Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2019
- Nomor
- 36
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik; : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
T arif Angkutan Orang dengan Kereta Api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) termasuk iuran dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1760) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 113 Tahun 2017 tentang T arif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 541), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 559 ai dengan aslinya O HUKUM, JI HERPRIARSONO LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2019 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI A. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI ANTARKOTA
Bukit Serelo / Buser Kertapati- Lubuklinggau 0 - 232 29.000 > 232 32.000
Pasundan Lebaran Surabayagubeng- Kiaracondong 692 0 - 519 88.000 > 519 94.000 b. Matarmaja Lebaran Malang- Pasarsenen 881 0 - 661 103.000 > 661 109.000 B. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN
Merak Jaya/Patas Merak/ Banten Ekspres/LokaI Merak Merak-Rangkasbitung 3.000 b. Cilamaya Ekspres/ Cepat Purwakarta/ Walahar Ekspress Purwakarta- Tanjungpriok 6.000
Walahar Ekspres/Ekonomi Lokal Tanjungpriok- Purwakarta 6.000 e. Lokal Ekonomi /Cibatuan Purwakarta- Cibatu 8.000
Jember-Banyuwangi 8.000
KRD Sidotopo-Porong 5.000 b. KRD Porong-Surabayakota 5.000 c. KRD Surabayapasarturi- Lamongan 5.000 d. Prameks Y ogyakarta-Solobalapan 8.000 e. Prameks Yogyakarta-Kutoarjo 8.000 f. Prameks Kutoaij o-Solobalapan 15.000 g- Seminung Kotabumi-Tanjung Karang 10.000 h. Way Umpu Kotabumi-Tanjung Karang 10.000 i. Srilelawangsa Binjai-Medan 5.000 j* Kedung Sepur Ngrombo - SemarangPoncol 10.000
KRL KRL 1-25 Km pertama 3.000 b. KRL 10 Km berikutnya dan berlaku kelipatan 1.000 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI vsesuai dengan aslinya •O HUKUM, B ü l HERPRIARSONO
Membuka PDF…