DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2017

Nomor: 48
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Juni 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dim aksud dalam hu ruf a, perlu m enetapkan Peraturan M enteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan M enteri Perhubungan Nom or PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekom unikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight Procedure Design) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295);

Menetapkan

Menetapkan:

7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara [Aerodrome) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 [Civil Aviation Safety Regulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika [Aeronautical Information Service) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 410);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara [Aircraft Aeronautical Station License) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 741); MEMUTUSKAN : PERUBAHAN KETIGA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDERS). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

a.Nomor PM 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Proinder) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 513);
b.Nomor PM 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1315); diubah sebagai berikut:
1. 1.Lampiran pada Sub Bagian 171.013 huruf a angka 1) tentang Persyaratan Kinerja Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan berbasis di Darat diubah, sehingga berbunyi sebagai b e rik u t: Pelayanan Keterse diaan (A v a i l a b i l i t y ) M T B F Akurasi Integrity (I n t e g r i t a s ) C o n t i n u i t a s (c h a n g e o v e r d a n s t a n d b y p o w e r } Pelayanan aeronautika siaran (A e ro n á u tic a l b ro a d c a s t se rv ic e ) >0.99 >1000 jam Tidak diatur Tidak ada 15 detik Radar Data Display untuk ATC >0.999 >1000 jam TBA Tidak ditentukan Im m e d ia te Pelayanan aeronautika Tetap >0.99 >1000 jam Tidak diatur Tidak ditentukan Im m e d ia te A -S M G C S >0.99 >1000 jam ICAO doc 9830 Chapter 3.6.1 ICAO doc 9830 Chapter 3.6.2 Im m e d ia te R A D A R >0.99 >1000 jam ICAO doc 9684 Chapter 2.2 8071 Vol.m Chapter 3.3 & tabel 3-1 ICAO doc 9684 Chapter 3.6.2 Im m e d ia te IL S >0.999 >1000 jam ICAO Annex 10 Vol 1 Ch 3 bagian 3.1 ICAO Annex 10 Vol 1 Tabel C2 lampiran C Im m e d ia te D M E >0.99 >1000 jam ICAO Annex 10 Vol 1 Ch 3 bagian 3.5.3.13 Tidak ditentukan Im m e d ia te V O R >0.99 >1000 jam Tidak ditentukan Tidak ditentukan Im m e d ia te N D B >0.99 >1000 jam Tidak diatur ICAO Annex 10 Vol 1 Ch3 section 3.4.8.1 Im m e d ia te
2. 2.Lampiran pada Sub Bagian 171.013 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 5), sehingga berbunyi sebagai berikut : 5) Persyaratan Kinerja Fasilitas Pelayanan Komunikasi Bergerak Tipe Pelayanan A v a i l a b i l i t y M T B F Integrity -Time interval to alert of failure Continuity R e c o v e r y T i m e A r e a C on trol S e rv ic e s 0.99999 >10000 jam 2 Detik Im m e d ia te 2 Jam A p p r o a c h C on trol S e rv ic e s 0.99999 >10000 jam 2 Detik Im m e d ia te 2 Jam A e r o d r o m e C on trol S e r v ic e s 0.99999 >10000 jam 2 Detik Im m e d ia te 2 Jam Flight In form a tion S e rv ic e s 0.99999 >10000 jam 10 Menit Im m e d ia te 6 Jam A lertin g S e rv ic e s 0.99999 >10000 jam 10 Menit Im m e d ia te 6 Jam
