DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017

Nomor: 39
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan penerbitan akta atau dokumen pendaftaran kebangsaan kapal, sehingga akan berdampak pada peningkatan investasi di bidang perkapalan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725}; ~ 2~

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM, 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1401 Tahun 2015;
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM, 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2.Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
4.Minut Akta adalah asli akta.
5.Grosse Akta adalah salinan resmi dari minut akta.
6.Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
7.Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/lembaga, badan usaha milik negara dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
8.Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
9.Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik antara lain terdiri dari permohonan pengajuan akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal, halaman tambahan pada grosse akta dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal.
10.Format Isian Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal yang selanjutnya disebut Format Akta Pendaftaran Kapal, Akta Baliknama Kapal, Akta Hipotek Kapal adalah format isian untuk pengajuan penerbitan akta kapal.
11.Format Isian Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang selanjutnya disebut Format Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah format isian untuk permohonan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
12.Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
13.Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
14.Penerima Hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
15.Dokumentasi Pendaftaran adalah suatu rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
16.Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
17.Daftar Harian adalah berkas yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
18.Daftar Pusat adalah daftar yang memuat datadan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal.
19.Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
20.Syahbandar adalah Pej abat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
21.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
22.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
23.Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

PENDAFTARAN KAPAL

Pasal 2

(1)Pendaftaran kapal meliputi:
1. a.pendaftaran hak milik;
2. b.pembebanan hipotek; dan
3. c.pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dibantu oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
(3)Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(4)Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.charter kosong (bare boat charter); dan
2. b.sewa guna usaha (leasing).

Pasal 3

(1)Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pendidikan paling rendah Strata 1 (satu);
2. b.masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun; dan
3. c.lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal.
(2)Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat ditetapkan sebagai Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pendidikan paling rendah Diploma 3 (tiga);
2. b.masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
3. c.lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, kewajiban, kode etik dan sanksi Pejabat Pendaftar dan pencatat baliknama kapal, dan pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 4

(1)Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada kantor pusat Direktorat Jenderal atau di pelabuhan yang ditetapkan sebagai tempat pendaftaran kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pemilik kapal bebas memilih salah satu dari tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.
(3)Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahkan ke tempat pendaftaran lain.
(4)Ketentuan mengenai penambahan pelabuhan sebagai tempat pendaftaran kapal ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh Pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.
(2)Kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu:
1. a.Kapal dengan ukuran tonase kotor paling sedikit GT 7 (tujuh Gross Tonnage);
2. b.Kapal milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
3. c.Kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
(3)Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan:
1. a.kapal milik Badan Hukum Indonesia yang bersifat tertutup dengan ketentuan komposisi saham harus mayoritas dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
2. b.kapal milik Badan Hukum Indonesia yang bersifat terbuka dengan ketentuan:
  1. 1.kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing secara langsung tidak boleh melebihi dari 49% (empat puluh sembilan persen); dan
  2. 2.kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing melalui pasar modal dalam bentuk portofolio tidak boleh melebihi dari 49% (empat puluh sembilan persen).
(4)Ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran serta dicatat dan didokumentasikan dalam daftar kapal Indonesia.
(6)Pendokumentasian daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.daftar harian;
2. b.daftar induk; dan
3. c.daftar pusat.

Pasal 6

(1)Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori:
1. a.kapal laut;
2. b.kapal nelayan; dan
3. c.kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau.
(2)Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kapal angkutan laut;
2. b.kapal angkutan penyeberangan; dan
3. c.kapal lainnya yang digunakan di laut.
(3)Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kapal yang digunakan untuk menangkap:
1. a.ikan;
2. b.ikan paus;
3. c.anjing laut;
4. d.ikan duyung;
5. e.hewan lainnya yang hidup di laut; dan
6. f.termasuk apabila kapal tersebut disamping untuk penangkapan ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri.
(4)Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kapal yang digunakan di sungai dan danau.

