sejak pesawat udara diparkir (block on) sampai dengan meninggalkan tempat parkir (block off) dengan ketentuan dikenakan pungutan setelah 1 (satu) jam pertama; dan
2. b.satuan ukuran dihitung berdasarkan: 1) dihitung dalam satuan ton berdasarkan berat pesawat udara maximum take off weight (MTOW), Aircraft Dimensions atau Length of Stay berdasarkan dokumen sertifikat pesawat udara bersangkutan; 2) dimensi pesawat udara (aircraft dimension/area occupied) dihitung berdasarkan lebar sayap pesawat udara (wing span); atau 3) kombinasi antara berat dan dimensi pesawat udara.
(3)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penempatan pesawat udara pada ayat (2), dapat berupa tarif variabel melalui pengelompokan minimal charges dengan berat < 20 ton.

Pasal 7

(1)Tarif jasa penyimpanan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan jasa penyimpanan pesawat udara yang dihitung sejak pesawat udara memasuki fasilitas penyimpanan pesawat udara sampai dengan pesawat udara meninggalkan fasilitas penyimpanan.
(2)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penyimpanan pesawat udara yaitu:
1. a.satuan waktu dihitung per 12 (dua belas) jam sejak pesawat udara masuk fasilitas penyimpanan pesawat udara sampai dengan keluar dari fasilitas penyimpanan pesawat udara; dan
2. b.satuan ukuran dihitung dalam satuan ton berdasarkan berat pesawat udara maximum take off weight (MTOW), Aircraft Dimensions atau Length of Stay berdasarkan dokumen sertifikasi pesawat udara yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Tarif jasa penumpang pesawat udara sebagaiman^ dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan penumpang pesawat udara yang dihitung sejak memasuki beranda (curb) keberangkatan, pintu keberangkatan, sampai dengan pintu kedatangan (arrival gate) dan beranda (curb) kedatangan penumpang.
(2)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penumpang pesawat udara yaitu:
1. a.satuan waktu dihitung 1 (satu) kali proses perjalanan angkutan udara; dan
2. b.satuan ukuran adalah per penumpang berangkat untuk 1 kali penerbangan yang telah melakukan check in.

Pasal 9

(1)Tarif jasa kargo dan pos pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan besaran satuan biaya yang dibayarkan oleh pemilik dan penerima kargo dan pos atas pelayanan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara yang dihitung selama berada dalam area/wilayah kargo bandar udara.
(2)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa kargo dan pos pesawat udara yaitu :
1. a.satuan waktu penanganan kargo dihitung untuk satu kali kegiatan penanganan penerimaan (incoming) kargo atau kegiatan penanganan pengiriman (outgoing) kargo; dan
2. b.satuan ukuran adalah per kilogram (Kg) dengan tarif minimal yang kenakan 10 kg.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu mengatur Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan dengan Peraturan Menteri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana tcJah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGENAAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2.Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
3.Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
4.Jasa Kebandarudaraan adalah jasa yang diberikan kepada pengguna jasa bandar udara oleh unit penyelenggara bandar udara umum atau Badan Usaha Bandar Udara.
5.Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
6.Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
7.Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
8.Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara asing yang telah mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melayani angkutan udara luar negeri.
9.Biaya per Unit (Cost per Unit) adalah biaya total penyelenggaraan masing-masing jenis pelayanan jasa kebandarudaraan dibagi total produksi selama periode tertentu.
10.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

Pasal 2

Pelayanan jasa kebandarudaraan merupakan pelayanan jasa terhadap pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:

a.fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
b.fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
c.fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
d.lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

Pasal 3

(1)Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberikan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara dikenakan tarif jasa kebandarudaraan.
(2)Tarif pelayanaan jasa kebandaraudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.tarif jasa pendaratan pesawat udara;
2. b.tarif jasa penempatan pesawat udara;
3. c.tarif jasa penyimpanan pesawat udara;
4. d.tarif jasa penumpang pesawat udara (JP2U);
5. e.tarif jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U);
6. f.tarif jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check - in counter); dan
7. g.tarif jasa pemakaian garbarata (aviobridge).