3. 3.Lampiran di antara Sub Bagian 171.013 dan Sub Bagian 171.015 disisipkan 2 (dua) Sub Bagian yakni Sub Bagian 171.014 huruf a dan Sub Bagian 171.014 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: 171.014a. Dalam rangka perkembangan teknologi telekomunikasi yang berbasis internet dibutuhkan penggunaan internet publik untuk aplikasi aeronautika pada pelayanan navigasi penerbangan. Ketentuan lebih lanjut penggunaan internet publik untuk aplikasi aeronautika pada pelayanan navigasi penerbangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal. 171.014b. Pelayanan telekomunikasi penerbangan menggunakan pengalokasian spektrum frekuensi radio penerbangan dengan memperhatikan perkembangan teknologi nasional dan internasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Prosedur Penggunaan Frekuensi Radio untuk Kegiatan Penerbangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
4. 4.Lampiran pada Sub Bagian 171.015 tentang Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 171.015 Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Kelompok fasilitas telekomunikasi penerbangan diklasifikasikan menurut kerumitan sistemnya terdiri atas :
a.Komunikasi Penerbangan:
1. 1.Kategori A a) Very High Frequency Air Ground Communication (AFIS, ADC, APP, ACC dan ER); b) Voice Switching Communication System; c) Controller Pilot Data Link Communication; d) Automatic Message Switching Centre; e) Very High Frequency Digital Link; f) Aeronautical Telecommunication Network System; g) Automatic Message Handling System; h) ATS Interfacility Data Communication; i) Integrated Remote Control and Monitoring System.
2. 2.Kategori B a) Automatic Terminal Information System; b) High Frequency A ir Ground Communication (RDARA/MWARA); c) Very Small Apperture Terminal; d) Radio Link; e) Recorder.
3. 3.Kategori C a) High Frequency ~ Single Side Band; b) Teleprinter; c) Direct Speech.
b.Kelompok alat bantu navigasi penerbangan, meliputi :
1. 1.Kategori A a) Very High Frequency Omnidirectional Range; b) Distance Measuring Equipment; c) Instrument Landing System; d) Microwave Landing System; e) Global Navigation Satelite System (GNSS); f ) Ground Based Augmentation System; g) Satelite Based Augmentation System; h) Aircraft Based Augmentation System.
2. 2.Kategori B (reserved)
3. 3.Kategori C Non Directional Beacon/Locator . g .
c.Kelompok fasilitas pengamatan penerbangan, meliputi :
1. 1.Kategori A a) Primary Surveillance Radar; b) Secondary Surveillance Radar; c) Monopulse Secondary Surveillance Radar; d) Multilateration System; e) Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB); f ) Automatic Dependent Surveillance Contract (ADSC); g) Surface Movement Radar (SMR); h) Precision Approach Radar System; i) ATC Automation (RDPS, FDPS); j) Advance Surface Movement Guidance & Control System (ASMGCS); k) AIS (Aeronautical Information Service)/AIM (Aeronautical Information Management) Automation.
2. 2.Kategori B ( reserved)
3. 3.Kategori C (reserved)
d.Penunjang Fasilitas Penerbangan:
1. 1.CBT dan ATC Simulator;
2. 2.Fasilitas pendukung pelayanan lalu lintas udara berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (CASR 172). Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. D itetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2017 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 912 Salinan sesuai dengan aslinya SRI LESTARI RAHAYIy Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dim aksud dalam hu ruf a, perlu m enetapkan Peraturan M enteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan M enteri Perhubungan Nom or PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekom unikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight Procedure Design) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295);