Pasal 7

(1)Permohonan pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
1. a.bukti hak milik atas kapal;
2. b.identitas pemilik kapal;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.surat ukur;
5. e.laporan pemeriksaan keselamatan kapal yang dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
6. f.surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusan pendaftaran kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan);
7. g.bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan khusus kapal penangkap ikan.
(2)Surat kuasa untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan dalam hal:
1. a.apabila pemiliknya terdiri dari perorangan maupun beberapa orang;
2. b.apabila pemiliknya suatu badan hukum;
3. c.apabila pemiliknya bertempat tinggal ditempat lain daripada tempat dilakukannya pendaftaran; dan
4. d.apabila pemiliknya Kementerian dan/atau lembaga.
(3)Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:
  1. 1.kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal;
  2. 2.berita acara serah terima kapal;
  3. 3.surat keterangan galanganf bm'Zder certificate); dan
  4. 4.Bukti Pelunasan pembangunan kapal.
2. b.bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional:
  1. 1.surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat; atau
  2. 2.surat keterangan tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Camat.
3. c.bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain:
  1. 1.bukti penerimaan uang/kwitansi (bill of sale) yang dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan penandatanganan bill of sale tersebut atau oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal; dan
  2. 2.berita acara serah terima kapal {protocol of delivery and acceptance).
4. d.bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh Pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. e.bagi kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris;
6. f.bagi kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal dibuktikan dengan:
  1. 1.akta penyertaan modal (inbreng) yang dibuat di hadapan Notaris bagi badan hukum Indonesia;
  2. 2.peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyertaaan Modal Negara bagi instansi pemerintah/BUMN/BUMD;
7. g.bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah perorangan/badan hukum dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris;
8. h.bagi kapal yang diperoleh melalui penetapan waris dibuktikan denganpenetapan warisoleh pengadilan;
9. i.bagi kapal yang diperoleh dari hasil sengketa antar perorangan/Badan Hukum Indonesia dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
10. j.bagi kapal yang diperolehdari hasil lelang oleh instansi Pemerintah dibuktikan dengan risalah lelang.
(4)Identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat berupa:
1. a.Kartu Tanda Penduduk bagi pemilik perseorangan; atau
2. b.akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan direksi dan/atau komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik kapal yang merupakan perusahaandisertai dengan profil perusahaan dari Instansi terkait;
3. c.akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Koperasi dan yayasan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan pengurus terakhir yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait; dan
4. d.Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja Instansi Pemerintah/lembaga.
(5)Pendaftaran hak milik atas kapal yang berasal dari pengadaan kapal yang dilakukan dengan cara memasukkan kapal bekas berbendera asing wajib dilengkapi dengansurat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal,
(6)Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus dokumen asli. {7) Asli bukti hak milik atas kapal yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dikembalikan kepada pemilik kapal setelah grosse akta diterbitkan dan dokumen asli surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal disimpan dalam daftar kapal Indonesia.

Pasal 8

(1)Untuk mendaftarkan hak milik atas kapalnya, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di salah satu tempat pendaftaran kapal dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui SPKE.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menolak permohonan melalui SKPE kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(4)Permohonan yang ditolak sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diajukan kembali oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat minuta akta dan akta pendaftaran kapal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(6)Minuta akta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Pasal 9

(1)Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat akta pendaftaran kapal dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas gugatan dari pihak ketiga terhadap hak milik atas kapal.
(2)Pemberitahuan dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 10

(1)Minuta akta dan akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(5) memuat:
1. a.nomor dan tanggal akta;
2. b.nomor, tanggal dan tempat penerbitan surat ukur;
3. c.data kapal meliputi:
  1. 1.nama kapal;
  2. 2.panjang;
  3. 3.lebar;
  4. 4.dalam;
  5. 5.panjang kapal keseluruhan;
  6. 6.tonase kotor;
  7. 7.tonase bersih;
  8. 8.tanda selar;
  9. 9.merk dan daya mesin induk;
  10. 10.tempat dan tahun pembangunan;
  11. 11.bahan utama; dan
  12. 12.jenis kapal;
4. d.kategori pendaftaran kapal;
5. e.nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
6. f.nama dan domisili pemilik; dan
7. g.uraian singkat kepemilikan kapal.
(2)Minuta akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dan disimpan oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
(3)Akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
(4)Setiap akta pendaftaran kapal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung dibuatkan daftar induk dan wajib ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan akta pendaftaran kapal.
(5)Bentuk dan isi akta pendaftaran kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan penerbitan akta atau dokumen pendaftaran kebangsaan kapal, sehingga akan berdampak pada peningkatan investasi di bidang perkapalan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM, 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1401 Tahun 2015;
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM, 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2.Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.
4.Minut Akta adalah asli akta.
5.Grosse Akta adalah salinan resmi dari minut akta.
6.Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik yang selanjutnya disingkat SPKE adalah sistem pelayanan jasa teknologi informasi pendaftaran kapal secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
7.Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah Kementerian/lembaga, badan usaha milik negara dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
8.Kuasa Pemilik adalah perseorangan yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk menghadap dan menandatangani minut akta di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
9.Format Isian adalah bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik antara lain terdiri dari permohonan pengajuan akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal, halaman tambahan pada grosse akta dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal.
10.Format Isian Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal yang selanjutnya disebut Format Akta Pendaftaran Kapal, Akta Baliknama Kapal, Akta Hipotek Kapal adalah format isian untuk pengajuan penerbitan akta kapal.
11.Format Isian Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang selanjutnya disebut Format Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah format isian untuk permohonan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
12.Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
13.Pemberi Hipotek adalah pihak pemilik kapal yang dibuktikan dengan akta pendaftaran atau balik nama kapal.
14.Penerima Hipotek adalah lembaga perbankan atau non perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada pemilik kapal.
15.Dokumentasi Pendaftaran adalah suatu rangkaian kegiatan pendaftaran kapal meliputi daftar induk, daftar harian, dan daftar pusat.
16.Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status hukum kapal.
17.Daftar Harian adalah berkas yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.
18.Daftar Pusat adalah daftar yang memuat datadan status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal.
19.Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
20.Syahbandar adalah Pej abat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
21.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
22.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
23.Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

