Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2015
- Nomor
- 36
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang 1 Menetapkan 0 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang Persyaratan- Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers);
MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121) TENTANG PERSYARATAN- PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL (CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS: DOMESTIC, FLAG, AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS). 2 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers), diubah sebagai berikut:
121.535 Kondisi Medis Penerbang, Juru Mesin Pesawat Udara dan Personel Kabin Sebelum Melakukan Pengoperasian Pesawat Udara (a) Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara wajib memenuhi persyaratan kondisi medis penerbang, juru mesin pesawat udara dan personel kabin yang akan melakukan pengoperasian pesawat udara sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil yang berlaku. (b) Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara wajib menyiapkan sistem pengawasan terhadap kondisi medis penerbang, juru mesin pesawat udara dan personel kabin sebelum melakukan pengoperasian pesawat udara sekurang-kurangnya pemeriksaan tekanan darah dan kadar alkohol dalam darah.
121.601 Informasi Petugas Operasi Penerbangan Pesawat kepada Penerbang yang berwenang: Penyedia Angkutan Udara Domestik dan Pesawat Resmi Negara (a) Petugas operasi penerbangan harus memberikan semua informasi dan laporan terbaru tentang kondisi bandara dan fasilitas navigasi kepada penerbang yang berwenang yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan. (b) Sebelum memulai penerbangan, petugas operasi penerbangan harus memberikan semua laporan dan ramalan fenomena cuaca yang ada kepada penerbang yang berwenang yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan, termasuk fenomena cuaca yang mengganggu, seperti turbulensi udara, badai petir, dan windshear rendah, untuk tiap rute yang akan diterbangi dan tiap bandara yang akan digunakan. 3 (c) Selama penerbangan, petugas operasi penerbangan harus memberikan informasi tambahan kepada penerbang yang berwenang terkait kondisi meteorologi termasuk fenomena cuaca yang mengganggu, seperti turbulensi udara, badai petir dan windshear rendah, dan ketidakbiasaan fasilitas dan pelayanan yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan. (d) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), Petugas Operasi Penerbangan wajib menjelaskan kepada penerbang secara tatap muka.
121.603 Fasilitas dan pelayanan: Penyedia Angkutan Udara Tambahan (a) Sebelum mulai penerbangan, tiap penerbang yang berwenang harus mendapatkan semua informasi atau laporan yang ada terkait kondisi bandara dan ketidakbiasaan fasilitas navigasi yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan. (b) Selama penerbangan, penerbang yang berwenang harus mendapatkan tambahan informasi yang tersedia terkait kondisi meteorologi dan ketidakbiasaan fasilitas dan pelayanan yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan. (c) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Petugas Operasi Penerbangan wajib menjelaskan kepada penerbang secara tatap muka.
SUB BAGIAN W SANKSI ADMINISTRATIF 121.715 Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara wajib melaksanakan ketentuan butir 121.535, 121.601, dan 121.603. 121.717 Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 121.535, 121.601, dan 121.603, dikenakan sanksi administratif berupa:
4 Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2015 MENTERI PERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 291 Salinan sesuai dengan aslinya KEPADA BIMO HlfJKUM £AN KSLN, l * SRI LESTARI AYU Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19620620 198903 2 001 5
Membuka PDF…