Menetapkan

Menetapkan:

7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara [Aerodrome) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 [Civil Aviation Safety Regulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika [Aeronautical Information Service) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 410);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara [Aircraft Aeronautical Station License) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 741); MEMUTUSKAN : PERUBAHAN KETIGA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDERS). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

a.Nomor PM 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Proinder) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 513);
b.Nomor PM 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1315); diubah sebagai berikut:
1. 1.Lampiran pada Sub Bagian 171.013 huruf a angka 1) tentang Persyaratan Kinerja Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan berbasis di Darat diubah, sehingga berbunyi sebagai b e rik u t: Pelayanan Keterse diaan (A v a i l a b i l i t y ) M T B F Akurasi Integrity (I n t e g r i t a s ) C o n t i n u i t a s (c h a n g e o v e r d a n s t a n d b y p o w e r } Pelayanan aeronautika siaran (A e ro n á u tic a l b ro a d c a s t se rv ic e ) >0.99 >1000 jam Tidak diatur Tidak ada 15 detik Radar Data Display untuk ATC >0.999 >1000 jam TBA Tidak ditentukan Im m e d ia te Pelayanan aeronautika Tetap >0.99 >1000 jam Tidak diatur Tidak ditentukan Im m e d ia te A -S M G C S >0.99 >1000 jam ICAO doc 9830 Chapter 3.6.1 ICAO doc 9830 Chapter 3.6.2 Im m e d ia te R A D A R >0.99 >1000 jam ICAO doc 9684 Chapter 2.2 8071 Vol.m Chapter 3.3 & tabel 3-1 ICAO doc 9684 Chapter 3.6.2 Im m e d ia te IL S >0.999 >1000 jam ICAO Annex 10 Vol 1 Ch 3 bagian 3.1 ICAO Annex 10 Vol 1 Tabel C2 lampiran C Im m e d ia te D M E >0.99 >1000 jam ICAO Annex 10 Vol 1 Ch 3 bagian 3.5.3.13 Tidak ditentukan Im m e d ia te V O R >0.99 >1000 jam Tidak ditentukan Tidak ditentukan Im m e d ia te N D B >0.99 >1000 jam Tidak diatur ICAO Annex 10 Vol 1 Ch3 section 3.4.8.1 Im m e d ia te
2. 2.Lampiran pada Sub Bagian 171.013 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 5), sehingga berbunyi sebagai berikut : 5) Persyaratan Kinerja Fasilitas Pelayanan Komunikasi Bergerak Tipe Pelayanan A v a i l a b i l i t y M T B F Integrity -Time interval to alert of failure Continuity R e c o v e r y T i m e A r e a C on trol S e rv ic e s 0.99999 >10000 jam 2 Detik Im m e d ia te 2 Jam A p p r o a c h C on trol S e rv ic e s 0.99999 >10000 jam 2 Detik Im m e d ia te 2 Jam A e r o d r o m e C on trol S e r v ic e s 0.99999 >10000 jam 2 Detik Im m e d ia te 2 Jam Flight In form a tion S e rv ic e s 0.99999 >10000 jam 10 Menit Im m e d ia te 6 Jam A lertin g S e rv ic e s 0.99999 >10000 jam 10 Menit Im m e d ia te 6 Jam
3. 3.Lampiran di antara Sub Bagian 171.013 dan Sub Bagian 171.015 disisipkan 2 (dua) Sub Bagian yakni Sub Bagian 171.014 huruf a dan Sub Bagian 171.014 huruf b, yang berbunyi sebagai berikut: 171.014a. Dalam rangka perkembangan teknologi telekomunikasi yang berbasis internet dibutuhkan penggunaan internet publik untuk aplikasi aeronautika pada pelayanan navigasi penerbangan. Ketentuan lebih lanjut penggunaan internet publik untuk aplikasi aeronautika pada pelayanan navigasi penerbangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal. 171.014b. Pelayanan telekomunikasi penerbangan menggunakan pengalokasian spektrum frekuensi radio penerbangan dengan memperhatikan perkembangan teknologi nasional dan internasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Prosedur Penggunaan Frekuensi Radio untuk Kegiatan Penerbangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
4. 4.Lampiran pada Sub Bagian 171.015 tentang Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 171.015 Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Kelompok fasilitas telekomunikasi penerbangan diklasifikasikan menurut kerumitan sistemnya terdiri atas :
a.Komunikasi Penerbangan:
1. 1.Kategori A a) Very High Frequency Air Ground Communication (AFIS, ADC, APP, ACC dan ER); b) Voice Switching Communication System; c) Controller Pilot Data Link Communication; d) Automatic Message Switching Centre; e) Very High Frequency Digital Link; f) Aeronautical Telecommunication Network System; g) Automatic Message Handling System; h) ATS Interfacility Data Communication; i) Integrated Remote Control and Monitoring System.
2. 2.Kategori B a) Automatic Terminal Information System; b) High Frequency A ir Ground Communication (RDARA/MWARA); c) Very Small Apperture Terminal; d) Radio Link; e) Recorder.
3. 3.Kategori C a) High Frequency ~ Single Side Band; b) Teleprinter; c) Direct Speech.
b.Kelompok alat bantu navigasi penerbangan, meliputi :
1. 1.Kategori A a) Very High Frequency Omnidirectional Range; b) Distance Measuring Equipment; c) Instrument Landing System; d) Microwave Landing System; e) Global Navigation Satelite System (GNSS); f ) Ground Based Augmentation System; g) Satelite Based Augmentation System; h) Aircraft Based Augmentation System.
2. 2.Kategori B (reserved)
3. 3.Kategori C Non Directional Beacon/Locator . g .
c.Kelompok fasilitas pengamatan penerbangan, meliputi :
1. 1.Kategori A a) Primary Surveillance Radar; b) Secondary Surveillance Radar; c) Monopulse Secondary Surveillance Radar; d) Multilateration System; e) Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB); f ) Automatic Dependent Surveillance Contract (ADSC); g) Surface Movement Radar (SMR); h) Precision Approach Radar System; i) ATC Automation (RDPS, FDPS); j) Advance Surface Movement Guidance & Control System (ASMGCS); k) AIS (Aeronautical Information Service)/AIM (Aeronautical Information Management) Automation.
2. 2.Kategori B ( reserved)
3. 3.Kategori C (reserved)
d.Penunjang Fasilitas Penerbangan:
1. 1.CBT dan ATC Simulator;
2. 2.Fasilitas pendukung pelayanan lalu lintas udara berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (CASR 172). Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. D itetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2017 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 912 Salinan sesuai dengan aslinya SRI LESTARI RAHAYIy Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009