PENDAFTARAN KAPAL

Pasal 2

(1)Pendaftaran kapal meliputi:
1. a.pendaftaran hak milik;
2. b.pembebanan hipotek; dan
3. c.pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dibantu oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
(3)Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(4)Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.charter kosong (bare boat charter); dan
2. b.sewa guna usaha (leasing).

Pasal 3

(1)Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pendidikan paling rendah Strata 1 (satu);
2. b.masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun; dan
3. c.lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal.
(2)Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat ditetapkan sebagai Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pendidikan paling rendah Diploma 3 (tiga);
2. b.masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
3. c.lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan kapal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, kewajiban, kode etik dan sanksi Pejabat Pendaftar dan pencatat baliknama kapal, dan pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 4

(1)Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada kantor pusat Direktorat Jenderal atau di pelabuhan yang ditetapkan sebagai tempat pendaftaran kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pemilik kapal bebas memilih salah satu dari tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.
(3)Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahkan ke tempat pendaftaran lain.
(4)Ketentuan mengenai penambahan pelabuhan sebagai tempat pendaftaran kapal ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh Pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.
(2)Kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu:
1. a.Kapal dengan ukuran tonase kotor paling sedikit GT 7 (tujuh Gross Tonnage);
2. b.Kapal milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
3. c.Kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
(3)Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan:
1. a.kapal milik Badan Hukum Indonesia yang bersifat tertutup dengan ketentuan komposisi saham harus mayoritas dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
2. b.kapal milik Badan Hukum Indonesia yang bersifat terbuka dengan ketentuan:
  1. 1.kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing secara langsung tidak boleh melebihi dari 49% (empat puluh sembilan persen); dan
  2. 2.kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing melalui pasar modal dalam bentuk portofolio tidak boleh melebihi dari 49% (empat puluh sembilan persen).
(4)Ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran serta dicatat dan didokumentasikan dalam daftar kapal Indonesia.
(6)Pendokumentasian daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.daftar harian;
2. b.daftar induk; dan
3. c.daftar pusat.

Pasal 6

(1)Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori:
1. a.kapal laut;
2. b.kapal nelayan; dan
3. c.kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau.
(2)Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kapal angkutan laut;
2. b.kapal angkutan penyeberangan; dan
3. c.kapal lainnya yang digunakan di laut.
(3)Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kapal yang digunakan untuk menangkap:
1. a.ikan;
2. b.ikan paus;
3. c.anjing laut;
4. d.ikan duyung;
5. e.hewan lainnya yang hidup di laut; dan
6. f.termasuk apabila kapal tersebut disamping untuk penangkapan ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri.
(4)Kapal yang dapat didaftarkan dengan kategori pendaftaran sebagai kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kapal yang digunakan di sungai dan danau.