BAB III

STRUKTUR DAN GOLONGAN TARIF PENGUSAHAAN JASA KEBANDARUDARAAN

Pasal 4

Pasal 5

(1)Tarif jasa pendaratan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan jasa pendaratan pesawat udara yang dihitung sejak pesawat udara menggunakan fasilitas bandar udara untuk melakukan pendaratan sampai dengan posisi penempatan dan sejak pesawat udara meninggalkan posisi penempatan sampai dengan lepas landas.
(2)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa pendaratan pesawat udara yaitu :
1. a.satuan waktu dihitung untuk 1 (satu) kali pendaratan pesawat udara; dan
2. b.satuan ukuran, dihitung dalam satuan ton sesuai berat pesawat udara maximum take off weight (MTOW) berdasarkan dokumen sertifikasi pesawat udara yang bersangkutan.
(3)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa pendaratan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa tarif variabel dengan pengelompokan minimal charges dengan berat <20 ton.

Pasal 6

(1)Tarif jasa penempatan pesawat udara udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan jasa penempatan pesawat udara yang dihitung sejak pesawat udara diparkir (block on) sampai dengan pesawat udara meninggalkan tempat parkir (block off).
(2)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penempatan pesawat udara yaitu :
1. a.satuan waktu dihitung perjam sejak pesawat udara diparkir (block on) sampai dengan meninggalkan tempat parkir (block off) dengan ketentuan dikenakan pungutan setelah 1 (satu) jam pertama; dan
2. b.satuan ukuran dihitung berdasarkan: 1) dihitung dalam satuan ton berdasarkan berat pesawat udara maximum take off weight (MTOW), Aircraft Dimensions atau Length of Stay berdasarkan dokumen sertifikat pesawat udara bersangkutan; 2) dimensi pesawat udara (aircraft dimension/area occupied) dihitung berdasarkan lebar sayap pesawat udara (wing span); atau 3) kombinasi antara berat dan dimensi pesawat udara.
(3)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penempatan pesawat udara pada ayat (2), dapat berupa tarif variabel melalui pengelompokan minimal charges dengan berat < 20 ton.

Pasal 7

(1)Tarif jasa penyimpanan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan jasa penyimpanan pesawat udara yang dihitung sejak pesawat udara memasuki fasilitas penyimpanan pesawat udara sampai dengan pesawat udara meninggalkan fasilitas penyimpanan.
(2)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penyimpanan pesawat udara yaitu:
1. a.satuan waktu dihitung per 12 (dua belas) jam sejak pesawat udara masuk fasilitas penyimpanan pesawat udara sampai dengan keluar dari fasilitas penyimpanan pesawat udara; dan
2. b.satuan ukuran dihitung dalam satuan ton berdasarkan berat pesawat udara maximum take off weight (MTOW), Aircraft Dimensions atau Length of Stay berdasarkan dokumen sertifikasi pesawat udara yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Tarif jasa penumpang pesawat udara sebagaiman^ dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan penumpang pesawat udara yang dihitung sejak memasuki beranda (curb) keberangkatan, pintu keberangkatan, sampai dengan pintu kedatangan (arrival gate) dan beranda (curb) kedatangan penumpang.
(2)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penumpang pesawat udara yaitu:
1. a.satuan waktu dihitung 1 (satu) kali proses perjalanan angkutan udara; dan
2. b.satuan ukuran adalah per penumpang berangkat untuk 1 kali penerbangan yang telah melakukan check in.

Pasal 9

(1)Tarif jasa kargo dan pos pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan besaran satuan biaya yang dibayarkan oleh pemilik dan penerima kargo dan pos atas pelayanan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara yang dihitung selama berada dalam area/wilayah kargo bandar udara.
(2)Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa kargo dan pos pesawat udara yaitu :
1. a.satuan waktu penanganan kargo dihitung untuk satu kali kegiatan penanganan penerimaan (incoming) kargo atau kegiatan penanganan pengiriman (outgoing) kargo; dan
2. b.satuan ukuran adalah per kilogram (Kg) dengan tarif minimal yang kenakan 10 kg.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

Pasal 2

Pasal 3

STRUKTUR DAN GOLONGAN TARIF PENGUSAHAAN JASA KEBANDARUDARAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

Pasal 2

Pasal 3

STRUKTUR DAN GOLONGAN TARIF PENGUSAHAAN JASA KEBANDARUDARAAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009