Pasal 7

(1)Permohonan pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
1. a.bukti hak milik atas kapal;
2. b.identitas pemilik kapal;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.surat ukur;
5. e.laporan pemeriksaan keselamatan kapal yang dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;
6. f.surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusan pendaftaran kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan);
7. g.bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan khusus kapal penangkap ikan.
(2)Surat kuasa untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan dalam hal:
1. a.apabila pemiliknya terdiri dari perorangan maupun beberapa orang;
2. b.apabila pemiliknya suatu badan hukum;
3. c.apabila pemiliknya bertempat tinggal ditempat lain daripada tempat dilakukannya pendaftaran; dan
4. d.apabila pemiliknya Kementerian dan/atau lembaga.
(3)Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:
  1. 1.kontrak pembangunan kapal atau surat perjanjian pembangunan kapal;
  2. 2.berita acara serah terima kapal;
  3. 3.surat keterangan galanganf bm'Zder certificate); dan
  4. 4.Bukti Pelunasan pembangunan kapal.
2. b.bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional:
  1. 1.surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat; atau
  2. 2.surat keterangan tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Camat.
3. c.bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain:
  1. 1.bukti penerimaan uang/kwitansi (bill of sale) yang dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan penandatanganan bill of sale tersebut atau oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal; dan
  2. 2.berita acara serah terima kapal {protocol of delivery and acceptance).
4. d.bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah oleh Pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. e.bagi kapal yang diperoleh melalui jual beli dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris;
6. f.bagi kapal yang diperoleh melalui penyertaan modal dibuktikan dengan:
  1. 1.akta penyertaan modal (inbreng) yang dibuat di hadapan Notaris bagi badan hukum Indonesia;
  2. 2.peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyertaaan Modal Negara bagi instansi pemerintah/BUMN/BUMD;
7. g.bagi kapal yang diperoleh melalui pemberian hibah perorangan/badan hukum dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris;
8. h.bagi kapal yang diperoleh melalui penetapan waris dibuktikan denganpenetapan warisoleh pengadilan;
9. i.bagi kapal yang diperoleh dari hasil sengketa antar perorangan/Badan Hukum Indonesia dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
10. j.bagi kapal yang diperolehdari hasil lelang oleh instansi Pemerintah dibuktikan dengan risalah lelang.
(4)Identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat berupa:
1. a.Kartu Tanda Penduduk bagi pemilik perseorangan; atau
2. b.akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan direksi dan/atau komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik kapal yang merupakan perusahaandisertai dengan profil perusahaan dari Instansi terkait;
3. c.akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Koperasi dan yayasan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan pengurus terakhir yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait; dan
4. d.Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja Instansi Pemerintah/lembaga.
(5)Pendaftaran hak milik atas kapal yang berasal dari pengadaan kapal yang dilakukan dengan cara memasukkan kapal bekas berbendera asing wajib dilengkapi dengansurat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal,
(6)Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus dokumen asli. {7) Asli bukti hak milik atas kapal yang diserahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dikembalikan kepada pemilik kapal setelah grosse akta diterbitkan dan dokumen asli surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal disimpan dalam daftar kapal Indonesia.

Pasal 8

(1)Untuk mendaftarkan hak milik atas kapalnya, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di salah satu tempat pendaftaran kapal dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui SPKE.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal menolak permohonan melalui SKPE kepada pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(4)Permohonan yang ditolak sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diajukan kembali oleh pemilik kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal setelah persyaratan dilengkapi.
(5)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat minuta akta dan akta pendaftaran kapal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(6)Minuta akta pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Pasal 9

(1)Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat akta pendaftaran kapal dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas gugatan dari pihak ketiga terhadap hak milik atas kapal.
(2)Pemberitahuan dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 10

(1)Minuta akta dan akta pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(5) memuat:
1. a.nomor dan tanggal akta;
2. b.nomor, tanggal dan tempat penerbitan surat ukur;
3. c.data kapal meliputi:
  1. 1.nama kapal;
  2. 2.panjang;
  3. 3.lebar;
  4. 4.dalam;
  5. 5.panjang kapal keseluruhan;
  6. 6.tonase kotor;
  7. 7.tonase bersih;
  8. 8.tanda selar;
  9. 9.merk dan daya mesin induk;
  10. 10.tempat dan tahun pembangunan;
  11. 11.bahan utama; dan
  12. 12.jenis kapal;
4. d.kategori pendaftaran kapal;
5. e.nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal;
6. f.nama dan domisili pemilik; dan
7. g.uraian singkat kepemilikan kapal.
(2)Minuta akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh pemilik kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dan disimpan oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.
(3)Akta pendaftaran kapal ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
(4)Setiap akta pendaftaran kapal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung dibuatkan daftar induk dan wajib ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan akta pendaftaran kapal.
(5)Bentuk dan isi akta pendaftaran kapal dibuat dengan menggunakan format Contoh 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDAFTARAN KAPAL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDAFTARAN KAPAL

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021